Bangsa  Indonesia telah merdeka selama 74 tahun. Dengan umur yang bisa dibilang tak lagi muda ini, kita perlu berhenti sejenak untuk melihat apa yang telah kita capai hingga saat ini. 

Secara umum, bangsa kita memiliki beberapa tujuan dasar yang hendak dicapai, salah satunya adalah mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kecerdasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pernyataan visi dan misi secara umum. Namun, jika dilihat lebih dalam, terutama menyimak kondisi Indonesia sekarang ini, visi dan misi luhur itu bukanlah kebenaran yang sesungguhnya.

Keadaan Indonesia sekarang ini, secara faktual, telah ditindas oleh negara asing melalu ekonomi. Investasi asing yang masuk di Indonesia bukanlah untuk kepentingan rakyat Indonesia secara umum, tetapi hanya untuk kepentingan bisnis.

Dengan kata lain, pemerintah diatur oleh investor asing. Negara diperas demi kepentingan pemilik modal. Kepentingan inilah yang dulu diingatkan oleh Bung Karno sebagai kepentingan neo-kolonialisme, yakni penjajahan dengan jenis baru.

Para penguasa sering dijadikan sebagai kaki tangan negara asing. Siapa pun yang ingin menentang kepentingan asing itu akan dilibas dengan garang. Sedangkan politisi-politisi yang siap tunduk dan menjilat para penguasa dan pengusaha asing justru dijadikan penguasa politik. Inilah kiranya yang sedang terjadi di Indonesia.

Berbagai kebijakan politik dan ekonomi lebih menekankan pada pentingnya investasi modal asing. Akibatnya, semua sumber daya, baik alam maupun sosial, dikelola oleh perusahaan asing. Perusahaan lokal dan rakyat pada umumnya hanya mendapat serpihan kecil keuntungan dari apa yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.

Masyarakat pun hanya bisa gigit jari bahkan menjadi penonton semata. Kekayaan alam semua dijual untuk kepentingan asing yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomis. Rakyat semakin tidak berdaya dengan serbuan tenaga kerja asing yang dibawah langsung oleh investor. 

Penguasa negeri ini tak bisa berbuat apa apa karena tunduk pada kepentingan investor asing. Bahkan tak dipungkiri jika para penguasa mendapat serpihan keuntungan (fee) dari para investor asing tersebut.

Masuknya Investor asing khususnya dari China banyak menuai kritik dan perdebatan elit politik maupun dikalangan masyarakat luas. Salah satu Isu utamanya mengenai tenaga kerja asing asal China yang banyak masuk ke Indonesia yang dibawah langsung oleh investor. Bahkan masih hangat menghiasi perdebatan di ranah media sosial sekarang ini, terkait kedatangan 49 TKA asal China ke Kendari Sulawesi Tenggara.

Menyimak fakta, data dan informasi hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengenai keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di tanah air. Investigasi dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.

ORI menemukan ada ketidaksesuaian data TKA antara yang dimiliki pemerintah dan temuan di lapangan. ORI juga menemukan sejumlah kebijakan pemerintah justru memicu banjirnya TKA baik legal maupun ilegal ke Indonesia. (Baca: Enam Temuan Ombudsman soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan Kompas.com - 27/04/2018)

TKA yang paling banyak masuk ke Indonesia berasal dari China. Mereka bekerja di proyek investasi yang dibawa negeri tirai bambu ke Indonesia. Arus TKA dari Tiongkok tiap hari masuk ke negara ini. Investor dari China lebih senang mendatangkan warga mereka sendiri, mulai dari buru kasar hingga sopir dengan gaji lebih besar. Sementara, proyek investasi yang datang dari negara selain China cenderung tidak banyak mendatangkan tenaga kerja dari negara asal mereka.

TKA yang didatangkan dari China justru menjadi buruh kasar dan sopir. Hal ini ditemukan di Morowali. Sekitar 200 supir angkutan barang adalah TKA. Sementara pekerja lokal jadi sopir saja enggak bisa. 

Hal ini jelas menyalahi aturan yang menyebut bahwa TKA harus memiliki keahlian khusus dan menduduki level manajer keatas. Hal ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian data ketenagakerjaan yang dimiliki pemerintah dengan fakta di lapangan.  

Sebagian besar TKA tidak bisa berbahasa Indonesia. Hal ini terkait dengan aturan yang mewajibkan TKA berbahasa Indonesia sudah dihapus pemerintah pada 2015 lalu. Semula, Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 mewajibkan TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Namun, syarat itu dihapus lewat Permenaker Nomor 35 Tahun 2015. Perubahan aturan inilah yang membuat TKA semakin banyak masuk ke Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia, yang tadinya wajib, itu tidak diwajibkan lagi.

Kebijakan lain yang disinyalir membuat TKA di Indonesia membludak adalah bebas visa. Kebijakan ini diteken Presiden Joko Widodo melalui peraturan presiden Nomor 21 Tahun 2016. Temuan di lapangan, banyak TKA yang berpura-pura menjadi wisatawan, namun justru bekerja di dalam negeri secara ilegal. 

Pengawasan imigrasi di Bandara juga tidak siap untuk mengantisipasi hal ini begitupula Tim Pengawas Orang Asing tak tegas dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu contoh kasus, sebanyak 38 tenaga kerja asing asal Tiongkok yang diamankan di lokasi tambang PT BCMG di Kampung Cirangsad, Desa Banyuwangi, Kabupaten Bogor, karena tidak dapat menunjukkan identitas dan kelengkapan dokumen Keimigrasian.  

TKA yang bekerja di Indonesia mendapatkan bayaran jauh lebih tinggi dari pekerja lokal yang bekerja di posisi yang sama. Bahkan perbedaan gaji pekerja lokal dan tenaga kerja asing bisa mencapai tiga kali lipat. Tenaga kerja lokal paling besar menerima sepertiga dari gaji TKA. 

Supir Indonesia misalnya hanya mendapat 5 juta, supir TKA bisa 15 juta. Lebih parahnya lagi, gaji para TKA itu langsung ditransfer ke rekening bank negara asal mereka. Dengan mekanisme seperti itu, maka Indonesia tidak mendapatkan pajak penghasilan.

ORI juga menemukan ada sejumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA tanpa Izin. Ada juga pekerja yang izin bekerjanya sudah habis, namun tak diperpanjang dan tetap dibiarkan bekerja. Namun, tak ada tindakan yang diberikan kepada perusahaan atau pun pekerja asing tersebut.  

Hasil investigasi ORI merupakan salah satu fakta yang terjadi sekarang ini, begitu bebasnya TKA masuk ke Indonesia. Umumnya mereka bekerja di lokasi tambang yang dikelolah oleh investor dari negaranya. Temuan Ini juga menyiratkan bahwa kekayaan alam kita telah di eksploitasi bebas oleh negara asing.

Penguasa pun gencar membangun narasi ekonomi dengan slogan bahwa masuknya investor asing mengolah bahan-bahan tambang seperti mineral, batubara, dan batuan di dalam negeri akan memberikan nilai tambah bagi percepatan kemajuan bangsa dan negara. 

Karena dengan adanya industri pengolahan di dalam negeri seperti industri peleburan logam (smelter), industri mineral dan industri pengolahan batubara akan dapat menciptakan begitu banyak lapangan kerja, objek pajak baru, dan berkurangnya ketergantungan industri di dalam negeri terhadap bahan-bahan impor.

Sayangnya, semua itu adalah topeng yang menutupi hal sederhana, bahwa sumberdaya alam negeri kita telah tergadai. Kedaulatan adalah kata-kata kosong. Dalam arti ini, kita adalah bangsa yang ditindas sepenuhnya. Rakyat pun seakan pasrah melihat kenyataan yang ada. Rakyat seakan toleran pada kemunafikan penguasa. Rakyat hanya tunduk dan diam menyaksikan hal tersebut. 

Noam Chomsky, seorang pemikir asal Amerika Serikat pernah menyatakan dalam bukunya yang berjudul How The World Works. Ia mendapatkan berbagai info yang bisa dipercaya, bahwa Asia Tenggara, terutama Indonesia menjadi target utama negara China, Jepang, Eropa dan Amerika Serikat untuk dieksploitasi kekayaan alamnya demi kepentingan negara-negara tersebut. Proses penjajahan ekonomi ini berlangsung halus, yakni melalui mekanisme hegemoni dan propaganda.

Propaganda adalah penyebaran informasi salah yang diulang terus menerus, demi kepentingan segelitir kelompok tertentu, dan akhirnya dipercaya sebagai kebenaran oleh mayoritas orang yang tidak berpikir kritis. Salah satu buah dari propaganda adalah hegemoni, yakni kekuasaan ekonomi yang menindas, tetapi tidak dilihat sebagai penindasan, melainkan justru sebagai sesuatu yang normal, dan bahkan diinginkan.

Persis inilah yang kiranya terjadi di Indonesia dalam kaitan dengan penguasaan kekayaan alam pihak-pihak asing. Mereka berlomba untuk mendapatkan hak mengeksploitasi sumberdaya alam kita, membangun pabrik dan memperkerjakan tenaga kerja asing. Para pekerja asing merasa nikmat hidup dan bekerja dengan gaji besar, begitupula para penguasa negeri ini mendapat serpihan keuntungan (fee) dari para investor asing tersebut walaupun mengorbankan kepentingan bangsa mereka sendiri.

Ekonom sekaligus politikus Rizal Ramli menyatakan bahwa penguasa mengizinkan pekerja asing untuk masuk Indonesia hanya karena kepentingan bisnis pejabat yang merangkap sebagai penguasa. Bahkan Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahkan mengeluarkan pernyataan keras bahwa penguasa yang Izinkan Pekerja China masuk ke Indonesia itu Pengkhianat Bangsa.

Inilah realitas, penindasan bertopeng investasi, bangsa ditindas demi kepentingan asing. Rakyat pun dirancang untuk patuh dan bodoh, supaya mudah ditipu, bahkan di buat diam dan pasrah menerima kenyataan. Rakyat justru menemukan kenikmatan di dalam penindasan yang mereka alami.