Baru-baru ini publik dikejutkan dengan pernyataan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Pada acara peringatan Hari Lahir ke-73 Muslimat NU di Stadion Glora Bung Karno ia mengatakan, “imam masjid, khotib, KUA, menteri agama, harus dari NU. Kalau bukan NU, salah semua.”

Pernyataan senada itu bukan kali ini saja. Dikutip dari beberapa media, di sesi diskusi ILC, Pak Mahfud tanpa ragu mengatakan bahwa Pak Aqil menyebut dirinya bukan kader NU. Bila Pa’de Jokowi ngotot memilih Mahfud sebagai pendampingnya pada perhelatan pemilu 2019, NU tidak bertanggungjawab secara moral.

Jadilah Pa’de lebih memilih KH Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya. Padahal, jauh hari sebelumnya, pihak petahana sudah menjalin komunikasi intens. Bahkan sampai hari pengumuman, Pak Mahfud datang meski tidak tepat di lokasi. Kata Pak Mahfud, “Disuruh siap-siap, katanya.” Kelanjutan kisahnya saya kira sudah kita ketahui bersama.

Tapi pernyataan yang disampaikan KH Aqil Siroj kali ini berbeda: disampaikan langsung di muka umum. Karena itu, mens rea-nya tentu saja berbeda. Seperti ada kesengajaan untuk mengukur, melakukan tes. Bahwa setelah ungkapan itu, apa yang akan terjadi? Insan secerdas Pak Aqil tidak akan mungkin berbicara seperti itu, tanpa ada maksud yang melampaui “kedunguan” orang yang tidak menyenanginya.

Amanah Sejarah

Tak bisa dipungkiri, NU memiliki beban sejarah yang ditopang dipundaknya. Sejak awal kemerdekaan, NU berkontribusi besar mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaannya. Fatwa yang dikumandangkan KH Hasyim Asy’ari bahwa hubbul wathan minal iman, mendorong para santri ikut mengangkat pedang, mengorbankan nyawa, seperti halnya membela agama.

Fatwa itu sejatinya mengandaikan adanya pola integrasi antar agama dan negara. Keduanya saling membutuhkan. Karena itu, untuk mengintegrasikan keduanya, dibutuhkan cara pandang moderat, di tengah-tengah, atau apa yang disebut dengan “Ummatan Washotan”.

Singkatnya, NU tidak senang bila ada sempalan oknum tertentu yang bersikeras mengubah dasar negara Pancasila, untuk digantikan menjadi idiologi tertentu. Agama itu tidak perlu diformalkan, tidak perlu diinstitusikan, nanti terkesan kaku. Agama seharusnya menjadi nyawa dan pola gerak bagi institusi, termasuk negara.

Mungkin dalam merealisasikan tujuan itu, KH Said Aqil Siroj menempuhnya dengan cara memberi ruang kesempatan bagi warga NU untuk mengisi posisi strategis, agar memiliki kuasa. Karena itu, masuknya KH Ma’ruf Amin dalam kancah perhelatan pemilu kali ini tidak lepas dari konsekuensi itu. Ini semacam amanah yang tercipta dari sejarah.

Tapi Sadar atau tidak, ini seperti menjadi ultimatum, ingin mengabarkan, meski harus meninggalkan atau memperbaharui pola tradisi lama.

Meninggalkan Atau Memperbaharui Tradisi

Dalam beberapa tulisan, beberapa pihak mencoba menginterpretasi maksud dari ungkapan Pak Said Aqil. Mereka dapat diklasifikasikan berdasarkan pro dan kontra. Beberapa di antaranya coba menariknya ke dalam skup yang lebih politis, kebetulan momen pemilu 2019 semakin dekat. Sebagiannya lagi menariknya pada aspek humanis, meski cenderung membenturkan wilayah Islam kiri dan kanan.

Tapi bagi saya sendiri, ungkapan Pak Aqil bermakna dua hal: pertama, memberi ultimatum. Kedua, sebagai lanjutan konsekuensi dari yang pertama, harus meninggalkan pola tradisi lama.

Pada yang pertama, majunya Pak Ma’ruf sebagai wakil presiden, tidak lepas dari manuver Pak Aqil. Sembari itu, beliau paham betul konsekuensi yang akan diterima bila seorang yang sebelumnya dipandang memiliki kharisma keagamaan kemudian memasuki kancah politik.

Dalam istilah Abul Fadel, sosok Pak Ma’ruf setidaknya mampu mewakili suara Tuhan di muka bumi untuk disebarkan kepada manusia. Sebab beliau dipandang sebagai sosok nir-kepentingan. Sampai kemudian beliau masuk dalam ranah politis, secara otomatis menghilangkan kapasitas dan kualitasnya.

Tapi demi memberi ultimatum yang obyeknya tertentu, semua harus dilakukan. Merebaknya simbol Islam yang menyiarkan “keseragaman” dipandang mengarah pada digantinya dasar negara. Sementara, dasariyahnya, negara ini multikultural yang tidak boleh didominasi oleh satu atau beberapa golongan saja.

Pak Aqil hendak memberi ultimatum, NU masih eksis dengan slogannya: “Ummatan washotan”. Jadilah umat yang cerdas, di tengah-tengah, yang tidak mudah mengharam-halalkan sesuatu, sehingga Islam tidak menjadi agama yang meresahkan, tapi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karenanya, jabatan struktural harus diisi oleh warga NU, apalagi pada pos yang sangat terkait dengan wilayah keagamaan.

Makanya, pada beberapa kesempatan, Pak Aqil menyebut-nyebut jasa NU terhadap Indonesia. Semuanya tidak lain untuk merealisasikan tujuan itu. Namun, ini memiliki konsekuensi yang nyata, bahwa tradisi lama mengalami 

Sejauh pengamatan saya, NU merupakan organisasi keagamaan yang jarang atau bahkan tidak pernah meminta jabatan. Dalam melakukan misinya, ia bergerak dari akar rumput, seperti mendirikan pesantren, lalu mendidik generasi penerus bangsa agar tidak pakem, terutama dalam merespon isu-isu terkini.

Pada buku “Islam Nusantara” kurang-lebihnya memberi gambaran, dalam menghadapi pembaharuan zaman, tidak semua nilai luar harus diterapkan, seakan-akan itu menjadi nilai ideal. Nilai tradisi yang dianggap koheren dengan zaman dapat digunakan. Membiarkan nilai luar menguasi semua lini, sama saja membiarkan kita kehilangan nyawa dan irama. Nur Cholis Madjid mencontohkan Turki sebagai korbannya. Dengan pola pandang seperti itu, diharapkan akan berdampak pada skema berpikir para santri yang dididik.

Singkatnya, pada masa kepemimpinan Pak Aqil, NU mulai bergerak menuju posisi atas. Bahwa dalam memberi cara pandang moderat, dilakukan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Inilah yang penulis sebut dengan meninggalkan tradisi lamanya. Di samping itu, ungkapan Pak Aqil bisa menimbulkan kesan bahwa hanya NU yang paling benar. Mengambil pengertian ini, bisa-bisa NU sendiri diklaim tidak merujuk pada “Ummatan washotan.”

Tentu saja masih terbuka berbagai interpretasi lain yang boleh jadi lebih mendekati kebenaran. Lebihnya, hanya Tuhan yang tahu. Wassalam.