Warga Irlandia Utara dan Inggris merayakan 20 tahun Perjanjian Jumat Agung atau Good Friday Agreement  10 April 1998 ini tanpa pesta atau pun perayaan meriah.

Satu-satunya hal yang mengingatkan penulis akan peringatan perjanjian damai ini adalah sebuah renungan di radio yang menyebut Perjanjian Damai Jumat Agung sebagai contoh bagaimana sebuah rekonsiliasi dilakukan dalam kesunyian dan menyangkut kompromi dari kedua pihak.

Penulis kemudian membaca surat kabar The Guardian beberapa hari lalu di mana salah seorang editornya, Martin Kettle, mengakui, “Sebagai seorang Inggris generasi pasca perang Dunia, saya tak pernah mengikuti berita atau peduli tentang permasalahan Irlandia Utara hingga berita-berita utama meliput konflik bersenjata dan bom di London yang menuding IRA sebagai teroris.”[i]

Membaca pengakuan Martin Kettle ini, penulis merasa tergugah untuk mengganti kata ‘Irlandia Utara’ dengan ‘Tanah Papua’. Apa yang penulis dengar tentang Papua semasa kecil di Jakarta tak lebih dari mumi di Wamena, penerbangan perintis yang kerap mengalami kecelakaan, kekurangan dokter dan guru, serta indahnya hutan hujan dengan flora dan fauna yang jauh berbeda dengan alam di Jawa Barat tempat penulis sering menjelajah tahun 1980-90an.

Penulis pun ingat gosip-gosip kawan di kompleks perumahan pegawai negeri dan sekolah dasar penulis tentang kanibal, panah beracun, dan pegunungan penuh nyamuk yang dialami oleh para prajurit TNI di lapangan Papua dan Timor-Timur. Saat itu, penulis hanya berseru, “Wow!” Namun, sebuah pertanyaan timbul di kepala: benarkah? 

Ternyata citra dan imaji tentang orang Papua yang ‘terbelakang’, hanya memakai koteka, bahkan kanibal, hanyalah stereotip atau label dari jauh yang ditempel untuk alasan-alasan eksploitasi ekonomi. Hal ini barulah penulis pahami sebagai seorang dewasa yang menyadari bahwa sejarah adalah sebuah konstruk, dan hapalan dari pelajaran sejarah di sekolah dasar hingga menengah belum tentu merupakan fakta yang benar. 

Baca: Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa, Kecuali Papua Barat

Dalam penelitian penulis di Papua tiga tahun terakhir ini, penulis menemui hal-hal yang sangat berlawanan dengan imaji, label dan stereotip jaman kecil penulis. Satu hal yang benar adalah keindahan alam dan kekayaan Bumi Papua, hingga oleh banyak orang Papua disebut sebagai “Surga kecil yang jatuh ke Bumi.” 

Penulis pun bertemu dengan para cendekiawan di Papua, pimpinan umat dan agama, serta beberapa perempuan asli Papua yang membuka mata penulis dalam perjalanan penelitian penulis tentang proses resolusi konflik dari sudut pandang perempuan yang pernah menjadi korban. 

Maka, peringatan 20 tahun Perjanjian Damai Jumat Agung antara Irlandia dan Inggris ini memberi inspirasi kepada penulis untuk mengulas dan menarik pelajaran, terutama untuk perdamaian di Tanah Papua. 

Salah satu artikel yang penulis temui di surat kabar The Guardian mengulas bagaimana perundingan damai adalah kompromi dan menerima perbedaan. Irlandia Utara dan Inggris belajar untuk menerima bahwa setelah 30 tahun konflik yang memakan ribuan korban dari kedua pihak, ‘harga mati’ tidak bisa menjadi jawaban.

Fintan O’Toole[ii] menulis, “Pertanyaan yang tak terjawab adalah: apa yang Anda perjuangkan hingga siap mati? Apakah Inggris Raya bersatu (United Kingdom) atau Irlandia bersatu (United Ireland)? Keduanya adalah konsep ekslusif.” Dua sisi dari konflik saat itu adalah Inggris Raya harga mati atau Irlandia merdeka harga mati.

Perjanjian Jumat Agung menunjukkan bahwa ada pertanyaan lain yang jawabannya dapat menghasilkan perdamaian atau setidaknya menghentikan konflik berdarah di Irlandia Utara. Pertanyaan baru ini bukan untuk apa Anda bersedia mati, namun apa yang Anda inginkan untuk hidup bersama (“not what are you prepared to die for, but what are you willing to live with?”).

Hal ini berarti menoleransi ketidakpastian. Bukan soal menang-kalah, namun soal menoleransi hasil yang tidak sempurna bagi kedua pihak.

Lebih lanjut, Fintan O’Toole mengulas bahwa perjanjian ini menghasilkan sesuatu yang pemerintah negara berdaulat belum pernah lakukan sebelumnya, yaitu menciptakan ruang politik yang tidak secara ekslusif dimiliki siapa pun, bukan ruang fisik, namun ruang politik di dalam pikiran para warga.

“It did something that sovereign governments had not done before, which is to create a political space that is claimed by nobody – a space, moreover, that exists not in a physical territory but inside people’s heads.” 

Ulasan ini menunjukkan bahwa politik identitas tak harus menjadi kekerasan politik. Dalam perjanjian tersebut, warga Irlandia Utara diberi kesempatan untuk menyatakan diri seorang Irlandia atau seorang Inggris atau keduanya tanpa harus berperang mengangkat senjata. Pemikiran biner (binary thinking), logika ‘atau’ (either/or), dapat diganti dengan ‘keduanya’ serta ‘dan juga’ (both/and).

 Baca juga: Politik Identitas dan “Political Correctness”

Melihat sejarah Irlandia dan Inggris, selalu ada kontroversi yang menolak sebutan ‘Kepulauan Inggris’ mengikutsertakan Irlandia [iii]. Serupa dengan perdebatan Inggris-Irlandia adalah sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI.

Pemimpin Gereja Baptis di Papua Dr Socratez Yoman mengatakan, “Jangan lupa akar masalah konflik Indonesia dengan bangsa West Papua, yaitu status politik dan sejarah penggabungan West Papua ke dalam wilayah RI sejak Pepera 1969 dengan tulang punggung militer dan melahirkan pelanggaran berat HAM yang terus berlangsung sampai tahun 2018 ini.”

Irlandia tergabung di dalam Inggris Raya (United Kingdom) secara resmi pada 1 Januari 1800 berdasarkan UU Persatuan Irlandia 1800 (Act of Union [Ireland] 1800). Situs HistoryNet mencatat keberadaan Inggris di Irlandia sejak 1170.

Selama beberapa abad kemudian, berbagai konflik lokal dan perlawanan terhadap Inggris terjadi di berbagai daerah di Irlandia, hingga UU Persatuan 1800 ini yang menghapuskan parlemen Irlandia dan secara resmi menyatukan Irlandia dan Inggris Raya menjadi “Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia” (United Kingdom of Great Britain and Ireland)[iv]

Serupa dengan sejarah kemerdekaan Indonesia dari Belanda, pada bulan April 1916, pemberontak Irlandia berusaha memanfaatkan kesulitan Inggris dalam perang melawan Jerman dan memproklamasikan kemerdekaan Republik Irlandia. Dipimpin oleh Patrick Pearse dan James Connoly, kemerdekaan diproklamirkan di Kantor Pos Pusat Dublin pada 24 April 1916 yang merupakan hari Senin libur setelah Minggu Paskah.

Tentara Inggris menyerang, dan perang lima hari ini pun memakan korban sekitar 400 orang meninggal dan 2.500 terluka dari kedua pihak. Pemberontak yang kemudian dikenal sebagai Irish Republican Armyatau IRA ini pun terpaksa menyerah. Hukuman mati diputuskan bagi 70 pemberontak Irlandia dengan hasil 15 orang dieksekusi dan sisanya dipenjara[v]

Tiga tahun kemudian (1919), IRA menyerang County Tipperary, memicu perang kemerdekaan (the War of Independence) Irlandia. Pada bulan Desember 1920, Irlandia dibagi menjadi dua, dengan 26 daerah (county) di Selatan yang kemudian hari menjadi Republik Irlandia dan enam daerah di Utara yang tetap menjadi bagian dari Inggris Raya atau yang disebut Irlandia Utara.

Pada tahun 1922, Negara Irlandia Merdeka (Irish Free State) didirikan[vi]. Namun, baru 21 Desember 1948, Republik Irlandia diakui sebagai negara merdeka lepas dari Inggris Raya. 

Antara 1968 hingga 1998, konflik di Irlandia Utara antara kaum pro-Inggris dan kaum pro-Irlandia memakan korban lebih dari 1.500 jiwa yang kerap disebut The Troubles.

Perbedaan agama merupakan generalisasi, karena sumber perpecahan adalah orientasi politik antara mereka yang ingin menyatu dengan Irlandia Utara – disebut the Nationalistsatau  Republicans– dan mereka yang ingin tetap berada di bawah pemerintahan Inggris Raya – disebut The Loyalists atau Unionist karena kesetiaan mereka terhadap monarki Inggris[vii]

Kebanyakan wacana di Inggris menggunakan generalisasi agama di mana kaum Katolik ingin bebas dari Inggris yang mayoritas Protestan Anglikan. Namun, seperti diulas  Washington Post, “Konflik di Irlandia Utara ini lebih merupakan etnik-nasionalis (ethno-nationalist) ketimbang antar agama.”

Bahkan, walau kurang diliput media-media Inggris, banyak pemimpin agama yang membantu terjadinya perjanjian damai [viii]. Operasi militer tentara dan polisi Inggris dilawan oleh gerilyawan IRA dengan bom di Irlandia Utara maupun di berbagai kota di Inggris seperti Woolwich, Birmingham, dan Manchester.

Menarik diperhatikan di sini adalah perbedaan sebutan dan bahasa yang digunakan oleh berbagai sumber situs-situs di Inggris seperti BBC, The Guardian, The Economist dibandingkan situs-situs Irlandia seperti Ireland Calling, The Irish History, Belfast Telegraph, atau situs Amerika seperti PBS dan Washington Post, bahkan Amnesty International.

Kebanyakan media di Inggris mengingatkan pemirsa akan IRA sebagai teroris yang menghancurkan pusat perbelanjaan di Manchester dan memicu bom di Birmingham. Sementara Amnesty International dan Ireland Calling mengulas korban kekerasan selama konflik 30 tahun ini serta penyelidikan tentang ‘pasukan kematian’ (death squad)[ix] di Irlandia Utara yang menggunakan teknik-teknik penyiksaan terhadap mereka yang dituduh pemberontak. 

Belajar dari permasalahan di Irlandia Utara yang hingga kini masih menampakkan bekas-bekas luka di masyarakat, mungkin ada hikmah yang dapat ditarik untuk masa depan Papua. Walau masih banyak kebijakan lain yang dapat ditarik, penulis mencatat beberapa hal sebagai berikut. 

Pertama, “NKRI harga mati” dan “Papua Merdeka harga mati” bukanlah pendekatan konstruktif karena kedua posisi keras kepala ini hanya akan menghambat dialog. Seperti dikatakan koordinator Jaringan Damai Papua Dr Neles Tebay yang juga seorang imam Katolik, “Pihak Pemerintah Indonesia dan pihak Papua Merdeka perlu duduk bersama dan mencari titik temu lebih dahulu seperti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah disetujui.[x]

Baca juga: Disintegrasi Papua dan NKRI Harga Mati

Kedua, untuk berdialog dengan Pemerintah pusat, rakyat Papua kini telah memiliki perwakilan.Berbeda dengan Irlandia Utara yang saat Perjanjian Jumat Agung 1998 tersebut masih terpecah-pecah dalam berbagai faksi. Masyarakat Papua telah menyetujui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai wakil mereka dalam kancah dialog dengan Pemerintah Pusat Indonesia.

Seperti dikemukakan Ketua Gereja Baptis Papua Dr Socratez Yoman, “Dulu Pemerintah Indonesia menolak dialog karena wakil dari West Papua terpecah-pecah, tapi kini kami punya ULMWP sebagai wakil yang diakui rakyat West Papua. Mengapa tidak berdialog dengan ULMWP?[xi]” 

Ketiga, pelanggaran HAM, pembunuhan dan kekerasan tak dapat diabaikan. Proses rekonsiliasi atau penyembuhan luka tak dapat selesai dengan hanya menutup kasus atau menempel plester di atas bisul. Seperti bisul atau tumor yang perlu dicari awal mulanya, pelanggaran HAM dan luka masyarakat Papua perlu diakui, dibahas hingga ke akar sebelum diobati.

Pendekatan kesejahteraan hanyalah menempel plester di atas bisul bahkan tumor. Mungkin kini saatnya dengan pemerintahan demokratis yang dewasa untuk mengakui kesalahan-kesalahan masa lalu, memproses pelaku pelanggaran HAM secara hukum, dan duduk bersama dengan perwakilan rakyat Papua untuk mencari kesepakatan untuk masa depan. Pelajaran sejarah perlu kejujuran, karena kebenaran tak dapat dikubur. 

Keempat, politik identitas bukanlah suatu kesombongan sosial atau tren media sosial. Perbedaan perlu diakui, dan terkadang setuju untuk berbeda adalah hal yang dewasa. Maksud penulis adalah citra dan imaji tentang mereka yang berbeda janganlah diberi label negatif.

Jika Orang Asli Papua terbiasa beternak babi dan bertanam keladi, tak perlu ‘diberi pendidikan’ untuk bertanam padi. Adalah baik jika guru-guru dari luar Papua yang berniat baik untuk mengembangkan pendidikan di Tanah Papua belajar sedikit tentang budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Papua sebelum mengajar di sekolah.

Pasar mama-mama Papua pun perlu dihormati sebagai ruang untuk para perempuan asli Papua berjualan hasil-hasil kebun dan hasil karya mereka, bukan kesempatan bisnis baru untuk pedagang dari luar Papua. Pasar mama-mama Papua tak perlu 100% halal karena makanan asli kebanyakan Orang Asli Papua terutama saat pesta, termasuk daging babi. 

 Baca juga: Isu Referendum Papua Picu Ketegangan Solomon Islands dan Fiji

Sebagai seorang wartawati, penulis sempat meliput Aceh sebelum dan sesudah tsunami. Penulis berada di halaman Masjid Raya Baiturahman bersama ribuan warga Aceh pada 15 Agustus 2005 saat perjanjian damai diumumkan. Penulis pun berharap bahwa perdamaian di Tanah Papua dapat tercapai semasa hidup penulis. Jangan lagi kita menunggu 50 tahun untuk berdiskusi secara jujur terbuka dan berdialog. 

“Surga kecil yang jatuh ke Bumi” ini adalah milik Orang Asli Papua di tanah mereka. Semoga kita semua menghormati keinginan dan perasaan saudara-saudari kita di Tanah Papua. Alangkah baiknya jika kekayaan alam Tanah Papua dapat dinikmati oleh Orang-orang Asli Papua dan tidak dirampok oleh pendatang seperti yang terjadi di Korowai belum lama ini[xii].

Daftar Rujukan: