Ibnu Khaldun lebih masyhur dengan sebutan sosiolog dan sejarawan daripada politikus, karena di zamannya sendiri ia bukanlah orang yang terjun langsung dalam dunia perpolitikan atau berkaitan dengan dunia kekuasaan saat itu. Penyebab kemasyhurannya sebagai sosiolog dan sejarawan adalah karena pemikirannya tertuang dalam karya magnum opus-nya Mukaddimah.

Namun tak dapat dipungkiri bahwa dari sumber yang sama, termuat pula pemikirannya tentang kekuasaan, tentang masyarakat dan negara. Sebab ia begitu memperhatikan apa yang terjadi pada masyarakat dan negaranya sendiri. Hal itu ditunjukkan oleh kitabnya sendiri bahwa pengarangnya begitu teliti dan hati-hati dalam menyusun rangkaian teori-teori.

Di satu sisi, Ibnu khaldun melihat dan memperhatikan ikatan-ikatan bernegara dan bermasyarakat khususnya atau peradaban secara umum, di mana peradaban itu dalam pandangannya sendiri yaitu sesuatu yang tumbuh dan tenggelam, bangkit dan runtuh.

Terlepas dari apakah peradaban itu dipengaruhi suatu agama (deen, syariat) atau tidak, didatangai oleh masa kenabian (nubuwwah) atau tidak. Karena ia sendiri mengakui bahwa adanya masyarakat, negara dan peradaban itu tidak bergantung pada eksistensi apakah terdapat suatu agama di dalamnya atau tidak.

Namun di sisi lain, Ibnu khaldun adalah seorang yang dianugerahi hidayah dengan ajaran-ajaran Islam, lahir dan tumbuh dalam masyarakat dan peradaban Islam. Hal ini memengaruhinya dalam bersikap baik kepada Tuhan, manusia dan masyarakatnya sendiri.

Masyarakat dan Negara

Berbeda dengan para pemikir politik Yunani kuno yang tidak membedakan antara masyarakat dan negara, Ibnu Khaldun memisahkan antara keduanya dan menganggap bahwa kedua hal itu adalah hal yang berlainan. Ibnu khaldun mengemukakan bahwa berdasarkan tabiat dan fitrah keberadaannya, manusia sangat memerlukan masyarakat.

Maksudnya ialah mereka saling membutuhkan satu sama lain dengan kerja sama antar diri mereka sendiri, baik untuk melanjutkan kehidupan maupun untuk mempertahan diri. Akan tetapi, hal ini belum memisahkan antara manusia dengan hewan, di mana hewan juga bergerombol dan berkumpul satu sama lain.

Ibnu Khaldun menyatakan pula bahwa manusia juga memiliki sifat-sifat dan naluri kehewanan. Oleh karenanya, diperlukan seorang pemimpin yang adil dan berwibawa serta memiliki kekuasaan. Maka kerja sama yang terstruktur dengan adanya seorang pemimpin itu bukanlah berdasarkan pada naluri manusia saja, tetapi juga pada hasil pemikiran atau akal mereka. Inilah yang memisahkan antara manusia dan hewan.

Kemudian dari situlah Ibnu Khaldun menarik dan merumuskan pengertian dari suatu negara, bahwa masyarakat yang sejahtera dan makmur yang memiliki pemimpin yang adil, berwibawa dan kuat itulah yang disebut suatu negara berdaulat.

Meskipun demikian, namun negara dan masyarakat atau antara keduanya itu tidak dapat dipisahkan, mengapa? Karena negara (yang pada masa Ibnu Khaldun sendiri itu dihubungkan dengan pemegang kekuasaan yang disebut daulah) dalam pandangannya itu adalah merupakan bentuk suatu masyarakat. Hal ini diibaratkan seperti bentuk suatu benda tidak dapat dipisahkan dari isi substansinya.

Masyarakat yang dimaksudkan oleh ibnu khaldun ialah masyarakat yang sudah menetap, membentuk dan membangun peradaban sipil atau kependudukan (‘amraaniyah, madaniyah, hadhariyah). Bukan lagi kehidupan yang nomaden seperti para penghuni padang pasir yang berpindah dan mengembara dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain.

Mengapa demikian?, sebab suatu negara harus memiliki peradaban dan hal itu hanya bisa dicapai ketika masyarakatnya telah menetap. Selain itu, negara juga harus memiliki kekuasaan yang mampu memaksa kehendaknya pada warganya, kehidupan yang menetap menjadi penyebab terbentuknya kemauan untuk berkuasa, maka keukasaan inilah yang menjadi dasar perbedaan antara negara dan masyarakat.

Mengenai kekuasaan, ibnu khaldun meyakini bahwa jika kekuasaan telah berdiri teguh dan ada pada tangan penguasanya, serta yang dikuasai sudah terbiasa dengannya, maka alat kekuasaan atau perangkat yang mengelilinginya akan berkurang peranannya. Ini akan berbeda ketika suatu kekuasaan baru akan diraih hingga keberhasilan merebutnya dari orang lain.

Lagi pula, penguasa akan mengalihkan perhatiannya pada hal-hal lain yang menurutnya lebih menarik seperti kehidupan mewah. Memang, pada dasarnya suatu kekuasaan akan selalu diiringi oleh kemewahan. Lalu pada fase tertentu hal itu akan menjadi faktor yang menyebabkan terciptanya kelemahan bagi penguasanya, hingga berakhir pada kehancuran dan keruntuhan kekuasaan tersebut.

Mengenai hal ini, ibnu khaldun mengemukakan bahwa kehidupan negara berjalan beriringan mengikuti perkembangan hidup organisme yaitu tumbuh, megah dan jaya, lalu menua dan berakhir dengan kematian.

Setelah negara, hal berikutnya sudah pasti seorang penguasa atau kepala negara. Bagi Ibnu khaldun penguasa adalah seseorang yang berhadapan dengan rakyat (gambaran langsung “khalifah” karena ia hidup di zaman daulah islamiyah), dan rakyat adalah kumpulan manusia yang tunduk (dengan berbaiat) kepada penguasa. Syarat-syarat yang dimunculkan Ibnu Khaldun untuk seorang kepala negara, diantaranya ;

Pertama, berpengetahuan (‘alim) serta memiliki kesanggupan untuk mengambil keputusan sesuai syariat. Dalam hal ini Ibnu khaldun berpikir sebagai seorang muslim yang tidak memisahkan dan melepaskan antara agama dan negara.

Kedua, memiliki ‘adalah, yaitu bukan hanya bermakna adil, namun juga mencakup jujur (shiddiq), dapat dipercaya (‘amin) dan bertanggung jawab penuh (qadir ala al-mas-ul)

Ketiga, mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dituntutkan kepadanya sebagai kepala negara, termasuk di antaranya yaitu melaksanakan hukuman yang telah diputuskan dan ditetapkan sebagai konsekuen dan secara konsisten, menegakkan hukum, pergi dan memimpin peperangan membela negaranya atau hal lainnya.

Keempat, memiliki kesehatan yang prima, maksudnya tidak memiliki kekurangan fisik atau psikis (mental) yang bisa membuatnya terhambat dalam melaksanakan dan menjalankan tugas sebagai kepala negara yang baik selama pemerintahannya.

Berbicara mengenai kepala negara, Ibnu khaldun tidak membedakan antara istilah khalifah dan imam. Karena istilah pertama itu merujuk pada pengganti Rasulullah Saw dalam urusan politik, keagamaan dan keduniaan, bukan kenabian. 

Selain itu juga Ibnu khaldun tetap memegang pendapatnya bahwa dalam Islam itu tidak ada pemisahan sekular antara agama dan negara. Jadi hematnya adalah jabatan khalifah itu seorang pengemban agama dalam khilafah sekaligus imam dalam imamah.

Inilah yang disebut pula dengan istilah kekuasaan wibawa-politis, yaitu yang menyebabkan manusia bertindak sesuai perintah syariat untuk kepentingan mereka di dunia ini dan dunia lain setelah dunia ini (akhirat).

Sipil dan Militer

Selanjutnya mengenai kedudukan sipil dan militer, berkenaan hal ini menurutnya bahwa keduanya itu disebut secara bersamaan dengan istilah bagaikan kekuasaan pena dan pedang yang menguatkan satu sama lain dan memiliki waktu (zaman) dan kedudukannya masing-masing. 

Siapa saja bisa menjadi militer jika keadaan negara tidak aman, darurat, perang, mendapat gangguan kekerasan dari yang lain. Maka disaat seperti itu kekuasaan pedang-lah yang lebih banyak dan mendominasi peranan.

Begitu pula sebaliknya, siapa saja menjadi warga sipil dan hidup tentram jika situasi dan kondisi negara aman dan terkendali, maka disaat demikian kekuatan pena-lah yang lebih berguna. Maksudnya adalah membuat kebijakan-kebijakan dan program yang bertujuan memajukan peradaban untuk rakyat dan masyarakat.

Ekonomi

Satu hal lagi, yaitu jelinya perhatian ibnu khaldun mengenai pengaruh kuat ekonomi terhadap bidang politik. Ia berpendapat bahwa neraca keuangan yang seimbang bagi suatu negara adalah sebuah faktor penting dalam mencapai kestabilan politik.

Sebab ia memandang langsung bagaimana baitul maal menjadi perbendaharaan keuangan khilafah yang terlihat jelas pemasukan dan pengeluarannya dan berpengaruh pada stabilitas kekuasaan dan pemerintahannya.

Lalu menurut Ibnu khaldun pula bahwa faktor-faktor penting yang menjadi keuntungan bagi rakyat dalam arti material merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan pada penguasanya, membuat mereka rajin dan giat dalam kegiatan produksi dan perdagangan, dan pada akhirnya akan menguntungkan negara juga. 

Selain itu, dari segi pajak (jizyah), ia juga menyarankan agar tidak terlalu menaikkannya yang malah akan membuat terlalu berat bagi rakyat, sebab akan membuat laba berkurang dengan malasnya mereka dalam kegiatan produksi. Dan hal itu merugikan negaranya sendiri, apalagi kalau diiringi dengan kehidupan mewah penguasa dan pejabat-pejabat disekitarnya.

Semoga penuh manfaat.