“Saya rindu rumah dengan pelbagai suasananya. Solat berjamaah di masjid dan bisa dekat dengan anak-anak.” “Saya lelah dengan finah dan gunjingan kalau saya enak-enakan di sini memakai uang negara.” (Novel Baswedan)

Itulah sekelumit ungkapan Novel Baswedan pulang ke Indonesia, pasca wajahnya disiram air keras oleh dua orang bermotor terjadi pada Selasa pagi, 11 April 2017. Dan hampir sudah lewat 1 tahun, 6 bulan hari lebih, Kepolisian belum juga menunjukan taringnya menguangkap pelaku dibalik penyerang tersebut. Tentu ini, menjadi pertanyaan publik luas, dimana Kepolisiaan belum mengungkapkan aktor dibalik penyerang Novel itu.

Pertanyaan itu, akan menggelinding persepsi publik, mungkin saja mengatakan kalau Kepolisiaan sengaja menutupnya atau pun dugaan publik atas Kepolisiaan aktor dibaliknya. Ini persepsi yang masuk akal, apabila Kepolisiaan tidak mengklarifikasi sejelas-jelasnya, aktor dibalik penyiraman itu.

Tentu ini, akan menjadi cerita bagi Institusi Kepolisiaan yang selalu dan senantiasa mengayomi masyarakat untuk keamanan nasional. Dan menjaga profesionalitas yang kaitannya dengan integritas Kepolisiaan dalam menjaga kemanan masyarakat. Dengan kasus Novel Baswedan ini, tentu Institusi Kepolisian diuji, sejauh mana mereka menguangkapkan fakta yang ada kepada publik.

Wajah Hukum Kita

Korupsi merupakan kejahatan yang tergolong Extra Ordinary Crimes menggerogoti bangsa ini. Hampir setiap hari media massa, baik elektronik, cetak maupun media arus utama (meanstream) menyuguhkan kabar tentang korupsi. Rasanya gamang dan alergi dengan tingkah yang sedang dipertontonkan elite, layaknya sebagai pemain sinetron dadakan yang hampir setiap saat dihiasi dalam media.

Maka tidak ada cara lain, menghentikan korupsi negeri ini adalah dengan melawannya. Jangan sampai korupsi ini menjadi sesuatu yang biasa nantinya, sehingga membawa malapetaka bagi bangsa dan generasi penerus nantinya.

Kegelisahan sekaligus spirit, itulah sekelumit kegelisahan soal pemberantasan korupsi yng dialami Novel Baswedan. Kegelisahan muncul, apabila korupsi menjadi barang yang gampang diobral oleh elite dan tidak pernah introspeksi diri, dan berpikir apa yang mereka mau wariskan untuk anak dan cucu mereka ke depan?

Kegelisahan muncul apabila kemanusiaan dan keadilan tidak dihiraukan, karena sudah mengganggap bahwa korupsi adalah sesuatu ha yang biasa, sehingga pola pikiran tersebut terbawa kedepannya. Mungkin ini, sebatas curhatan. Agar budaya malu, mengajarkan yang baik, akhlak dan moral untuk membangun bangsa.

Mengamati survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI), dari tahun ke tahun memang, berada pada sisi dilematis, dimana kedidakpuasaan responden terhadap penegak hukum kita cendrung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni 37,4% (Survei LSI Januari 2010), sebesar 41,2% (Oktober 2010), sebesar 50,3% (September 2011), sebesar 50,3% (Oktober 2012) dan terakhir 56,6% (April 2013). Dan berdasarkan probalitas warga, LSI merilis pada bulan Agustus 2017 lalu, 14,9 persen warga yang pernah berurusan dengan polisi, 40,4 persen diantaranya pernah secara aktif atau tanpa diminta, memberi hadiah atau uang agar mendapat pelayanan yang dibutuhkan, (Baca; LSI).

Lembaga Survei Indonesia

                                                   Lembaga Survei Indonesia

Ketidakpuasan sekaligus kekwatiran ini, sebuah gambaran bahwa, penegakan hukum kita perlu diperbaharuhi kembali utama Institusi Kepolisiaan. Deyutan nurani masyarakat yang menginginkan keamanan, keadilan dan kepastiaan hukum sebuah gambaran mutlak yang diinginkan.

Gerakan murka penegakan hukum kita terus menyelimuti, pasca Novel Baswedan, penyidik senior KPK disiram air keras oleh oknum yang masih sekarang misterius. Akibat penyiraman tersebut terpakasa Novel Baswedan dilarikan Singapura untuk melakukan pengobatan terhadap matanya yang harus dioperasi.

Rumor pun beredar, pasca pihak Kepolisiaan belum juga mengungkapkan kasus ini, siapa aktor penyiraman tersebut. Rumor itu pun, kian menggenitkan dimana Novel Baswedan mengungkapkan dugaan terhadap keterlibatan sejumlah jendral besar di Institusi Kepolisiaan. Dengan kekewatiran itu, baik Novel Baswedan maupun sejumlah aktivis meminta membentuk Tim Gabungan Pencari fakta (TGPF), karena mengingat pihak Kepolisiaan belum juga bisa membuktikan secara pasti, siapa aktor penyiraman tersebut.

Angka di atas, menyiratkan betapa penegakan hukum kita sangat mengkwatirkan, dimana hukum yang menjadi garda terdepan dalam mengayomi dan menjaga ketertiban masyarakat masih disusupi oleh tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, tepatnya kebiadaban. Tindakan eingerichting ini, tentu memiliki korelasi dengan tingkat kebahagian masyarakat dan kepuasan masyarakat. 

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegakan hukum menjadi kunci dasar dalam membedah fenomena ini. Aparat penegakan hukum yang tidak adil, proses hukum yang mudah diintervensi, politisi yang terjerat korupsi dan aparat melakukan pembiaran dalam penegakannya, menjadi faktor yang bisa dikorelasikan.

Tegakkan Keadilan

Keadilan merupakan ruh dasar dalam penegakan hukum kita. Semua manusia merasa bahwa, keadilan jangan sampai sampai terkooptasi dari sentimen apapun. Semua harus dilakukan sama di depan hukum (equality before of the law). Dan ini menggambarkan masyarakat penegakan hukum kita yang mengalami distrust otoritas penegakan hukum.

Kesenjangan keadilan terhadap aparat penegakan hukum kita, baik jaksa, polisi, dan hakim sekelumit fakta yang mungkin menjadi refleksi bersama sebagai gerakan Indonesia bersih. Ketika aparat penegakan hukum tidak berlaku adil dalam penegakan hukum, terbentuk mental masyarakat yang mengarah pada main hakim sendiri, hukum versinya dalam menegakan keadilan.

Pasca Kapolri, Tito Karnavian dipanggil Presiden Joko Widodo (31/7/17). Presiden meminta pengusutan kasus ini segera dituntaskan. Sebagai tindak lanjut, Tito Karnavian merilis satu dari sketsa wajah dari tiga (3) terduga penyerangan. Meskipun demikian, Kepolisiaan belum menyatakan secara resmi sampai sekarang siapa aktor tersebut. Untuk diketahui bahwa, terhitung pasca kejadiaan sampai hari ini, belum terungkap juga aktor misterius itu di hadapan publik.

Kesumiran ini, tentu menyentuh rasionalitas kita, apakah benar polisi sudah memegang aktor pelaku tersebut ataukah masih dalam tahap penyelidikan? Menggugat rasionalitas demi tercapai keadilan dan kebenaran hukum harus menjadi tolak ukur dalam mengungkapkan kasus. Ini tentu, membawa rumor yang tidak ujung pakalnya yang berseliweran di kalangan masyarakat, apakah benar aktor kepolisiaan terlibat dalam kasus ini? (debateable).

Tentu, tidak menyangkal bahwa, Kepolisiaan sebagai aparat penegak hukum tetap menjadi garda terdepan dalam mengusutkan kasus ini. Kebenaran terus diungkap atas nama keadilan dan kemanusiaan, sehingga rumor yang beredar di kalangan masyarakat selama ini terobati, agar kepercayaan publik terhadap aparat penegakan hukum, terutama Kepolisiaan kian tercapai apa yang dicita-citakan masyarakat akan keadilan hukum.