Gampang-gampang susah kalau harus mencerna penampilan babak per babak Pansus Angket (KPK) DPR, hingga terangkai kesatuan jalinan cerita dengan pesan yang menyegarkan pemahaman. Terpikir bagai menu kepiting rebus yang menggiurkan, tetapi kudu telaten mengupas kulitnya saat isinya tak selalu sepadat luarannya. Hanya saja, menyesap sajian ini sensasinya lebih sepadan.

Sekali tempo lakon Pansus Angket KPK tampak sedemikian meyakinkan. Itu teresapi dengan asumsi besar yang dibentang sejak awal pembentukannya. Taruhlah narasi bahwa DPR memiliki hak pengawasan cq budgeting. Belakangan terkesan digebyah-uyah semacam pokoke berwenang mengawasi setiap institusi yang menerima dana anggaran negara, seperti KPK guna pelaksanaan tugasnya.

Ironisnya, pada waktu bersamaan pengemban amanah Legislatif yang teramat menggebu-gebu dengan hak pengawasan demikian, selalu terjangkit amnesia mendadak bahwa realisasinya pun wajib diawasi publik. Jangan lupa, pemegang kedaulatan adalah rakyat sehingga politikus Legislator tak serta-merta berhak mengatasnamakan rakyat melulu. Nah, bagaimana faktanya selama ini?

Begitu pula narasi bahwa (orang-orang) KPK bukanlah malaikat. Pernyataan yang sebenarnya kurang elok terutama bila dilontarkan oleh kalangan anggota Dewan yang terhormat. Mengingat, dampak ulah koruptor bukan hanya jelas merugikan negara, tetapi juga nyata efek negatifnya terhadap kehidupan masyarakat luas. Dan bukankah anggota DPR pun sama bukan malaikat?

Justru beruntung lantaran KPK bukan malaikat, sehingga para koruptor masih berkesempatan menjalani proses hukum dengan tetap mengindahkan azas praduga tidak bersalah. Termasuk ajuan praperadilan dan pengujian setelah gedok putusannya lewat mekanisme banding dan sebagainya. Beda halnya bila KPK adalah malaikat, bisa jadi para koruptor langsung dipenalti ke ”dunia lain”.

Narasi macam itu seakan prolog, bertaut alur mula persidangan Tipikor perkara korupsi e-KTP yang menyebut nama beberapa elit parlemen. Dengan acting sejumlah politisi Senayan pendesak Hak Angket KPK yang terasa arogan, sebagaimana tersorot kamera media televisi di berbagai kesempatan. Arogansi serupa pun membias saat kita saksikan pimpinan sidang Paripurna DPR yang mengesahkan Pansus, tanpa membuka ruang urun aspirasi peserta sidang.

Usai pengesahan eksistensinya yang membikin gaduh, Pansus Angket KPK lalu mementaskan rentetan adegan kontroversial. Semisal inisiatif perwakilannya menemui narapidana koruptor di tahanan. Konon sebagai bagian investigasi mengorek pengakuan demi menguatkan alibi bahwa KPK memang banyak kelirunya, sehingga diharapkan masyarakat juga akan bersorak mengamininya.

Adegan berikutnya yang diperagakan Pansus Angket KPK tak kalah nyeleneh, kalau tidak boleh menyebutnya kebablasan. Semisal betapa Pansus bernafsu mengungkap save house KPK, lantas amat membangga-banggakannya sewaktu terpublikasi. Padahal, langkah itu justru berpotensi kontraproduktif terhadap upaya semakin menguatkan KPK dalam agenda pemberantasan korupsi.

Yang membelalakkan nurani, di tengah berbagai kontroversi Pansus Angket KPK seiring pengusutan kasus megakorupsi KTP elektronik, DPR meminta tambahan anggaran rencana penyediaan gedung baru parlemen. Tak tanggung-tanggung kisarannya mencapai Rp 5,7 triliun untuk tahun 2018, dengan kenaikan Rp 1,4 triliun lebih dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp 4,26 triliun.

Tak ayal, segenap kalangan sontak berpandangan kebiasaan lawas DPR kumat lagi. Sama halnya khalayak umum yang semula memang lieur atas iktikad Pansus Angket KPK, menjadi kian skeptis lantaran ujungnya tetap soal bergaining pamrih seperti kelaziman yang sudah-sudah. Dan rakyat dibikin kecele untuk ke sekian kalinya.

Rakyat yang telanjur kecewa tentu ogah bersemangat. Walau kemudian masalah email antara sesama punggawa KPK, Novel Baswedan dan Aris Budiman, menyeruak secara bombastis. Pada sisi lain, dalam pemahaman masyarakat surel terhitung ranah yang lebih privat ketimbang celoteh di halaman media sosial pribadi lainnya sekalipun.

Lagi pula dengan mencuatnya persoalan itu terlebih bila terus dilambungkan, Pansus sendiri justru sedang terlarut dalam bias, mempersoalkan kinerja institusional KPK ataukah urusan personal antarpegawainya yang sejatinya wilayah jajaran struktur internal yang berwenang? Sementara, para anggota Pansus Angket KPK bahkan umumnya anggota DPR, seolah lupa bahwa Novel adalah korban penyiraman air keras yang belum terungkap tuntas kasusnya sampai hari ini.

Cuplikan lainnya terkini, wacana pembekuan KPK berhembus santer lagi. Berbagai pihak menaruh harapan besar Presiden Jokowi lekas turut mengambil sikap tegas. Parahnya di pihak lain, DPR meminta KPK untuk menunda pemeriksaan terhadap Setya Novanto, Ketua DPR sekaligus salah seorang tersangka perkara korupsi e-KTP, dan ICW menyikapinya sebagai hal yang ganjil (Tempo).

Dengan perkataan lain, Hak Angket DPR terhadap KPK rasanya membikin banyak orang geleng-geleng kepala selama berhari-hari. Jangan heran pula jika berbagai kalangan menganggapnya dagelan. Selaku rakyat kecil biasa saya juga merasa habis pikir, miris, sekaligus ingin menertawakan diri sendiri ketika harus ikut mencermati lelaku segelintir oknum anggota Dewan tersebut.

Andaikan drama itu laik dicatat sebatas manuver politik bahkan pengawasan sekalipun, praktiknya masih terbilang paling aneh bin ajaib, sepanjang histori geliat parlementaria kita di era reformasi. Tentu masih segar dalam ingatan, betapa sidang perdana DPR periode kini seusai terpilih, mengguratkan kesan pertama yang susah diterima sebagai edukasi bernegara yang semakin mendewasa.

Jika boleh sejenak berpikir simple, Hak Angket untuk KPK tak lebih upaya memecah fokus sorotan publik, atas kinerja legislator yang faktanya masih jauh panggang dari api. Selintas terbayang kawanan murid Sekolah Dasar yang –entah lupa atau sengaja– belum merampungkan PR, lalu memilih berbuat gaduh yang menyita perhatian dengan harapan guru terlupa memeriksanya.

Tengok saja dari puluhan RUU dalam Prolegnas, berapa yang telah rampung untuk kemudian disahkan berlaku demi kemaslahatan rakyat? DPR memang telah menelurkan UU anyar yang tak bisa dinafikan. Namun, prosentasenya tetap jomplang dibandingkan syahwat bermain-main akrobat politik, hingga menghabiskan durasi lebih dari separuh masa jabatan kali ini. Bukankah legislasi merupakan fungsi pokok, sekaligus amanah yang fardhu ain dibayar lunas pula oleh DPR?

Fakta yang berkembang sejauh ini, kiranya mengingatkan kita pada istilah ”pengangguran politik” yang dilontarkan Ignas Kleden terdahulu. Gambaran sepak terjang kawanan politikus yang tidak produktif dan justru seringkali hanya menebar keresahan dan kebingungan di relung masyarakat. Waba’du, kita sebagai rakyat pemilik mandat pun berdaulat untuk mempertanyakan, para wakil rakyat yang terhormat beserta Pansus Angket KPK masa gitu?