Sepanjang berdirinya Negara Indonesia, korupsi menjadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Selain sangat membahayakan, korupsi juga merugikan Indonesia. walaupun tidak dirasakan langsung. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk melakukan pemberantasan korupsi pun diusahakan.

Dengan pembentukan tim khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi, membuat Undang-Undang Khusus untuk tindak pidana korupsi, hingga pembentukan lembaga negara yang konsen menangani tindak pidana korupsi. Akan tetapi, semakin hari tren dari korupsi semakin menjadi-jadi.

Tidak tanggung-tanggung kerugian negara akibat korupsi dari tahun 2001 hingga 2015 senilai 203,9 triliun rupiah (Sumber: Analisa Database Korupsi-2016). Sedangkan untuk dua tahun kebelakang nilai kerugian negara sebesar 5,29 triliun tahun 2014, dan 31,007 triliun tahun 2015 (Sumber : ICW).

Sedangkan jika bandingkan kerugian negara tersebut dari tahun 2001 hingga 2015 setara dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat untuk dalam 32 tahun jika APBD Sumatera Barat senilai 6,2 triliun pertahun seperti APBD tahun 2017.

Korupsi yang sedang menjadi isu hangat negara Indonesia ternyata tidak hanya terjadi di pusat saja. Tindak pidana korupsi atau ektra ordinary crime  ini sudah menyebar ke seluruh sektor-sektor baik yang ada di Sabang sampai Merauke. Dengan begitu masifnya korupsi, tidak diikuti oleh daerah-daerah untuk mengantisipasi prilaku koruptif ini.

Malahan di daerah-daerah. korupsi semakin subur-suburnya dilakukan.Terkhusus di Sumatera Barat, tren korupsi ini dimulai dengan terungkapnnya korupsi berjamaah yang di lakukan oleh anggota DPRD Kota Padang pada anggaran tahun 2001-2002. Ternyata tren korupsi berjemaah ini diikuti juga oleh daerah-daerah lain.

Dengan terungkapnya korupsi secara bersama ini membuat masyarakat Sumatera Barat dan daerah lain menjadi gundah atas keberlangsungan negara Indonesia, maka masyarakat sipil pun terlibat langsung dalam mengawal kasus korupsi tersebut. Dalam partisipasi masyarakat tersebut membuat negara langsung berbenah.

Pada formulasinya untuk menangkal kasus-kasus korupsi di masa mendatang maka dibentuklah sebuah lembaga negara yang bernama komisi pemberantasan korupsi (KPK).Setelah adanya pembentukan KPK, otomatis fungsi dari kepolisian dan kejaksaan langsung diambil alih oleh KPK terkait tindak pidana korupsi yang dimandatkan langsung lewat Undang-undang. Walupun eksitensi dari KPK sudah dibuktikan dengan pengungkapan-pengungkapan kasus korupsi yang secara prinsip merugikan negara.

Titik Temu

Dari persolaan yang banyak diuraikan di atas, maka penulis berpendapat bahwa dalam pemeberantasan korupsi di Indonesia, tidak hanya melakuakan tindakan yang represif kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi digunakan juga tindakan yang preventif.Sudut pemahaman yang lainnya penulis berpendapat bahwa dalam pemberantasan korupsi dengan adanya kegiatan preventif, maka pemerintah atau lembaga negara melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk melakukan gerakan antikorupsi.

Pada poin preventif, menurut penulis itu sudah bisa dilaksanakan pada program di sekolah-sekolah dengan memasukkan kedalam kurikulum sekolah. Persoalan preventif ini diibaratkan pesawat yang akan lepas landas. Karena program pun sudah lama disusun oleh pemerintah, tapi tahap implementasi yang masih lemah.

Sedangkan pada poin kerja sama masyarakat dalam pemberantasan korupsi maka penulis sangat tertarik membahasnya lebih dalam. Karena selain masih adanya selisih paham antara masyarakat dengan pemerintah dengan pemberantasan korupsi.

Perjuangan masyarakat melawan korupsi memang masih sering dianggap musuh oleh  pemerintah. Padahal perjuangan masyarakat ini termasuk dalam membantu kerja-kerja dari pemerintah itu sendiri. Terlihat masih banyaknya pejuang-pejuang anti korupsi yang tersangkut dengan hukum lantaran dianggap sebagai pemberontak.Pada bagian lainnya masyarakat juga sering menganggap pemerintah sebagai musuh. Karena dalam pemahaman masyarakat, lembaga pemerintahlah yang melakukan korupsi.

Melihat persoalan demikian, penulis ingin melihat kembali kepada konsep demokrasi yang dikenalkan oleh Abraham Linclon, Democracy is the goverment of the people, by the people, for the people. Dalam demokrasi yang dikenalkan oleh Linclon mengandung makna bahwa keberlangsungan dari negara berasal dari rakyat yang diberi tugas khusus untuk melayani rakyat agar eksitensi negara tetap berlangsung.

Dari pemahaman demokrasi tersebut jika dihubungkan dengan masalah antara pemerintah dan masyarakat. Maka titik temu dari hal tersebut adalah kata rakyat. Pemerintah adalah rakyat yang diberi tugas khusus oleh rakyat yang seharusnya melayani rakyat dan tidak menganggap rakyat yang memberi mandat sebagai musuh.

Sedangkan masyarakat harus menganggap pemerintah itu bagian dari rakyat bukan sebagai musuh.Sebagai solusinya pemerintah dan masyarakat harus menghilangkan pemikiran bahwa mereka saling bermusuhan. Secara teori masyarakat dan pemerintah sebagai kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Tapi teori tidak akan berjalan jika masih adanya tidak keharmonisan.

Walaupun teori ini sudah ada semenjak abad XIV silam, di Indonesia masih jauh dari kata mendekati. Masyarakat hingga sekarang masih suka mengobok pemerintahan atas dasar ketidakpercayaan. Sedangkan pemerintah suka melakukan tindakan represif terhadap masyarakat yang mengkritik.

Oleh karena itu agar terjadi kesepemahaman pemerintah dalam kerja-kerjanya hendaknya masyarakat dilibatkan. Jika menoleh kebelakang, kenapa masyarakat mengkritik pemerintahan itu atas dasar belum mampunya pemerintah untuk melayani masayarakat. Seharusnya negara bisa juga belajar dari sejarah, di mana dalam pembentukan KPK itu atas dasar belum mampunya kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi.

Terlibat yang dimaksudakan penulis bukan memasukkan individual kedalam sistem masyarakat. Tapi, setiap kasus korupsi masyarakat berhak mendapatkan akses untuk mengawal kasus, adanya tranparansi kasus, dan setiap kritikan masyarakat langsung dicarikan solusi.

Belajar pada pemerintahan klonial, walaupun menindas jajahan tapi ramah kepada rakyatnya. Pada masa klonial, pegawai pemerintahan harus dengan segera untuk melayani rakyatnya yang mengeluh dan mengkritik, jika tidak akan dikenakan sanksi pidana dengan tegas kepada pegawai pemerintahan.

Bagian lainnya, bebaskan masyarakat yang ingin terlibat dalam pemberantasan korupsi untuk melakukan usaha-usaha preventif agar bisa semakin menekan angka korupsi di Indonesia. Dan juga program yang selama ini masih belum efektif bisa dikerjakan secara bersama dengan masyarakat.