"Namanya bukan panca dharma, tetapi pancasila. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi" (Risalah BPUPKI, 1995).

Penggalan pidato Soekarno diatas merupakan embrio lahirnya falsafah bangsa Indonesia yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Kata yang terdapat dalam kitab u (1296-1478 M) itu, lahir sebagai titik temu atas debat yang tidak berkesudahan antara kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan yang menginginkan pemisahan antara agama dan negara. Walaupun dalam sejarahnya, rumusan Soekarno tentang pancasila tidak sepenuhnya disetujui terutama oleh kelompok Islam, sehingga melahirkan piagam Jakarta (jakarta charter).

Pancasila menemukan rumusannya seperti yang kita warisi hari ini, satu hari pasca proklamasi kemerdekaan. Penyesuaian bentuk dari piagam Jakarta ke rumusan akhirnya itu, musabab banyak nya penolakan terhadap nomenklatur sila pertama pada piagam Jakarta yaitu "ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Redaksi ini, dianggap sebagai bentuk diskriminasi bagi agama-agama minoritas, sehingga muncul keinginan untuk memisahkan diri. Atas alasan itu, serta kelapangan hati kelompok Islam, redaksi sila pertama berubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.

Eksklusivitas Tafsir

Diawal kelahirannya, pancasila tak begitu saja diterima. Banyak kritik yang bermuculan, terutama dari kalangan Islam. Kelompok Islam dalam sidang konstituante menganggap bahwa pancasila tidak memiliki sumber yang jelas. Natsir mengatakan "penafsiran terhadap pancasila tergantung pada pandangan filosofis seseorang itu" (Natsir, Islam sebagai dasar negara, 1957).

Kritik yang tak kalah tajam pun disampaikan Sutan Takdir Alisjahbana seorang tokoh sosialis, mengatakan bahwa di dalam butir-butir Pancasila terdapat kontradiksi antara sila satu dengan sila lainnya, sehingga mengatakan pancasila sebagai falsafah negara adalah sesuatu yang berlebih-lebihan (Tentang Dasar Negara, 1958).

Namun perdebatan yang tak kunjung usai itu, berakhir dengan pembubaran terhadap lembaga konstituante, serta perintah untuk kembali kepada UUD 1945 yang tertuang dalam Dekrit Presiden.

Dekrit tersebut menandai fase baru pancasila. Rumusan yang lahir dari kesepakatan bersama itu berubah menjadi otoritas kekuasaan. Penafsiran terhadap pancasila tak lagi menjadi perbincangan publik tetapi sepenuhnya dimonopoli negara.

Tak cukup sampai disitu, pasca rezim orde lama runtuh dan digantikan orde baru, pancasila kembali menjadi tameng kekuasaan untuk mengkebiri setiap kekuatan-kekuatan yang mencoba mengusik pemerintah.

Melalui politik asas tunggal, pemerintah orba melakukan penertiban kepada seluruh ormas dan partai politik yang ada, dan melalui P4 rezim pimpinan Soeharto itu mengkonstruksi pengetahuan tentang pancasila, sehingga tafsir pancasila sepenuhnya monopoli negara.

Tak jauh berbeda, hari ini pun hal serupa nampak jelas terjadi. Pancasila kembali menjadi tameng kekuasaan untuk mempertahan legitimasi serta kuasa. Melalui banyak medium, pemerintah mengkonstruksi pengetahuan serta tafsir terhadap pancasila. Penyeragaman tafsir terhadap pancasila dilakukan melaui pendirian BPIP, kampanye para buzzer dan banyak lagi program lainnya.

Sehingga tafsir-tafsir alternatif terhadap pancasila tidak muncul sebagai bagian dari sumber literasi masyarakat.

Oleh karenanya tafsir terhadap pancasila menjadi eksklusif, sehingga tak ada celah dealektik ketika mendiskusikannya, karena kebenaran menjadi hak dan monopoli negara.

Komoditi Politik

Sebagaimana Foucault dalam bukunya Power and Knowledge menduga bahwa selalu ada hubungan yang mutual antara pengetahuan dan kuasa, pun hal yang serupa terjadi terhadap pancasila. Konstruksi tafsir terhadap pancasila, menjadikan negara mempunyai kuasa untuk melabeli siapaun sebagai pancasilais ataupun anti pancasila. Setiap pandangan yang berbeda boleh jadi dianggap sebagai tidak pancasilais dan keliru, karena negara punya otoritas penuh melalui konstruksi tafsirnya. Sehingga pancasila tak lagi sebagai falsafah bangsa an sich, tetapi menjelma menjadi senjata politik penguasa atau suatu kelompok untuk menyerang mereka yang besebrangan.

Dalam kontestasi politik misalnya, pancasila kerap digunakan untuk mendefinisikan dukungan politik dengan memunculkan istilah kelompok Pancasilais dan tidak pancasilais.

Masih lekang dalam ingatan juga, statement salah seorang petinggi partai, dengan mudahnya melebeli warga suatu wilayah tidak pancasilais hanya karena partai yang dipimpinnya kalah suara ditempat tersebut. Pancasila diobral menjadi dagangan bahkan dagelan politik.

Begitu mudah label itu diberikan kepada orang lain. Sedangkan, jika kita baca sejarah tidak pernah ada satu kelompok pun yang pernah dilabeli tidak pancasilais oleh penggalinya sendiri (Soekarno) walaupun berbeda pandangan politik dengannya.

Deretan  fakta diatas menunjukkan kepada kita bahwa ada upaya-upaya menjadikan pancasila sebagai label politik, mengobralnya dengan harga murah, menyingkirkan mereka yang bersebrangan serta memanfaatkannya untuk memenuhi hasrat kuasa. Sehingga Pancasila tidak lagi sebagai pemersatu tetapi sebagai pemisah antara kami dan kalian.

Akhirnya, peringatan hari pancasila kali ini, jangan sampai menjadi seremonial belaka, setelah selesai berlalu tanpa bekas. Namun, momentum ini harus menjadi trigger serta melakukan refleksi untuk mengembalikan pancasila sebagaimana hajatan awalnya yaitu  "Pancasila sebagai satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu" seperti kata presiden Soekarno