Organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah, dikenal sebagai ormas Islam yang moderat. Moderat acap kali diidentikkan dengan sikap-sikap “yang paling baik ialah di tengah-tengah”. Diposisikan sebagai yang tidak kiri dan tidak kanan, pun bukan yang di atas atau di bawah. 

Meskipun terjadi banyak pertentangan bahwa terdapat ketidakjelasan sikap-sikap moderat yang kemudian digunakan untuk menampik bukan yang kiri atau kanan, tetapi Islam pada awal kemunculannya sebagai agama yang ‘berpihak’ pada kaum-kaum tertindas. Sehingga terminologi moderat tidak sepatutnya lagi digunakan untuk menjustifikasi yang ‘tidak’ atau yang ‘bukan’ atas dua hal yang kontras, sebab yang demikian justru menunjukkan sikap-sikap pseudo-moderate.

Pun pada awal kemunculannya, NU dan Muhammadiyah secara jelas lahir atas perlawanan yang sama, yakni berangkat dari keprihatinan atas kondisi terpuruk masyarakat akibat kolonialisme dan imperialisme. Muhammadiyah bergerak pada masyarakat perkotaan. Sedangkan NU, dengan banyak pengikutnya kaum tani, bergerak di kawasan perdesaan. 

Muhammadiyah dengan gerakan yang fokus pada healing, schooling, dan feeding, membangun banyak sekolah yang meniru sistem modern milik Belanda, rumah sakit, dan juga panti asuhan. NU yang memiliki basis pendidikan pada pesantren-pesantren dan erat dengan pertahanan tradisi memiliki satu rutinitas ‘libur’ yang unik, yakni untuk kembali ke sawah ataupun kebun untuk menanam. 

Kedua ormas tersebut memang selalu dipandang pada kategorisasi yang dikotomis; modernis dan tradisionalis hingga perdebatan paling baru soal wacana Islam berkemajuan yang lekat dengan Muhammadiyah serta Islam Nusantara di tubuh NU. 

Namun yang paling penting dalam narasi-narasi tersebut ialah satu celah, sinyal romantika “saling melengkapi” pada tubuh keduanya, meskipun hingga akar rumput tidak jarang ditemukan perdebatan alot bahkan sampai saat ini soal aturan sholat, penentuan hari raya, dan sebagainya yang kita tidak pernah tahu kapan semuanya akan usai.

Lantas merujuk pada pembahasan mengenai ‘pemberdayaan masyarakat’, secara filosofis diartikan sebagai upaya-upaya masyarakat untuk membuat dirinya berdaya yang berwujud pada tindakan help people to help themselves hingga adagium ‘saatnya rakyat berbicara’. Selain itu, pemberdayaan dimaknai sebagai alternatif pembangunan yang berfokus pada diri masyarakat, sehingga tidak menyangsikan “kekuatan dan kekuasaan” masyarakat itu sendiri atas upaya-upaya pembangunan aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. 

Pemberdayaan secara konseptual merupakan alternatif pembangunan yang hadir dan digandrungi pascareformasi sebagai antitesis dari ‘pembangunanisme’ ala Soeharto yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyangsikan peran masyarakat sebagai ‘subjek’ pembangunan. 

Relasinya dengan Muhammadiyah dan NU ialah secara eksplisit dan implisit masing-masing sesungguhnya memiliki peran di dalam pelaksanaan ‘pemberdayaan masyarakat’. Tentu saja bukan hal baru, sebab kedua entitas tersebut memang lahir sebagai bagian dari civil society yang berkutat pada urusan umat—warganya.

Ditelusuri dalam tubuh Muhammadiyah, terdapat perubahan sikap sebagai entitas yang puritan menuju kosmopolitan. Hal tersebut ditandai dengan jelas kemunculan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), baik di tingkat cabang hingga pusat. Krusial pasalnya Muhammadiyah menampilkan sebuah penegasan pesan Ahmad Dahlan terkait pendirian PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) yang bermakna “oemoem”. Artinya, bukan hanya untuk internal maupun orang Muhammadiyah, namun telah melampaui bahkan identitas agama itu sendiri. 

PKO yang dalam dinamikanya dapat dipertukarkan dengan MPM telah menampilkan wajah Muhammadiyah yang kosmopolit. Itu dibuktikan dengan upaya-upaya ‘pendampingan ala Muhammadiyah’ kepada masyarakat yang diidentifikasi termarjinalkan, seperti pada kelompok pemulung, pedagang asongan, UMKM, dan semacamnya. 

Selain itu, paling terlihat jelas mewakili wajah kosmopolit Muhammadiyah hari ini ialah deklarasi Jamaah Tani Muhammadiyah di Minggir, Sleman dan Solo Raya, dan sekitarnya pada 2018, bahwa ‘jihad kedaulatan pangan’ dilaksanakan melalui ajakan bagi para petani untuk berorganisasi. 

Poin pentingnya ialah bahwa petani yang turut serta kemudian tidak hanya orang-orang Muhammadiyah yang otomatis beragama Islam, namun juga para simpatisan yang memiliki semangat juang yang sama untuk mewujudkan regenerasi petani sebagai manifestasi jihad kedaulatan pangan tanpa memandang identitas tentunya. Dilihat pula bahwa Muhammadiyah mulai keluar dari zona urusan internalnya yang bahkan telah berani mengurusi soal-soal kaum tani yang dahulu erat justru dengan NU.

Berbeda dengan Muhammadiyah, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat ala NU tidak dilaksanakan melalui ‘pendampingan’, namun terma ‘belajar bersama masyarakat’ menjadi dasar berpikir. Meski serupa terjun ke tengah masyarakat, namun kedua terma tersebut memiliki logika dan praktis yang berbeda. Pun dengan MPM secara eksplisit Muhammadiyah telah memiliki majelis yang melaksanakan pemberdayaan, tapi tidak dengan NU. 

Secara implisit, upaya pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan kemunculan gerakan kultural yang besar diinisasi oleh para kaum mudanya yang disebut Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). FNKSDA bergerak pada ranah isu sumber daya alam atau agraria yang mana dinilai penting selayaknya dapat menjadi mainstream isu di tubuh NU sekarang ini.

Isu sumber daya alam menjadi sangat krusial. Pasalnya, berangkat dari keresahan banyaknya perampasan ruang hidup, kerusakan ekologis, krisis sumber daya alam dan semacamnya yang berasal dari upaya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, eksploitasi sumber daya alam khususnya oleh industri ekstraksi, serta pembukaan lahan perkebunan yang hanya menguntungkan para pemilik modal besar, dan sebagainya.

Akhirnya, terpaksa menggusur ruang hidup rakyat bahkan melenyapkan sumber penghidupan rakyat. Parahnya, realitas tersebut berpijak pada landasan berpikir ‘tanah untuk pembangunan’ sehingga terdapat justifikasi dalam melancarkan tindakan tersebut. Tidak jarang banyak warga NU yang kemudian menjadi korban ataupun pelaku. 

FNKSDA berpijak pada kenyataan tersebut FNKSDA membangun jaringan di beberapa daerah seperti Yogyakarta, Jombang, Gresik, Surabaya, Bojonegoro, Sumenep, Cirebon, Bandung, hingga Kalimantan bahkan Maluku, dan sebagainya untuk bergerak. Diwujudkan melalui diskusi, riset, aksi langsung ke masyarakat ‘belajar bersama masyarakat’ yang tengah berkonflik memperjuangkan kelestarian sumber daya dan mempertahankan ruang hidupnya. Serta kerjasama dengan banyak organ lain seperti; Sajogyo Institute, Intrans Institute, Kontras, dan lainnya tergantung kebutuhan jaringan di daerah.

Menarik kesemua hal tersebut dikaitkan dengan kemunculan perspektif pemberdayaan masyarakat pasca reformasi yang berkembang pada dua kaki sebab respons ‘pembangunanisme atau developmentalisme’, maka cara-cara Muhammadiyah lebih berpijak pada aliran ‘developmentalisme’ sedangkan NU lebih pada ‘anti-developmentalisme’. 

Muhammadiyah dengan landasan berpikir dan praktik membuat masyarakat berdaya agar ‘manusia’ dapat menyesuaikan struktur misalkan ekonomi melalui pendampingan dan pengembangan kapasitas merupakan turunan perspektif developmentalis. Sedangkan NU dengan FNKSDA dengan berbagai diskusi, riset, maupun aksi bersama rakyat mencoba menyentuh ‘struktur’ demi terciptanya ekonomi tanpa eksploitasi, politik tanpa represi, serta budaya tanpa hegemoni. Pungkas, lantas mana yang terbaik maka jawabannya ialah ‘saling melengkapi’ dan masih relevan pada era kontemporer ini.

Para kaum muda Muda Muhammadiyah dan NU progresif terus bergeraklah!
Saatnya bersama rakyat berbicara!