Akhir-akhir ini ummat Islam terusik lagi, panik dan ketakutan terhadap kampanye yang berbau rasis (Kompas,|selasa, 8/12/2015). Seorang kandidat calon Presiden AS di partai Republik, Donald Trump. Selalu bersuara dengan lantang bahwa Ummat Islam tidak boleh memasuki Negara Amerika Serikat.

Dengan berbagai alasan: Pertama: Islam adalah agama teroris. Kedua: Islam tidak memiliki tempat di Amerika Serikat. Diakibatkan oleh serangan teror dari ISIS, negara yang mengatasnamakan Islam. Melakukan serangan kepada Negara Prancis, negara yang jumlah penduduknya sebagian dihuni oleh ummat Islam. Agama kedua terbesar di Prancis adalah Agama Islam.

Pasca teror di Prancis, ISIS lagi melakukan teror di Amerika Serikat. Sehingga warga AS yang anti terhadap Islam memiliki kekuatan untuk menolak ummat Islam di tanah patung Liberty berdiri. Stereotip kepada Islam, membuat warga AS beragama Islam tidak mempunyai keluasaan berbicara untuk membela bahwa Islam adalah agama kasih sayang.

Melebihi kasih sayang Yesus kepada hambanya. Mengapa demikian? Karena Islam mempunyai nilai-nilai Rahmatan Lil Alamin, rahmat kepada seluruh alam. Bukan hanya pada manusia tapi juga pada alam. Islam memiliki spirit menyebarkan jiwa kemanusian. Tapi masih ada juga oknum-oknum tertentu yang mencederai nilai-nilai universal Islam tersebut.

Salah satunya ISIS. Padahal ISIS bukanlah wajah Islam itu sendiri. ISIS adalah politik kotor yang mengatasnamakan Islam. Ketika kampanye licik Donald Trump dipercayai oleh warga Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat yang selalu berkoar-koar menjunjung Demokrasi di forum Internasional telah cacat nilai demokrasinya.

Karena memelihara warga negaranya seperti Donald Trump hidup di AS. Donald Trump telah menggneralisir Islam sebagai agama peneror. Donald Trump tidak menjalani nilai-nilai demokrasi di Amerika Serikat. Donald Trump lupa akan sejarah Amerika sendiri, yang mana sejarah Amerika Serikat adalah sejarah Imigran.

Negara plural, plural agama, plural ras, plural suku maupun budaya. Sehingga Barack Obama selaku Presiden AS, dalam pidatonya di acara peringatan hari Imigran. Mengatakan bahwa sejarah Amerika Serikat adalah sejarah Imigran.

Amerika Serikat bisa berdiri karena para imigran (Voaindonesia, Selasa, 16/12/2015). Tindakan Donald Trump mencirikan tindakan Adolf Hitler di abad 20, genosida kepada Yahudi di Jerman. Donald Trump adalah Hitler baru di abad 21.

Dan Indonesia adalah negara demokrasi. Negara yang selalu mengekor budaya AS. Sehingga lupa dengan budaya sendiri. Di tahun 2015 telah terjadi banyak kasus kekerasan atas nama agama. Contoh, kejadian pembakaran masjid di Kab. Tolikara Papua.

Pembakaran gereja di Kab. Aceh Singkil, Aceh. Dan penolakan pembangunan masjid di Kota Manado, Sulawesi Utara. Pemerintah Republik Indonesia belum bisa menangani dengan serius kejadian-kejadian kekerasan horizontal di daerah-daerah yang rawan konflik. Seperti ada pembiaran kasus ini terjadi.

Ada pengalihan isu ke masyarakat agar rakyat Indonesia tidak memperhatikan lagi kinerja-kinerja pemerintah. Kekerasan atas nama agama sudah menjadi tontonan setiap hari di media cetak maupun elektronik.

Dan kita membiarkannya, dengan gampang mengatakan bahwa itu ulah politikus yang ingin melakukan onar di negeri kita sendiri. Apakah ini tindakan politik atau murni dari warga setempat untuk melakukan kekerasan? Pemerintah, kepala adat dan semua elemen masyarakat harus bertindak tegas bahwa ini tidak sesuai dengan semangat Pancasila, asas negara Republik Indonesia.

Masyarakat Indonesia belum sadar terhadap nilai yang terkandung pada Pancasila. Asas Pancasila hanya di wilayah kalangan menengah dan atas. Diskusi-diskusi tentang Kesaktian Pancasila hanya dilakukan oleh kalangan intelektual.

Masyarakat awam di pelosok-pelosok negeri tidak tahu apa itu Pancasila? Apalagi nilai yang terkandung di dalamnya. Sebab, Indonesia memiliki agama, suku, bahasa yang banyak. Plural agama, plural suku dan plural bahasa. Pluralitas di Indonesia adalah kekayaan besar yang dimiliki oleh Negara Indonesia.

Bukan hanya kekayaan alamnya tapi juga kekayaan kultur itu sebuah kekayaan yang tidak akan dimiliki oleh negara besar sekalipun, selain Indonesia. Sehingga multikulturisme harus di arahkan dengan baik oleh pemangku kebijakan, stakeholder.

Mengapa harus di arahkan? Mengambil kalimat Djohan Effendi di dalam bukunya, Pluralisme dan Kebebasan Beragama; Memang sudah kodrati bahwa kemajemukan itu terkandung potensi konflik. Karena berpotensi terjadi konflik, maka harus ada penyadaran kepada rakyat Indonesia tentang nilai-nilai pluralitas. Menghargai kemajemukan pada masyarakat adalah tindakan bangsa beradab. Mendahului rasionalitas daripada emosionalitas.

Kedua negara ini, Amerika Serikat dan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Tapi realita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Terutama kebebasan beragama pada warga negaranya, masih jauh dari asa.

Ketika demokrasi yang dijadikan patokan bernegara, maka negara berhak menjaga dan melindungi warganya untuk berekspresi dalam spritualitas. Bukan membiarkan kekerasan horizontal terjadi, dan lebih parahnya lagi aparat negara terdeteksi condong ke mayoritas daripada minoritas.

Kebebasan memilih keyakinan adalah sebuah kemerdekaan rakyat Indonesia untuk memilih keyakinan apa saja. Bukan sekedar agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, enam Agama. Pada sesungguhnya keyakinan skala kecil di pedalaman pun harus diakui oleh pemerintah.

Sesuai pasal 28E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD tahun 1945 bahwa setiap warga negara bebas memilih agama kepercayaan masing-masing dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya.

Oleh sebab itu, organisasi yang mengaku paling benar selalu menteror pada masyarakat yang melakukan ritual-ritual peribadatan dengan keyakinan nenek moyang yang berada di pedalaman atau aliran Ahmadiyah. Harus ditindaki sesuai hukum yang berlaku.