Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat yang sebebas-bebasnya pada kamerad Vincent Ricardo. Alhamdulillah, ternyata tutupnya situs numbers.id yang terkenal itu tidak menghalangi kamerad Vincent berkarya di dunia maya. Esai Vincent Ricardo berjudul “Omong Kosong Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa”, yang oleh akibat suatu mukjizat menjadi perbincangan hangat buat kita-kita kawula muda, berhak mendapat cinta dan kasih sayang yang sedalam-dalamnya.

Kamerad Vincent memulai tulisannya dengan suatu keluh kesah yang lazim: Rupa-rupanya, Vincent kecewa karena kemampuan analisis permasalahan BEM ternyata tumpul. Tapi ada mutiara kebajikan disini: dalam euforia aksi kartu kuning yang menghantar ke seluruh penjuru Indonesia, rupa-rupanya aksi di UI sendiri tidak didukung oleh seluruh BEM fakultas di Universitas Indonesia, yang ditandai dengan ketidakhadiran BEM FH, FEB, FT, FF, FISIP dan Fakultas Psikologi. Saya rasa akal sehat mewajibkan kita bersepakat dengan Vincent Ricardo dalam hal ini.

Sayangnya, nilai guna esai fenomenal Vincent Ricardo berhenti di situ.

Apakah kawan Vincent belajar hukum? Sejauh yang saya pahami, tidak ada korelasi antara legitimasi perwakilan dengan indeks Ease of Doing Business, kecuali secara kebetulan demokrasi yang begitu kita junjung adalah lomba buat mendapuk diri paling paling pro-pasar. Sayangnya, kamerad Vincent nampaknya lupa menyertakan bagaimana proses penolakan reklamasi, yang melibatkan tuntutan untuk melakukan AMDAL ulang, terutama yang terkait dengan Pulau C dan D yang bermasalah. Vincent lupa bagaimana keseluruhan aksi penolakan berdiri di koridor hukum, dan berdasar pada jalur-jalur konstitusional.

Vincent juga lupa, bahwa Majelis Hakim PTUN telah mengabulkan tuntutan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), yang kata Vincent berdampak buruk pada indeks Ease of Doing Business. Dengan kata lain, meneruskan proyek reklamasi sendiri adalah tindakan yang inkonstitusional. 

Apakah kamerad Vincent tahu, bahwa indeks Ease of Doing Business-nya Djankov, ternyata meliputi subindeks yang berkutat pada kepastian hukum, semisal subindeks Enforcing Contracts dan Registering Property? Lantas apa dampak pelanggaran putusan pengadilan oleh negara, yang melecehkan hukum dan memelihara ketidakpastian pada indeks Ease of Doing Business? Saya rasa tidak baik. Jangan pegang kata-kata saya lho ya, saya kan belum mengeluarkan data. 

Mari kita bahas jalan tol. Gini lho, kamerad Vincent, kamu pernah belajar ekonomi kelembagaan? Invisible Hand yang dipuja-puja itu apa? Apabila seperti ini, maka sepantasnya pembahasan berpindah ke resiko dan biaya transaksi, bukan memejam mata dan berharap gaya pasar semerta-merta menghadirkan kesejahteraan buat semua. 

Apabila memang invisible hand sedemikian jago, maka sepantasnya pemerintah, sebagai organ koersif, tidak perlu membuat jalan tol dan menuang dana ke Papua sana. Toh bila invisible hand sedemikian sakti, maka tindakan pemerintah malah mendistorsi harga-harga.

Apabila kamerad Vincent begitu menggebu ingin membela proyek pemerintah di Papua, maka alangkah baiknya apabila kamerad Vincent membangun argumen yang lebih koheren (walau mungkin tidak sesuai dengan permintaan donor-donor kamu) dimana intervensi ekonomi diperlukan untuk memfasilitasi kerja pasar dan memperbesar jangkauan dagang, terutatama di daerah pedalaman.

Tapi bagian paling asik dari esai Vincent Ricardo ini adalah “kritik” nya terhadap Presiden Mahasiswa BEM Universitas Gadjah Mada, Obed Kresna. Obed mempersoalkan kompetisi yang tidak selalu menciptakan kesejahteraan. 

Di sini kawan Vincent menangkis klaim Obed (yang konon tidak berdasar) dengan klaim lain (yang konon berdasar dan sangat nyata): “Jelas ini klaim yang sangat tidak mendasar karena kompetisi telah menciptakan kesejahteraan. Kompetisi telah menciptakan revolusi teknologi yang membuat kita dapat mengakses teknologi”. Sungguh logis dan berdasar bukan?

Makanya saya sempat bingung dalam memberikan respon terhadap kritik pedas Vincent kali ini. Untungnya, di artikel yang sama Vincent juga mengingatkan saya bahwa mahasiswa sekarang memiliki akses terhadap internet! Alhamdulillah, berkat itu, seketika saya diberkati daya untuk menonton video-video mengenai Joseph Schumpeter di suatu situs populer yang kerap disebut “Youtube”. 

Bukti foto juga saya sertakan di penghujung tulisan. Berhubung pembahasan mengenai Creative Destruction bisa memakan satu esei lagi, maka izinkan saya bersaksi bahwa Joseph Schumpeter yang digambarkan Vincent sama sekali berbeda dengan Joseph Schumpeter yang ada di Youtube.

Disini saya menemukan kutipan Vincent Ricardo favorit saya:

Sudahilah romantisisme-mu dengan sosialisme yang hanya membuat rakyat sengsara. Pelajari makroekonomi dan isu-isu kebebasan sipil agar paham bagaimana kita dapat menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat.”

Alangkah baiknya apabila kamerad Vincent jangan hanya menjadi orator dunia maya yang berbicara lantang tanpa substansi, apalagi aksi. Apabila kabar yang saya dapat benar adanya, maka rakyat Jakarta akan mengadakan aksi massa menolak RKUHP dalam waktu dekat. Melihat semangat kawan Vincent yang setara dengan Soe Hok Gie dalam membela hak-hak sipil, tentu saya berharap bisa menemukan kawan Vincent di barisan terdepan demonstrasi.

Tentu, setelah perjuangan berat memerangi antek-antek sosialisme selesai, kamerad Vincent Ricardo ini bisa belajar bareng makroekonomi dasar bareng saya. Nanti saya traktir kopi, janji!