Menjelang Pemilu 2019, kata “pasar” mendadak tenar di media massa. Seakan-akan pasar menjadi salah satu komoditas politik penting. Begitu penting, bahkan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno (sekaligus ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) sering berkampanye di pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia.

Beliau sering bertanya tentang harga-harga di pasar kepada para pedagang. Setelahnya, beliau akan menyuarakan concern tentang gejolak harga yang terjadi. “Yang sebelumnya seharga Rp10 ribu jadi Rp15 ribu per kilo. Ada yang dari Rp10 naik jadi Rp12 ribu per kilonya. Saya melihat perlu dan tugas pemerintah untuk harga-harga bisa terjangkau” adalah contoh dari ekspresi concern tersebut.

Beliau begitu sering melakukan ini, sampai calon presiden petahana/nomor urut 01, Joko Widodo menyindir, “Enggak mungkin orang superkaya tiba-tiba datang ke pasar, enggak biasalah. Apalagi datang ke pasar, enggak beli apa-apa, tahu-tahu bilang ini mahal, ini mahal.”

Aksi saling sindir dan serang tentang harga-harga di pasar menjelang tahun politik menunjukkan peran penting pasar dalam demokrasi Indonesia. Namun, apa sebenarnya definisi dari pasar dan harga?

Pasar adalah sebuah medium bertemunya penjual dan pembeli dari sebuah barang/jasa untuk berinteraksi, dalam rangka melakukan pertukaran yang saling menguntungkan satu sama lain. Sementara harga adalah nilai moneter dari sebuah barang/jasa yang ditentukan dalam suatu transaksi (economicsonline.co.uk, 2018).

Lalu, bagaimana hubungan antara pasar dengan harga? 

Secara sederhana, pasar adalah agen pembentuk harga. Pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Penjual memberikan penawaran dan pembeli melakukan permintaan dalam bentuk harga dan kuantitas. Hal ini digambarkan dari kurva permintaan (downward sloping) dan kurva permintaan (upward sloping) yang saling berpotongan satu sama lain dalam Marshallian Demand and Supply Curve.

Sumber: https://worthwhile.typepad.com/worthwhile_canadian_initi/2015/03/a-very-brief-history-of-demand-and-supply.html

Bagi Mises (2006), harga adalah sebuah sinyal ekonomi yang terjadi di dalam pasar. Tanpa pasar, maka tidak akan ada harga. “Harga-harga” yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti Harga Eceran Tertinggi atau Harga Eceran Terendah, bukanlah sinyal yang benar bagi konsumen dan produsen. Akhirnya, penetapan harga oleh pemerintah akan menimbulkan gejolak dalam siklus bisnis.

Jika kita hubungkan dengan konstelasi perpolitikan saat ini, kubu dengan program ekonomi yang mampu menempatkan pasar sebagai agen utama pencipta keadilan sosial bagi seluruh Indonesia akan keluar sebagai pemenang. Mengapa? Sebab pasar adalah fundamen dari demokrasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Tidak akan ada demokrasi di suatu negara jika tidak ada institusi pasar yang inklusif di negara tersebut. Pasar adalah tempat bagi individu untuk melaksanakan hak pilih yang sejati (exercising freedom of choice). Kebebasan inilah yang menjadi dasar dari berbagai kebebasan lain yang dijamin pelaksanaannya dalam sebuah demokrasi. Bapak aliran ekonomi Chicago School of Economics, Milton Friedman, menggambarkannya demikian:

Voting in the polling place is a very different kind of freedom with voting in a marketplace. When you vote in a polling place, you vote for a package, and if you are in the minority, you lose. You don’t get what you want. When you vote in the marketplace, everybody gets what they votes for. I vote for a green tie, I get a green tie. You vote for a blue tie, you get a blue tie.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi tidak akan memiliki eksistensi tanpa pasar sebagai fundamen yang inklusif. Lalu, bagaimana caranya untuk menempatkan pasar sebagai agen utama pencipta keadilan sosial bagi seluruh Indonesia?

Cara itu dapat ditempuh melalui program reformasi ekonomi yang berkelanjutan. Kekuatan pasar harus dilepas dari rantai over-regulation untuk mendemokratisasi kehidupan ekonomi masyarakat. Ketika potensi kekuatan pasar terwujud dalam masyarakat, maka individu akan mampu melaksanakan hak pilihnya dengan lebih baik. Karena mereka memiliki lebih banyak pilihan produk dengan harga yang lebih terjangkau. Itulah inti dari demokratisasi ekonomi.

"To choose one’s government is not necessarily to secure freedom,” tegas Friedrich Von Hayek; dan penulis tidak mengelak pernyataan beliau. Namun pilihan kita dalam Pemilu 2019 tetap penting bagi penulis. Sebab hal ini menentukan sentralitas peran mekanisme pasar dalam masyarakat, yang dinyatakan Ludwig Von Mises sebagai a democracy where every penny gives a right to vote.

Voting by ballot and voting by money are two different things. But, they corresponded each other. When you vote (through political process) to expand the freedom of choice, then you’re helping the process to democratize the economy. But, when you vote to limit the freedom of choice, then you’re pushing the process towards serfdom.

Daftar Pustaka