Tahun-tahun sesudah perang dunia II menjadi saat kebangkitan kembali dari pesimisme masa lampau yang menyangkut prospek-prosepek bagi demokrasi dalam masyarakat-masyarakat yang sangat plural. Konsensus yang baru disahkan dalam teori “modernisasi” yang mendominasi pemikiran politik Barat pada tahun 1950-an dan 1960-an. Salah satu premis kunci dari teori ini adalah bahwa demokrasi itu mustahil tanpa modernisasi, dan modernisasi menuntut hogenisasi kebudayaan politis. Jika homegenitas ideologis ini tidak ada, negara harus menjadi ujung tombak dalam menanamkan sebuah kebudayaan umum di antara warga negaranya yang beraneka ragam.

Seorang ilmuwan politik Harvard yang sangat berpengaruh, Samuel P. Huntington, mengemukakan hal itu dengan tegas ketika ia menyatakan bahwa integrasi nasional menuntut “penggantian sejumlah besar otoritas politis tradisional, religius, familial, dan etnis dengan sebuah otoritas politis nasional yang sekuler dan tunggal”. Tanpa pemangkasan solidaritas-solidaritas etno religious yang dipromosikan oleh negara ini, demokrasi dan perdamaian sipil akan terancam.

Lain halnya dengan pendapat para antropologi-sosiologi hukum yang memandang bahwa multikulturalisme, pluralisme dan pluralitas adalah sebagai suatu modal sosial dalam kehidupan masyarakat untuk mampu menjelma dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Talcot Parsons, perubahan sosial yang terjadi pada suatu lembaga berakibat pada perubahan di lembaga lain untuk mencapai keseimbangan baru. Jadi masyarakat bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis sekalipun perubahan itu amat teratur dan selalu menuju pada keseimbangan baru.

Setelah proyek nasional yang berbasis etnisitas telah rampung diwujudkan, persoalan berikutnya adalah bagaimana membangun suatu paradigma pembangunan hukum nasional yang bersandar kepada nilai-nilai budaya lokal tersebut. adapun proyek pembangunan politik hukum nasional tentunya tak dapat dilepaskan dari sandaran politik hukum lokal, politik hukum nasional membutuhkan harmonisasi dari berbagai nilai-nilai budaya dan pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai modal sosial “social capital” menghadapi terjangan gelombang globalisasi yang datang dari luar sehingga bangsa indonesia yang telah mencair “melee-pot” dalam sebuah identitas nasional memilki persatuan yang kuat demi terwujudnya kepentingan solidaritas bersama bangsa Indonesia.

Membangun politik hukum nasional yang paradigmatik tentunya berlandaskan kepada nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila. Paradigma filosofis (philosophical paradigm), yang bersumber pada nilai-nilai (values) dan asas-asas (principles) yang dianut secara nasional. Persoalan Pancasila sebagai basis sandaran budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi tentunya mampu diwujudkan tidak hanya sebatas jargon belaka, program-program “Think Globally, Act Locally”, artinya bagaimana berpikir secara global universal, namun berbuat sesuai dengan kondisi lokal, tentunya bahwa nilai-nilai dan asas-asas (values and principles) yang kita miliki (Pancasila) selain sebagai nilai dan asas yang memiliki daya jangkau skala nasional juga memiliki daya jangkau skala global universal.

Gelombang globalisasi yang menerjang bangsa Indonesia dalam konteks saat ini seharusnya mampu kita maknai bukan lagi sebagai momok yang menakutkan, akan tetapi memaknai dan melihat sebagai peluang besar yang mampu kita gunakan untuk membangun bangsa ini demi kemaslahatan bersama. 

Pentingnya peran budaya nasional sebagai perangkat lunak dalam mengahadapi globalisasi dapatlah kita berkaca kepada negara-negara yang sudah terlebih dahulu menggunakan sumber (source) Budaya sebagai sandaran modal sosial “social capital” bagi mereka yang mana dapat dirasakan berupa kesejahteraan bagi bangsanya. Amerika, Jerman dan Jepang merupakan ketiga negara yang memilki “social capital” yang mampu menjelma menjadi identitas masyarakat/komunitas “high trust”.

Social Capital” sebagaimana menurut James Coleman, yakni kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi (negara). Konsep tentang human capital yang telah secara luas dipahami dan digunakan oleh kalangan ekonom yang dimulai dari premis dasar bahwa dewasa ini modal tidak lagi melulu berwujud tanah, pabrik, alat-alat, dan mesin. Non-human capital ini bahkan cenderung semakin berkurang dan akan segera didominasi oleh human capital yang berupa pengetahuan dan ketrampilan manusia.

Coleman menambahkan bahwa selain pengetahuan dan ketrampilan, porsi lain dari human capital ini adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain. Kemampuan berasosiasi ini menjadi modal yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi, tetapi juga bagi setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Tetapi, kemampuan ini sangat tergantung pada suatu kondisi di mana komunitas itu mau saling berbagi untuk mencari titik temu norma-norma dan nilai-nilai bersama.

Jepang sebagai salah satu komunitas bangsa modern dan maju yang mampu mensiasati peluang hegemoni globalisasi sehingga mampu dirasakan berupa kemakmuran dan kesejahteraan tingkat kehidupan masyarakatnya selayaknya dijadikan role model bagi bangsa Indonesia yang memilki begitu banyak kearifan lokal dalam masing-masing suku bangsa yang kemudia digali dan menjadi identitas nasional dalam wujud Pancasila.

Jepang mampu memadukan budaya lokalnya dengan nilai-nilai modernisasi, sebagaimana tampak dalam begitu populernya lembaga “jidan” sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif ketimbang pengadilan. Efektifitas lembaga “jidan” yang berakar dari budaya kearifan lokal masyarakat Jepang mampu mengurangi dan meredakan konflik melalui resolusi damai yang berakar dari sikap dan karakter khas budaya kepercayaan “high trust” dari pribadi masing-masing individu yang terikat oleh nilai dan budaya komunitas.

Bangsa Indonesia sudah seharusnya menjadikan Pancasila sebagai fondasi filosofis yang digali dari budaya dan kearifan lokal beragam suku bangsa mampu menjadi perekat solidaritas komunitas kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik dll melalui kesatuan politik hukum nasional