When men have realized that time has upset many fighting faiths, they may come to believe even more than they believe the very foundations of their own conduct that the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas—that the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market, and that truth is the only ground upon which their wishes can be carried out. That, at any rate, is the theory of our Constitution. It is an experiment, as all life is an experiment." - Oliver Wendell Holmes, Jr.

Pada tanggal 19 Juli 2017, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30. Sementara itu, pada 22 Oktober 2018 lalu, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) membakar bendera Hizbut Tahrir Indonesia di Garut.

Peristiwa tersebut sukses mendulang kembali atensi publik terhadap ormas HTI. Tidak bisa dipungkiri, memang masih banyak pendukung HTI yang misuh-misuh soal pembubaran ormas ini. Kata-kata harian di lini masa seperti “Rejim otoriter! Dasar Ceb0nk” beserta kawanannya sudah seperti relasi antara Burjo dan anak kosan; senantiasa bersama, tidak bisa dilepaskan.

Lalu, apa sih objektif dari pembubaran HTI? Berikut tiga alasan utama pembubaran HTI yang dipaparkan oleh Menko Polhukam Wiranto, yaitu:

  1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
  2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
  3. Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam praktiknya, apakah dengan pembubaran HTI, 3 tujuan di atas dapat menanggulangi isu yang masih berlanjut hingga kini? Baik dalam skala mikro maupun makro, masing-masing dari kita mungkin sudah memiliki jawaban berbeda, tergantung dari ranah mana dan sisi mana kita merasa diuntungkan atau dirugikan oleh eksistensi ormas ini. Namun, bagaimana menurut saya pribadi?

Menurut survei kecil yang sudah saya lakukan ke beberapa sobat virtual saya di dunia maya, mayoritas responden menjawab HTI layak dibubarkan atas dasar “menebarkan paham radikal dan intoleransi”. Saya sendiri tidak masalah jika HTI tidak dibubarkan. Loh, bagaimana dengan seruan-seruan kebencian HTI? Apa boleh bicara seperti itu?

Pertama, menurut saya, seseorang bisa dikatakan cerdas jika ia mampu mengolah informasi yang dipenetrasikan ke dalam lingkungannya, maupun secara individu. Entah itu opini populer, opini yang sering dikumandangkan teman-temannya, argumen over-used yang sering ia dengar, maupun ujaran yang sering diunggah ayah-ibunya di WhatsApp. 

Ia mampu secara logis mengunduh informasi tersebut di dalam otaknya, memilah secara rasional, menguji pengetahuannya, menguji kemampuannya dalam logical reasoning, mencari kebenaran melalui jurnal atau esai, maupun media informasi lainnya. Barulah ia dikatakan bisa kompatibel dengan pergerakan arus zaman yang cepat dan beradaptasi dengan semua informasi di era ini.

Kedua, saya percaya jika ada banyak ide dituangkan dalam suatu wadah ruang publik, masyarakat yang cerdas dalam mengolah informasi bisa ikut memilah produk. Seperti konsep Marketplace of Ideas yang dituliskan oleh John Stuart Mill dalam bukunya On Liberty (1859). Kinerjanya seperti pasar pada umumnya, tapi dalam konteks ini, ide adalah komoditas.

Siapa saja pelaku ekonominya? Produsen adalah kita semua, konsumen juga kita semua, distributor bisa kita semua sebagai media. Sangat kongruen dengan konsep demokrasi, bukan? 

Pasar bebas ide dengan jumlah pelaku ekonomi terbanyak saat ini dipegang oleh media sosial dan internet. Di sini kita sebagai pelaku, memangku kebijakan sebagai penggerak pasar yang nantinya akan menentukan permintaan, permintaan agregat, suplai, dan lain-lain dalam konteks ide.

Dengan kata lain, sebagai produsen, kita memiliki pasar untuk menjajakan barang dagang kita, yaitu ide, opini. Produk kita tidak selalu orisinil, seperti banyak produk pasta gigi menyontoh merek ‘Odol’ dan disebut odol pula meskipun beda formula dan kemasan, penyebutan pasta gigi di Indonesia lebih sering disebut odol. 

Di sini peran kita sebagai produsen ide juga harus mementingkan personal branding untuk opini yang nantinya akan tersematkan dalam identitas yang kita proteksi atau protected identity. Misal, saya awalnya membaca opini seorang jurnalis Amerika Serikat tentang kebijakan Trump, saya menyuguhkan cara penyampaian yang berbeda dengan beliau, dengan poin dan unsur intrinsik argumen yang sama.

Saya mendapatkan kredit terhadap opini tersebut. Opini tersebut sekarang milik saya dan menjadi komoditas saya di pasar ide, “Oh, soal kebijakan Trump dalam subsidi bisnis sosial berbasis kreasi tempe? Yang pernah disebut Aurelia, ya? Saya juga setuju”, voila! Ide tersebut berhasil saya akuisisi dan kini siap bertanding dalam pasar ide.

Lalu, distributor. Distributor itu siapa saja, sih? Bisa ibu dan ayah kita yang gemar membagikan berita hoaks di WhatsApp, juga ibu-ibu pengangguran yang sembari menunggu anaknya pulang sekolah dan sehabis memasak semur jengkol, mereka menyempatkan diri untuk bersantai, buka aplikasi Facebook, dan menyukai status-status kebencian. 

Sudah? Tidak, tentu ada lagi, yaitu sobat misqueen di Twitter yang me-retweet opini, baik milik produsen Pangeran Siahaan, Ernest Prakasa, bahkan sampai Bude Sumiyati. Dari situ, kita sudah berperan sebagai distributor komoditas ke pasar ide.

Yang terakhir, konsumen. Saat melalui tahap-tahap diatas, kita akhirnya masuk ke bagian paling krusial dimana pertarungan dan kompetisi ide terjadi. Layaknya pasar pada umumnya, konsumen memiliki kuasa untuk memilih produk yang ia rasa viabel, pas, dan memiliki nilai jual. Konsumen akan mulai membandingkan produk. Dalam pasar ide, biasanya konsumen akan membandingkan informasi, lalu menelaah itu semua di otaknya. 

Konsumen juga akan membandingkan kualitas, entah dengan konfirmasi ke pihak tertentu mengenai validasi informasi tersebut, melakukan pencocokan dengan data, atau melihat relevansi ide tersebut dengan identitasnya, pengalaman, maupun latar belakang. Seperti, “Ah, saya mau beli teh X daripada Y, karena teh X dipetik dari kampung halaman gebetan saya.”

Kita juga bisa melakukan lobi-lobi untuk menjamin ide kita dikonsumsi oleh pembeli, bisa juga bekerja sama dengan para stakeholders, memanfaatkan situasi untuk rent-seeking, seperti memanfaatkan isu yang sedang beredar, membangun kerja sama dengan pemerintah untuk meredam mass panic atau hal lainnya guna memastikan ide yang ingin kita jual, akan laku di pasaran.

Jika pemerintah bisa menjamin dan menjaga keberlangsungan pasar, kompetisi sehat dan inovasi akan terus berjalan lancar. Intervensi pemerintah tidak begitu diperlukan sebegitu banyaknya, hanya cukup dengan bertindak sebagai juri dan mengawasi jalannya kompetisi. 

Kalau saja pasar ide di Indonesia maksimal, dengan potensi yang sebesar ini, kita sudah menang dalam konteks kuantitas di Asia Tenggara, rakyat banyak berarti ide juga banyak. Semakin banyak partisipan dalam pasar, semakin ketat kompetisi, semakin ramai demokrasi, semakin banyak inovasi. Sumber daya ide kita sudah ada.

Sayangnya, pemerintah masih bersikap proteksionis. Berikut dukungan kebijakan proteksionisme dari kubu konservatif di negara ini, yang menghambat laju ide dalam mencapai konsumennya.

Jika marketplace of ideas kita mumpuni, kelompok produsen ide lain, yang oposisi sekalipun, diperbolehkan untuk masuk dan ikut berdagang. Ide-ide radikalisme, ekstremisme, bigotry, indoktrinasi negatif, semuanya berkompetisi dengan ide-ide lain. Konsumen yang dihadapkan oleh berbagai pilihan produk, akan lebih cerdas dalam memilah produk yang akan dibeli. Ide baru bisa muncul melalui rangkaian evolusi dan inter-breeding ide-ide di pasar.

HTI tidak perlu dibubarkan. Cukup berikan ruang untuk kelompok atau ormas lainnya dengan ideologi berbeda untuk ikut berjualan. Masyarakat akan memilih sendiri ide yang akan mereka beli.

Dengan menerapkan kebijakan yang merestriksi dan mengurangi kebebasan publik pelaku bisnis, akan ada ide-ide underground yang muncul sebagai bentuk perlawanan tidak langsung dengan adanya restriksi pemerintah. 

Contohnya, ormas A dilarang sehingga ormas A menjadi pihak oposisi pemerintah dan melakukan kegiatan berorganisasinya secara tersembunyi, membuat agenda terselubung, dan mendistribusikan ide mereka secara diam-diam. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran lagi untuk menumpas mereka, melakukan eksekusi langsung ke struktur-struktur ormas, melakukan reinforcement yang sia-sia dan nirfaedah.

Mirip seperti kasus ilegalisasi marijuana yang justru membuat kartel bawah tanah menjamur dan mencari keuntungan, menetapkan harga, dan timbul kompetisi tidak sehati di pasar. Atau sensor situs porno yang malah membuat angka akses situs tersebut semakin bertambah.

Murray Rothbard pernah berkata bahwa salah satu argumen utama yang mendukung pelanggaran alkohol pada tahun 1920 adalah pendapat bahwa mengonsumsi alkohol dapat menjadi pemicu tindak kejahatan. Namun, alkohol sendiri sdalah properti dan bukan ancaman langsung terhadap properti seseorang. 

Dengan demikian, pelarangan alkohol adalah pelarangan berat terhadap hak milik. Insisting on protection from ill-defined fuzzy threats opens the doors for a host of potential tyrannical prohibitions.

Sama seperti kepemilikan ide dan proses internalisasi ide, mengapa pemerintah perlu membatasi geraknya suatu ide? Apa pun ide tersebut, termasuk ide radikal maupun ide subversif. Orang-orang dapat dengan mudah berteriak, “Ini negara Demokrasi,” lalu besoknya secara kontradiktif juga berteriak “Pemerintah harus membasmi FPI.” No, people.

Negara-negara Skandinavia selalu merajai tingkatan atas skema indeks demokrasi, kebebasan berbicara, pendidikan, dan lain-lain, di mana partai berhaluan radikal seperti NRM (Nordic Resistance Movement) yang dibangun di Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia memiliki objektif dan ide konkret yang secara gamblang mereka kampanyekan di publik, seperti Neo-Nazisme, Ultranasionalisme, Pan-Nordisme, Euroskeptisisme garis keras, Anti-homoseksual. Tahun lalu kelompok ini dilarang oleh Finlandia, tapi belum mengikat secara hukum.

Begitupun dengan metode saintifik. Melalui uji hipotesis X dan Y, teori Z bisa dihasilkan dengan menjalani proses panjang trial and error, observasi, riset, analisis, konklusi. Indikator utama suatu klaim bisa dikatakan saintifik salah satunya adalah apabila hal tersebut bisa difalsifikasi. 

Teori saintifik ini saya analogikan sebagai ide. Ide yang memiliki status quo dan lama beredar di masyarakat, khususnya masyarakat konservatif, akan runtuh seiringan dengan masuknya ide baru yang ikut bersaing di pasar ide.

Mungkin muncul dilema di antara kalian seusai membaca tulisan di atas, “Jadi gue boleh dong ya jadi anak-anak aksi yang suka teriak revolusi dan menyebarkan ide Komunis hype di fitur story Instagram?”

Ada poin penting yang ditawarkan oleh Murray Rothbard untuk memahami kasus ini, yaitu perbedaan signifikan antara hak legal dan obligasi moral.

Secara moral, saya tidak diperbolehkan oleh lingkungan dan masyarakat sekitar untuk memegang teguh prinsip-prinsip yang diadopsi oleh HTI karena tidak sesuai dengan standar moral yang berlaku, Secara hukum, sebagai warga negara dan pemangku hak berekspresi, menyatakan pendapat, dan kebebasan untuk menentukan pilihan, saya boleh mendukung ide-ide yang dicetuskan oleh HTI.

Jadi bagaimana? Sudahkah kalian menerapkan prinsip ekonomi dalam marketplace of ideas hari ini? Truth is not always obvious, it emerges in the battle of ideas.