Penggerebekan buku yang diduga berbau komunis oleh Kejaksaan beserta Tentara di Padang baru-baru ini tidak dapat dibenarkan secara akademik. Bila kita menilik putusan Mahkamah konstitusi terhadap pengujian tugas kejaksaan yang termuat dalam undang undang no 4 pnps tahun 1963 tentang kejaksaan. 

Dalam hal ini Pasal 6 terkait dengan frasa pengawasan oleh Kejaksaan terhadap terbitan, buku dan lainnya, pasal itu tidak dalam artian  memungkinkan untuk dilakukannya tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dalam hal ini penggerebekan.

Mahkamah menyatakan bahwa Frasa pengawasan dalam pasal 6 tidak dapat diartikan sebagai pengamanan, olen karena itu pasal yang menjadi acuan dalam tindakan tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Dalam perkara nomor 20/PUU-VIII/2010 tentang pengujian undang-undang nomor 4/PNPS tahun 1963 tentang  Kejaksaan. Mahkamah dalam  putusannya pada poin (3.15.1) menyatakan dengan tegas bahwa Tindakan pengawasan yang terdapat dalam undang undang itu tidak hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan saja, masyarakat pun dapat melakukan pengawasan dengan memberikan laporan kepada yang berwajib agar diproses melalui due proccess of law. 

Mahkamah juga menyatakan bahwa apabila dalam pengawasan Kejaksaan menemukan cetakan yang isinya  melakukan  pelanggaran terhadap undang-undang,  Kejaksaan mesti menyampaikan kepada instansi yang berwajib untuk melakukan penyidikan, untuk menyidik pencetak, pengedar barang cetakan seterusnya penyidik dapat melakukan penyitaan, penggeledahan bahkan mungkin melakukan penahanan kemudian melakukan penuntutan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam hukum acara pidana secara tegas dinyatakan pada pasal 1 butir 4 tentang penyelidikan, pasal 1 butir ke 10 tentang penyidikan. Bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan itu adalah pihak  kepolisian.

lalu apa peran Jaksa ? di dalam KUHAP diterangkan secara detail Bahwa Jaksa dalam  Due procces of law berperan melakukan penuntutan sesuai dengan pasal 137 sampai 144 kitab undang-undang hukum acara pidana,  yang dimaksud dengan penuntutan menurut pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh sidang pengadilan.

Dalam pasal 1 butir 6 KUHAP  dinyatakan  yang dimaksud dengan penuntut umum ialah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan pengadilan.  

Maka dengan jelas kita dapat membaca bahwa KUHAP telah dengan tegas memberikan defenisi dan kewenangan yang jelas kepada institusi penegak hukum agar tidak terjadi timpang tindih diantara lembaga penegak hukum yang ada.

Bila kita menilik pendapat Mahkamah dalam membatalkan pasal 6 uu ini nampak bahwa upaya  Due procces of law mesti dijunjung tinggi, Kejaksaan tidak dapat serta merta melakukan penggrebekan terhadap cetakan maupun buku. 

Pihak yang berwajiblah yang mesti melakukan hal ini sesuai dengan kewenangannya serta sesuai dengan  Due procces of law yang dijunjung tinggi oleh negara hukum serta negara demokrasi.

Mardjono Reksodipuro menyatakan bahwa  Due procces of law dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari  Due procces of law adalah arbitrary procces atau proses yang sewenang-wenang. 

Makna dari proses hukum yang adil ini menurut Mardjono Reksodipuro tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi  juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan seorang warga Negara.

Dengan kondisi seperti ini kita seakan menjadi terlalu alergi dengan karya berbau Komunis dan yang ke kiri-kirian. Kita mesti kembali ingat pada sosok Tan Malaka. Pengagas kata pertama republik di Indonesia,  Tan malaka pernah bilang

“ akuilah dengan putih bersih, bahwa kamu sanggup dan mesti belajar dari barat. Tapi kamu jangan jadi peniru orang barat. Melainkan seorang murid dari timur yang cerdas, suka memenuhi kemauan alam dan seterusnya dapat melebihi kepentingan guru-gurunya di barat”

Setali dua uang dengan itu Tan Malaka pernah menyentil kita dengan kata-katanya bahwa sebenarnya kekayaan terakhir yang dimiliki oleh kaum muda adalah intelektual. Inillah yang mestinya sama-sama kita bantu wujudkan dengan penyiapan pengetahuan sebesar-besarnya selama itu belum bertentangan dengan hukum, bukan dengan kesewenang-wenangan.

Lalu apa jadinya jika penggerebekan buku, apabila tidak dilangsungkan  tanpa  due process  of law ? apakah Kejaksaan kita hari-hari ini belum membaca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian undang-undang  no 4 pnps  tahun 1963 tentang Kejaksaan ?

semestinya kita bercermin pada teks konstitusi kita. Mahkamah Konstitusi telah diamanatkan melalui pasal 24 c ayat (1). Sebagai guardian of the constitution. Oleh sebab itu Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab bertentangan dengan konstitusi. oleh karena itu marilah sama-sama kita patuhi putusam Mahkamah ini.

Dalil Kejaksaan untuk memelihara ketertiban dengan melakukan penggerebekan buku sungguh tidak dapat dibenarkan.

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 D dinyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum  serta perlakuan yang sama di depan hukum.  Semangat untuk terus mengupayakan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia secara jelas dimuat dalam konstitusi  tanpa dapat kita bantah lagi.