Indonesia adalah negara yang berhasil merdeka karena salah satu faktornya, yakni pendidikan. Pendidikan mampu membawa bangsa ini lepas dari belenggu penjajahan yang bertahan ratusan tahun lamanya.

Sejarah pendidikan di masa penjajahan sangatlah buruk dalam segi kualitas dan kuantitas untuk para penduduk pribumi. Para penjajah sangat tidak mementingkan pendidikan bagi wilayah yang mereka jajah, terutama bangsa Belanda yang telah menjajah Indonesia 350 tahun lamanya.

Akan tetapi, semua jadi berubah berkat usaha keras dari para pemuda bangsa yang punya tekad untuk mengenyam pendidikan agar dapat membawa perubahan bagi bangsanya dan melahirkan benih-benih kesadaran akan pentingnya kemerdekaan.

Menjadi bangsa yang maju dan sejahtera merupakan tujuan didirikannya negara ini. Itu berdasarkan pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini diperkuat dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang intinya menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pengajaran (pendidikan).

Jadi, ini mengindikasikan bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi pendidikan tiap-tiap warga negaranya guna mewujudkan tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan akan berjalan baik manakala pendidikan mampu berperan secara proporsif, kontekstual, dan komperehensif dalam menjawab sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat serta tuntutan perubahan dan perkembangan zaman.

Di era pasca modern seperti ini, tantangan Indonesia adalah globalisasi, ekonomi, dan politik tampak dengan jelas, bercirikan pasar bebas yang kapitalis dan sekuler dalam perniagaan dan tanpa batas negara. Pasar bebas yang didukung oleh kebijakan yang berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan merupakan tantangan bagi pendidikan pada umumnya dan pada khususnya pendidikan Islam.

Justru tantangan yang sangat berat dan berbahaya adalah hilangnya nilai-nilai kemanusiaan, jati diri, karakter, dan kepemimpinan. Manusia menjadi irasional, zalim dan melakukannya dengan tidak bermoral, menghancurkan tatanan dan kehidupan umat manusia dalam berekonomi dan berpolitik.

Dunia pendidikan di Indonesia banyak yang ikut terjebak pada gejala pragmatisme, di mana banyak anak didik yang memasuki dunia pendidikan semata-mata hanya untuk mengejar ijazah sebagai alat mencari kerja. Kampus atau sekolah tidak lagi menjadi tempat ideal untuk mencari ilmu. Padahal, pendidikan adalah tempat untuk mencari ilmu.

Konsep ilmu dalam Islam bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan. Banyak siswa belajar materi aqidah dengan tujuan agar dapat menjawab soal. Karena itulah, yang kemudian dilakukannya adalah menghafal materi sekadar untuk menjawab soal tanpa penghayatan dan niat pengamalan.

Begitu juga saat belajar materi syariah, metode yang digunakan adalah hafalan untuk menjawab soal ujian. Model pembelajaran semacam itu tidak akan berdampak pada pembentukan pribadi yang unggul.

Akhirnya, karena desakan kepentingan sesaat, banyak sekolah terpaksa berkompromi dengan realitas. Pendidikan akhirnya tidak memasang target ideal, tetapi menuruti kemauan siswa sekadar lulus dan mendapatkan ijazah. Siswa dianggap sebagai pelanggan yang harus dituruti kemauannya. Padahal pendidikan Islam, selain bertujuan menambah ilmu, juga bertujuan membentuk sikap, karakter, dan pribadi yang mulia.

Setelah memahami salah satu dinamika dan kondisi pendidikan di Indonesia, pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa: pertama, apa yang dipikirkan secara teoritis dan bertakik-takik oleh para tokoh politik dan cendekiawan, ternyata kosong belaka. Dalam arti, tidak ada isinya selain hanya abang-abang lambe atau lipstick.

Sekali dilumat oleh mulut atau arus pemikiran lain, maka pendidikan yang ideal menghilang tak berbekas. Hal yang wajar jika saya mengatakan pendidikan di Indonesia hanya sebatas "ejakulasi tanpa orgasme".

Kedua, pendidikan di Indonesia sejak dari asumsi dasarnya memang tidak diniatkan untuk kepentingan masyarakat di kalangan bawah. Pendidikan hanyalah komoditi yang dengannya elite politik mencari dan memperebutkan status, pengaruh, dan kekuasaan. Karena menjadi barang komoditi, ia akan hadir dan menghilang sesuai dengan trend yang ada, di mana trend itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak ditentukan oleh mereka sendiri.

Ketiga, dengan dua kecendrungan seperti itu, maka dengan sendirinya pendidikan itu sudah mengandung bias, ironi, dan paradoks sejak lahir yang justru mengabadikan status penafsir politisi (Kemendikbud) kelas elite, dan pada saat yang sama melanggengkan status masyarakat bawah sebagai kelas rendahan yang harus tunduk pada elite.