Tulisan ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada masyarakat agar memahami tentang apa yang dimaksud dengan penipuan belanja online (cybercrime), mengapa penipuan itu dilarang di dalam hukum positif, serta sanksi apa yang akan dikenakan apabila melanggarnya.

Penulis mengharapkan tulisan ini dapat mengajak masyarakat tidak menyalahgunakan perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatan melainkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana untuk melakukan hal-hal yang positif. Sebelum menjelaskan apa yang dimaksud dengan penipuan belanja online (cybercrime) dan sanksi apa yang akan dikenakan apabila melanggarnya. Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan belanja online.

Menurut Didit Agus Irwantoko, belanja online (online shop) merupakan proses pembelian barang/jasa oleh konsumen ke penjual realtime, tanpa pelayan, dan melalui internet. Toko virtual ini mengubah paradigma proses membeli barang/jasa dibatasi oleh tembok, pengecer, atau mall.  Menurut Parker (Hamzah 1993:18), cybercrime adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer. Dimana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut didapati pengertian bahwa penipuan belanja online adalah suatu tindakan penjual  untuk melakukan kejahatan penipuan terhadap konsumen dengan menggunakan teknologi internet sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak yang lain.

Dalam melakukan transaksi jual beli, pembeli dan penjual memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Secara umum hak dan kewajiban pembeli dan penjual secara online maupun konvensional tidak jauh berbeda atau dapat dikatakan sama. Didalam transaksi penjual harus memperhatikan hak pembeli dan juga harus sebaliknya, karena dengan itu akad jual beli akan terwujud dengan kerelaan sempurna dari kedua pihak.

Hak dan kewajiban tersebut di atur didalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau biasa yang dikenal dengan kitab undang-undang hukum perdata, mengutip Burgerlijk Wetboek adapun beberapa pasal yang mengatur tentang kewajiban penjual adalah sebagai berikut

Pasal 1474 

“Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.” Maksud dari menyerahkan barangnya dan menanggungnya tertera pada Pasal 1483 dan Pasal 1504

Pasal 1483

“Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut.”

Pasal 1504 

“Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.”

Sanksi terhadap orang yang melakukan penipuan telah di atur dalam Pasal 378 KUHP dan UU ITE pasal 28 ayat (1), adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut

  • Didalam pasal 378 berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pemahaman dari pasal tersebut masih umum yaitu diperuntukan untuk hal di alam nyata ini. Berbeda dengan penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan dalam KUHP. Dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

  • Didalam UU ITE Pasal 28 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Kedua aturan tersebut mengatur tentang hal yang sama namun memiliki perbedaan yaitu Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Karena Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam  pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHAP, dalam pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang (naturlijk persoon).

Maka bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online hanya dapat dijatuhi menggunakan pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45A UU ITE. Yaitu didalam pasal 45A UU ITE tertulis "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."