Bangsa Indonesia sudah seharusnya menjadikan Pancasila sebagai fondasi filosofis yang digali dari budaya dan kearifan lokal beragam suku bangsa yang mampu menjadi perekat solidaritas komunitas kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik dll melalui kesatuan politik hukum nasional.

Bangsa Indonesia mengenal musyawarah sebagai nilai kearifan lokal yang bertumpu kepada kebijaksanaan “local wisdom” komunitarian (kebersamaan). Nilai-nilai kebijaksanaan yang sarat dengan keyakinan religius bangsa Indonesia seharusnya mampu menjadi tenaga pendorong bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini.

Transformasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat diejewantahkan dengan tetap memperhatikan gerak dinamis masyarakat Indonesia yang juga menghadapi pergaulan dengan dunia luar di era globalisasi saat ini.

Adapun proyek penggalian budaya sebagai modal sosial bagi kemajuan bangsa Indonesia telah diejewantahkan dan mampu dirasakan oleh negara Malaysia dan Singapore.

Proyek Pluralisme-Korporat mampu berjalan secara efektif di Malaysia yang semula mengalami konflik kesenjangan antar etnis, seperti Indonesia, meskipun tidak terlalu resisten seperti konflik yang terjadi di Indonesia, membawa bangsanya yang semula berkonflik diantara masing-masing etnis (Melayu, Tiong-Hoa, India dll) menuju kepada kesejahteraan bersama bangsa Malaysia yang ditopang oleh solidaritas bersama antar etnis tersebut.

Proyek Pluralisme Korporat melalui program-program andalan pemerintah melalui kebijakan baru ekonomi “New Economy Policy” mampu mengatasi problem bangsa yang terdiri dari berbagai etnis tersebut untuk saling bahu-membahu dalam suatu pola kehidupan politik koeksistensial (berbeda tapi mampu hidup berdampingan).

Singapore juga melakukan hal yang sama dengan Malaysia, menggapai kemajuan bangsanya dengan proyek Pluralisme-Korporat yang bersandar kepada budaya multikulturalisme, penggalian nilai-nilai budaya multikulturalisme dilakukan melalui ajaran Konfusian yang menjadi sandaran bagi mereka dalam membina hubungan yang harmonis sehingga segala program-program kebijakan pemerintah “Singapore 21” mampu didukung oleh segenap komunitas bangsanya yang meyakini dan percaya demi kemajuan bersama.

Khusus untuk Singapore yang mengandalkan sandaran etika Konfusianisme yang cenderung “familistik” bukanlah tesis yang sepenuhnya tepat dikatakan sebagai kausa/akibat langsung dari kemajuan dan kemakmuran negara tersebut, menurut saya, baik Singapore maupun Malaysia yang suskses dengan program pluralisme korporat-nya masing-masing disebabkan karena kemampuan dan kerja keras dari para negarawan, politisi dan birokrat yang mampu menggali dan mengintgrasikan berbagai budaya-budaya yang berlainan dari berbagai etnis tersebut menjadi sarana integrasi nasional demi kemakmuran bangsanya.

Kesuksesan pluralisme-korporat di Malaysia dan Singapore tersebut sebagai wadah pencairan berbagai etnis menunjukkan juga terintegrasinya nilai-nilai budaya masing-masing etnis ke dalam identitas budaya bangsa/negara tersebut, padahal apabila kita uraikan budaya-budaya yang membangun identitas nasional tersebut, misalkan etnis cina yang sangat kental sekali dengan budaya familistik yang terisolasi dari kohesi sosial mampu mencair dengan nilai budaya dari etnis lainnya menjadi identitas nasional yang menjadi modal kemajuan bangsa.

Lain halnya dengan etnis cina di Indonesia yang masih memegang teguh atomisasi keluarga, klan dan kekerabatan sehingga mengabaikan pentingnya kohesi sosial dengan etnis lainnya dalam wadah-wadah asosiasional yang kemudian menjelma menjadi asosiasi negara. Hal ini juga tidak hanya dapat dituduhkan kepada etnis cina semata yang ada di Indonesia, akan tetapi juga terhadap eksklusifitas suku-suku bangsa lainnya yang masih merekatkan diri dengan pola kekerabatan secara darah dan klan (clan) sehingga merasakan acuh dan terasing dari pola-pola inklusifitas kehidupan komunitas bangsa Indonesia.

Dalam menganalisis persoalan pluralisme korporat sebagai suatu model kemajuan suatu bangsa sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis dalam hal ini lebih banyak terilhami oleh buah pemikiran dari Francis Fukuyama (1995).

Pengaruh signifikan budaya dalam kemajuan ekonomi suatu bangsa sebagaimana telah disebutkan di atas, selayaknya bangsa Indonesia yang memiliki akar budaya kekeluargaan yang ditafsirkan secara negatif menjadi “familistik” atau “extended family” atau “family sistem” cenderung memang benar-benar menunjukkan watak negatifnya, di mana masih menguatnya budaya lebih mementingkan keluarga sebagai asosiasi yang memilki kohesi sosial yang dibebankan dengan kewajiban-kewajiban kepada keluarga (kolusi) ketimbang memberikan kontribusi yang jauh lebih luas kepada Komunitas dan/atau Negara.

Praktik budaya familistik sebagaimana yang juga banyak berakar kuat pada budaya dari bangsa Cina, Taiwan, Hongkong dll (sebelum runtuhnya feodalistik oleh kekuatan komunis era Mao Tse Tsung dan Den Xiao-Ping) memberikan wujud nyata dengan begitu banyaknya usaha perekonomian yang berbasis keluarga, sehingga belum mampu berpikir dan bertindak keluar untuk menciptakan kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian peran Negara begitu sangat dibutuhkan demi memberikan motivasi dan dorongan bagi mereka agar ikut serta dalam usaha pembangunan perekonomian nasional bangsa.

Indonesia yang kental dengan budaya familistiknya cenderung menghasilkan dampak negatif dalam pembangunan nasional negeri ini, kecenderungan untuk melawan mainstream ikatan keluarga yang kuat dengan memperluas pandangan komunitas bangsa masih belum sampai kepada tatanan yang diharapkan. Rendahnya budaya nasionalisme yang menjadikan kesatuan visi kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan kondisi bangsa ini semakin terpuruk ke dalam jurang-jurang kesenjangan sosial yang semakin menganga.

Lain halnya dengan Jepang yang patut kita jadikan cukup teladan dalam mengelola nilai-nilai budaya kekeluargaan dengan mana ranah kehidupan privat dan publik sedemikian sulitnya terjadi demarkasi (pemisahan secara tegas), sehingga selain peran keluarga sebagai asosiasi terkecil di Jepang, justru juga sangat membutuhkan peran negara dalam kemajuan perekonomian nasional dengan adanya sprit integrasi dari kewajiban-kewajiban yang bersandar kepada ikatan keluarga dengan kewajiban-kewajiban yang juga bersandar kepada visi memajukan negara (keluarga+negara=Pertumbuhan ekonomi), sehingga sering kita kenal dengan sebutan “incorporated”.

Budaya agama juga memainkan peranan penting sebagai modal sosial dalam penciptaan kemakmuran suatu bangsa, Max Weber dalam tesisnya mengenai Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme begitu cermat secara ekplisit mengungkapkan bahwa perkembangan agama Kristen yang dipelopori oleh kaum puritan, quaker dll menebarkan suatu nilai-nilai positif rasional, kerja keras, kesederhanaan, hemat, kejujuran yang mana budaya dari etika protestan tersebut membaur jadi satu dalam jiwa kehidupan masing-masing personil yang terikat dengan kohesi sosial kelompok agama (Gereja), sehingga dalam melakukan suatu persetujuan pun mereka juga memperkenalkan diri sebagai seorang Protestan yang mampu bersikap mulia terhadap komunitas sosial lain.

Etika Protestan memang benar-benar merupakan sebagai landasan etik yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan universal terhadap seluruh manusia tanpa tergantung kepada ikatan keluarga dan darah akan tetapi bersandar kepada Kemanusiaan yang bersatu dalam Ketuhanan. Weber mengatakan bahwa adanya hubungan kausalitas antara budaya agama dengan kemajuan perekonomian suatu bangsa, yang mana tesis ini bertentangan dengan dialektika historis-materialis dari Karl Marx yang mengatakan bahwa ekonomi justru membentuk pandangan budaya dari seseorang, justru kebalikannya oleh Weber dinyatakan bahwa faktor budaya justru sebagai modal sosial penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Data dan fakta ini dapat kita pelajari dari apa yang telah digapai oleh Amerika Serikat dalam pertumbuhan ekonomi khususnya, dan solidaritas sukarela kehidupan sosial masyarakatnya (Amerika tidak seindividualistis yang kita bayangkan). Berkaca dari berbagai uraian kasus tersebut di atas, maka Bangsa Indonesia yang justru berlimpah dengan berbagai modal sosial yang berasal dari berbagai budaya (pluralisme dan multikulturalisme) dan agama (Islam “mayoritas”) justru masih belum mampu memaksimalkan segala potensi yang ada hingga saat ini, khususnya terhadap agama Islam, yang mana sebagai ajaran yang memliki modal sosial terbesar dalam komunitas Indonesia justru sudah seharusnya menanggung beban yang begitu berat dan mulia untuk mentransformasikan nilai-nilai etik profetiknya dalam kehidupan universal bangsa Indonesia (Islam Universal – Nurcholis Madjid), sehingga nilai-nilai etik Islam yang berskala Universal mampu menjangkau seluruh umat manusia demi terwujudnya kemaslahatan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai pengejawantahan berbagai modal sosial budaya, agama dll hendaknya kembali dijadikan pedoman paradigmatik dalam menyusun segala kebijakan-kebijakan negara yang berorientasi demi pembangunan (hukum) nasional, sehingga hasil kemajuan yang mampu tergapai tetaplah senafas dengan jiwa budaya bangsa kita sendiri yakni Pancasila, tentunya hal ini juga harus didukung oleh karakter para birokrat yang memilki kompetensi untuk menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik. Perlunya penggalian karakter dari para negarawan yang berwatak Pancasilais semoga diharapkan mampu membawa Indonesia kepada “jembatan emas” kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.