Kepada yang terhormat Kapolri beserta jajarannya. Mas-mas polisi yang ganteng dan mbak-mbak polwan yang menawan, izin, saya mengkritik kinerja Anda pada unjuk rasa 8/10/2020 secara terbuka di media online. Sekali lagi, kinerja Anda, bukan pribadi Anda, walaupun saya singgung sedikit nanti.

Begini, Pak, karena saya sebagai akademisi mengutamakan argumentasi berdasarkan teori dengan diperkuat realitas-realitas di lapangan. Perlu dicatat juga, Pak, saya tidak bermaksud mengajari apalagi mendikte. Saya hanya menyampaikan rasa khawatir akan “Bhinneka Tunggal Ika” kita, masih ada atau tidak ya?

Terus juga Hak Asasi Manusia, masih ada tidak ya? Saya bertanya serius, Pak, karena kalau memang masih ada, itu tidak sampai ke kami pada unjuk rasa. Tampaknya komunikasi politik untuk publik harus diperbaiki, Pak. Artinya, apa yang disampaikan Bapak dan Jajaran harus sama. Mungkin ada kesalahpahaman antara Anda dan anak buah Anda, Pak?

Oiya, kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) di pemilu 2019 yang jumlahnya menurut nasional.kompas.com berjumlah 894 Jiwa, itu ada proses hukumnya nggak ya? Siapa yang bertanggung jawab ya? Seperti yang dikatakan @rintiksedu dalam podcastnya, “Seperti biasa, jawaban itu harus aku terka-terka sendiri.” Ashhiappp.

Realitas yang Terjadi

Dalam tulisan saya di Qureta yang berjudul Catatan Kritis untuk Demonstran, di situ menjabarkan makna unjuk rasa. Disampaikan melalui definisi secara empiris maupun teoritis.

Dalam teori demonstrasi, unjuk rasa tidak harus berakhir anarkis kalau aparat merespons positif kedatangan demonstran. Kemudian teruntuk DPR, kalian sudah jelas dewan perwakilan rakyat, seharusnya kalian itu di garda depan untuk berhadapan dengan polisi, untuk mewakilkan rakyat.

Sebenarnya sederhana, jikalau DPR RI itu isinya orang-orang seperti Ridwan Kamil, kemudian seperti beberapa DPRD dari luar Jakarta yang bersedia menemui para demonstran bicara secara terbuka, dengarkan mereka. Mereka butuh didengarkan, Pak, dan dibuktikan dengan keberpihakan yang katanya perkawakilan rakyat, yang berpihak kepada rakyat bukan kepada?

Saya tidak dapat menjawab itu, karena tidak tah,  Pak. Saya tidak mau mengada-ngada.

Oiya, bagaimana nasib teman-teman kami, Pak, di sana? Dikasih makan, ndak? Semoga dikasihlah, Pak, toh napi saja dikasih. Sesuai tugas Bapak Polisi jugakan, yaitu mengayomi rakyat sekaligus memberikan keamanan. Mahasiswa termasuk rakyat bukan sih, Pak?

Tapi beberapa video terlihat jelas ya, Pak, teman-teman mahasiswa dipukul, ditendang. Di video tersebut terlihat jelas ada oknum berseragam; itu Bapak Polisi? Atau hanya oknum? Definisi dan makna oknum menjadi ambigu, Pak, karena selalu tidak disebut siapa oknumnya.

Perlu bukti, Pak? Salah satu kasus yang sudah diangkat media nasional yaitu pemukulan mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL). Mengutip nasional.kompas.com, video berdurasi 14 detik tersebut diunggah akun twitter @ssundayyslave dengan nama akun Vendro pada Kamis (8/10/2020), sekitar pukul 12.37 WIB.

Bukan hanya mahasiswa, Pak, yang mendapatkan perilaku pemukulan atau sejenisnya. Satpam Universitas Islam Bandung (UNISBA) juga mendapat pemukulan. Sumber informasi ini resmi dari Instagram @info.mahasiswaunisba berbentuk video dan narasi.

Oiya, jurnalis? Berita dengan judul “Polisi Pukul Jurnalis CNNIndonesia.com Liput Demo Omnibus Law” di cnnindonesia.com saya kira sudah jelas, Pak. Setahu saya ya, Pak, Jurnalis mempunyai perlindungan hukum (Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999). Yang mempunyai perlindungan hukum saja seperti itu, gimana pacar saya, Pak? Untung pacar saya tidak kena pukul; oiyah lupa, Pak, saya ini jomlo.

Membantah Tuduhan-Tuduhan

Mari kita awali dengan kata-kata mutiara dari Menko Perekonomian. "Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).

Sponsor? Maaf, Pak, saya sedikit ketawa. Kalau boleh tahu siapa ya, Pak, sponsornya? Saya mau ngirim proposal nih untuk sponsor tersebut. Keren itu, Pak, sponsornya, membiayai demo di beberapa daerah. Sebut, Pak, tolong, saya butuh kuota buat kuliah, butuh makan ini, Pak.

Saya kira ini perkembangan diksi baru dalam komunikasi politik pejabat Indonesia. Biasanya sih kalau nggak dibilang “radikal”, “ditunggangi”, “oknum” eh ini ada diksi baru “sponsor”.

Kasih pertanyaan buat saya dong, Pak. Kalau tidak ada, ya sudah saya nanya sendiri saja. “Dedi, kamu ini asal bunyi aja, liat tuh mahasiswa ngerusak fasilitas umum, jangan pakai kritik-kritik segala, UU ITE nih!” Jawaban saya, “siap, bang jago.”

Mengenai fasilitas yang dirusak massa demonstran, jika memang itu mahasiswa yang merusak, silakan buktikan. Negara kita, kan, negara hukum. Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga memaklumi, kecelakaan itu, Pak. Saya nggak mengetahui pelakunya. Pak Polisi lebih ahli kalau masalah cari-mencari, toh terduga teroris saja cepat ditangkapnya.

Demo mahasiswa anarkis, Pak? Bapak tahu “Aksi Kamisan”? Kurang damai apa itu, Pak? Tapi apa pernah ditanggapi? Tidak pernah, Pak.

Maaf, Pak, kami hanya demo-demo yang berfokus pada permasalahan buruh, tetapi lupa pada ekosistem lingkungan alam, Pak. Bapak sudah menjenguk saudara kita di Kalimantan? Kondisi di sana makin mengkhawatirkan akibat tambang, Pak, tidak sebanding yang katanya dirusak mahasiswa.

Mahasiswa? Oknum itu, Pak, bukan mahasiswa, hehe. Halte dapat dibangun lagi, Pak, kalau alam dapat dibangun lagi nggak, Pak?

Tulisan saya tidak merepresentasikan polisi secara keseluruhan ya, Pak, hanya beberapa saja, Pak. Mungkin yang disebut Oknum. Saya percaya sekali polisi sangat mengayomi masyarakat. Contohnya acara di YouTube yaitu Raimasbackbone dan 86, merupakan bentul polisi yang sangat mengayomi masyarakat. Itu polisi yang menjadi teladan kami, Pak, para penikmat YouTube.