Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah buah cita dari kesatuan. Tiada keberagaman begitu pula tiadanya kesatuan yang terorganisir oleh sebuah negara. Narasi keberagaman kerap kali muncul ke panggung politik demi meredam sebuah konflik. Kadang kalanya narasi keberagaman ini justru menjadi kayu bakar dari sebuah konflik. Simbol dari Bhineka tunggal ika menjadi payung dalih argumentasi bagi mereka yang ingin mengedepankan perdamaian.

Masyarakat Indonesia sangat menjaga ketradisian dan seklaigus faham yang dibawah oleh golongan golongan yang kemudian terlahirlah keberagaman yang luas. Keberagaman ini didukung oleh ras, suku, agama bahkan ideologi.

Menurut Nasikun (1984: 30) deferensiasi pada struktur masyarakat Indonesia memiliki dua ciri ciri unik, yakni horisontal : ditandai kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan oerbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan adat. Sama halnya yang dikatakan oleh Surbakti (2010: 58) semboyan bhineka tunggal ika menjadi faktor terbentuknya identitas pembentukan bangsa yang memiliki prinsip bersatu dalam perbedaan (unity in diversity) yang dfahami kesetian warga negara pada suatu lembaga yang disebut negara.

Ciri yang kedua adalah vertikal. Maksud dari pemaparan Nasikun tentang ciri vertikal ini di tandai oleh adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Stratifikasi sosial ikut membentuk sebuah keragaman yang begitu deferesial pada masyarakat Indonesia.

Kesetian yang yang harus diamanahkan kepada warga negara tidak menetup kemungkinan bahwa setiap warganya memiliki kesetiaan ganda (multi loyalities) sesuai dengan prosinya. Menurut Surbakti meskipun setiap warga negara harus menjaga kesatuan negara tapi mereka juga memiliki keterikatan dengan identitas kelompok mereka. Mereka sepakat hidup bersama sebagai bangsa berdasarkan kerangka politik dan prosedur hukum yang belaku bagi anggota masykarakat.

Kesempetan ini diguakan oleh para warga negara untuk memberikan sebuah dedikasinya pada bangsa dan kelompoknya. Jadi mereka membangun kekuatnnya masing masing. Kekuatan itu bisa dilihat dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang lahir di negara ini. Kekuatan yang dibangun tidak hanya berupa finansial namun juga memberikan pengaruh idelogi pada tatanan negara republik Indonesia. atau dalam arti ikut menyuarakan asprasinya di parlemen hingga sekarang.

Ormas dan Parpol

Perjuangan aspirasi dari para kader ormas bermula pada saat saat kemerdekaan Indonesia sudah ditangan. Setelah kemerdekaan itu didapatkan banyak dari kalangan dan golongan golongan ingin menacpkan pengaruhnya di tatanan kenegaran Indonesia.

Sebagai contoh adalah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi dulu Lembaga yang mengurusi bidang bidang keagamaan namun semenjak paska kemerdekaan lebih tepatnya pada tanggal 7 November 1945 “Partai Politik Islam Indonesia Masyumi resmi didirikan dan diikrarkan sebagai satu satunya partai politik islam berdasarkan keputusan konggres umat Islamdi Yogyakarta. 

Ide ini diperkarsai oleh beberapa tokoh politik yang berpandangan Islamisme. Muhammadiyah adalah salah satu organ yang ikut mensponsori berdirinya partai politik Masyumi bersma oraganisasi kemasyarakat yang terdiri dari Nahdlatul Ulama, PSII, PERSIS, Perti dan lainya jadi tidak heran jikalau para anggota Masyumi yang bersal dari beberapa ormas besar di Indonesia dan sekaligus para Kiayi yang memiliki basis masa yang besar mendapat gelar sebagai anggota istemewa pada struktur kepengurusan partai Masyumi.

Partai masyumi menjadi alat sebagai tempat menyuarakan asprasi umat Islam di Indonesia. Hasil dari perjuangan mereka adalah mensyahkan beberapa produk hukum. Bahkan beberapa hukum itu hingga saat ini masih ada yang dipergunakan dalam menyikapi berbagai permasalahan kenegaraan.

Sebagai satu satunya partai Islam dimasa itu, menjadikan Patai Masyumi digandrui oleh para umat Islam yang notabene mayoritas di Indonesia. Namun pada tahun kisaran 1950 terjadi polemik didalam tubuh Patai Masyumi. Hingga terjadinya keputusan keluarnya Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1952.

Berdasarkan Muktamar NU ke 19 di Palembang memutuskan NU keluar dari Masyumi. NU keluar dari Masyumi dikarenakan dua permasalahan ,yakni pertama NU sudah tidak merasa nyaman didalam bagian Masyumi, sejak Muktamar Masyumi IV di Yogyakarta pada tanggal 15-18 Desember 1949. 

Ketidaknyamanan itu semakin terasa ketika muktamar memutuskan untuk merubah status Majelis Syuro menjadi badan penasehat. NU merasa kedudukannya dalam Masyumi sudah tidak begitu penting lagi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan partai. Kedua tidak diwujudkaanya kedudukan menteri agama diserahkan kepada kalangan NU. Setelah keluarnya NU dari Masyumi NU membentuk partai politik sendiri dan ikut konstestasi politik pada pemilihan umum 1955.

NU adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki kader terbesar pertama di Indonesia. Tidak salah kalu dulu Masyumi menggunakan NU sebagai alat suara partai. Lantas bagaimana Partai Masyumi membendung masalah yang sejatinya aset suara partai hilang ?

Pada awal awal berdirinya partai Masyumi para petinggi dan juga posisi Ormas Islam di Masyumi sebagai anggota istemewa partai. NU, Muhammadiyah, PSII dan lainnya namun setelah keluarnya NU dan PSII posisi yang paling atas dalam anggota istemwa hanyalah Muhammadiyah. Sebagai organisasi yang senatiasa ikut mensponsori partai selama 14 tahun (1945-1960) Ormas Muhammadiyah menjadi aset suar yang terpenting di Partai Masyumi.

Kedekatan Masyumi dengan Muhammadiyah sangat tak terbayangkan bahkan pada era itu munculah sebuah semboyan dikalangan Muhamadiyah yang berbunyi: Masyumi sebagai tempat berjuang, Muhammadiyah sebagai tempat beramal. Semboyan ini sempat menjadi tenar di masa itu untuk bisa mendefinisikan kedekatan Muhammadiyah dan Masyumi. Meskipun Masyumi dengan Muhammadiyah sangat dengat tapi tidak menutup kemungkinan terdapat kedinamikaan anatara keduanya.

Dinamika hubungan Masyumi dan Muhammadiyah

Sepeti yang sudah dijelaskan diatas kedekatan Muhammadiyah dengan Partai Islam pertama di Indonesia ini sangatlah dekat, bahkan dari awal berdirinya hingga keruntuhannya. Untuk mengetahui lebih jelas kedinamikaan mereka, terdapat penelitian tesis yang menjelaskan hubungan relasi Muhammadiyah dan Masyumi. Penelitian yang digarap oleh Syaifullah selama satu tahun dengan judul Muhammadiyah dan Islam: Studi perilaku Politik Akhir Pendudukan Jepang sampai Demokrasi Liberal. Yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi.

            Syaifullah mengklasifikasikan dinamika hubungan Muhamadiyah dan Masyumi menjadi tiga tahapan.

Pertama, hubungan mesra (1945-1955). Aktivitas Muhammadiyah di Partai Masyumi dapat dilihat dari jumlah orang Muhammadiyah yang berada dalam kepengurusan PP masyumi cenderung naik. Pada tahun 1945 jumlah kader dibawah 50%, dibawah 30% pada tahun 1949, dan pada tahun 1951, 1952, 1954 kontribusi Muhammadiyah meningkt masing masing sebesar 56%, 54%, dan 53%. Kemudian dapat dilihat dari posisi pengaruh Muhammadiyah sebagai anggota istemawa partai.

Keanggotaan istemewa partai bertugas memberikan aspirasi untuk haluan politik partai. Dan yang paling peting keterkaitan aspek politik Muhammadiyah dan Masyumi sangat erat. Dari tujuannya saja sangat jelas sangat saling mengisi, yaitu tegaknya Islam dan terwujudnya masyarakat Islam. Menurut Syaifullah (1997: 193) Muhammadiyah dalam lapangan masyarakat, Masyumi dalam lapangan politik. Masyumi mencapai kekuasaan Islam, Muhammadiyah mengisi kekuasaan itu.

Kedua, hubungan renggang (1956-1959). Pada tahapan ini Syaifullah memberikan beberapa pandangan yang mendeskripsikaan kerengangan Masyumi dan Muhammadiyah.

  • Keragangan mulai saat paska pemilihan umum 1955. Sebab utamamya adalah provokasi dari luar yang memiliki tujuan untuk melemahkan kedekatan Masyumi dengan Muhammadiyah.
  • Mengendaki pisahnya hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi dengan alasan kembali pada gerakan awal (back to basic) pada periode K.H. Ahmad Dahlan dan Mas Masur. Tidak menjamah ranah politik sama sekali.
  • Memisahkan masyumi dan Muhammadiyah dengan mendirikan partai Mhammadiyah sendiri. Karena saat itu Masyumi tak lagi sebagai partai satu satunya yang mewakili suara umat Islam semenjak keluarnya NU dan PSII
  • Hubungan Masyumi dan Muhammadiyah tetap berlangsung namun tidak terikat secara jelas tapi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang memilih dan membangunkan masyarakat dengan pehamnya sendiri, sedangkan dalam politik praktis Muhammadiyah bersama muslimin lainya menggalang persatuan, kekuatan , dan kekuasaan demi terwujudnya cita cita Muhammadiyah.

Dari keempat corak pandangan tersebut pada sidang tanwir 1956 dibentuknya tim pengurus yang terdiri dari empat orang selama satu jam. Dan diputuskanya Muhammadiyah kembali jalan geraknya seperti semuala, hal ini mencerminkan corak pandangan kedua.

Hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi tetap sebagai mintra juang namun tetap berbedah ranah Muhammadiyah pada ranah sosial dan agama, Masyumi pada bidang politik. Memberikan kesempatan orang Muhammadiyah yang ingin berkecimpung pada politik diarahkan masuk pada bagian partai Masyumi. hal mencerminkan corak pandangan keempat.

Serta diputuskannya pengahapusan keanggotaan istemewa Muhammadiyah pada partai Masyumi dengan melihat corak pandangan kedua. Dan juga dari keputusan tersebut tidak menggocangkan belah pihak. Diinginkanya belah pihak saling pengertian satu sama lain.

Ketiga, akhir hubungan (8 september 1959). Putusan pengahpusan secara formal hubungan masyumi dengan Muhammadiyah dibahas pada sidang Tanwir Mei 1959. Melihat keadaan yang mendesak bawahasannya Partai Masyumi dikaitkan dengan kasus PRRI. pembubaran Masyumi tahun 1960 dan Muhammadiyah berusaha menyelamatkan diri dari stigma yang melekat pada Masyumi sebagai partai terlarang karena dianggap terlibat dalam peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik 14 Indonesia (PRRI).

Setelah pembubaran Masyumi orang orang Muhammadiyah kembali pulang ketempat asal nya yakni Muhammadiyah, membangun kembali secara mendsar seperti halnya periode Ahmad Dahlan. Saat itu Orang orang Muhammadiyah terdeskriminasi karena diidentikan dengan stigma pemberontak. Banyak dari mereka tidak mengakui bahwasanya adalah kader Muhammadiyah.

            Keterikatan Ormas dengan partai politik akan selalu ada tidak hanya pada kalangan Muhammadiyah namun juga ormas ormas lainya seperti halnya NU yang memiliki keterkaitan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini. Alur dan prosedur demokrasi tetap berjalan dengan semestinya selama sistem kenegaraan tidak berubah. Aspirasi aspirasi demi memperjuangkan golongan selalu berujung pada tujuan politik. maka jangan heran kalau politik itu bergolong hehe :)

Daftar pustaka

Buku 

  • Syaifullah, 1997 “Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi” Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
  • Surbakti, Ramlan, 2010 “memahami ilmu politik” Jakarta: Grasindo
  • Nasikun, 1984 “Sistem sosial Indonesia”. Jakarta: Rajawali

Dokumen

  • Skripsi syarif Hidayattullah UIN Jakarta “Pergerakan partai Masyumi di Indonesia 1945-1960”
  • Arsip Nasional R.I, Nahdhlatul Ulama, No. 142.
  • Katjung Marijan, Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926 (Surabaya: Erlangga, 1992), p. 62-63