Tahun ini menjadi tahun yang berat bagi rakyat Indonesia. Masuknya Covid-19 awal tahun 2020 dan ditambah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja oleh DPR-RI menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna yang diselenggarakan pada Senin, 5 Oktober 2020.

Makin genting dengan banyaknya gerakan masyarakat di berbagai daerah yang menolak setelah RUU tersebut disahkan, terlebih angka pengangguran bertambah karena terkena PHK di masa pandemi dan pemasukan masyarakat berkurang dikarenakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah.

Meski diwarnai walkout dari dua fraksi partai saat pengambilan keputusan pengesahan RUU Omnibus Law, DPR-RI tetap ngotot sahkan RUU kontrovesial tersebut.

Menurut Kamus Hukum Merriam-Webster, istilah omnibus law atau lebih dikenal omnibus bill, yakni Undang-Undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Konsep omnibus law sering digunakan di negara yang menganut sistem Common Law.

Sebenarnya konsep ini sudah berusia cukup tua, di Amerika Serikat tercatat Undang-Undang tersebut pertama kali dibahas pada 1840. Banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia menjadi dasar untuk terbentuknya omnibus law.

Melalui skema omnibus law akan dilakukan penyederhanaan kendala dalam regulasi yang sangat berbelit dan panjang, sejumlah peraturan yang menghambat investasi asing akan dipangkas. Akan tetapi hal ini, menurut saya, adalah awal dari penjajahan gaya baru berpaham neoliberalisme dihadirkan di konstitusi Indonesia.

Kenapa saya sebagai penulis bisa berpendapat demikian? Karena paham neoliberalisme adalah jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas.

Pendapat saya diperkuat dalam tulisan-tulisan F. A Hayek (1960, 1944), yaitu “menolak segala bentuk intervensi negara karena dianggap membahayakan pasar dan kebebasan politik”.

Bahaya omnibus law tidak hanya bisa dilihat dari serangan politik dan ekonomi tapi serangan ideologi dan politik. Dengan sudut pandang ideologi, Undang-Undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Menurut Rocky Gerung dalam tulisannya, ‘Pancasila Ide Penuntun, Bukan Ide Pengatur’ di Majalah Prisma menuturkan bahwa sebagai ideologi negara Pancasila.

Harus berisi penjelasan lengkap tentang sebuah peristiwa yang mempunyai proses sebab-akibat (eksplanasi) pada politics of hope (politik itu harapan) dan menghubungkan ke politics of memory (ingatan bersama). Karenanya, menanamkan ideologi adalah suatu proyek rasional.

Tanpa kita sadari omnibus law akan menjadi alat bagi kapitalisme melancarkan perluasan jangkauan batas kekukasaan modalnya, melihat cara berpikir dari penguasa yang lebih mementingkan kedatangan investor ketimbang kepentingan pekerja yang merupakan rakyat sendiri.

Menghasilkan kesimpulan bahwa negeri kita kembali terjajah. Banyak bukti ketergantungan negeri ini kepada pemilik modal atau kapitalis, bisa dilihat dari beberapa sektor industri dan kehutanan.

Selain itu berdirinya banyak perusahaan yang kemudian terbukti tak sesuai dengan syarat AMDAL dibiarkan begitu saja dengan alasan telah menyumbang pajak yang besar.

Penjajahan gaya baru ini dengan paham neoliberalisme menjadikan penguasa secara terang-terangan sebagai pihak yang memperlakukan rakyat sebagai objek dari berbagai kepetingan semata.

Tak ingin kepentingannya diganggu, para pemodal bekerja sama dengan penguasa membuat aturan yang menguntungkan rencana mereka. Kaitannya kapitalis birokrat dengan investor global bisa dilihat banyak pengusaha yang ikut pemilu untuk menjadi birokrat, pejabat publik, bupati/wali kota, gubernur & presiden.

Dari pihak internasional korporasi besar seperti World Bank dan IMF yang paling mendorong untuk memastikan integrasi lebih Indonesia dalam jejaring Global Value Chain.

Presiden menjelaskan tentang Omnibus Law yang ditujukan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya, walaupun ada lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang tidak bermartabat.

Pembahasan omnibus law seharusnya melihat ke dalam situasi masyarakat Indonesia, dimensi apa yang ingin diperhatikan: bisa kelas, gender, atau etnis. George Aditjondro misalnya menyatakan ”bahwa jangan hanya analisis kelas, kita juga harus mengerti soal etnis, gender”.

Tapi dalam banyak kesempatan dimensi kelas sangat menonjol dibanding dimensi yang lain, sementara dalam kesempatan lain tidak.

Jadi dengan analisis kelas kita bisa tahu ada atau tidak kaitannya dengan kapitalisme, dengan itu kita bisa melihat siapa yang mendapatkan keuntungan, tanpa analisis kelas kita hanya melihatnya dengan pendekatan legalistik.

Jika digali lebih dalam, omnibus law bukan hanya tentang pemodal dan pekerja, di sisi lain akan terjadi kudeta idelogi bangsa atau konstitusi dan semua itu akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP).

KalU belum ada yang diatur atau ingin diubah oleh Presiden, maka bisa diubah dengan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Secara tidak langsung omnibus law menegaskan bahwa DPR di bawah Presiden.

Mencintai Indonesia apa adanya, tidak tergantung kepada modal asing dan percaya dengan kemampuan bangsa sendiri, mungkin sekarang perkataan itu yang tepat untuk diucapkan dan didengar.

Terlebih bagi negara yang memiliki kekayaan melimpah seperti Indonesia, pengelolaan negara terhadap banyak sektor kekayaan negeri yang dilakukan dengan optimal dan benar, akan mampu mencukupi berbagai kebutuhan rakyat. Mulai dari lapangan pekerjaan, hingga kebutuhan individu seperti pangan, sandang dan papan.