Eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati (29/10/2018) masih menjadi perdebatan khalayak luas, terutama siapa yang bertanggung jawab atas eksekusi tersebut. Apalagi, eksekusi itu dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi tanpa notifikasi lebih dulu kepada pemerintah Indonesia.

Kasus ini kemudian semakin mengundang polemik publik. Selain eksekusi dilakukan tanpa notifikasi kepada pemerintah Indonesia, ini menjadi daftar panjang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi.

Eskekusi ini mempertegas bagaimana arogansi Arab Saudi dalam hal penegakan hukum, terutama kepada tenaga kerja migran kita. Terhitung, sudah ada tiga eksekusi mati yang dilakukan Arab Saudi tanpa pemberitahuan lebih dulu. Sebagaimana aturan hukum yang berlaku, hanya empat yang berhak mendapat notifikasi; (a) ahli waris korban, (b) jaksa penuntut umum, (c) kepala penjara, dan (d) lembaga permaafan.

Kejadian ini semakin membuat publik tercengang karena hanya terpaut enam hari dari pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir. Di mana, pertemuan bilateral itu membahas upaya penyelesaian isu yang tertunda seputar Warga Negara Indonesia (WNI) dan TKI yang ada di nengeri perto dolar tersebut. Mulai dari aturan jam kerja, peningkatan upah minimum, hingga penghormatan hak pekerja.

Tidak hanya itu, pembahasan penting lain terkait pentingnya kerja sama menegenai notifikasi kekonsuleran terhadap WNI yang tersandung kasus atau masalah di Arab Saudi. Sepakat atau tidak, pertemuan bilateral tersebut sepertinya memang tidak berarti apa-apa setelah Tuti harus kehilangan nyawanya.

Selanjutnya, pihak pemerintah sebagaimana diungkapkan Menteri Hanif Dhakiri menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengunjungi Tuti sebanyak 32 kali. Artinya, pemerintah sudah melakukan upaya, namun negara memiliki aturan masing-masing.

Padahal, jika ditelisik lagi, pertemuan Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri dan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerjaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al-Rajhi pada tahun 2015 telah menandatangani kesepakatan kerja sama terkait penempatan dan kesejahteraan TKI yang kemudian kita kenal dengan one channel (satu kanal).

Dalam pertemuan 2015 itu kemudian melahirkan 21 poin penting pada sistem penempatan satu kana, yang pada kerja sama sebelumnya tidak diatur dan menjadi titik lemah dalam perlindungan pekerja migran.

Beberapa poin tersebut di antaranya: melindungi hak pekerja migran; mengatur hubungan antara pekerja dan majikan sesuai aturan hukum kedua negara; proses dan penempatan pekerja migran melalui sistem online terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak lagi bekerja dengan sitem kafalah (majikan perseorangan), melainkan sistem syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah Arab Saudi). Sistem ini disinyalir akan mempermudah PMI dan pemerintah Indonesia melakukan perlindungan.

Selain itu, perjanjian kerja juga mengacu pada kontrak kerja yang sudah ditetapkan berdasarkan prinsip kerja yang layak. Misal, gaji dibayarkan melalui perbankan, sehingga pembayaran gaji dapat diawasi dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dapat segera terdeteksi.

Kedua negara juga bersepakat membentuk Joint Committee yang bertugas mengawasi atau mengevaluasi implementasi proses rekruitmen dan penempatan PMI di lapangan, termasuk call center khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan dengan Bahasa Indonesia. Selain itu, PMI juga mendapat akses komunikasi dengan keluarga.

Bahkan, sistem satu kanal adalah kebijakan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan penghentian dan pelanggaran PMI di Timur Tengah. Dengan artian, PMI yang dikirim juga berdasarkan jabatan dan keahlian tertentu. Bukan sebagai pembantu rumah tangga yang mengerjakan semua pekerjaan domestik.

Upaya yang Mesti Ditempuh

Selama ini, terutama media-media yang ada, setiap eksekusi mati terjadi kepada TKI, Arab Saudi dianggap menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dan pantas disalahkan karena arogansi hukum yang dilakukan. Padahal, Arab Saudi memiliki aturan sendiri terkait eksekusi mati yang sudah diputuskan.

Artinya, upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus ditinjau ulang. Sadar atau tidak, upaya-upaya kerja sama yang sudah dilakukan selama ini tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditandatangani hanya selesai di atas kertas, arogansi penegakan hukum Arab Saudi justru semakin keras.

Oleh karenanya, diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi harus semakin keras dalam upaya melindungi tenaga kerja migran yang mencari nafkah di Arab. Pemerintah Indonesia harus mencari titik fokus di luar kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat.

Melihat pemaparan di atas, semuanya sudah sangat jelas bagaimana kerja sama antarnegar. Namun, ada poin penting yang harus menjadi fokus pemerintah Indoensia, yakni soal notifikasi yang menjadi batu penghalang penyelesaian TKI yang tersandung masalah di Arab sana.

Menurut penulis, pemerintah Indonesia harus fokus pada diplomasi bagaimana notifikasi itu tidak hanya diterima oleh ahli waris, jaksa penuntut umum, kepala penjara, dan lembaga permaafan, tetapi juga diterima oleh kedua negara yang bersangkutan.

Dengan demikian, jika pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mendapat notifikasi—bahkan sebelum putusan eksekusi mati ditetapkan, saat tenaga migran kita masih tersandung masalah—kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditandatangani sebelumnya bukan tidak mungkin mendapat jalan terang untuk direalisasikan.

Singkat kata, menyelesaikan persoalan tenaga migran Indonesia di Arab Saudi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu—bahkan sebelum putusan—segala hal masih sangat mungkin untuk didiskusikan. Karena ini tidak hanya bicara soal pekerjaan, tapi soal kemanusiaan.