Beberapa tahun terakhir ini masyarakat dunia dihentakkan dengan pemberitaan yang masif mengenai meningkatnya jumlah pencari suaka dan pengungsi di seluruh dunia, seiring dengan semakin maraknya konflik-konflik di beberapa belahan dunia yang kelihatannya tidak akan segera berakhir, dari konflik Suria, Yaman hingga konflik pengungsi Rohingya.

Dunia internasional telah mencatat bahwa saat ini merupakan catatan angka tertinggi perpindahan manusia di dunia selama ini, menurut UNHCR, sebuah lembaga PBB yang memiliki mandat untuk memberikan perlindungan kepada para pencari suaka dan pengungsi menyebutkan bahwa pada tahun 2018 ada sekitar 68.5 juta manusia di seluruh dunia yang terpaksa harus meninggalkan negaranya, dan diantaranya ada sekitar 25.4 pengungsi di seluruh dunia (UNHCR Figures at a Glance 2018).

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dekade ini merupakan dekade dengan kondisi global pengungsi terburuk dan terbesar selama sejarah manusia. Sebagian mengatakan bahwa jumlah pengungsi dunia saat ini tidak sebanding dengan kapasitas respon yang ada dari komunitas internasional untuk menanggapinya.

Tidak banyak yang mengetahui dan menyadari, bahwa fenomena perpindahan manusia mencari perlindungan dan pernghidupan yang lebih baik tersebut, juga bisa ditemukan di tanah air kita di Indonesia. Bahkan isu pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ini sempat viral dan menjadi pusat perhatian seluruh bangsa Indonesia dengan kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh, pada tahun 2015.

Bagaimanakah kebijakan pemerintah Indonesia melihat dan menangani permasalahan ini?

Mekanisme Penanganan di Indonesia

Penanganan seluruh pencari suaka dan pengungsi di dunia telah diatur oleh sebuah Hukum Internasional yang dikenal dengan Konvensi Pengungsi 1951 yang merupakan sebuah traktat multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dengan jelas memberikan definisi dan status sebagai seorang pengungsi, serta menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka. 

Konvensi ini diperkuat dengan Protokol 1967 yang menghapus batas waktu dan memberikan keluasan batasan geografi bagi pengungsi. Dan bagi negara-negara di dunia yang telah meratifikasi Konvensi tersebut diwajibkan untuk tunduk dan patuh atas segala peraturan dan pasal-pasal yang ada, termasuk kewajiban negara tersebut untuk memberikan perlindungan dan hak-hak sebagai pengungsi.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tersebut, bersama-sama dengan beberapa negara lain di dunia. Tetapi hal itu bukan berarti negara Indonesia merupakan negara yang tidak “ramah” terhadap pengungsi atau tidak berarti bahwa Indonesia tidak pernah berurusan dengan permasalahan pengungsi selama ini.

Indonesia pernah menjadi tuan rumah sekelompok pengungsi untuk waktu yang cukup lama, 17 tahun ketika Penanganan Pengungsi Vietnam di Pulau Galang, yang berlangsung dari tahun 1979 sampai 1996. Ketika itu pengungsi tersebut dikenal sebagai Manusia Perahu, di mana pergolakan dan konflik di kawasan Indochina memicu manusia perahu untuk meninggalkan negaranya untuk mencari keamanan, dan merekapun dengan menggunakan perahu berniat untuk mencapai negara Australia, hingga akhirnya mereka ditampung di Indonesia sebagai negara transit.

Pada waktu itu Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menampungnya di sebuah pulau khusus, Pulau Galang,  Kepulauan Riau. Hampir selama 2 dekade, pemerintah Indonesia telah berperan aktif di dalam memberikan perlindungan dan penampungan kepada pengungsi manusia perahu tersebut, dan akhirnya dari total 121.708 penghuni Kamp Pulau Galang, 111.876 orang  berhasil mendapatkan suaka di negara ketiga dan sisanya memilih untuk kembali ke negeri asalnya. 

Sampai sekarang ini, bekas dan peninggalan dari Kamp Penampungan Pengungsi Manusia Perahu ini masih bisa kita temui di Pulau Galang, yang sekarang ini menjadi salah satu obyek wisata.

Selain Manusia Perahu Pulau Galang, Indonesia juga telah menjadi negara transit bagi para pencari suaka dari seluruh dunia yang ingin mencari suaka dan perlindungan di negara Australia, sejak tahun 1990 hingga 2015. Posisi Indonesia yang sangat strategis, berada di antara negara Asia dan Australia, telah menjadikan Indonesia sebagai tempat singgah sementara bagi para pengungsi dan pencari suaka, sebelum mereka berhasil menembus dan mencapai tanah impian Australia.

Menurut data UNHCR ada sekitar 8.039 pengungsi dan 6.386 pencari suaka yang totalnya 14.425 dari seluruh belahan dunia yang tersebar di Indonesia. Angka ini hanyalah mereka yang sudah mencatatkan dirinya dan terdaftar di kantor UNHCR Jakarta, sedangkan mereka yang belum mencatatkan dirinya, tapi sudah ada di Indonesia, jumlahnya tidak ada yang tahu tapi diperkirakan jauh lebih banyak. Mereka itulah yang disebut dengan imigran ilegal, orang asing yang berada di Indonesia secara tidak sah menurut aturan keimigrasian.

Sebagai negara yang masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Pemerintah Indonesia selama ini telah dibantu oleh 2 organisasi internasional dibawah naungan PBB, yaitu UNHCR (Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi).  

UNHCR lebih fokus pada aspek perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi, termasuk dalam penentuan status pengungsi bagi para pencari suaka sedangkan IOM lebih pada aspek kemanusiaan bagi para imigran ilegal, pencari suka dan pengungsi, seperti kesehatan, pangan dan papan dengan berkoordinasi dengan Imigrasi dan Kantor Pemerintahan setempat, sehingga pemerintah Indonesia tidak dibebani dengan keberadaan pengungsi, pencari suaka dan imigran ilegal, selama mereka ditampung di Indonesia.

Pada tahun 2013 Pemerintah melalui Surat Keputusan Menko Polhukam : KEP- 23/Menko/Polhukam/3/2012 telah membentuk  Desk Khusus untuk penanganannya dibawah Koordinasi Menkopolhukam yaitu  Desk Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka (P2MP2S). 

Hal ini untuk menjawab permasalahan di lapangan yang berkenaan dengan koordinasi di lapangan antara instansi terkait di dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi. Di mana salah satu fungsi dari Desk tersebut adalah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga/kementerian terkait dalam penanganan penyelundupan manusia, pengungsi dan pencari suaka.

Pembentukan Desk P2MP2S ini yang lebih menekankan pada hal koordinasi antar lembaga dan fungsi pengawasan, yang kemudian dilengkapi dan diperkuat dengan disahkannya Peratusan Presiden No 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri pada tanggal 31 Desember 2016 oleh Presiden Jokowi. 

Keluarnya Perpres ini merupakan tindak lanjut dari UU No 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri.  Perpres itu dengan jelas telah menyebutkan tugas dan fungsi tiap-tiap lembaga pemerintah di dalam penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, termasuk pengamanan terhadap orang pencari suaka dan pengungsi, sehingga tidak ada lagi over lap dalam fungsi di lapangan.

Dari sini kita lihat bahwa walaupun Indonesia bukanlah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia telah menunjukkan komitmennya di dalam menjunjung tinggi HAM serta amanat UUD 45, ikut serta di dalam usaha ketertiban serta perdamaian dunia.  

Saat ini yang lebih penting adalah bagaimana implementasi dari Perpres tersebut di lapangan, hubungannya dengan pemahaman dan kemampuan aparat di lapangan untuk menjalankan apa yang ada dalam Perpres tersebut. Untuk itu semua dibutuhkan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat luas, sehingga Perpres itu bisa diketahui oleh semua lapisan masyarakat.