Pada Juni 2016, World Economic Forum dalam lamannya (www.weforum.org) menerbitkan tulisan mengenai 10 keahlian teratas yang dibutuhkan pada tahun 2015 dan 2020 dengan judul “The 10 skills you need to thrive in the Forth Industrial Revolution”. Ada sejumlah perbedaan mengenai butir-butirnya sekaligus urutan peringkat sejauh mana keahlian-keahlian tertentu mesti dikuasai.

Pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa tahun 2020 menjadi pantas untuk jadi perhatian kita? Pada tahun 2020, cara kita hidup, bekerja, dan beraktivitas diperkirakan akan berubah secara drastis seiring dengan perkembangan melajunya perkembangan teknologi robotik, permesinan, material canggih, hingga sistem transportasi yang terotomatisasi. 

Semua itu nantinya akan membutuhkan perombakan pola pikir masyarakat mengingat lapangan kerja yang sebagian akan menghilang dan ada yang akan muncul.

Kelak di tahun 2020, tahun saat Revolusi  Industri Keempat atau biasa ditulis Revolusi Industri 4.0, 10 keterampilan teratas yang dibutuhkan tadi adalah pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, kreativitas, people management, berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, penilaian dan pengambilan keputusan, service orientation, negosiasi, dan keluwesan kognitif.

Perbedaannya dengan tahun 2015 antara lain ialah bahwa pada tahun 2015 kemampuan berpikir kritis hanya menduduki peringkat keempat dan kreativitas justru menduduki peringkat nomor 10. 

Aneh? Tidak juga menurut saya. Serbuan informasi di jagat maya makin membanjir dari tahun ke tahun dan kemampuan berpikir kritis makin penting juga.

Hanya saja, apa makna semua itu? Maknanya, kita semakin meninggalkan budaya yang mengandalkan kekuatan fisik. Semakin jauh. Bukankah petugas pembayaran loket pintu tol sudah mulai diganti oleh palang otomatis yang dibuka dengan pembayaran lewat kartu? 

Mesin yang memiliki daya tahan yang lebih baik daripada otot manusia untuk pekerjaan sehari-hari dan yang sifatnya terus-menerus. Kemampuan manusia untuk berpikir dan bersosialisasi dengan orang lain kelak yang akan jadi tumpuan dan penentu keberhasilan ekonomi suatu bangsa atau negara.

Apakah itu semua masih bersinggungan dengan kemampuan berpikir ilmiah? Tentu saja. Berpikir ilmiah melibatkan penalaran dan akal sehat. 

Apakah suatu pernyataan konsisten dengan bukti-bukti yang ada? Apakah suatu informasi dituangkan secara benar? Bagaimana seseorang menarik kesimpulan dan menyatakannya sebagai suatu informasi atau bahkan “kebenaran”? Apakah para pakar dari latar belakang keahlian yang sama menemukan simpulan yang sama untuk objek kajian yang sama dengan metodenya masing?

Menapaki abad ke-21 semakin ke dalam, kita sungguh harus semakin cerdas memilah dan memilih informasi karena ada kalanya gagasan-gagasan dianut dan diikuti hanya karena dilontarkan oleh tokoh/badan institusi yang berpengaruh. 

Tentu kita tidak ingin mengulangi sejarah kelam saat orang Kristiani percaya bahwa Bumi adalah pusat alam semesta karena khotbah di Gereja pada abad ke-15 hingga ilmuwan Galileo Galilei jadi korban persekusi. Tidak ada yang hendak berpijak pada eksperimen ilmiah beserta nalar saat itu.

Bagaimana dengan Indonesia? Apakah negara kita sudah bersiap-siap untuk memasuki era Revolusi Industri 4.0?

Tahun 2019 ini, kita akan memilih capres-cawapres sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan hingga 2024. Paparan visi dan misi sudah mereka ajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kita bisa membaca serta mencermatinya.

Tulisan ini disusun sebelum debat cawapres berlangsung, memang. Akan tetapi, saya sebagai warga negara awam, belum bisa menemukan jawaban apakah kedua pasangan capres-cawapres itu juga sudah melibatkan situasi Revolusi Industri 4.0 di dalam program kampanye dan roadmap program pemerintahan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Atau, yang paling mendasar, apakah misi-misi hendak membangun kualitas manusia yang cerdas, juga termasuk mengajak rakyat Indonesia untuk belajar berpikir kritis dan mengedepankan sikap ilmiah yang tidak mudah dihasut oleh takhayul atau mitos serta sadar membaca? 

Sekali lagi, ini cuma pertanyaan biasa yang hendak ditujukan kepada kedua pasangan capres-cawapres.

Dengan sistem persaingan ekonomi yang makin sengit dan era globalisasi yang makin intens, saya pikir masyarakat diajak untuk berpikir secara benar sambil mensintesis pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada, yang sudah dipelajari. Melihat dari berbagai perspektif. Semua itu dilandasi oleh sebuah pertanyaan sederhana: Apakah yang saya terima, dengar, dan lihat ini benar?

Bukankah kita sudah enggan dengan kabar palsu atau hoax? Hoax mengolah rasa takut masyarakat, begitu kata peneliti politik dan militer Made Supriatma dalam Tirto.id. 

Pertanyaannya, apakah ketakutan ini berdasar? Saya secara pribadi kuatir bila masyarakat mudah percaya hoax, kualitas Pemilu akan jadi jelek dan pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih akan tidak efektif terlaksana serta bisa muncul konflik horizontal di tengah masyarakat akibat orang-orang tenggelam dalam prasangkanya. Saya harap ketakutan saya ini tidak akan terwujud sampai kapanpun.

Bagaimana mungkin kita sebagai suatu bangsa nanti dapat bertahan bila terus-menerus mengkonsumsi kebohongan dan memanipulasi akal sehat kita? Kreativitas tidak akan muncul. Emosi kita bisa labil alih-alih menjadi cerdas.

Hanya saja, sektor pendidikan mana yang bisa menunjang keberhasilan Indonesia secara ekonomi di era Revolusi Industri 4.0? Baik sekolah maupun perguruan tinggi berperan penting, mengingat pendidikan formal selalu berbentuk rangkaian demi rangkaian.

Tetapi, tumpuan utama jelas pada universitas/perguruan tinggi karena di sinilah mahasiswa melakukan riset sebagai bentuk partisipasi nyata terhadap kemajuan budaya ilmiah masyarakat sehingga dapat memotivasi sesamanya untuk terus belajar sepanjang hayat dan kemampuan berpikir tajam akan senantiasa terasah. Dari universitas/perguruan tinggi, budaya ilmiah akan ditanam, disemai, dan dibiakkan.

Akan tetapi, dalam bukunya yang berjudul “Matinya Kepakaran” (diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia, judul asli: “The Death of Expertise”) Tom Nichols (2018) menyatakan bahwa perguruan tinggi hanya berakhir sebagai tempat berjualan ijazah sebagai bukti pelatihan alih-alih pendidikan akibat banyaknya orang yang berbondong-bondong kuliah.

Lebih lanjut, Nichols menulis, “Dalam kasus-kasus terburuk, gelar bahkan tidak menandakan pendidikan maupun pelatihan, melainkan sekadar ‘bukti’ kehadiran rutin peserta didik di kampus. Paling parah, gelar bisa juga membuktikan uang kuliah yang telah dibayar lunas.” Sungguh kecenderungan yang serius!

Apakah para capres-cawapres menyadari hal-hal di atas, yang ikut menentukan nasib Indonesia di masa depan? Masa depan sungguh datang segera dan kiranya para capres-cawapres telah menyiapkan solusi bagi nasion kita.