2018 dikatakan sebagai tahun politik. Pemilihan gubernur semarak diadakan pada tahun 2018 ini.

Setelah pemilihan gubernur Jakarta, kini giliran pemilihan gubernur di bentangan tanah Nusantara ini. Inilah yang katanya pesta Demokrasi. Ajang perebutan pengaruh dan simpati di hati warga yang dibuktikan dengan kuantitas suara yang di peroleh di hari pemilihan nanti.

Setelah menyaksikan kontestasi politik -- yang katanya demokratis -- ketika pemilihan gubernur di Jakarta, baik dunia nyata maupun media sangat banyak bertebaran konten-konten saling menyerang antara pendukung pasangan yang syarat dengan ujaran kebencian.

Memang agenda pesta demokrasi menjadi momen untuk merebut hati masyarakat. Budaya saling serang adalah budaya yang tidak asing lagi demi untuk memenangkan jagoannya dan menjatuhkan lawan tarungnya. Tidak mustahil amunisi apapun akan dimanfaatkan bahkan doktrin agama, ujaran kebencian dan kesinisan sekalipun.

NU dengan ideologi ahlussunnah wal jama’ahnya, selalu berikhtiyar untuk membumikan nilai-nilai dan wujud islam yang rahmatan lil ‘alamin. Islam yang merangkul bukan yang memukul dalam istilah almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

NU adalah di antara organisasi keagamaan yang sangat menolak radikalisme, karena ini adalah di antara biang perpecahan warga negara ini. Komitmennya untuk menjaga keutuhan bangsa ini, NU berada di garda depan untuk menolak apapun yang berpotensi memecahbelah bangsa ini.

Memang dalam mengarungi sejarahnya, NU juga pernah merasakan sebagai salah satu partai politik walaupun pada akhirnya NU kembali ke habitat asalnya untuk menjadi organisasi keagamaan yang berkonsentrasi memperhatikan warganya secara khusus dan Nusantara bahkan dunia secara umum. Inilah yang selanjutnya dinamakan kembali ke khittah 1926.

Sebagai gambaran, ketika menjadi nahkoda NU pasca di bawah kendali Hadratusysyaikh KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah mulai memasuki ranah politik praktis dengan melibatkan NU sebagai salah satu partai politik setelah keluarnya NU dari Masyumi. Kekuatan NU di awal-awal keterlibatannya dalam politik praktis menjadi momok yang perlu dipertimbangkan karena tak disangka NU mampu memperoleh suara yang begitu menakjubkan.

Dengan terbentuknya partai Nahdlatul Ulama, suara warga Nahdliyyin menjadi terpusatkan. Sekilas ini menunjukkan bersatunya kaum Nahdliyyin, namun, konsekwensinya lahan aspirasi warga Nahdliyyin hanya mengandalkan partai Nahdlatul Ulama. Inilah nilai lebih NU mau menarik diri dari politik praktis dengan lebih mengkonsentrasikan sebagai organisasi keagamaan yang menfokuskan untuk memperhatikan warganya yang mayoritas adalah masyarakat kelas bawah.

Setelah NU berbulat hati untuk kembali ke khittah 1926-nya sebagai oraganisasi keagamaan. Lantas bagaimana NU berkontribusi dalam usahanya untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Apakah NU akan bersikap skeptis terhadap gemerlap dan pertarungan politik?

Ternyata setelah NU menyatakan keluar dari politik praktis, warga NU malah semakin menyebar di berbagai partai politik. Ini semestinya adalah kabar gembira karena gagasan-gagasan NU akan menyebar dengan masif dan tidak terkurung dalam kerangkeng satu wadah. Pertanyaannya, apakah perwakilan warga nahdliyyin ini mampu untuk memberi warna yang ramah dalam perpolitikan di Indonesia?

Inilah kenapa Kontestasi politik menjadi tantangan bagi NU yang memperjuangkan islam yang ramah bahkan tidak jarang syarat dengan ujaran kebencian, dan caci maki. Lebih-lebih para kader NU mulai bermunculan untuk ikut dalam pesta demokrasi ini.

Meskipun NU tetap konsisten dengan hittahnya, tidak dipungkiri warga Nahdliyyin yang ikut serta dalam pesta ini adalah manifestasi dari apa yang selama ini di dengungkan oleh NU itu sendiri, yakni, keramahan.

Akankah dengan ikut sertanya kader-kader NU dalam kontestasi 5 tahunan ini, wajah politik yang selama ini garang dengan ujaran kebencian yang mengkhawatirkan, mampu berubah dengan drastis atau malah mereka, para kader Nahdliyyin, ikut terjerumus dalam arus maistrem politik sekarang? Apalagi lawan politiknya sama-sama warga nahdliyyin sebagaimana cagub di Jawa Timur dan cawagub di Jawa Tengah.