Dalam sebuah acara Petite Histoire besutan grup LIKE Indonesia yang mengusung tema “Wanita, Sex dan Pelayaran”, saya mendapatkan gambaran bahwa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan kehidupan seks sejak dari zaman dahulu kala.

Dari acara tersebut saya mendapat gambaran bahwa pelacuran dan perjudian ini memang biasa dalam kehidupan para pelaut yang melakukan perjalanan untuk berdagang dari Eropa sampai ke Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan di nusantara dahulu justru memanfaatkan kegiatan pelacuran untuk membuat pelabuhannya banyak dikunjungi para pelaut yang berdagang dari Eropa, Arab dan juga Cina.

Walaupun dalam pelajaran sejarah dulu di sekolah, kita tidak pernah dijelaskan mengenai hal ini, seolah sejarah kehidupan manusia di Indonesia lepas dari urusan seksual. Saya tidak tahu mengapa hal tersebut tidak dijelaskan saja secara gamblang, toh semua orang memahami bahwa kehidupan seksual itu memang ada dan menjadi bagian dari kehidupan manusia juga.

Tabu atau kurang etis (menurut sebagian orang) mungkin adalah alasan yang paling masuk akal, mengapa pelacuran dan perjudian tidak pernah muncul secara vulgar dari pelajaran sejarah bangsa Indonesia. Saya berpikir bahwa tidak seharusnya ditutup-tutupi seolah tidak ada. Memang pelacuran dan perjudian sudah ada dan merupakan bagian dari sejarah manusia, jadi buat apa disembunyikan?

Jejak prostitusi memang sudah ada sejak zaman Jawa Kuno. Istilah juru jalir disebut dalam beberapa prasasti dari abad ke-9 M. Misalnya, Prasasti Garaman yang dikeluarkan oleh Mapanji Garasakan dari Kerajaan Janggala pada 975 Saka (1053 M) dan pada sisi belakang Prasasti Waharu I tahun 795 Saka (873 M). Ada pendapat bahwa juru jalir adalah orang yang bertugas memungut pajak dari para muncikari sekaligus mengatur dan mengawasi pelacuran.

Berdasarkan data prasasti, juru jalir masuk dalam kelompok petugas kerajaan yang disebut mangila drawya haji artinya memungut milik raja. Kelompok ini disebut pertama kali dalam prasasti masa Mataram Kuno dengan jumlah tidak sampai sepuluh. Jumlah ini meningkat dan mencapai jumlahnya tertinggi lebih dari 100 orang pada periode Tamwlang-Kahuripan. Sesudah periode ini jumlah kelompok tersebut menyusut dan mencapai titik terendah pada masa Majapahit.

Selain jalir, ada kata lanji yang dapat dijumpai dalam Kakawin Ramayana, Sarasamuccaya, Slokantara, dan Tantri Kadiri. Istilah tersebut konon digunakan terkait pelacuran. Arti lanji secara harfiah adalah berzina, tunasusila, tergila-gila pada perempuan atau lelaki.

Keberadaan pelacuran juga disebut dalam berita Tiongkok pada Kronik Dinasti Tang, Ch'iu-T'ang shu dan Hsin T'ang shu yang menyebut bahwa di Kerajaan Kalingga (Holing) banyak "perempuan berbisa". Jika seseorang berhubungan kelamin dengannya, dia akan menderita rojo singo. Alat kelaminnya akan luka-luka bernanah dan mati, tetapi mayatnya tak membusuk (Kompasiana, Januari 2019)

Pada masa kolonial Belanda urusan pelacuran dan perjudian juga memang sudah ada dan bahkan dilegalkan, semua itu dilakukan di samping untuk pendataan (kontrol terhadap penyebaran penyakit), juga ditujukan sebagai objek pajak. Cukup banyak catatan yang menjelaskan tentang keberadaan kegiatan pelacuran dan perjudian ini. Bahkan beberapa nama pelacur papan atas  seperti Fientje dan Mata Hari yang merupakan keturunan Indo Belanda sampai juga catatannya kepada kita.

Jika menilik lebih jauh lagi ke zaman sebelum Islam diturunkan di tanah Arab, ternyata kegiatan pelacuran dan perjudian juga sudah dilakukan oleh manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa kegiatan prostitusi dan perjudian memang kegiatan yang sudah ada sejak lama, bahkan mungkin sejak manusia ada.

 

Apa Sebaiknya Pelacuran dan Perjudian Dilegalkan?

Kita mengetahui bahwa ternyata kegiatan pelacuran dan perjudian sudah ada sejak zaman dahulu yang entah sejak kapan, mungkin sejak adanya manusia di bumi ini kegiatan tersebut sudah ada. Catatan sejarah mengatakan bahwa di setiap peradaban manusia, selalu ada catatan sejarah mengenai kegiatan pelacuran dan perjudian ini.

Semua agama yang ada di Indonesia juga memandang pelacuran dan perjudian sebagai kegiatan yang salah di mata agama, tapi faktanya sampai hari ini kegiatan tersebut tidak bisa dihapuskan baik itu oleh agama, maupun oleh negara. Saya rasa sampai hari ini tidak ada satu negara pun di dunia ini yang berhasil menghapus kegiatan pelacuran dan perjudian ini. Bahkan di kota suci Makkah dan Vatikan sekali pun pelacuran tetap eksis.

Sudah menjadi pandangan umum bahwa pelacuran itu tak dapat dihapus. Tidak ada satu celah bumi mana pun di mana pelacuran tak mungkin dijumpai. Baik di kota suci Vatican maupun di kolong kota suci Makkah, pelacuran masih bergentayangan secara sembunyi-sembunyi. Kalau di Vatikan, banyak bergentayangan pelacur pria untuk para selibat pria, sedangkan di Mekkah, umumnya pelacur wanita untuk jemaah pria yang berhaji sendirian. Tetapi cara main pelacuran di kota-kota suci selalu berkedok kawin secara rahasia (atau nikah siri).

Salah seorang jamaah haji yang kini menjadi salah satu rektor UIN bercerita bahwa dia ditawarkan untuk main perempuan ketika sedang melakukan haji. Sungguh tak terpikirkan hal demikian bisa terjadi, cetusnya. Kejadian serupa dialami juga oleh seorang yang kini menjadi kiai. Beliau sangat terheran heran ketika seseorang pria berbahasa Sunda , menawarkan main perempuan kepadanya. Beliau pun pergi ikut arahan dari si muncikari, ternyata sang wanitanya adalah dari Jawa Barat, sedangkan modin-modinannya dari Madura (Kompasiana, Juni 2015)

Beberapa negara sudah menyadari bahwa pelacuran dan perjudian tidak mungkin dihapuskan dari muka bumi ini. Selama masih ada makhluk yang bernama manusia, maka selama itu pula pelacuran dan perjudian akan tetap ada. Mereka mengambil langkah antisipatif yang bertanggung jawab, yaitu melokalisasikan kegiatan yang mereka tahu tidak mungkin dihapuskan. Langkah ini adalah langkah yang menurut saya sangat bertanggung jawab, karena jika kita bicara pelacuran, maka tidak bisa dipungkiri akan ada penyakit kelamin di sana, bahkan sampai penyakit Aids yang sampai sekarang pun belum ditemukan obatnya.

Dengan lokalisasi tentu pemerintah bisa lebih mudah untuk melakukan kontrol terhadap jumlah pelacur dan menjaga kebersihan para pelacur tersebut sehingga tidak menularkan penyakit tersebut kepada pihak lain. Hal ini tentu adalah langkah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan penyebaran penyakit tersebut.

Bayangkan jika pelacuran tidak dilokalisasi, bagaimana cara mengontrol dan mengendalikan penyebaran penyakitnya. Tanpa lokalisasi pemerintah tidak bisa mengetahui jumlah pelacur, tidak bisa menjaga kebersihan para pelacur tersebut dan akibatnya sudah bisa dipastikan bahwa penyebaran penyakit akibat hubungan seksual tersebut tentu tidak bisa dikendalikan. Pemerintah justru memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa mengendalikan penyakit yang diakibatkan oleh kegiatan pelacuran ini.

Dalam konteks ini tidak perlu bicara dosa dulu, lagi pula dosa itu adalah urusan seseorang dengan Tuhannya. Manusia lain hanya bisa mengimbau dan urusan imbauan diindahkan atau tidak, itu adalah urusan masing-masing. Kalau seseorang tetap memutuskan tetap melakukan dosa/kesalahan, orang lain bisa apa?

Pendapat untuk melokalisasi pelacur dan perjudian pastinya akan mendapat tantangan yang tidak sedikit dari berbagai pihak, tetapi apakah orang yang menentang tersebut punya solusi lain yang bisa diterapkan untuk membuat kondisi jadi tidak bertambah buruk? Jangan hanya bisa bicara dosa, anak kecil juga tahu bahwa pelacuran dan perjudian dosa. Kalau sudah tahu dosa terus bagaimana?

Tetap harus ada langkah yang diambil, karena makhluk yang namanya manusia ini sudah tidak bisa diberi tahu lagi, jadi percuma saja teriak dosa. Menurut saya pemerintah sudah harus secepatnya mengambil langkah kongkret, yaitu melokalisasikan kegiatan-kegiatan maksiat tadi. Dengan tidak mengambil tindakan apa-apa, justru itu akan membuat kondisi semakin parah.

Contohlah negara-negara yang sudah mengambil langkah lokalisasi terhadap kegiatan yang mereka sadar tidak mungkin dihapuskan tersebut. Saya malah berpikir lebih ekstrem lagi, lokalisasi itu tidak hanya untuk pelacuran dan perjudian saja, tetapi untuk semua kegiatan negatif yang memang tidak mungkin dihapuskan. Daripada dilepas seperti yang terjadi sekarang ini, membuat tidak terkontrol dan memakan korban lebih banyak.

Dalam sebuah acara Petite Histoire besutan grup LIKE Indonesia yang mengusung tema “Wanita, Sex dan Pelayaran”, saya mendapatkan gambaran bahwa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan kehidupan seks sejak dari zaman dahulu kala.

Dari acara tersebut saya mendapat gambaran bahwa pelacuran dan perjudian ini memang biasa dalam kehidupan para pelaut yang melakukan perjalanan untuk berdagang dari Eropa sampai ke Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan di nusantara dahulu justru memanfaatkan kegiatan pelacuran untuk membuat pelabuhannya banyak dikunjungi para pelaut yang berdagang dari Eropa, Arab dan juga Cina.

Walaupun dalam pelajaran sejarah dulu di sekolah, kita tidak pernah dijelaskan mengenai hal ini, seolah sejarah kehidupan manusia di Indonesia lepas dari urusan seksual. Saya tidak tahu mengapa hal tersebut tidak dijelaskan saja secara gamblang, toh semua orang memahami bahwa kehidupan seksual itu memang ada dan menjadi bagian dari kehidupan manusia juga.

Tabu atau kurang etis (menurut sebagian orang) mungkin adalah alasan yang paling masuk akal, mengapa pelacuran dan perjudian tidak pernah muncul secara vulgar dari pelajaran sejarah bangsa Indonesia. Saya berpikir bahwa tidak seharusnya ditutup-tutupi seolah tidak ada. Memang pelacuran dan perjudian sudah ada dan merupakan bagian dari sejarah manusia, jadi buat apa disembunyikan?

Jejak prostitusi memang sudah ada sejak zaman Jawa Kuno. Istilah juru jalir disebut dalam beberapa prasasti dari abad ke-9 M. Misalnya, Prasasti Garaman yang dikeluarkan oleh Mapanji Garasakan dari Kerajaan Janggala pada 975 Saka (1053 M) dan pada sisi belakang Prasasti Waharu I tahun 795 Saka (873 M). Ada pendapat bahwa juru jalir adalah orang yang bertugas memungut pajak dari para muncikari sekaligus mengatur dan mengawasi pelacuran.

Berdasarkan data prasasti, juru jalir masuk dalam kelompok petugas kerajaan yang disebut mangila drawya haji artinya memungut milik raja. Kelompok ini disebut pertama kali dalam prasasti masa Mataram Kuno dengan jumlah tidak sampai sepuluh. Jumlah ini meningkat dan mencapai jumlahnya tertinggi lebih dari 100 orang pada periode Tamwlang-Kahuripan. Sesudah periode ini jumlah kelompok tersebut menyusut dan mencapai titik terendah pada masa Majapahit.

Selain jalir, ada kata lanji yang dapat dijumpai dalam Kakawin Ramayana, Sarasamuccaya, Slokantara, dan Tantri Kadiri. Istilah tersebut konon digunakan terkait pelacuran. Arti lanji secara harfiah adalah berzina, tunasusila, tergila-gila pada perempuan atau lelaki.

Keberadaan pelacuran juga disebut dalam berita Tiongkok pada Kronik Dinasti Tang, Ch'iu-T'ang shu dan Hsin T'ang shu yang menyebut bahwa di Kerajaan Kalingga (Holing) banyak "perempuan berbisa". Jika seseorang berhubungan kelamin dengannya, dia akan menderita rojo singo. Alat kelaminnya akan luka-luka bernanah dan mati, tetapi mayatnya tak membusuk (Kompasiana, Januari 2019)

Pada masa kolonial Belanda urusan pelacuran dan perjudian juga memang sudah ada dan bahkan dilegalkan, semua itu dilakukan di samping untuk pendataan (kontrol terhadap penyebaran penyakit), juga ditujukan sebagai objek pajak. Cukup banyak catatan yang menjelaskan tentang keberadaan kegiatan pelacuran dan perjudian ini. Bahkan beberapa nama pelacur papan atas  seperti Fientje dan Mata Hari yang merupakan keturunan Indo Belanda sampai juga catatannya kepada kita.

Jika menilik lebih jauh lagi ke zaman sebelum Islam diturunkan di tanah Arab, ternyata kegiatan pelacuran dan perjudian juga sudah dilakukan oleh manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa kegiatan prostitusi dan perjudian memang kegiatan yang sudah ada sejak lama, bahkan mungkin sejak manusia ada.

 

Apa Sebaiknya Pelacuran dan Perjudian Dilegalkan?

Kita mengetahui bahwa ternyata kegiatan pelacuran dan perjudian sudah ada sejak zaman dahulu yang entah sejak kapan, mungkin sejak adanya manusia di bumi ini kegiatan tersebut sudah ada. Catatan sejarah mengatakan bahwa di setiap peradaban manusia, selalu ada catatan sejarah mengenai kegiatan pelacuran dan perjudian ini.

Semua agama yang ada di Indonesia juga memandang pelacuran dan perjudian sebagai kegiatan yang salah di mata agama, tapi faktanya sampai hari ini kegiatan tersebut tidak bisa dihapuskan baik itu oleh agama, maupun oleh negara. Saya rasa sampai hari ini tidak ada satu negara pun di dunia ini yang berhasil menghapus kegiatan pelacuran dan perjudian ini. Bahkan di kota suci Makkah dan Vatikan sekali pun pelacuran tetap eksis.

Sudah menjadi pandangan umum bahwa pelacuran itu tak dapat dihapus. Tidak ada satu celah bumi mana pun di mana pelacuran tak mungkin dijumpai. Baik di kota suci Vatican maupun di kolong kota suci Makkah, pelacuran masih bergentayangan secara sembunyi-sembunyi. Kalau di Vatikan, banyak bergentayangan pelacur pria untuk para selibat pria, sedangkan di Mekkah, umumnya pelacur wanita untuk jemaah pria yang berhaji sendirian. Tetapi cara main pelacuran di kota-kota suci selalu berkedok kawin secara rahasia (atau nikah siri).

Salah seorang jamaah haji yang kini menjadi salah satu rektor UIN bercerita bahwa dia ditawarkan untuk main perempuan ketika sedang melakukan haji. Sungguh tak terpikirkan hal demikian bisa terjadi, cetusnya. Kejadian serupa dialami juga oleh seorang yang kini menjadi kiai. Beliau sangat terheran heran ketika seseorang pria berbahasa Sunda , menawarkan main perempuan kepadanya. Beliau pun pergi ikut arahan dari si muncikari, ternyata sang wanitanya adalah dari Jawa Barat, sedangkan modin-modinannya dari Madura (Kompasiana, Juni 2015)

Beberapa negara sudah menyadari bahwa pelacuran dan perjudian tidak mungkin dihapuskan dari muka bumi ini. Selama masih ada makhluk yang bernama manusia, maka selama itu pula pelacuran dan perjudian akan tetap ada. Mereka mengambil langkah antisipatif yang bertanggung jawab, yaitu melokalisasikan kegiatan yang mereka tahu tidak mungkin dihapuskan. Langkah ini adalah langkah yang menurut saya sangat bertanggung jawab, karena jika kita bicara pelacuran, maka tidak bisa dipungkiri akan ada penyakit kelamin di sana, bahkan sampai penyakit Aids yang sampai sekarang pun belum ditemukan obatnya.

Dengan lokalisasi tentu pemerintah bisa lebih mudah untuk melakukan kontrol terhadap jumlah pelacur dan menjaga kebersihan para pelacur tersebut sehingga tidak menularkan penyakit tersebut kepada pihak lain. Hal ini tentu adalah langkah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan penyebaran penyakit tersebut.

Bayangkan jika pelacuran tidak dilokalisasi, bagaimana cara mengontrol dan mengendalikan penyebaran penyakitnya. Tanpa lokalisasi pemerintah tidak bisa mengetahui jumlah pelacur, tidak bisa menjaga kebersihan para pelacur tersebut dan akibatnya sudah bisa dipastikan bahwa penyebaran penyakit akibat hubungan seksual tersebut tentu tidak bisa dikendalikan. Pemerintah justru memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa mengendalikan penyakit yang diakibatkan oleh kegiatan pelacuran ini.

Dalam konteks ini tidak perlu bicara dosa dulu, lagi pula dosa itu adalah urusan seseorang dengan Tuhannya. Manusia lain hanya bisa mengimbau dan urusan imbauan diindahkan atau tidak, itu adalah urusan masing-masing. Kalau seseorang tetap memutuskan tetap melakukan dosa/kesalahan, orang lain bisa apa?

Pendapat untuk melokalisasi pelacur dan perjudian pastinya akan mendapat tantangan yang tidak sedikit dari berbagai pihak, tetapi apakah orang yang menentang tersebut punya solusi lain yang bisa diterapkan untuk membuat kondisi jadi tidak bertambah buruk? Jangan hanya bisa bicara dosa, anak kecil juga tahu bahwa pelacuran dan perjudian dosa. Kalau sudah tahu dosa terus bagaimana?

Tetap harus ada langkah yang diambil, karena makhluk yang namanya manusia ini sudah tidak bisa diberi tahu lagi, jadi percuma saja teriak dosa. Menurut saya pemerintah sudah harus secepatnya mengambil langkah kongkret, yaitu melokalisasikan kegiatan-kegiatan maksiat tadi. Dengan tidak mengambil tindakan apa-apa, justru itu akan membuat kondisi semakin parah.

Contohlah negara-negara yang sudah mengambil langkah lokalisasi terhadap kegiatan yang mereka sadar tidak mungkin dihapuskan tersebut. Saya malah berpikir lebih ekstrem lagi, lokalisasi itu tidak hanya untuk pelacuran dan perjudian saja, tetapi untuk semua kegiatan negatif yang memang tidak mungkin dihapuskan. Daripada dilepas seperti yang terjadi sekarang ini, membuat tidak terkontrol dan memakan korban lebih banyak.