Pada tanggal 27 September 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok berkunjung ke Kepulauan Seribu dalam rangka sosialisasi program pengembangan perikanan kepada nelayan. Namun dalam pidatonya Ahok diduga melakukan penistaan agama. Sejumlah masyarakat telah melaporkan Ahok mengenai kasus ini, dan semakin marak setelah adanya demo serta video pidato Ahok yang diunggah oleh Buni Yani.

Ahok hadir di tengah kondisi bangsa yang sedang mengalami krisis multidimensional, sedang mengalami kegelisahan berkepanjangan, dan tak tahu mau ke mana arah tujuan berkebangsaan Indonesia ini. Bangsa ini katanya menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, tetapi kenyataannya adalah masalah SARA atau penistaan agama seperti ini masih saja mengganjal seorang gubernur untuk memimpin.

Seperti yang dialami Ahok dalam kasusnya, beliau telah dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun .

Proses peradilan yang diikuti oleh Ahok dalam kasus ini nyatanya adalah 8 bulan. Itu saja, belum terhitung jika beliau meminta banding, dan apabila permintaan itu diterima, maka dirinya pun akan semakin lama dalam menangani kasus penistaan agama tersebut dan tentu saja menggangu profesinya sebagai seorang pejabat publik yang memang kepengurusannya untuk mengurus kepentingan masyarakat Jakarta.

Oleh karena itu, kami menawarkan hadirnya Forum Previlegiatum yang saya usung di sini. Dengannya, kasus Ahok ini akan selesai dalam waktu 6 bulan saja .

Forum Previlegiatum ini adalah forum khusus yang diberikan untuk pejabat-pejabat tinggi negara agar dapat menjalani proses hukum secara cepat, di mana prosesnya hanya ada di tingkat pertama dan terakhir MA.

Hal ini bersifat final, sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Forum ini dikenal sejak zaman Hindia Belanda dan disebutkan secara tegas dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Tetapi tidak digunakan lagi, sejak kita kembali ke UUD 1945.

Dari sisi perbandingan hukum, forum khusus ini juga telah diterapkan di negara lain, seperti yang kami temukan dalam konstitusi Thailand yang membentuk The Supreme Court’s Criminal Division for Person Holding Political Positions, yaitu sebuah divisi khusus yang berada di dalam MA Thailand untuk memeriksa pejabat negara yang terlibat tindak pidana. 

Divisi khusus pidana ini diperuntukan untuk pejabat-pejabat tinggi di Thailand yang tersangkut masalah hukum, mempunyai fungsi yang sama di mana agar cepatnya putusnya perkara pejabat tinggi untuk bisa bekerja kembali menjalankan visi dan misi jika tidak terbukti bersalah dan juga sebaliknya akan dihukum secepat mungkin jika terbukti bersalah.

Bukan hanya itu, divisi khusus di MA Thailand ini juga mencakup fungsi National Counter Corruption Commission, di mana komisi ini berperan sama dengan KPK di Indonesia. Tetapi pejabat yang tersangkut masalah korupsi akan langsung dikenakan Forum Previlegiatum menurut UU Thailand yang eksintensinya juga dijamin dalam konstitusi.

Urgensi yang kami usung di sini adalah tidak terjadi kekosongan pemimpin di dalam pemerintah terlalu lama yang tentu saja akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak terjaminnya kepentingan orang banyak. Pertimbangan yang harus dilihat adalah jika Ahok pun digantikan dengan pejabat lain, yang terjadi adalah visi-misi, inovasi dan proyek yang tengah dijalankan oleh Ahok belum ia selesaikan dengan baik. 

Semua inovasi yang beliau rancang untuk Jakarta akan terhambat. Seperti yang dipaparkan pada kasus Ahok di atas bahwa beliau tersangkut masalah penistaan agama di tengah-tengah jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Belum lagi kita melihat dari kualitas Ahok sebagai pemimpin yang memang sudah terbukti banyak memberi perubahan semasa ia menjabat menjadi Gubernur. Di sinilah forum khusus ini akan membawa Ahok untuk tidak berlarut-larut tersangkut masalah hukum. Di mana mungkin hanya dibesar-besarkan ataupun bisa jadi permainan politik untuk menjatuhkan seorang Ahok. 

Seandainya forum ini pun diterapkan, maka cepatlah putusnya perkara ini sehingga tidak terjadi kecurangan politik atau hoax yang semakin disebarluaskan. Akibatnya membuat pikiran masyarakat tersesat dan mudahnya masyarakat akan diadu-domba untuk saling menyerang satu sama lain karena adanya perdebatan agama yang tentu sangat sensitif di telinga masyarakat.

Walaupun tidak bisa dimungkiri beberapa kelemahan Forum Previlegiatum ini, seperti dapat menyogok hakim MA atau menyuap demi memberi hukuman yang tidak seharusnya kepada pelaku, tetapi bisa dilihat bahwa hukum itu progresif dan selalu mengalami perubahan.

Apa salahnya jika mencoba untuk menerapkan Forum Previlegiatum ini kembali? Karena seperti yang dipaparkan di atas, beberapa negara seperti Prancis dan Thailand juga telah menerapkan hal ini untuk pejabat-pejabat tingginya. Kita tentu saja selalu mendapat gangguan jika tentang hal suap menyuap, tetapi di sinilah peran Komisi Yudisial sangat berpengaruh dalam menyeleksi hakim-hakim yang berkualitas, baik dan jujur, sehingga tidak mudahnya terjadi hal-hal seperti di atas.

Penerapan kembali Forum Previlegiatum ini diharapkan dapat mempercepat proses peradilan bagi para pejabat tinggi negara yang memangku jabatan penting selaku pelayan publik. Tidak hanya cepat, tetapi juga tepat karena ketetapan sangat diperlukan dalam hal memutuskan perkara.

Jika kasus Ahok diproses menggunakan forum ini, maka cepat pula putusan itu keluar, sehingga tidak menghambat ke depannya dia dalam melanjutkan kariernya sebagai pelayan publik, jika ingin kembali maju di ranah politik.