Sulit melepaskan NU dari politik, termasuk betapa sulitnya NU melepaskan sikap politis di tengah potensi "kekuatan politik" yang mereka miliki. Dalam konteks ini, sebenarnya NU sangat jauh berbeda dibanding ormas lain, termasuk Muhammadiyah sekalipun. Namun sikap politisnya tersebut kadang justru diperlukan.

NU tidak bisa dilepaskan dari politik. Tidak saja karena organisasi ini pernah menjadi partai politik. Namun secara historis, berdirinya NU tidak lepas dari pergolakan politik di dunia Islam, ketika Arab Saudi dikuasahi gerakan Al-Muwahhidun atau lebih dikenal dengan Wahabi.

Sejak berdirinya, NU sudah mengambil jalan kontra, sekalipun rata-rata pergerakan di dunia Islam sejalan dengan gaya politik Al-Muwahhidun seperti gerakan Salafilah/Muhyi Asaris Salaf di Mesir yang dipelopori Jamaluddin Al Afghani. 

Di Hindia-Belanda kala itu, ada Muhammadiyah yang nampaknya sejalan dengan semangat revolusioner tersebut, yang bersikeras melakukan purifikasi agar melepaskan umat Islam dari belenggu tradisi.

Memang mulanya sikap politik tersebut tidak dibingkai dalam wadah Nahdlatul Ulama, melainkan lewat komite yang kita kenal dengan komite Hijaz. Berikutnya untuk merawat gagasan besar tersebut, terwujudlah wadah yang kemudian dinamakan Nahdlatul Ulama (1926).

Pasca kemerdekaan, sebenarnya Umat Islam punya kekuatan sangat besar lewat wadah Masyumi, yang merupakan gabungan dari berbagai ormas Islam, termasuk NU di dalamnya. Meski tak sedikit terjadi pergolakan internal, sampai NU memutuskan keluar dan merubah lembaganya dari organisasi massa Islam menjadi partai politik.

Lagi-lagi, NU mengambil sikap kontra dari ormas lain, terutama Muhammadiyah, Persis, dan Al Irsyad yang kala itu mendominasi Masyumi. Bisa disebut, hampir semua kelompok Islam pada awal kemerdekaan secara masif berpolitik. Bahkan hingga Masyumi dibubarkan.

NU berpolitik dengan statusnya sebagai partai politik, sementara di internal Muhammadiyah ada dorongan agar Muhammadiyah menjadi parpol, salah satu tokoh yang mendorongnya adalah Djarnawi Hadikusumo. Namun dalam keputusan organisasi, Muhammadiyah tidak bisa menjadi parpol dan kemudian para tokoh-tokohnya memelopori berdirinya Parmusi.

Masuk era orde baru, politik kelompok Islam memang cenderung menurun. Seluruh partai berbasis agama dipaksa melebur ke dalam PPP, hasil fusi parpol. Termasuk NU dan Parmusi. Mirip ketika berada di Masyumi kala itu. Bedanya, kali ini NU tidak banyak berkutik, selain pada akhirnya memutuskan untuk mengembalikan statusnya menjadi Ormas lewat Muktamar di Bondowoso, yang dikenal dengan kembali ke Khittah 1926.

NU Setelah Reformasi

Setelah loyonya kekuatan politik kelompok Islam pada era orde baru, sebenarnya NU sedang menyiapkan amunisi lewat gerakan kulturalnya. Karena itu setelah kesempatan berpolitik terbuka, NU langsung tancap gas. Salah satunya ketika berdiri PKB. KH. Ma'ruf Amin termasuk salah satu penggerak di dalamnya.

Bedanya, tidak seperti suasana politik awal kemerdekaan ketika kekuatan politik didominasi ormas dan ideologi lokal, mulai berdatangan kelompok Islam lain yang disebut KH. Hasyim Muzadi sebagai Islam Transnasional. Kelompok ini secara geneologis lahir dari rahim politik negara timur tengah, oleh sebab itu mereka begitu masif berpolitik.

Tantangan berubah. NU tidak lagi hanya "bersaing" dengan Muhammadiyah, Persis atau kelompok Islam sebagaimana dalam Masyumi dulu, melainkan juga kelompok Islam transnasional yang bahkan nampak secara jelas perbedaan ideologi dan pandangan kebangsaannya.

Beberapa kelompok seperti HTI misalnya, bahkan menolak demokrasi, pancasila dan mengusung sebuah ide Khilafah yang sangat jauh dari sistem dan tata nilai ke-Indonesiaan.

Di saat yang sama, insting politik di tubuh Muhammadiyah juga mulai kendor, bahkan beberapa pimpinannya nampak menjauh dari partai politik. Hal ini agak berbeda dengan suasana politik ketika pada era Masyumi atau sesudahnya, bahkan tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri yang mendirikan Parmusi.

Memang lahir PAN yang digawangi Amien Rais, ada juga PMB (Partai Matahari Bangsa). Banyak juga kader Muhammadiyah yang berpolitik. Namun gerbong Muhammadiyah agak sulit digerakkan untuk menyokong parpol-parpol tersebut.

Kendornya politik Muhammadiyah bisa karena beberapa faktor, salah satunya karena Amal Usaha seperti Pendidikan, Kesehatan, dan lainnya yang sudah besar, sehingga energinya banyak dialihkan kesana. Karena itulah muncul beberapa peraturan yang melarang pimpinan Muhammadiyah dan amal usaha, merangkap pimpinan partai.

Dalam konteks politik kebangsaan kini, sebenarnya NU dan Muhammadiyah bisa menjadi partner, di tengah ekspansi kekuatan politik Islam transnasional. Namun nyatanya tidak demikian.

NU, dalam percaturan politik Islam kini bisa disebut pemain tunggal. Karenanya sangat kontras dengan kelompok Islam transnasional, bahkan dalam tingkat ketegangan yang tinggi. Salah satu justifikasi politik NU adalah gagasan Islam Nusantara.

Banyak orang mengkritik NU soal gaya berpolitiknya yang terlalu fulgar dan agresif, bahkan ketika menyodorkan nama KH. Ma'ruf Amin sebagai cawapres, sekalipun elektabilitasnya sangat kecil dan kurang kompetitif.

Termasuk statemen KH. Said Agil Siroj yang sangat terbuka agar sebaiknya Masjid-masjid di kementrian Agama diserahkan pengelolaannya oleh orang NU, bukan kelompok lain. Suatu gaya berpolitik yang fulgar nan ambisius.

Namun bagaimana jika NU tidak bersikap demikian? Mengingat Muhammadiyah pun, secara kelembagaan, juga menjauhi politik praktis. Muncul kekhawatiran jikalau kelompok Islam transnasional akan melenggang bebas, menguasahi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Umat Islam.

Terlebih pada kondisi politik saat ini, kelompok tersebut nampak sedang berada di atas angin. Bahkan bisa disebut menguasahi narasi besar keagamaan, bukan tak mungkin juga akan menunggangi politik. Momentum yang sangat menguntungkan.

Pada kondisi demikian, lagi-lagi NU mengambil sikap yang berlawanan, misalnya dengan merapat pada kelompok yang tidak identik dengan Islam. Bahkan menyodorkan nama Rois Aam-nya sebagai cawapres. Tentu ini langkah politik yang berani, bahkan bisa disebut nekat.

Sikap berbeda NU toh tidak sekali ini saja, bahkan sejak awal berdiri. NU diuntungkan karena memiliki basis massa besar dan bisa digerakkan dalam suksesi politik. Inilah yang membedakan dengan organisasi lain, yang juga punya massa besar, namun belum tentu bisa digerakkan dalam suksesi politik.

Dalam hal berpolitik, NU memang terlihat fulgar dan ambisius, namun jika bukan NU siapa yang bisa diharapkan menandingi kuatnya hasrat politik kelompok transnasional? Apalagi di tengah suasana traumatik ketika negara mayoritas Islam seperti Irak, Suriah, Yaman, Tunisia, bahkan Mesir yang selalu dirundung konfik politik. []

Blitar, 18 Februari 2019