Kita kembali memperingati hari bersejarah dalam perjalanan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan idenya mengenai dasar falsafah kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Kala itu Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua Sidang BPUPKI menanyakan kepada para peserta, bahwa kita ingin merdeka, namun di atas dasar apa? Kemudian masing-masing tokoh bangsa menyanggupinya dengan ide dan gagasannya masing-masing.

Dari semua ide-ide itu, ide Bung Karno-lah yang dianggap paling memenuhi jawaban dari pertanyaan ketua sidang kala itu, yang ide itu ia beri nama Pancasila. Dengan demikian maka ide Bung Karno mengenai Pancasila yang ia sampaikan itu kemudian ditetapkan sebagai dasar kemerdekaan Bangsa Indonesia. Maka kemudian kita kenal dengan Pidato 1 Juni.

Sementara itu, jauh setelah pidato Bung Karno mengenai dasar kemerdekaan Bangsa Indonesia, sampai saat ini kerusuhan rasialis di Minneapolis dan Saint Paul, Kota Kembar di Minnesota, Amerika Serikat (AS) makin meluas ke berbagai kota. Meningkatnya protes berujung chaos kemudian ditanggapi serius oleh pemerintahan AS.

Pentagon mengumumkan peningkatan status siaga. Beberapa unit militer diterjunkan untuk meredam kerusuhan yang dipicu oleh pembunuhan pria kulit hitam tak bersenjata George Floyd (46) oleh polisi setempat.

Floyd awalnya ditangkap oleh beberapa petugas polisi Minneapolis atas tuduhan menggunakan uang kertas palsu. Dia diborgol dan lehernya dicekik salah satu polisi dengan lututnya. Dalam video yang viral, pria kulit hitam tersebut berteriak tak bisa bernapas dan dinyatakan meninggal setelah dibawa ke rumah sakit.

Setelah meningkatnya dan meluasnya kerusuhan rasial itu, Trump malah menyebut para pengunjuk rasa kulit hitam itu dengan sebutan "preman" dan mengatakan mereka seharusnya ditembak.

Di halaman resmi twitternya, Trump bahkan sampai mengatakan, "Kesulitan apa pun dan kami akan mengambil alih kendali tetapi ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai. Terima kasih!" Itu artinya, jika berjatuhan korban akibat langkah represif oleh pihak militer, maka AS di ambang kerusuhan total rasialis yang mengancam keberlangsungan keamanan dan kedamaian di negara paman sam itu.

Kerusuhan rasial ini bisa terjadi dipicu oleh kejadian seorang pria paruh baya kulit hitam yang diinjak lehernya dengan lutut sampai tewas. Suatu perlakuan yang sangat tidak manusiawi yang sedang dipertontonkan oleh Negara Digdaya yang katanya paling demokratis di dunia.

Jika melihat sejarah, maka kerusuhan bernuansa rasialis bukanlah hal yang baru di amerika. Di sepanjang sejarah, kejadian semacam ini sudah berulang kali terjadi. Dari semua rentetan kerusuhan sentimen rasial di amerika, dibawah ini adalah beberapa kejadian-kejadian yang dianggap paling bersejarah dan memiliki dampak perubahan yang besar, di antaranya;

Kasus Brown v. Board of Education yang terjadi pada kisaran Tahun 1954

Diambil dari catatan Klarman, Michael J. Dalan bukunya "Brown v. Board of Education and the civil rights movement [electronic resource]: abridged edition of From Jim Crow to civil rights: the Supreme Court and the struggle for racial equality, Oxford; New York: Oxford University Press, 2007, hal. 55;

Pada waktu itu, para siswa Sekolah Menengah Atas Moton di Prince Edward County yang menerapkan sistem sekolah segregasi, memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan tangan sendiri dalam memerangi dua hal: terlalu banyaknya siswa dibandingkan luas pekarangan sekolah dan kondisi-kondisi yang tidak memuaskan di sekolah mereka.

Tindakan para siswa hitam di Selatan waktu itu benar-benar tidak terduga sebelumnya, dan dianggap tidak pantas oleh kulit putih yang masih mengharapkan perilaku subordinasi dari kulit hitam. Selain itu, beberapa pemimpin lokal NAACP telah mencoba membujuk para siswa untuk membatalkan niat mereka memprotes hukum Jim Crow tentang segregasi sekolah.

Setelah tuntutan NAACP tidak diterima oleh siswa, NAACP langsung memihak para siswa yang menentang segregasi sekolah. Peristiwa tersebut menjadi salah satu dari lima kasus pengadilan yang kini disebut Brown v. Board of Education.

Kasus ini lalu di bawa ke pengadilan. Kemudian Pada 17 Mei 1954, Mahkamah Agung Amerika Serikat menjatuhkan putusan mengenai kasus Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas . Dalam kasus tersebut, penggugat menuduh bahwa pendidikan anak-anak kulit hitam di sekolah umum yang terpisah dari rekan-rekan siswa kulit putih sebagai inkonstitusional.

Pendapat Mahkamah Agung menyatakan bahwa segregasi "anak kulit putih dan anak kulit berwarna di sekolah umum memiliki efek merugikan pada anak-anak berwarna. Dampaknya lebih besar bila pemisahan tersebut memiliki sanksi hukum, karena kebijakan memisahkan ras biasanya ditafsirkan sebagai pernyataan inferioritas kelompok Negro".

Kasus Rosa Parks dan Boikot Bus Montgomery, 1955-1956

Disari dari sumber W. Chafe, The Unfinished Journey;

Pada 1 Desember 1955, Rosa Parks (nantinya dikenal sebagai "Ibu Gerakan Hak Sipil") menolak memberikan kursi yang didudukinya di bus umum untuk penumpang kulit putih. Ia waktu itu menjabat sekretaris cabang NAACP Montgomery, dan baru saja pulang dari rapat di Highlander Center, Tennessee membahas pembangkangan sipil tanpa kekerasan sebagai sebuah strategi.

Parks ditangkap, diadili, dan dihukum karena perilaku tidak tertib dan melanggar peraturan setempat. Setelah berita tentang insiden Parks sampai di komunitas kulit hitam, 50 pemimpin Afrika-Amerika berkumpul dan mengadakan aksi Boikot Bus Montgomery untuk menuntut sistem transportasi bus yang lebih manusiawi.

Namun, setelah banyak tuntutan reformasi ditolak, NAACP pimpinan E.D. Nixon akhirnya menuntut desegregasi bus umum secara penuh. Dengan dukungan dari sebagian besar 50.000 penduduk Afrika-Amerika di Montgomery, boikot bus berlangsung selama 381 hari hingga dihapusnya peraturan segregasi setempat yang memisahkan tempat duduk orang Afrika-Amerika dan orang kulit putih di bus umum.

Sembilan puluh persen orang Afrika-Amerika di Montgomery ikut serta dalam boikot yang menyebabkan pendapatan bus berkurang hingga 80% sampai akhirnya pengadilan federal memerintahkan desegregasi bus di Montgomery pada November 1956.

Seorang pendeta Baptis muda bernama Martin Luther King, Jr. adalah ketua dari organisasi bernama Montgomery Improvement Association yang mengatur boikot tersebut. Protes tersebut menjadikan King sebagai tokoh nasional.

Pemahamannya yang fasih terhadap persaudaraan Kristen dan idealisme Amerika menciptakan kesan positif tidak hanya di antara orang-orang di Selatan, melainkan juga di negara-negara bagian lain.

Pawai di Washington, 1963

Dan yang terakhir adalag pawai di washington yang menuntut hak-hak sipil oleh warga amerika berkulit hitam.

Dikutip dari sumber Civil Rights bill submitted, and date of JFK murder, plus graphic events of the March on Washington. Situs Abbeville Press, artikel-artikel dari buku The Civil Rights Movement (ISBN 0-7892-0123-2);

Pemerintahan Kennedy memberi tekanan keras pada Randolph dan King untuk membatalkan rencana pawai tetapi tidak berhasil. Pawai di Washington akhirnya dilangsungkan pada 28 Agustus 1963.

Berbeda dari pawai tahun 1941 yang pernah terjadi, yang dalam perencanaannya hanya menyertakan organisasi yang dipimpin kulit hitam, pawai tahun 1963 merupakan upaya kolaborasi dari semua organisasi utama hak-hak sipil, sayap yang lebih progresif dari gerakan buruh, dan organisasi liberal lainnya. Pawai di Washington memiliki enam tujuan resmi:

  1. Hukum hak-hak sipil yang bermakna,
  2. Program lapangan kerja federal secara besar-besaran,
  3. Pekerjaan yang adil dan penuh,
  4. Perumahan yang layak,
  5. Hak untuk memilih, dan,
  6. Pendidikan terpadu yang memadai.


Dari butir-butir tersebut, fokus utama pawai adalah bagian hukum hak-hak sipil seperti yang telah diusulkan pemerintahan Kennedy setelah terjadinya pergolakan di Birmingham.

Pawai berakhir dengan sukses, meskipun tidak tanpa kontroversi.

Diperkirakan sejumlah 200.000 hingga 300.000 demonstran berkumpul di depan Lincoln Memorial, tempat Martin Luther King menyampaikan pidatonya yang terkenal dan menyejarah; "I Have a Dream".

Pancasila sebagai Dasar Filsafat Kemanusiaan Universal

Kembali ke Pancasila, setelah dikukuhkan sebagai dasar filsafat kemerdekaan Bangsa Indonesia, Pancasila lantas dikukuhkan menjadi dasar pula bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pancasila bukanlah suatu prinsip yang mengikut pada dua Ideologi besar kala itu, yakni Sosialis Komunis dan Kapitalisme. Pancasila memiliki ciri keindonesian yang khas, namun bernilai mendasar yang universal. Itu artinya Pancasila adalah prinsip kemanusiaan yang sesuai dengan cita-cita dasar seluruh umat manusia.

Dalam Pidatonya yang monumental itu, Bung Karno berkata:

"Maka demikian pula, jika kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka, Paduka tuan ketua, timbullah pertanyaan: Apakah “Weltanschauung” kita, untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka diatasnya? Apakah nasional-sosialisme? Apakah historisch-materialisme? Apakah San Min Chu I, sebagai dikatakan doktor Sun Yat Sen?"

"Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di atas “Weltanschauung” apa? Nasional-sosialisme-kah, Marxisme-kah, San Min Chu I-kah, atau “Weltanschauung” apakah?

Ia lalu mengajukan pertanyaan prinsipil yang ia jawab sendiri;

Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan?

Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak!

Setelah itu Bung Karno menguraikan panjang lebar mengenai dasar Indonesia Merdeka, dasar Filosofi yang dengan itu akan dibangun Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Ia menjelaskan;

"Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang disini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua.

Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya,–tetapi "semua buat semua". Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi.

Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokurutu Zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun yang lebih, ialah: Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia."

Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain,tetapi   kebangsaan   Indonesia , yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat."

Bung Karno kemudian mengutip perkataan Mahatma Gandhi bapak bangsa India. Gandhi berkata: "Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan, “My nationalism is humanity."

"Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan “Deutschland uber Alles“, tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya, bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, “bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggi diatas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya.

Jangan kita berdiri di atas azas demikian, Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain."

Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Dengan demikian maka sejatinya Bung Karno sedang menjelaskan kepada kita semua, bahkan juga kepada dunia, bahwa prinsip yang paling mendasar dalam membangun dunia adalah persaudaraan internasional, persaudaraan umat manusia seluruhnya. Tanpa membeda-bedakan ras, golongan, kasta apalagi warna kulit.

Oleh karena itulah maka ia kemudian menegaskan;

"Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua, yang saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan “internasionalisme”. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud   kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya."

"Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain."

Setelah itu beliau memaparkan prinsip ketiga sebagai berikut:

"Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”.

Saya   yakin   syarat   yang   mutlak   untukkuatnya  negara  Indonesia  ialah  permusyawaratan  perwakilan.

"Prinsip No. 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan , prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi: prinsipnya San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Sheng: nationalism, democracy, sosialism.

Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara?

Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democracy. Tetapi tidakkah di Eropah justru kaum kapitalis merajalela?

Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya, ialah oleh karena badan- badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu, sekedar menurut resepnya Franche Revolutie.

Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan democratie di sana itu hanyalah politie–ke democratie saja; semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, — tak ada kead8pan sosial, tidak ada ekonomische democratie sama sekali."

Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democracy. Tetapi tidakkah di Eropah justru kaum kapitalis merajalela?"

Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni   politiek—economische  democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil?

Yang dimakksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya a d a keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil.

Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan   politiek , saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi   kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya"

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.

Dan prinsip terakhir, Bung Karno secara tegas meletakkan prinsip Ketuhanan sebagai landasan spritual bagi berdirinya Negara Kebangsaan Indonesia.

Ia menegaskan sebagai berikut:

Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan!

"Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya.

Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!

Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban . Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama- agama lain.

Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah   Ketuhanan Yang Berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.

Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!"

Amerika dan Paradoks Demokrasi

Ada paradoks dalam diri Bangsa Amerika yang selama ini memuja dirinya sendiri sebagai Negara yang sangat demokratis, yang katanya menjadi tempat hidup bangsa-bangsa, ras dan segala macam perbedaan di dunia.

Bahkan, lewat kekuatan militernya mereka sering menginvasi dengara lain dengan dalih mempertahankan demokrasi; mereka menginvasi Afghanistan dengan dalih melawan teorisme penghancur perdamaian dunia. Lalu kemudian mereka juga menyerang dan meluluh-lantahkan Iraq dengan jargon “Intervensi Kemanusiaan”.

Dan di saat yang sama, mereka sedang mempertontonkan kepada dunia bahwa justru merekalah negara yang dibangun diatas dasar sentimen rasial yang sangat memalukan.

Amerika tidak pernah terbebas dari konflik rasial antara kulit hitam dan putih. Uraian sejarah di atas telah memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita semua, bahwa dalam diri Amerika tersimpan setan penghancur nilai-nilai kemanusiaan yang sangat jahat lagi membahayakan  bagi kelangsungan peradaban umat manusia.

Dari semua kejadian-kejadian yang diuraikan sebelumnya, maka kita melihat satu gambaran yang nyata, bahwa sesungguhnya demokrasi yang mereka kampanyekan adalah demokrasi mencari keuntungan rasialis. Demokrasi mereka adalah demokrasi kulit putih. Demokrasi ekonomis-kapitalistis kulit putih. Suatu pemandangan yang jauh dari cita-cita perdamaian dan kesederajatan umat manudia secara keseluruhan.

Dunia Harus Dibangun dengan Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Yang Berketuhanan

Dalam perjalanan itu, kita harus ingat pula bahwa pada Tanggal 30 September Tahun 1960, lewat pidatonya dihadapan sidang umum PBB, Bung Karno menawarkan Pancasila kepada dunia. Lantas pidato itu ia beri nama; "To Build The World A New" (Membangun Dunia Kembali).

Bung Karno dengan terang memaparkan kepada pemimpin-pemimpin dunia,  bahwa dunia harus dibangun kembali dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berketuhanan. Kemanusiaan yang sejatinya menjadi perkakasnya Tuhan dimuka bumi.

Kemanusiaan yang memberi hidup krpada setiap apa yang hidup, tanpa membeda-bedakan berdasarkan sentimen rasialis! Kapitalisme dan sosialis komunis telahgagal membangun peradaban umat manusia yang berkeadaban.

Dihadapan pemimpin-pemimpin dunia Bung Karno menegaskan;

"Jadi, dengan minta maaf kepada Lord RusselI yang saya hormati sekali, dunia ini tidaklah seluruhnya terbagi dalam dua fihak seperti dikiranya. Meskipun kami telah mengambil sarinya, dan meskipun kami telah mencoba mensintesekan kedua dokumen yang peting itu; kami tidak dipimpin oleh keduanya itu saja.

Kami tidak mengikuti konsepsi liberal ataupun konsepsi komunis. Apa gunanya? Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan sesuatu konsepsi dan cita-cita.

Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu ada dalam bahaya. Sejarah Indonesia kami sendiri memperlihatkannya dengan jelas, dan demikian pula halnya dengan sejarah seluruh dunia.

“Sesuatu” itu kami namakan “Panca Sila”. Ya, “Panca Sila” atau Lima Sendi Negara kami. Lima Sendi itu tidaklah langsung berpangkal pada Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence.

Memang, gagasan-gagasan dan cita-cita itu, mungkin sudah ada sejak berabad-abad telah terkandung dalam bangsa karni. Dan memang tidak mengherankan bahwa faham-faham mengenai kekuatan yang besar dan kejantanan itu telah timbul dalam bangsa kami selama dua ribu tahun peradaban kami dan selama berabad-abad kejayaan bangsa, sebelum imperialisme menenggelamkan kami pada suatu saat kelemahan nasional.

Jadi berbicara tentang Panca Sila dihadapan Tuan-tuan, saya mengemukakan intisari dari peradaban kami selama dua ribu tahun." (Kutipan Pidato Sukarno di PBB tahun 1960, Departemen Penerangan RI).

Sementara itu, tentu masih segar dalam ingatan kita statement dungu dari seorang Rocky Gerung. Ia berkata bahwa Sila Kedua dalam Pancasila bertentangan dengan Sila Pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk pernyataan itu, yang telah saya bahas secara luas dalam tulisan saya dengan judul; “Pancasila, Rocky Gerung, dan Kedunguan Epistemologis”, adalah benar dan tepat sekali. Namun pernyataan itu sangat cocok dialamatkan pada humanisme Barat, tak terkecuali Amerika. Lantaran nilai-nilai kemanusiaan yang mereka bangun tak memiliki basis nilai spiritualitas.

Sehingga wajar jika mereka memandang masyarakatnya adalah suatu kumpulan pertarungan serigala yang saling memangsa. Suatu bangunan masyarakat bar-bar yang jauh dari prinsip-prinsip penciptaan yang kita, Bangsa Indonesia yakini.

Dalam tulisan itu saya menjelaskan bahwa:

Humanisme kita adalah humanisme yang lahir dari kesadaran teologis. Humanisme yang menyadari bahwa manusia tak mampu hidup di luar dari batas-batas nilai nilai spiritualitas.

Jadi, humanisme kita menurut sudut pandang sejarah dan kefilsafatan memiliki landasan epistemologis yang berbeda secara fundamental dengan Eropa. Bangunan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan itulah yang sedang terjadi di sebagian besar negara-negara di dunia sejauh ini.

Susunan masyarakat dunia berusaha dibangun di atas dasar yang bertentangan dengan aturan-aturan Ketuhanan, yang semua itu justru telah menciptakan peperangan, penjajahan, kezaliman, dan lain sebagainya.

Jika suatu masyarakat dibangun diatas dasar yang anti kepada perjuangan spiritualitas, maka masyarakat itu akan menjelma seperti kawanan serigala yang saling memangsa. Masyarakat itu akan di isi oleh manusia-manusia yang dalam hatinya penuh saling curiga, saling benci dan saling membunuh.

Maka kita harus membangun masyarakat dengan dasar demokrasi yang sejati, yakni demokrasi kemanusiaan yang berketuhanan. Bukan demokrasi bagi sebagian orang, bukan pula demokrasi kapitalistis!

Terkait hal itu, dalam tulisan saya yang lain yang berjudul; “Demokrasi Dan Perdamaian”, disitu saya jelaskan secara gamblang:

Demokrasi yang dijalankan dengan perasaan kebencian, kepicikan dan kedengkian sesungguhnya adalah fasis liar yang terselubung. Demokrasi yang demikian ini adalah usaha yang msutahil. Jika hal itu dijalankan tanpa kaum demokrat. Sebagaimana kata Najwa Shihab, “Demokrasi tidak untuk melayani penguasa, demokrasi ditujukan memuliakan warga negara. Demokrasi tanpa para demokrat, membuat kuasa miskin legitimasi rakyat.”

Lantas bagaimana mungkin kita hendak memuliakan sesama manusia jika susunan masyarakat kita memandang sebagian ras, golongan, kasta dan bahkan warna kulit adalah kehinaan, kaum rendah yang memang pantas di nomor duakan. Suatu sikap yang sungguh-sungguh memalukan!

Dalam tulisan itu pula saya menguraikan panjang lebar;

Kita harus membuat garis yang jelas antara demorkasi sejati dan demorkasi omong kosong itu. Dan kita juga harus menginsyafi perkataan Mahatma Gandhi (1869-1948), “Apa perbedaan yang terjadi pada orang mati, yatim piatu, dan gelandangan, kalau kehancuran dibuat atas nama totalitarianisme atau atas nama suci kebebasan atau demokrasi?

Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) menuturkan perihal demokrasi; “Walaupun manusia itu lahir tidak atas kemauannya sendiri, tapi aturan-aturan dari sistem belum tentu sesuai dengan individu. Maka dari itu, saya berpendapat bahwa demokrasi, seberapa pun jeleknya ia sebagai sistem, tetap lebih baik dari komunisme. Manusia memiliki hak untuk bicara, juga ketika yang diungkapkannya keliru. Kalau hal itu terjadi, yang lain akan mengoreksinya.”

Akan tetapi ingat, demokrasi itu jangan kau comot sana comot sini atau bahkan menciplak demokrasi luaran! Untuk hal itulah Bung Karno sejak awal juga sudah mengingatkan kepada kita; "Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hdup, yakni politik economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini...."

Artinya dalam menjalani kehidupan dibawah atap demokrasi, sudah seharusnya kita saling mengoreksi bukan menyalahkan. Jangan menghabiskan waktu kita untuk mencaci dan menghujat orang lain. Itu pekerjaan omong kosong.

Siddharta Gautama megingatkan “Yang lebih baik dari seribu omong kosong adalah satu kata yang membawa perdamaian. Perdamaian bukan hanya sekedar tidak adanya kekerasan. Perdamaian adalah, perwujudan kasih sayang manusia.” Demikian kata Dalai Lama.”

Maka sampai disini, saya ingin menegaskan bahwa demokrasi yang tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip kemanusiaan yang berketuhanan, maka demokrasi itu pasti akan menegasikan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan itu sendiri.

Demokrasi yang demikian itu akan menjafi sempit, predator bagi kelangsungan perdamaian umat manusia. Sebagaimana yang dipertontonkan oleh sebagian besar negara-negara eropa terkhusus amerika, yang membangun demokrasi mereka berdasarkan sentimen rasialis, sentimen kulit putih.

Maka Indonesia, dengan Ideologi Pancasilanya, berusaha membangun dunia kembali dengan demokrasi kemanusiaan yang  berketuhanan, dimana masyarakatnya memandang segala macam perbedaan adalah suatu keindahan penciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sebagaimana kata Tuang Guru MTO, "Mereka mencintai persatuan karena memandang dalam penciptaan ada persamaan dan mereka menghormati perbedaan karena memandang adalah prinsip keindahan dan khazanah dalam hikmah penciptaan.

Sebagai penutup, aku ingin mengutip perkataan Tuang Guru MTO. Beliau berkata; "Pancasila itu ideologi universal. Karena itu tidak dapat memahami bagi akal partikulir.

Dengan demikian, jika kita hendak membangun dunia kembali sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa dengan pancasila yang memiliki nilai-nilai universal, maka kita pun mesti beerfikir universal, berjiwa universal, dan bepandangan yang universal pula!