Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan enam orang penerima gelar Pahlawan Nasional 2018. Di antaranya adalah Mr Kasman Singodimedjo sebagaimana foto di atas.

Lengkapnya, keenam Pahlawan Nasional tersebut adalah Abdurrahman Baswedan, tokoh dari Provinsi DI Yogyakarta; Ir. H Pangeran Mohammad Noor, tokoh dari Kalimantan Selatan; Agung Hajjah Andi Depu, tokoh dari Sulawesi Barat; Depati Amir, tokoh dari Bangka Belitung; Kasman Singodimedjo, tokoh dari Jawa Tengah; dan Brigjen K.H. Syam'un, tokoh dari Banten. 

Tidak ada yang mengkritik. Karena sejak awal, penganugerahan sebagai Pahlawan Nasional merupakan hak istimewa seorang Presiden Republik Indonesia. 

Lihatlah dalam perjalanan Sejarah Indonesia. Kadang kala seorang presiden mengambil keputusan sendiri. Misalnya, di masa Presiden Pertama Soekarno. Ia pernah mengangkat dua orang Pahlawan Nasional dari unsur komunis, masing-masing Tan Malaka dan Alimin Prawiradirdjo. Unsur komunis tidak berarti 100 persen komunis. 

Tan Malaka atau Ibrahim, gelar Datuk Tan Malaka, lahir di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Ia dapat disejajarkan dengan para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir. Ia diakui sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 53 yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963.

Terlepas dari niat Presiden Soekarno mengangkat Tan Malaka dan Alimin Prawiradirdja untuk mendukung gagasannya Nasakom (Nasionalis, Agama, dan unsur Komunis), tetapi hubungan Tan Malaka dengan PKI tidak berjalan mulus. Ia menentang revolusi rakyat PKI pada 1926, dan memutuskan hubungan dengan PKI. 

Apalagi gelar Pahlawan Nasional-nya tidak pernah dicabut. Di masa Pemerintahan Soeharto, Departemen Sosial, istilah sekarang kementerian, mengusulkan agar gelar kedua Pahlawan Nasional itu dicabut, tetapi ditolak presiden. Berarti hingga hari ini, Tan Malaka dan Alimin Prawiradirdjo tetap sebagai Pahlawan Nasional.

Tentang pemberian gelar Pahlawan Nasional secara istimewa pun dialami Jenderal TNI Basoeki Rachmat yang meninggal dunia pada hari Kamis, 9 Januari 1969. Pada hari itu juga, Departemen Penerangan RI mengumumkan bahwa pemerintah telah mengangkat Jenderal Anumerta Basoeki Rachmat sebagai Pahlawan Nasional. 

Hal ini sudah tentu dikaitkan dengan dekatnya hubungan antara Presiden Soeharto dengan Jenderal TNI Basoeki Rachmat, terutama ketika beliau diperintahkan ke Istana Bogor menemui Presiden Soekarno. Kemudian surat yang dibawa bernama Surat Perintah 11 Maret 1966 itu mengawali pemerintahan Orde Baru.

Memang banyak berbagai usulan agar figur yang disulkan ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional. Tetapi karena sudah masuk ke wilayah politik, maka Presiden memiliki hak istimewa dalam menentukannya.

Ketika berlangsung Diskusi Buku "Catatan B.M. Diah: Peran Pivotal Pemuda Seputar Lahirnya Proklamasi 17-8-'45," pada hari Senin, 21 Mei 2018 di Pustaka Yayasan Obor Indonesia, salah seorang pembicara dalam diskusi, yaitu Sejarawan Asvi Warman Adam, mengusulkan agar B.M. Diah dan istrinya Herawati Diah pantas diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Memang itu baru sebatas usulan, karena belum ada diskusi tentang tokoh pers tersebut. 

Usulan Sejarawan Indonesia Asvi Warman Adam tersebut perlu mendapatkan perhatian, karena B.M. Diah atau Burhanudin Mohamad Diah bersama istrinya Herawati Diah ikut berjuang mendirikan pers perjuangan, Harian Merdeka, pada 1 Oktober 1945. 

Bahkan pada 17 Agustus 1945, B.M. Diah ikut menyebarkan hasil teks yang dibacakan Soekarno-Hatta, tanggal 17 Agustus 1945. Logo merah darah di huruf "Merdeka" surat kabarnya mampu menggelorakan semangat proklamasi 17 Agustus 1945.