Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1Januari-31 Desember)

APBN memiliki beberapa struktur, salah satunya adalah belanja negara. Dalam APBN 2018, pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun. Besaran ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun (Kemenkeu, 2018)

Menjaga Pembiayaan Bidang Kesehatan

Dalam struktur belanja yang dibuat, terdapat mandatory spending berupa upaya menjaga anggaran bidang kesehatan tetap sebesar 5%. Pada APBN 2018, anggaran bidang kesehatan sebesar Rp59,10 triliun. Angka ini terus meningkat sejak tahun 2013 yang lalu (Kemenkeu, 2018, Kemenkes, 2018) meski masih belum ideal sesuai panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk kesehatan yang ideal adalah sekurang-kurangnya 6% dari anggaran belanja APBN.

Anggaran kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi supply side maupun layanan, upaya kesehatan promotif-preventif, serta menjaga dan meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Kemenkeu 2018; Kemenkes, 2018)

Pentingnya APBN bagi pembiayaan bidang kesehatan semakin terasa di tengah kompleksitas masalah kesehatan, seperti meningkatnya kebutuhan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu, beban ganda penyakit, disparitas status kesehatan antarwilayah, peningkatan kebutuhan distribusi obat yang bermutu dan terjangkau, jumlah SDM Kesehatan yang kurang disertai kebutuhan yang tidak merata, adanya potensi masalah kesehatan akibat bencana dan perubahan iklim, serta integrasi pembangunan infrastruktur kesehatan.

Realisasi Belanja APBN

Pada tahun 2017 yang lalu, menurut Kemenkes (2018), dari total alokasi anggaran APBN Kemenkes sebesar Rp58,3 triliun telah digunakan untuk beberapa keperluan, seperti Rp25,5 triliun (43,80%) untuk alokasi program JKN, Rp17 triliun (29,17%) untuk program pembinaan pelayanan kesehatan, Rp4,6 triliun (7,91%) untuk program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, Rp3,4 triliun (5,78%) untuk program kefarmasian dan alat kesehatan;

Rp2,8 triliun (4,85%) untuk program dukungan manajemen, Rp2,4 triliun (4,18%) untuk program pencegahan dan pengendalian penyakit, Rp1.7 triliun (2,88%) untuk program pembinaan kesehatan masyarakat, Rp740 miliar (1,27%) untuk program penelitian dan pengembangan kesehatan, dan Rp96,4 miliar (0,17%) untuk program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur.

Besarnya anggaran belanja APBN di bidang kesehatan ini telah memberikan dampak kepada masyarakat luas. Meski tidak signifikan, tetapi secara perlahan berhasil memberikan perubahan, terutama pada 3 faktor besar pendukung pembangunan kesehatan, seperti masalah pembiayaan perawatan, fasilitas, dan sumber daya tenaga kesehatan.

Dari segi pembiayaan perawatan kesehatan, belanja APBN telah meningkatkan tren total pemanfaatan JKN/KIS dari waktu ke waktu. Pada tahun 2014 sebesar 92,3 juta orang, tahun 2015 sebesar 146,7 juta orang, tahun 2016 sebesar 192,9 juta orang, pada Oktober 2017 sebesar 182,7 juta orang (Kemenkes, 2018). 

Pada 2018, dalam laporan tirto (2018), diperkirakan pengguna JKN mencapai 200 juta pengguna. Peningkatan ini masih menyisahkan masalah berupa defisit anggaran BPJS sebagai bagian dari JKN sebesar Rp10,98 triliun pada tahun 2018 (CNN, 2018). Hal ini tentu membutuhkan perhatian lebih soal struktur anggaran APBN di tahun-tahun mendatang.

Selain pembiayaan perawatan, belanja APBN telah membantu pembangunan sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan (faskes) tingkat primer sebanyak 375 rehab Puskesmas, 35 pembangunan atau peningkatan gedung, 750 pembangunan baru Puskesmas, 17 pembangunan Public Safety Center (PSC), 34 Puskesmas keliling (Pusling), 537 Pusling ambulans roda empat, 1.650 ambulans kendaraan roda dua, 86 ambulans, 2.525 sarana prasarana Puskesmas, 10.437 alat kesehatan di Puskesmas. 

Sementara pada faskes tingkat Rumah Sakit (RS), terdapat 104 RS rujukan regional, 20 RS rujukan provinsi, 4 RS rujukan nasional, dan 408 RSUD lainnya. Bidang kefarmasian, telah dilakukan penyedian obat di 9.740 Puskemas, dan pembangunan 27 instalasi farmasi (Kemenkes, 2018)

Dari sisi sumber daya tenaga kesehatan, belanja APBN telah diperuntukkan bagi upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Hingga akhir tahun 2017, Kemenkes telah menempatkan 6.316 tenaga kesehatan yang terdiri dari Nusantara Sehat (NS) secara Team Based sejumlah 2.486 orang, NS secara individu sejumlah 1.663 orang, Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) sejumlah 870 orang dan penugasan khusus calon dokter spesialis sejumlah 1.297 orang (Kemenkes, 2018)

Cukup Berhasil

Perbaikan pada tiga faktor ini akan berdampak luas bagi status kesehatan bangsa Indonesia, dan sejauh ini cukup berhasil. Pada masalah kesehatan penting seperti penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta) setiap tahun sejak tahun 2013, meski pada 2017 yang lalu, hanya menurun 34% dari target 28,8% (Kemenkes, 2018; Kemenkeu, 2018), penekanan prevalensi HIV sebesar <0,5%, jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria sebanyak 266 kabupaten/kota dari targetnya sebesar 265 kabupaten/kota, eliminasi kusta terealisasi sebesar 25% dari target 25%, eliminasi filariasis terealisasi sebesar 28% dari target 15% (Kemenkes, 2018)

Penutup

Perbaikan-perbaikan masalah kesehatan semacam di atas telah berkorelasi langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah satu variabelnya adalah hidup sehat. Adapun pada tahun 2010, IPM Indonesia masih sebesar 66,53 dan secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 70,81 pada 2017 (BPS, 2018). Selain itu, perbaikan kesehatan telah mendorong Global Competitiveness Report Indonesia naik dua peringkat ke peringkat 45 dari 140 negara (World Economic Forum, 2018)

Pada APBN tahun 2019 nantinya, diharapkan pembiayaan bidang kesehatan semakin mendapat prioritas sehingga penuntasan masalah kesehatan yang membutuhkan biaya besar bisa diselesaikan dengan baik.