Hampir genap dua tahun menduduki kursi orang nomor satu di DKI, Anies Baswedan kerap kali menjadi sorotan publik. Salah satunya tentang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang telah selesai direvitalisasi. 

Karya yang menjadi ikon baru Jakarta tersebut tersebar di tiga daerah: Gelora Bung Karno, Bundaran Senayan, dan Polda Metro Jaya. Tak sedikit pujian tertuju kepada Anies Baswedan karena desain JPO yang patut dibanggakan. Futuristik. Sesuai dengan jargon yang selalu ia angkat ketika kontestasi Pilkada lalu, “Jakarta Maju Bersama”.

Di balik kerlap kerlip dan keindahan JPO tersebut, tersimpan ‘drama’. Ia juga tak terlepas dari kritik. Proyek senilai Rp53 miliar itu berhasil dibangun karena berasal dari dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Anies mengklaim bahwa dalam revitalisasi JPO, Pemerintah Provinsi DKI sudah melakukannya sesuai prosedur dan mekanisme pengauditan infrastruktur hasil KLB. Namun sikap politiknya terhadap KLB dipertanyakan segelintir orang.

Kebijakan KLB

Berbicara tentang kebijakan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), memang tidak bisa dilepaskan dari peran Basuki Tjahaja Purnama. Mantan Gubernur DKI Jakarta itulah yang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang pengenaan kompensasi terhadap pelampuan nilai koefisien lantai bangunan.

Muncul juga Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2015 sebagai perubahan atas peraturan sebelumnya. KLB yang merupakan instrumen penataan ruang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Prinsipnya, aturan ini menerapkan pembayaran kompensasi atau semacam denda kepada pengembang apabila ada kelebihan luas bangunan. Hal ini memungkinkan DKI untuk mendapatkan kompensasi bagi perusahaan yang ingin menaikkan lantai bangunannya.

Ahok memanfaatkan aturan ini untuk membangun infrastruktur. Sebut saja Simpang Susun Semanggi yang saat itu digadang dapat mengurangi kemacetan hingga 30 persen. 

Pembangunan Simpang Susun Semanggi yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo itu dibangun tanpa menggunakan pembiayaan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun utang, tetapi dibangun dengan kompensasi kenaikan KLB PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company. Jalan ini menelan biaya Rp 345,067 miliar.

Kritik Anies 

Langkah Ahok dalam membangun infrastruktur mendapat kecaman. Banyak kritik muncul bahwa apa yang dilakukan Ahok dengan membuka sepenuhnya swasta dalam pembangunan infrastuktur sarat dengan kepentingan politis dan memudahkan pemerintah dikontrol pengusaha.

Kritik lainnya juga dilontarkan oleh Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Tubagus Arif. Sebagaimana yang ditulis oleh Tirto.id, Arif menilai bahwa segala sesuatu yang diambil dari pihak swasta tidak bisa langsung digunakan tetapi harus masuk kas daerah yang kemudian dianggarkan di APBD dan diketuk oleh DPRD.

Momen ini menjadi kesempatan bagus bagi oposisi untuk ‘menjegal’ Ahok. Kritik deras dilontarkan Anies ketika ia menjadi rival Ahok dalam kontestasi Pilkada Jakarta silam.

Dalam acara yang bertajuk “Jaya Suprana Show” pada 26 Juli 2018, Anies menyampaikan bahwa seorang gubernur harus memiliki perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran. 

Hal tersebut setidaknya terwujud dalam penggunaan APBD dalam pembangunan di Ibu Kota dan tidak menggunakan dana CSR perusahaan. Bahkan Anies mengklaim bahwa dana APBD DKI Jakarta cukup untuk digunakan merealisasikan seluruh janji kerjanya.

Kritik senada dilontarkan Tim Sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang menyebutkan bahwa Ahok gagal paham mengelola dana Kompensasi KLB.

JPO Rp53 Miliar

Kritik vokal Anies terhadap Ahok tinggalah kenangan. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang menelan hingga Rp53 miliar tersebut nyatanya juga menggunakan anggaran dari swasta. Itu merupakan kompensasi dari PT Permadani Khatulistiwa Nusantara.

Kepala Dinas Bina Marga DKI, Hari Nugroho, sebagaimana ditulis tempo.co, menyebutkan bahwa pembangun JPO yang menggunakan uang KLB bertujuan agar tidak membebani APBD milik Dinas Bina Marga. Padahal jauh sebelum itu, Anies mengklaim bahwa dana APBD DKI Jakarta cukup untuk digunakan merealisasikan seluruh janji kerjanya, termasuk dalam hal pembangunan.

Sama seperti masa Ahok, Kebijakan KLB yang kembali digunakan Anies dalam JPO Rp53 miliar ini juga mengundang kritik dari DPRD DKI. Yuke Yurike yang merupakan Anggota Komisi B DPRD DKI, sebagaimana ditulis dalam cnnindonesia.com, mengungkapkan pentingnya pencatatan dan pertanggungjawaban yang baik atas setiap bantuan yang masuk ke Pemprov.

Lebih-lebih, proyek ini dilakukan Anies tanpa ada komunikasi kepada DPRD. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRD DKI, Iman Satria yang menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan KLB hanya diketahui oleh DKI saja. Juga dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang hanya ditandatangani atas nama Sekda dan Asisten Pembangunan saja.

Bukankah itu semua yang dikritik Anies yang tertuju kepada Ahok, Gubernur Jakarta saat itu? 

Dari hal itu bisa ditarik kesimpulan bahwa kritik Anies saat itu hanya bernuansa politis atau sekadar usaha membuat popularitas Ahok menjadi merosot. Hal itu tentunya dengan pertimbangan, yakni Anies melakukan apa yang sebelumnya ia kritik. 

Itulah yang disebut dengan ‘omong kosong’. Ia telah menunjukkan inkonsistensi dalam memimpin Ibu Kota, setidaknya dalam pembangunan JPO ini.

Referensi