Indonesia kembali heboh setelah berita tentang penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar tersiar ke seantero jagat. Peristiwa penangkapan Patrialis Akbar cukup mengejutkan semua pihak dan menimbulkan kekecewaan luar biasa bagi rakyat Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan konyol pun muncul, “Mengapa Patrialis Akbar bisa tersandung kasus suap?”

Kita tahu, bahwa kasus korupsi (suap) yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di negeri ini bukan hal baru dan bukan pula yang pertama, tetapi peristiwa berulang. Sudah cukup banyak pejabat publik di republik ini yang dijebloskan ke penjara lantaran menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri dan golongan.

Kekuasaan dan jabatan telah dijadikan titian bagi para pejabat negara untuk memuluskan serangkaian aksi korupsi (suap) dengan berbagai modus. Mulai dari pusat hingga daerah, mulai dari pejabat teras hingga kelas teri doyan korupsi.

Tertangkapnya Patrialis Akbar merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa pejabat publik di republik ini tidak luput dari hasrat untuk melakukan korupsi. Rasa untuk memiliki lebih dan ketidakpuasan akan apa yang ada merupakan godaan terbesar dalam setiap hidup manusia apa lagi ditambah bumbu perempuan selir, maka lengkaplah sudah.

Penangkapan Patrialis Akbar, sedikitnya memperpanjang daftar nama pejabat publik yang tersandung kasus korupsi (suap) di republik ini. Kini popularitas Patrialis Akbar, tak lagi seakbar namanya, Nama Patrialis Akbar mulai redup setelah Penyidik Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus suap dalam perkara uji materi UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Saya sendiri tidak percaya, kalau pejabat publik  sekelas Patrialis Akbar tersandung kasus suap. Apa lagi Patrialis Akbar terkenal tegas dan teguh pada pendirian, kritis dan bersikap antikorupsi. Ternyata dugaan saya tentang kehebatan Patrialis Akbar tidak seratus persen benar, Patrialis Akbar tidak seperti yang saya bayangkan dan saya banggakan sebelumnya, gagasannya tentang “anti korupsi/tor” gugur dengan sendirinya.

Gagasan Patrialis Akbar tentang upaya pemberantasan korupsi antara lain, “Salah satu terapi yang paling mujarap adalah memiskinkan para koruptor. Setuju dengan wacana pemiskinan para koruptor sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Maksudnya, disikat semua harta koruptor. Dengan pemiskinan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik korupsi diyakini akan memberi efek jera yang paling optimal.”

Pernyataan Patrialis Akbar menarik adanya, tantangan untuk negara saat ini adalah mampukah negara menguras isi kontor Patrialis Akbar dan koruptor-koruptor kelas kakap lainnya? Semoga kita tidak bosan menunggu.

Konsep pemiskinan koruptor yang ditelurkan oleh Patrialis Akbar sempat menjadi bahan pergunjingan di tanah air dan mendapat respon cukup positif, namun hingga detik ini tak kunjung terealisasi. Kesannya, gagasan tentang “pemiskinan koruptor” hanyalah penghias bibir, pemanis kata-kata dan bualan hampa.

Ironisnya, sebelum gagasannya tentang, “pemiskinan koruptor” terealisasi, Patrialis Akbar pemilik gagasan tersandung kasus suap. Apakah ini termasuk bentuk pembangkangan atas tidak terealisasinya gagasan tentang “pemiskinan koruptor”? Hanya Patrialis Akbar yang tahu.

Berita penangkapan Patrialis Akbar, mengingatkan saya bahwa tidak semua ungkapan seirama dengan perbuatan. Patrialis Akbar telah menelanjangi dirinya di hadapan publik dan mengibuli rakyat Indonesia dengan ucapannya tentang “pemiskinan para koruptor”. Tak disangka-sangka seorang pengawal konstitusi sehebat Patrialis Akbar bisa “berbicara lain dan buat lain”. Ini membuktikan tidak ada manusia yang sempurna, sesempurna ungkapannya.

Kata-kata cenderung nyelonong melampaui nalar, pernyataan Patrialis Akbar tentang korupsi telah menjerat dirinya sendiri. Yang menjadi puncak kekecewaan rakyat adalah Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi justru terlibat dalam kasus dagang regulasi.

Penangkapan Patrialis Akbar, semakin menguatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat yang mencari keadilan terhadap lembaga hukum di negeri ini. Hakim Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi publik justru terlibat dalam skandal korupsi (suap).

Kasus ini tidak saja menyeret Patrialis Akbar selaku Mahkamah Konstitusi tetapi lembaga Mahkamah Konstitusi  yang terhormat itu turut tercoreng. Mahkamah Konstitusi yang berperan  sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi harus kehilangan wibawahnya akibat ulah Patrialis Akbar.

Institusi yang semula disanjung-sanjung rakyat karena kiprahnya dalam memperjuangkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan, menjadi redup setelah salah satu hakim MK terlibat skandal korupsi (suap). Jika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng terakhir bagi publik sudah terlibat skandal korupsi (Suap), bagaimana dengan pejabat negara yang bekerja di instansi-instansi di bawahnya? Apakah kita harus berteriak, “Ayo, korupsi!”?

Ketegaran Patrialis Akbar, tak setegar ungkapannya, sebagai pengawal konstitusi Patrialis Akbar boleh dibilang serakah, rakus dan tamak. Patrialis Akbar telah  berkianat terhadap negara, bangsa dan agama yang dianutnya. Sebagai Makhkamah Konstitusi Patrialis Akbar telah melakukan sumpah serakah, menggadaikan jabatan demi harta dan perempuan, ketimbang menegakan, mengkawal konnstitusi dan demokrasi di republik ini.

Setiap orang boleh menampilkan wajah ala Malaikat, bertutur santun dan bijak, lemah lembut, dermawan tetapi berperilaku serakah itu setan namanya. Patrialis Akbar telah bertobat sebelum berdosa, akibatnya menjadi serakah dan tidak akan bertobat lagi.