Latar Belakang Etnis Rohingya di Myanmar

Rohingya merupakan etnis minoritas muslim yang mendiami wilayah Arakan sebelah utara Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, dahulu wilayah ini dikenal dengan sebutan Rohang dan saat ini lebih dikenal dengan Rakhine. Itu sebabnya orang-orang muslim yang mendiami wilayah Rohang disebut Rohingya yang populasinya berjumlah kurang lebih 1 juta jiwa.

Etnis Rohingya sebagaian besar beragama muslim dengan bentuk fisik seperti raut wajah yang berbeda dari orang Burma pada umumnya, oleh karena itu mereka dipandang sebagai keturunan orang asing atau nonpribumi. Kondisi sosial masyarakat Burma pada umumnya yang sebagai besar beragama budha, menyebabkan jika ada warga Burma yang beragama muslim, maka akan dianggap orang asing di wilayah tersebut.

Di Myanmar sendiri, mayoritas warga Rohingya tidak diberikan kewarganegaraan sehingga terdapat sejumlah pembatasan konsekuensional seperti larangan melakukan perjalanan, menikah, undang-undang yang membatasi jumlah anak, dan hak-hak mendasar lainnya.

Secara struktural penolakan kewarganegaaran etnis Rohingya ini tercermin melalui konstitusi pemerintah Burma sejak tahun 1947, mengatakan bahwa yang dapat dianggap pribumi adalah suatu ras yang tinggal dalam wilayah yang saat ini telah menjadi bagian dari pemerintahan Myanmar sebelum tahun 1826. Dokumen Burma pada era itu tidak ada yang menyebut Rohingya meniadakan mereka dari kewarganegaraan.

Hal ini secara tegas mereka lakukan dengan membentuk Undang-Undang Imigrasi Darurat pada tahun 1974 yang menghapus kewarganegaraan Rohingya dan selanjutnya pada tahun 1982 melalui Peraturan Kewarganegaraan Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama (Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan) dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya.

Penghapusan etnis Rohingya yang dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan institusi negara melalui konstitusi Myanmar berdampak terhadap berbagai aktivitas kriminalitas yang dilakukan kepada etnis tersebut.

Penganiayaan warga etnis Rohingya akibat identitas rasial dan agama dipengaruhi pula oleh peristiwa-peristiwa masa lalu dalam sejarah bangsa Burma, ini merupakan alasan pokok yang sudah mendorong banyak orang Rohingya ke dalam kamp pengungsian. Banyak yang siap menempuh bahaya menjadi imigran gelap di negara tetangga atau bahkan lebih jauh lagi hanya sekedar melarikan diri dari penderitaan yang diam-diam sering dilakukan oleh lembaga negara Myanmar.

Pengungsian warga etnis Rohingya terkuak setelah perahu-perahu yang membawa mereka terapung-apung di berbagai territorial yang berbatasan dengan bagian timur Lautan Hindia yang banyak menuju Thailand, Malaysia dan Indonesia.

Kebijakan Indonesia dalam Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya

Indonesia menjadi salah satu negara tujuan pengungsian etnis Rohingya, yang tersebar di beberapa Provinisi. Kedatangan mereka melalui jalur illegal harus diamankan oleh pihak imigrasi Indonesia. Sebagai salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi Wina tahun 1951 tentang status pengungsi, Indonesia tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil kebijakan strategis pada level internasional terhadap Pengungsi Rohingya.  

Sehingga kebijakan penanganan pengungsi Rohingya yang dilakukan adalah  menampung pengungsi Rohingya sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 10 tahun tanpa bisa dan tidak mempunyai hak melakukan tindakan lebih lanjut terkait status imigran Rohingya.

Kebijakan nyata Indonesia dalam membantu etnis Rohingya tercermin dari adanya bantuan berupa empat sekolah senilai $ 1 juta di komunitas Muslim dan Buddha di Rakhine State yang diresmikan tahun 2014; 10 kontraktor bantuan berisi makanan dan pakaian serta dua sekolah di Sittwe, Rakhine; bantuan obat-obatan; alat sekolah dan pendidikan; ambulans; serta genset yang sifatnya terus menerus dilakukan dari waktu ke waktu. 

Dibantu juga oleh masyarakat Indonesia, melalui sejumlah LSM juga berkomitmen dan serius untuk membantu kondisi Rakhine State, dana sebesar $ 2 juta atau setara dengan Rp. 26,7 miliar digelontorkan untuk membantu Rohingya.

Gerakan masyarakat yang dipayungi oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) telah meluncurkan sebuah program bernama Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Rakhine State yang terdiri dari empat program, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi dan bantuan dasar selama dua tahun yang diresmikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.

Gerakan ini pada pertengahan tahun 2017 sudah membantu dalam perbaikan jalan, shelter, dan penyediaan makanan.  Dalam waktu dekat akan ada kegiatan pemberian fasilitas pendidikan dan launching pembangunan sekolah. Serta akan membangun pasar dan sudah mendapat persetujuan lisan dari Pemerintah Myanmar dan otoritas di Rakhine. Jalan akses juga diperbaiki agar komunikasi antar komunitas bisa dibangun dengan lancar.

Semua bantuan yang sudah dan akan diberikan kepada penduduk Rohingya di Myanmar tidak terlepas dari peran pemerintah dalam membantu LSM dan organisasi Indonesia yang ingin memberikan bantuan kepada warga Rohingya. Salah satu dukungan akses yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meminta izin dan bekerjasama dengan otoritas setempat penduduk Rohingya. Seluruh proses bantuan terbuka karena legal dan di dukung serta tidak melihat agama atau suku, utamanya adalah membantu Rakhine.

Selain memberikan bantuan tersebut diatas Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi telah menemui Aung San Suu Kyi untuk membicarakan upaya penyelesaian masalah Rohingya, seperti, Pertama, Mengembalikan stabilitas dan keamanan. Kedua, Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan. Ketiga, Perlindungan kepada semua orang yang berada di Negara bagian Rakhine, tanpa memandang suku dan agama. Keempat, Pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.

Kebijakan penanganan pengungsi Rohingya oleh Pemerintah Indonesia terbilang sangat baik walaupun bukan merupakan negara anggota tujuan pengungsi sesuai yang diamanatkan oleh Konvensi Wina 1951 tentang status pengungsi.

Kontribusi Indonesia dalam upaya menangani konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres pada tahun 2017. Antonio Guterres mengapresiasi kontribusi dan kerjasama Indonesia dengan PBB selama ini dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.

Kebijakan strategis dalam penanganan pengungsi yang dilakukan Indonesia demi kemanusiaan idealnya dilakukan pula oleh negara-negara di regional Asia Tenggara terutama yang telah merativikasi Konvensi Wina 1951 tentang status pengungsi, serta perlunya tekanan Internasional terhadap negara Myanmar untuk memastikan kebijakan negara tersebut dapat menjamin hak-hak hidup warga etnis Rohingya sebagai umat manusia yang perlu dilindungi dan dihargai martabatnya.