“Perjuangan terasa singkat ketika negara beradab bersentuhan dengan orang barbar”

Perdebatan RKUHP akhir-akhir ini makin mencuat di kalangan para pakar hukum dan mahasiswa. Tentu ini bukanlah hal yang baru, sebab sejak dahulu RUU ini selalu dipertanyakan eksistensinya, apakah harus diapresiasi sebagai hasil karya anak bangsa ataukah sebaliknya.

Merancang RKUHP di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang multi etnis, multi culture, dan multi religi tentu bukanlah hal yang mudah. Itulah mengapa gagasan awal pembentukan RKUHP sejak tahun 1963 hingga sekarang masih tak kunjung disahkan. Karena dianggap terdapat pasal kontroversi di dalamnya, salah satunya adalah penghinaan terhadap Presiden.

Penghinaan Presiden

Secara filosofis, pembentukan RKUHP berpijak pada ide keseimbangan “monodualistik”, yaitu keseimbangan antara masyarakat di satu sisi dan individu (pelaku dan korban) di sisi lain. Ide keseimbangan ini merupakan pengejawantahan dari keseimbangan Nilai Pancasila, yang meliputi nilai ketuhanan (moral religius), nilai kemanusiaan (humanisme), dan nilai kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik, keadilan sosial) (Amrani, 2019).

Sebenarnya persoalan penghinaan jika ditinjau dari aspek nilai ketuhanan, sudah barangtentu merupakan perbuatan yang harus dilarang. Kendati pada aspek nilai kemanusiaan, perbuatan penghinaan tidaklah sejalan dengan Negara Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan “ber-adab”, bukan sebaliknya.

Pada aspek kemasyarakatan kita―terkandung prinsip demokrasi. Sehingga dibuatlah penjelasan Pasal, bahwa “tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat termasuk menyampaikan kritik”. Itulah mengapa penghinaan presiden pada RKUHP memiliki alasan pembenar (ontoerenbaarheid), yaitu alasan yang dapat menghapus ‘sifat melawan hukumnya perbuatan’.

Baru-baru ini, ada satu pandangan yang menyatakan bahwa soal penghinaan, seharusnya mencari perspektif baru dengan menjadikannya ranah perdata, lalu memberikan sampel beberapa negara yang telah menerapkannya. Pandangan ini, memang ada sisi postifnya, karena bertujuan untuk memberikan semacam “alarm”, agar jangan semua persoalan harus diselesaikan menggunakan instrumen “pidana”.

Namun persoalannya tidak sederhana itu, sebab penghinaan jika dimasukkan pada ranah perdata, hal yang paling mungkin kita menyebutnya sebagai onrechtmatigedaad atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Maka timbul pertanyaan, kerugian materiil apa yang dialami Presiden jika ia dihina?

Lagian sudah sering disampaikan, bahwa penghinaan, merupakan salah satu delik yang barangtentu berbeda ancamannya jika dibandingkan dengan negara lain. Bagi negara yang menganggap penghinaan sebagai mala prohibita (pelanggaran), wajar jika hanya memberikan ancaman denda. Berbeda dengan negara yang melihat perbuatan penghinaan sebagai mala per se atau rechtdelicten (kejahatan), maka ancaman pidana, merupakan konsekuensi logis yang perlu ada.

Jika dilihat secara teoritik misalnya, hukum pidana bertolak pada konsep daad en dader straftrecht, yaitu perbuatan dan pelaku tindak pidana. Jadi yang hendak dilarang pertama oleh hukum pidana adalah perbuatan― “daad”.

Penghinaan presiden merupakan perbuatan yang "tercela", baik dilihat dari aspek moral, agama, hak asasi manusia, maupun aspek kemasyarakatan kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan ber-adab, oleh karenanya harus dilarang dan perlu diatur ke dalam peraturan hukum pidana (RKUHP). Barangkali inilah yang menjadi "moral etik" mengapa delik penghinaan presiden harus dikriminalisir kembali ke dalam hukum pidana (RKUHP).

Kriminalisasi perbuatan penghinaan presiden, pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keamanan umum, serta memelihara dan mempertahankan ketertiban umum. Maka tidaklah tepat jika mengatakan penghinaan presiden lebih berkaitan erat dengan relasi individual, sebab ada kepentingan umum yang hendak dilindungi.

Disisi lain, pandangan di atas terkesan tidak 'meng-update' perkembangan terbaru dari hukum pidana, khususnya beberapa konsep dasar yang termuat pada buku kesatu RKUHP. Contoh sederhana, jika ancaman pidana pokok dirumuskan secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus diutamakan. Dalam kaitannya terhadap pasal a quo, maka ancaman 'denda' yang harus diutamakan dari ancaman 'penjara'.

Kendati jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, maka dapat dijatuhi pidana pengawasan. Perlu juga diingat, bahwa paradigma hukum pidana kita telah bergeser dari "retributive justice" ke "restorative justice". Artinya bahwa, penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan Restoratif dapat dilakukan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana.

Jika perkara penghinaan ini masuk pada tahapan Pengadilan, Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana wajib mempertimbangkan Tujuan serta Pedoman Pemidanaan (standar of sentencing) sebagaimana dirumuskan secara expressive verbis pada pasal 54 ayat (1) RKUHP.

Bahkan sekalipun perbuatan penghinaan yang dilakukan terbukti secara sah dan menyakinkan, Rancangan KUHP mengenal konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon), yang berarti Majelis Hakim dapat memberikan Permaafan kepada pelaku Tindak Pidana, yang disertai dengan tidak dijatuhi 'pidana' atau 'tindakan' sekalipun perbuatan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan (lihat pasal 54 ayat 2 RKUHP).

Terkadang kita tahu, bahwa secara substansi, delik penghinaan presiden pada RKUHP tidak lagi memiliki persoalan, namun acapkali kritik sporadik terus kita amini, tanpa ada sedikitpun keinginan untuk mengakhiri.  
 
Misi Dekolonisasi

Salah satu alasan yang kerapkali dipersoalkan dalam merespon perihal pasal penghinaan presiden, karena dianggap tidak sejalan dengan salah satu misi dari RKUHP itu sendiri, sebut saja misi ‘dekolonisasi’.

Pada beberapa media, misi dekolonisasi ini terus di suarakan dengan lantang oleh Ketua BEM UI. Pandangan ini jelas keliru, karena menganggap misi dekolonisasi RKUHP seolah-olah bermakna “tidak boleh memasukkan ketentuan yang ada pada KUHP peninggalan kolonial ke dalam Rancangan KUHP”.

Padahal, misi dekolonisasi RKUHP adalah upaya untuk menghilangkan karakter kolonial yang melekat pada KUHP lama. Salah satu bentuk menghilangkan karakter kolonial tentu dengan cara melakukan pembaruan KUHP dengan berlandaskan pada rambu-rambu hukum yang berlaku di Indonesia (national legal policy).

Maka pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan ketentuan yang ada dalam KUHP peninggalan kolonial, apakah boleh untuk dimasukkan kembali pada RKUHP? Dengan sedikit lantang, jawabannya tentu boleh. Sebab dalam melakukan pembaruan hukum pidana, alasan “adaptif” tentu tidak dapat kita abaikan sepanjang delik tersebut dibutuhkan dan memiliki manfaat yang jelas.

Mengenai hal ini, ada satu ungkapan yang cukup menarik, kira-kira begini bunyinya; “Memasukkan hukum asing ke dalam hukum nasional bukanlah masalah apakah nasionalisme atau tidak, tetapi lebih merupakan masalah manfaat dan kebutuhan. Tidak ada orang yang keberatan untuk memagari halamannya setinggi-tingginya jika semua cukup tersedia di pekarangan sendiri. Tetapi hanya orang bodoh yang menolak makan buah apel, hanya karena buah apel tersebut tidak dipetik dari pohon yang terdapat dalam pekarangannya sendiri”.

Asumsi yang menganggap bahwa misi dekolonisasi RKUHP merupakan upaya untuk menolak seluruh hukum peninggalan kolonial, pada dasarnya merupakan fallacy yang tak memahami substansi. Padahal, sudah sering kali disampaikan, bahwa isi KUHP di seluruh dunia memiliki muatan materi yang sama, kecuali mengenai 3 (tiga) hal, yaitu delik politik, delik kesusilaan, dan delik penghinaan.

Terakhir, kekhawatiran berbagai elemen dalam merespon persoalan delik penghinaan presiden kiranya merupakan hal yang wajar. Namun bagaimanapun juga, tidaklah fair jika hanya membaca rumusan pasal dan penjelasannya, lalu masih dipengaruhi oleh konsep KUHP lama. Padahal kita tahu, bahwa pembaruan RKUHP dilakukan secara menyeluruh, sehingga menjadi penting untuk memahaminya secara utuh.