Indonesia sebagai negeri cincin api tidak akan pernah berhenti dilanda fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, dan sebagainya yang sangat berpotensi untuk menimbulkan korban jika tidak disikapi dengan lebih baik. Penyikapan itu melibatkan siapa pun, namun tentu saja yang paling bertanggung jawab untuk memimpin dalam tata kelola penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana (PRB) adalah pemerintah pusat.

Masalah Tata Kelola Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Ego sektoral menjadi salah satu hambatan besar selama ini dalam pengurangan risiko bencana (PRB), sehingga bersinergi menjadi poin penting dalam mitigasi bencana. Demikian pernyataan Rudy Suhendar, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM); dan Muhammad Sadly, Deputi Bidang Geofisika BMKG. 

Selain mengikis ego sektoral, seharusnya juga pemanfaatan sain yang kolaboratif seperti yang dilakukan dalam Youth and Young Professionals on Innovation Science and Technology Paltform for Resiliency (U Inspire) sebagaimana disampaikan Nuraini Rahma Hanifa (Ketua U Inspire) dan Agie Wandala Putra (Wakil Ketua U Inspire) dalam PRB (Kompas, 4/1/2019).

Henny Warsilah, Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Tim Pengarah Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana, menyatakan bahwa menjadikan BNPB di bawah Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan akan mempersempit penanggulangan bencana pada dimensi tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Dimensi bencana sangat kompleks dan menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia, yang paling penting adalah mitigasi dan pencegahan untuk mengurangi jumlah korban. 

Eko Teguh Paripurno, Ketua Program Magister Kebencanaan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, menyatakan bahwa saat awal penyusunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipilih BNPB dalam bentuk badan terpisah dan tidak dijadikan satu dalam kementerian. Mandat BNPB adalah menerankan fungsi koordinasi dan mengomando penanggulangan bencana dengan berbagai dimensinya. 

Fungsi kordinasi tersebut dalam kenyataannya harus diakui memang belum berjalan dengan baik, namun mandat itu semakin sulit dilaksanakan jika posisi BNPB dikecilkan di bawah kementerian. Dalam Pasal 6 UU ini disebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengurangan risiko bencana (PRB) dan pemaduan PRB dengan program pembangunan dan perlindungan warga dari dampak bencana (Kompas, 5/1/ 2019).  

Gede Sandra, analis ekonomi di Lingkar Survei Perjuangan, dalam opininya berjudul Realitas Di Balik Penghargaan “Menteri Keuangan Terbaik Dunia” di http://www.berdikarionline.com (6/1/ 2019, 9:32) menuliskan bahwa Kementerian Keuangan Pemerintahan Joko Widodo dengan Menteri Sri Mulyani, sudah tiga kali memotong anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sehingga tersisa sepertiga dari besaran awal. Anggaran BNPB tahun 2017 sebesar Rp 1,8 triliun, tahun 2018 menjadi Rp 746 miliar, dan tahun 2019 hanya Rp 610 miliar. 

Selain BNPB, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)  juga mengalaminya. Anggaran BMKG yang diajukan badan tersebut untuk tahun 2019 sebesar Rp 2,7 triliun, tapi Kementerian Keuangan memotongnya hingga hanya tersisa Rp 1,7 triliun.

Diskusi U Inspire tentang Pembangunan Berbasis PRB

Dalam diskusi di WhatsApp Group (WAG) U Inspire 7/1/2019, Reza Permadi membuka dialog tentang pencegahan dan penanggulangan bencana bisa menggunakan Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan melampirkan Brief Info “Optimalisasi Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (PPB)” dari Kemendes PDTT. 

Dalam Brief Info Kemendes PDTT yang mengutip Bappenas (2018), hanya dituliskan tahapan recovery dalam bencana berupa (1) tanggap darurat dan transisi darurat, dan (2) rehab dan rekonstruksi. Di dalamnya juga memuat informasi tentang pemanfaatan dana desa dalam penanggulangan bencana sesuai musayawarah desa. 

Tahun 2015 anggaran sebesar Rp 20,67 trilyun dengan Rp 280,3 juta/desa terserap sebesar 82,72 % pada 74.093 desa. Tahun 2016 anggaran sebesar Rp 643,6 triliun dengan Rp643,6 juta/desa terserap sebesar 97,65% pada 74.754 desa. Tahun 2017 anggaran sebesar Rp 60 trilyun dengan Rp 800,4 juta/desa terserap sebesar 98,54 % pada 74.910 desa. Dan tahun 2018 anggaran sebesar Rp 60 trilyun dengan Rp 800,4 juta/desa belum ada data besar serapan pada 74.957 desa. 

Contoh kegiatan yang disebutkan adalah (1) pembangunan sistem peringatan dini, (2) rehabilitasi/rekonstruksi fasilitas publik yang rusak karena bencana, (3) pemulihan pasca bencana, dan (4) bantuan permodalan melalui Badan Usaha Milik (BUM) Desa, sesuai dengan Permendesa 19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, dan Permendesa 16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Lebih lanjut Kemendes PDTT menjelaskan pemanfaatan dana desa dalam PPB. Pertama, pembangunan desa adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan (1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, (2) penanganan bencana alam dan bencana sosial, dan (3) pelestarian lingkungan hidup. Kedua, pemberdayaan masyarakat desa yakni dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya. 

Ketiga, sarana prasarana untuk penagnggulangan bencana alam meliputi (1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi, (2) pembangunan gedung pengungsian, (3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, (4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, dan (5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 

Keempat, penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kehadian luar biasa lainnya meliputi (1) penyediaan layanan informasi tentang bencana, (2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, (3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penaganan bencana, dan (4) lain-lain sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.   

Informasi dari Reza, Kemendes sesungguhnya menunggu koordinasi berupa Surat dari Kepala BNPB yang ditujukan kepada Menteri Desa PDTT sebagaimana Surat Menteri Pariwisata dalam pembangunan Desa Wisata dengan memanfaatkan Dana Desa. Keluhan terkait pemanfaatan Dana Desa masih di sekitar pembangunan infrastruktur fisik terutama jalan, irigasi, sarana sekolah, dan sebagainya.  

Menurut Avianto Amri, masalah utama di tingkat akar rumput dalam musyawarah desa adalah kesadaran tentang PRB yang mungkin perlu ditingkatkan agar mampu menginisiasinya dalam pemanfataan Dana Desa. Perlunya pengarusutamaan PRB di tingkat akar rumput lebih baik ketimbang surat dari Kepala BNPB yang justru ‘melukai’ demokrasi dari bawah.  

Dalam praktik pemanfaatan Dana Desa untuk PRB, Yuniarti Wahyuningtyas menyampaikan bahwa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, digunakan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA) bagian dari program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Yuniarti adalah orang yang berpengalaman dalam penugasan oleh UNESCO untuk terlibat dalam program terkait karhutla di Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

Diskusi tentang Dana Desa untuk PRB sesungguhnya melanjutkan diskusi sebelumnya tentang (1) pengurangan anggaran BNPB dan BMKG; (2) menjadikan BNPB hanya berkoordinasi dengan atau berada di bawah Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan; (3) ‘penistaan’ sains dalam PRB; dan (4) ego sektoral dalam PRB. 

Dalam soal anggaran dan pembangunan, sebaiknya pemerintah bisa mempertimbangkan soal efektifitas, efisiensi, inovasi, dan akuntabilitas. Ketika itu semua berkaitan dengan pendisiplinan anggaran dari penggunaannya hanya untuk dana operasional semua lembaga pemerintah. 

Namun prinsipnya, semua anggaran negara adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan untuk pembangunan infrastruktur yang semata-mata memfasilitasi para pebisnis bermodal besar, sementara rakyat hanya ‘gigit jari’ ketika dilakukan kebijakan austerity (pengurangan atau pengetatan anggaran publik).

Berbagai permasalahan tata kelola pembangunan, pengelolaan bencana dan PRB itu, kembali mengingatkan kita semua bahwa sebaiknya kita kembali ke pemaduan PRB dengan program pembangunan dan perlindungan warga negara dari dampak bencana sesuai Undang-Undang yang sudah ada.