Ketidakpastian global terkait meningkatnya permintaan, disrupsi rantai pasok, dan melonjaknya harga pangan serta energi, mendorong kenaikan inflasi global yang mengakibatkan pengetatan kebijakan moneter berbagai negara di dunia. Di tengah dinamika ketidakpastian global tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mencatatkan kinerja impresif dengan mampu tumbuh sebesar 5,72% (yoy) pada Triwulan III-2022.

Sebagai salah satu upaya Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global tersebut, berbagai kerja sama ekonomi bilateral sangat penting untuk dijaga maupun ditingkatkan dengan tujuan untuk memperkuat Indonesia menghadapi peningkatan risiko ketidakpastian global tersebut.

Mengenai hal tersebut, pada Kamis, 24 November 2022 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan kerja Delegasi Jepang yang dipimpin oleh Mr. Maeda Tadashi, Special Advisor to the Cabinet of Government of Japan dan menjabat sebagai Chairman of the Board of Directors of Japan Bank for International Cooperation (JBIC). 

Pertemuan yang dilakukan antara kedua negara tersebut membahas terkait peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara, serta isu khusus mengenai netralitas karbon dan realisasi konsep Asia Zero Emission Community (AZEC).

Tercatat bahwa total nilai perdagangan Indonesia dan Jepang pada tahun 2021 mencapai USD32,5 miliar, di mana hal ini meningkat sekitar 36 persen dari tahun 2020 lalu. Selanjutnya, total perdagangan Januari-September 2022 mencapai sekitar USD31,2 miliar, meningkat 34,5 persen dari periode yang sama pada tahun 2021. Sedangkan realisasi investasi dari Jepang pada tahun 2021 mencapai angka USD2,3 miliar, di mana angka tersebut menurun 13 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu, yang mencapai angka USD2,6 miliar.

“Pemerintah Indonesia terus mendorong dan percepatan pembangunan berkelanjutan dengan berbasis green economy, green industry, dan green technology,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pembahasan terkait karbon netralitas. 

Pemerintah Indonesia juga menargetkan untuk mencapai proporsi energi terbarukan dalam total sumber energi sebesar 23 persen pada tahun 2025. Adapun realisasi proporsi energi terbarukan di Indonesia sebesar 11,5 persen pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 lalu, percepatan transformasi energi dengan mengurangi emisi karbon di pembangkit listrik Indonesia tercatat sebesar 10,37 juta ton, atau turun lebih dari dua kali lipat dari target pengurangannya. Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan penetapan harga karbon menggunakan skema carbon cap, trade, and tax pada tahun 2023 mendatang.

Pemerintah Indonesia juga terus mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV), dimana pemerintah Indonesia telah menetapkan roadmap pengembangan kendaraan listrik hingga tahun 2030. Target dari produksi EV pada tahun 2030 adalah dapat mencapai 600 ribu unit untuk kendaraan roda empat atau lebih dan 245 juta unit untuk kendaraan roda dua.

Harapan dari diproduksinya Electric Vehicle di Indonesia adalah mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk kendaraan roda empat atau lebih dan penurunan emisi CO2 sebesar 1,1 juta ton untuk kendaraan roda dua. Hal ini termasuk bentuk kontribusi dalam penurunan emisi serta penurunan impor bahan bakar fosil melalui cara mempopulerkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Jepang menyampaikan apresiasi mereka atas kerja sama antara PT. PLN (Persero) dengan Sumitomo Corporation yang ditandai dengan penandatanganan Principles Agreement pada saat KTT G20 di Bali mengenai pelepasan dini aset PLTU Tanjung Jati B Unit 1-4 serta pengembangan PLTA Kayan.

Terkait hal itu, Sumitomo Corporation memiliki rencana untuk melakukan pelepasan dini aset PLTU Tanjung Jati B Unit 1-4 dan mengembangkan PLTA Kayan yang berkapasitas 9.000 MW. 

Perencanaan tersebut dapat mendukung percepatan dekarbonisasi, penyediaan tenaga listrik dengan tarif rendah, dan mendorong investasi energi bersih. Selain itu, PLTA Kayan juga memiliki potensi untuk mendukung industri hijau di Kalimantan Utara dan merupakan penyuplai kebutuhan tenaga listrik di Ibu Kota Negara (IKN) baru, Nusantara.

Selanjutnya, terdapat pula pembahasan terkait rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 dengan kapasitas 660 MW. MoU terkait perencanaan pensiun dini PLTU ini telah ditandatangani oleh PT. PLN, ADB dan PT. Cirebon Electric Power.

Indonesia dan Jepang juga saling sepakat untuk menjadi inisiator dalam perwujudan konsep Asia Zero Community (AZEC). Kesepakatan ini merupakan kesepakatan antara kedua kepala negara, yaitu Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam pertemuan bilateral pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 14 November 2022.

Melalui AZEC, Indonesia diberikan prioritas pertama dalam pendanaan sebesar USD500 juta yang akan digunakan untuk mengimplementasikan program transisi energi, perluasan kerja sama dan inisiatif dekarbonisasi publik-swasta.

Inisiatif AZEC yang didasari oleh Indonesia dan Jepang ini memiliki optimis bahwa Asia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi motor penggerak perekonomian dunia sekaligus model kerja sama proses transisi energi yang bersifat rasional, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan tetap mempertimbangkan berbagai perbedaan kondisi nasional.

Indonesia dan Jepang juga meyakini keamanan pasokan, keterjangkauan, dan people-oriented­ sebagai kunci utama mereka dalam proses transisi energi demi tercapainya tujuan Net Zero Emission yang memungkinkan Asia dapat memimpin proses transisi energi global.

Kedua negara tersebut memiliki kepedulian yang sama terkait energi dan ekonomi, dimana kedua hal tersebut harus bekerja sama demi tercapainya kemakmuran dan menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

Oleh karena itu, Indonesia maupun Jepang menyerukan kepada negara Asia lainnya untuk bergabung dalam inisiatif mereka. Mereka percaya bahwa kerja sama dan kolaborasi dalam berbagi dengan prinsip saling menguntungkan adalah kunci dalam mewujudkan konsep AZEC.