Kemarin, 30 Juli 2018, Republik Vanuatu memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-38 kemerdekaannya. Negara berpenduduk 286.000 (tahun 2016) ini dalam beberapa tahun belakangan semakin menarik perhatian karena posisi politiknya yang mendukung penentuan nasib sendiri Papua.

Mengapa negara yang dengan luas 12.190 kilometer ini mengambil posisi kontroversial bahkan seperti berkonfrontasi dengan Indonesia? Hal itu tak dapat dilepaskan dari sosok Pendeta Walter Hayde Lini yang dikenal sebagai Bapak Bangsa Vanuatu. Beliau memiliki kedekatan personal dengan tokoh-tokoh pro-kemerdekaan Papua. Tetapi ia juga mewariskan semangat ke-Melanesia-an yang besar kepada rakyatnya.

Bagi sebagian besar pengagumnya, Pendeta Walter Lini adalah Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela-nya Vanuatu. Pendeta yang kemudian menerjunkan diri sepenuhnya ke dunia politik ini lahir tahun 1942 di Pulau Pantecost dan meninggal pada 1999. Dia merupakan perdana menteri pertama Vanuatu dan telah berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Vanuatu dari jajahan Inggris dan Prancis.

Visinya tentang kemerdekaan melampaui negaranya. (Biografi dan Otobiografinya berjudul Beyond pandemonium: from the New Hebrides to Vanuatu, terbit tahun 1980). Ia dikenal sebagai penyambung lidah bangsa Melanesia. Salah satu perkataannya yang terkenal dan diingat sampai sekarang adalah Vanuatu tidak akan berhenti berjuang sebelum menyaksikan saudara-saudarinya sesama Melanesia lainnya memperoleh kemerdekaan.

Perkataan ini telah menjadi inspirasi sekaligus motivasi para aktivis pro-kemerdekaan Papua di dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2010 politisi Vanuatu menggolkan apa yang dikenal sebagai Undang-undang Wantok Blong Yumi, suatu undang-undang yang mengakui hak merdeka Papua dari Indonesia dan memberi dukungan aktif melalui Melanesian Spearhead Group MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).

Undang-undang itu diprakarsai oleh anggota parlemen Vanuatu, Ralph Regenvanu (sekarang menteri luar negeri) dan diterima secara aklamasi oleh parlemen Vanuatu. UU itu juga diterima baik oleh PM Vanuatu (saat itu), Edward Natapei, dan pemimpin oposisi, Maxime Carlot Korman, bersama partai-partai mereka.

Kolonialisme Ganda

Walter Lini memperoleh pendidikan kependetaan Anglikan di Solomon Islands dan Selandia Baru. Ia ditahbiskan sebagai pendeta pada usia 28 tahun (1970) setelah menjabat sebagai diaken selama dua tahun.

Pada tahun 1971 ia  kembali ke Vanuatu (kala itu disebut New Hebrides) dan mulai terjun ke politik. Ia membantu mendirikan Partai Nasional New Hebrides (kemudian diberi nama Partai Vanua'aku), sebuah partai yang didirikan oleh kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan New Hebdrides dari kekuasaan Inggris dan Prancis. Kelak partai ini menjadi kekuatan dominan dalam panggung politik Vanuatu.

Sebelum menjadi koloni, Vanuatu diyakini telah dihuni manusia sejak tahun 1.300 sebelum Masehi. Penduduk setempat  menjalin kontak pertama dengan orang-orang Eropa pada tahun 1606 ketika datangnya penjelajah Spanyol, Pedro Fernandez de Quiros. Orang-orang Eropa kemudian berdatangan ke wilayah ini. Penjelajah asal Prancis Louis Antoine de Bougainville mengunjungi Vanuatu pada 1768 dan Kapten Inggris James Cook pada tahun 1774. Yang disebut terakhir ini membuat peta kepulauan ini dan menamainya New Hebrides.

Sejak 1840 misionaris Eropa dan para pedagang telah berdiam di beberapa wilayah New Hebrides. Namun, dampak kehadiran mereka terhadap penduduk asli Vanuatu – yang disebut ni-Vanuatu -- sangat minim.  Ketika itu umumnya penduduk pribumi hidup dengan pertanian subsisten di desa-desa pedalaman.

Barulah pada tahun 1860-an kehidupan masyarakat pribumi mulai berubah. Saat itu ribuan perantau ni-Vanuatu yang bekerja di perkebunan-perkebunan di Fiji, Kaledonia Baru dan Queensland kembali ke Vanuatu. Perkebunan mulai berkembang. Selain kapas, komoditas lain juga dikembangkan seperti jagung, kopi, coklat, kelapa dan peternakan sapi.

Para ni-Vanuatu perantau itu menciptakan pengaruh politik di dalam jejaring misi Protestan. Banyak di antara mereka berhasil melawan para pedagang dan pemilik perkebunan Eropa di dalam jejaring tersebut. Perkembangan ini mendorong Inggris dan Prancis membuat antisipasi. Demi  melindungi kepentingan para misionaris Inggris dan terutama pekebun Prancis, pemerintah dua negara ini menetapkan kontrol politik dengan membentuk Komisi Angkatan Laut Bersama pada tahun 1887.

Pada tahun 1906 Inggris dan Prancis menyepakati apa yang disebut kondominium Anglo-France. Ini adalah sistem pemerintahan ganda, dimana penguasa Inggris dan Prancis melindungi warga negara  masing-masing dengan sistem hukum masing-masing. Pada saat yang sama mereka berkuasa atas penduduk pribumi dengan 'sistem campuran' (Inggris-Prancis).

Menurut para sejarawan, masa-masa di bawah sistem campuran ini demikian pahit dan konyol bagi ni-Vanuatu. Tanpa justifikasi sama sekali, Inggris dan Prancis menjalankan kekuasaan dengan tumpang tindih peraturan. Sistem yang membingungkan ini berlaku hampir pada semua sektor, baik di bidang hukum, pendidikan, perawatan kesehatan maupun pengaturan pemerintahan.

Di tengah penderitaan akibat kekacauan sistem ini penguasaan lahan di New Hebdrides juga demikian timpang. Dominasi asing dan pendatang sangat nyata. Sepertiga dari lahan dikuasai oleh asing.

Ketimpangan ini kemudian memicu gerakan politik lokal. Pendeta Walter Lini hadir di tengah situasi yang demikian. Tiga tahun lamanya ia bergerak di dunia politik sambil bekerja sebagai pendeta. Lalu pada tahun 1974 Walter Lini mencurahkan seluruh waktunya untuk partai yang didirikannya.

“Bapa Walter Lini adalah orang yang dipanggil Tuhan pada waktu dan tempat yang tepat untuk tujuan yang benar," kenang Joe Natuman, politisi senior Vanuatu yang pernah menjadi PM Vanuatu dan di masa muda menjadi sekretaris Walter Lini.

“Dia orang yang tepat untuk tugas itu bagi Vanuatu yang dipanggil Tuhan untuk memimpin negara dan rakyatnya keluar dari ikatan kolonial ganda Inggris dan Prancis,” kata Natuman yang dikutip dalam sebuah laporan Vanuatu Daily Post.

Perjuangan Walter Lini bersama partai membuahkan hasil. Mereka memenangkan pemilihan umum di bawah sistem kolonial pada tahun 1975.  Desakan untuk menuntut kemerdekaan mendorong diadakannya perundingan pada tahun 1977 di Paris. Hadir pada perundingan itu perwakilan Inggris, Prancis dan utusan New Hebrides. Perundingan itu mencapai kesepakatan tentang kemerdekaan New Hebrides.

Pada tahun 1979 diadakan pemilu yang kembali dimenangkan oleh partai pimpinan Walter Lini setelah ia memboikot pemilu 1977. Partainya berhasil meraih 62 persen  suara, menjadikan ia perdana menteri terpilih. Dalam membentuk pemerintahan nasional, ia merangkul rival-rivalnya.

Sebelum resmi menjadi negara merdeka pada 30 Juli 1980 di dalam sistem persemakmuran (Commonwealth), Walter Lini sempat menghadapi pemberontakan Na Griame. Ini adalah sebuah gerakan orang asli yang bersifat magis, di bawah pimpinan Jimmy Stevens.  Mereka umumnya adalah penentang Walter Lini dan ingin mendirikan negara merdeka di pulau Espiritu Santo, terpisah dari wilayah Vanuatu lainnya.

Pemberontakan yang belakangan diketahui didukung oleh kubu pekebun Prancis dibantu oleh Phoenix Foundation dari AS, mengguncang Vanuatu. Para pendukung Stevens menculik perwakilan pemerintah dan menduduki Fanafo, kota utama di Vanuatu. Pengikut Walter Lini banyak yang  melarikan diri; Warga Inggris dan Australia pun dievakuasi.  Pasukan penjaga perdamaian  Inggris dikirim ke Espiritu Santo, walaupun mendapat kritik dari Prancis karena menganggap Inggris tidak boleh menggunakan kekuatan unilateral terhadap permasalahan yang melibatkan kepentingan Prancis.

Kegentingan ini ternyata berakhir justru dengan antiklimaks yang mencerminkan solidaritas ke-Melanesia-an. Pada bulan Agustus 1980 saat Walter Lini akan dilantik, pasukan yang umumnya beranggotakan tentara junior dari Papua Nugini didatangkan ke Espiritu Santo menggantikan tentara Inggris. 

Apa yang terjadi adalah di tengah kekikukan tentara-tentara  yang masih hijau itu dalam membaca medan dan mengatasi situasi, mereka justru disambut oleh gadis-gadis Santo Espiritu dengan meriah. Rekan sebangsa mereka itu  diterima dengan kalungan bunga di leher. Pemberontakan pun berakhir begitu saja. Truk-truk berisi  busur dan anak panah disita. Stevens ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Solidaritas Melanesia bicara.

Solidaritas Melanesia

Kemerdekaan Vanuatu tidak dapat dilepaskan dari solidaritas Melanesia. Tak hanya ditunjukkan oleh bantuan tentara Papua Nugini dalam meredam pemberontakan Jimmy Stevens, perasaan senasib dalam menentang kolonialisme di sesama rumpun Melanesia turut membantu tercapainya kemerdekaan Vanuatu.

Menurut Natuman, Walter Lini menghayati dan memahami solidaritas ini. Oleh karena penghayatan dan pemahaman itu pula, ia mampu memanfaatkannya sebagai strategi dalam menghadapi dua negara superpower yang menjadi kolonialis mereka.

Natuman bercerita bahwa ketika Walter Lini dan para pemimpin Vanuatu menyampaikan hasrat ingin merdeka kepada Inggris dan Prancis, mereka menghadapi penolakan. Hanya dengan solidaritas ke-Melanesia-an lah mereka dapat memenangkannya.

Menurut Natuman, ketika Walter Lini memberitahu bahwa Vanuatu akan mendeklarasikan kemerdekaan pada 30 Juli 1980, Prancis dan Inggris menampiknya. Sebaliknya mereka melakukan manuver dengan membentuk Majelis Perwakilan Kondominium. Walter Lini menolak manuver ini dan tidak bersedia terlibat di dalamnya.

Sebagai langkah tandingan, Walter Lini dan kawan-kawan memanfaatkan jalur Melanesia dengan menghadap kepada Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Committee). Ia meminta persetujuan awal dari Komisi ini sebelum melangkah ke tahap berikutnya, yaitu ke Komite Dekolonisasi PBB.

“Almarhum Pendeta Walter Lini memimpin delegasi kami termasuk saya dan Barak Sope ke pertemuan SPC di Tarawa di Kiribati. Di sana, Barak Sope dan saya menyusun sebuah rancangan permohonan untuk tanggal kemerdekaan kami untuk dipresentasikan pada Konferensi SPC keesokan harinya,” kisah Natuman.

Ketika keesokan harinya Pendeta Walter Lini mempresentasikan makalah ini kepada Komite,  PM Australia, Malcolm Frazer sempat meremehkannya. Dia mengatakan  bahwa proposal itu tak memiliki arti apa-apa. “Tetapi kami bertekad untuk mendorong dan harus melobi PM dan delegasi Papua Nugini untuk memperoleh dukungan mereka,  dan  memang kami mendapat dukungan mereka,” kata Natuman.

Isu Papua di Jantung Politik Vanuatu

Solidaritas ke-Melanesia-an pula yang membawa kedekatan Walter Lini dengan Papua. Ketika Walter Lini dalam tahap awal perjuangannya memerdekakan Vanuatu, banyak orang Papua yang turut membantu berkat solidaritas ke-Melanesia-an tersebut. Ayahanda dari Andi Ayamiseba (tokoh pelopor band Black Brothers) adalah satu di antaranya. Belakangan Andi Ayamiseba sendiri sangat dekat dengan Vanuatu dan bermukim di negara itu.

Kedekatan Vanuatu dan negara-negara Pasifik lainnya dengan Papua dapat pula dilihat dari bagaimana warga sesama Melanesia menempuh pendidikan. Pada tahun 1950-an sejumlah orang Papua dikirim pleh pemerintah Belanda belajar ke Sekolah Kedokteran di Fiji dan Sekolah Teologia di Suva.  Masih di era yang sama,  Papua juga mengirimkan utusan ke Suva, Fiji, untuk menghadiri South Pacific Conference. 

Markus Kaisiepo dan Nicolas Jouwe bergabung dengan delegasi dari negara-negara rumpun Melanesia lainnya. Kerjasama sesama negara-negara Pasifik juga tercermin dalam perhimpunan gereja-gereja seperti Pacific Conference of Churches (PCC). Para pendeta dari berbagai wilayah Pasifik bergaul dan bertukar gagasan melalui forum-forum ini.

Secara pribadi Walter Lini juga diketahui memiliki kedekatan dengan orang-orang Papua. Dalam perjuangannya memenangi pemilu di Vanuatu pada masa-masa sesudah kemerdekaan Vanuatu. Pada tahun 1983 Walter Lini untuk pertama kalinya mengundang Andy Ayemiseba ke Vanuatu dan Black Brothers tampil di sana. Dukungan tokoh pro-kemerdekaan Papua itu sangat berarti bagi Walter Lini dan kemudian tercermin dalam politik luar negeri Vanuatu.

Dalam sebuah wawancara dalam film dokumenter yang dibuat oleh Journeyman Pictures (www.journeyman.tv), Barak Sope, salah seorang politisi Vanuatu yang juga pernah menjadi PM Vanuatu, mengatakan isu kemerdekaan Papua sangat penting dan sensitif. Ia berada di jantung politik luar negeri negara itu. Sebuah pemerintahan dapat jatuh gara-gara hal itu.

“Ketika pergi berkeliling dan pergi ke desa-desa, lalu rakyat bertanya kepada kami, ‘Apa politik luar negeri Anda?’ Dan ketika Anda menjelaskannya, walaupun Anda tidak menyebutnya, seseorang dari hadirin akan bertanya, ‘Bagaimana posisi Anda tentang isu Papua’,” kisah Barak Sope. Menurut dia, isu Papua menjadi bagian dari kampanye pemilu. “Jika Anda melihat platform semua partai, saya yakin, isu Papua muncul. Itu tertulis secara hitam dan putih,” kata Barak Sope dalam film yang dibuat pada tahun 2005 itu.

Ham Lini Vanuaroroa, saudara dari Walter Lini, pernah mencoba mengubah kebijakan negaranya atas isu Papua.  Dengan pertimbangan finansial atas saran Menteri Keuangan ketika itu, Moanna Carasses, ia ingin memperlunak politik luar negeri neagranya tentang isu Papua.

Ham Lini beranggapan sudah waktunya isu Papua dibicarakan baik-baik dengan Indonesia lewat dialog, bukan dengan konfrontatif di forum PBB seperti sebelumnya. “Kita tetap mendukung Papua, tetapi bagaimana kita menanganinya, itu mungkin yang harus berubah,” kata Ham Lini. Pemerintahan Ham Lini memiliki gagasan untuk tidak lagi bersuara di PBB tentang isu Papua. Sebagai imbalannya, Vanuatu akan mendapatkan bantuan finansial dari Indonesia.

Penentang utama atas perubahan kebijakan yang digagas oleh pemerintahan Walter Lini tak lain tak bukan adalah dari dalam keluarganya sendiri yaitu  Laura Lini. Perempuan ini adalah putri mendiang Walter Lini dan menganggap sikap politik yang diwariskan ayahnya itu tak boleh diubah. Laura bahkan membawa persoalan ini secara personal, sampai-sampai ia tidak saling sapa dengan sang PM.

Lebih jauh, Laura Lini berada di barisan terdepan unjuk rasa di Port Vila  ketika delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Duta Besar RI untuk Australia, Imron Cotan, hendak bertemu dan berunding dengan pemerintah Vanuatu. Rombongan pengunjuk rasa memberhentikan mobil sang Dubes seraya membentangkan bendera Bintang Kejora.

“Saya mengambil bendera Papua dan meletakkannya di mobil Duta besar. Saya membentangkan bendera dan berkata, ‘Vanuatu tidak membutuhkan Anda di sini, kembali pulang ke tempat asalmu, Vanuatu mendukung hasrat merdeka rakyat Papua.’”

Tigapuluh delapan tahun sekarang usia Vanuatu. Dan jejak Walter Lini tampaknya masih demikian dalam.

Referensi