Hampir empat bulan lamanya Indonesia berjuang untuk terus melawan wabah virus corona atau COVID-19. Berbagai daya dan upaya terus dilakukan namun kasus positif tidak kunjung menurun dan bahkan semakin bertambah.

Jurnalis media asal Australia, James Massola, bahkan memprediksi Indonesia akan menjadi episentrum baru wabah COVID-19. Tidak hanya Massola sebetulnya, ahli epidemologi asal Indonesia, Dicky Budiman juga memprediksi hal yang sama. Dicky memprediksi Indonesia, India, dan Brasil berpotensi menjadi episentrum baru kasus COVID-19.

Lantas, apakah yang membuat negara-negara lain tidak yakin kepada kemampuan Indonesia dalam menekan kasus COVID-19?

Di tengah menurunnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam menangani wabah, pemerintah masih terus memperbarui regulasi dan membuat kebijakan-kebijakan baru untuk bisa menang melawan wabah. Namun, tidak sedikit di antara kebijakan tersebut justru blunder dan dikhawatirkan justru menyulitkan masyarakat di tengah kondisi ini.

Kompetisi Video Inovasi di Tengah Ancaman Reses

Memutuskan untuk New Normal di saat kondisi kurva masih terus menanjak tinggi sebenarnya adalah satu kebijakan yang pantas dibilang “ngawur”. Bagaimana tidak ngawur, sebab pilihan yang ada hanya terletak pada sanggup atau tidaknya pemerintah menjamin keberlangsungan hidup rakyat.

Untuk mengantisipasi terjadinya PHK besar-besaran, penjarahan, dan skenario terburuk, angka kemiskinan dan kelaparan yang meningkat, diambil langkah relaksasi ekonomi dengan membuka kembali aktivitas perdagangan yang sempat mati suri. Langkah tersebut diambil lantaran pemerintah tidak bisa terus-menerus membiayai rakyat yang tertekan di tengah kondisi ekonomi hampir macet.

Ketika New Normal akhirnya benar-benar diberlakukan, memasuki pertengahan bulan Juni penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia konsisten menembus angka seribu setiap harinya. Hanya beberapa hari saja selama kurun waktu pertengahan hingga akhir Juni, hari di mana penambahan kasus positif kurang dari angka seribu. Tentunya hal tersebut seakan menjadi sinyal bahwa negara kita belum benar-benar melewati fase kritis.

Sementara itu di tengah kondisi New Normal yang belum sepenuhnya normal, masyarakat memprotes adanya kompetisi video inovasi New Normal berhadiah 168 miliar rupiah, yang digagas oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Lomba ini diperuntukkan bagi setiap daerah yang mampu berinovasi untuk menyiapkan tatanan baru di tengah masa transisi.

Ada beberapa hal yang kemudian menjadi sorotan publik. Pertama, sejatinya uang 168 miliar yang akan dihadiahkan bagi pemenang lomba dapat diprioritaskan ke sektor yang lebih penting, seperti ke pelayanan kesehatan di tengah situasi wabah atau menambal kekurangan bantuan sosial masyarakat yang kini mulai dikurangi.

Kedua, dari manakah anggaran 168 miliar tersebut berasal? Untuk pertanyaan ini, Kementerian Keuangan memiliki jawaban sendiri.

Dilansir dari halaman media Tempo, Selasa, 23 Juni 2020, juru bicara Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menyebut dana tersebut berasal dari Dana Intensif Daerah (DID), sebagai bentuk penghargaan pemerintah pusat kepada daerah yang memiliki kinerja baik. Uang 168 miliar yang diberikan kepada daerah pemenang pun dialokasikan untuk menangani pandemi, seperti pembangunan prasarana, penyediaan kebutuhan, dan kegiatan sosial lainnya.

Alasan tersebut mungkin sebagian besar orang cukup masuk akal dan memang dapat diterima dengan baik. Namun saya pribadi memiliki logika “ngawur” yang cukup membuat saya mengulum senyum, membayangkan Provinsi Jawa Timur yang kini berada di puncak kasus COVID-19 dan membutuhkan anggaran dana lebih besar dalam penanganan wabah, pasti kesulitan untuk bisa ikut berkompetisi dalam lomba ini. Paradoks bukan?

Tentu saja, pemikiran saya ini hanya akan memenuhi isi kepala sebagai teman minum kopi di sore hari, sambil memberikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai pemenang lomba video New Normal Kemendagri. Semoga dana yang didapatkan dapat bermanfaat untuk kebutuhan selama melawan pandemi di daerah masing-masing.

Berbagai Kebijakan Kontroversi di Tengah Pandemi

Ingat Kartu Prakerja? Sebuah jaminan bagi mereka yang profesinya terdampak COVID-19 telah mulai menghangat sebagai kebijakan yang menjanjikan di awal-awal pandemi. Mereka yang terdaftar sebagai pemegang kartu prakerja akan mendapatkan fasilitas pelatihan online seharga satu juta rupiah per kepala.

Sejak awal, adanya kartu prakerja yang diperuntukkan untuk korban PHK akibat COVID-19 sudah menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang berpendapat, lebih baik uang satu juta rupiah itu dialokasikan untuk bantuan langsung masyarakat terdampak COVID-19.

Lebih lanjut, pelatihan online yang diberikan tentu membutuhkan fasilitas pendukung lain seperti gawai dan pulsa yang memadai. Dikhawatirkan, keperluan fasilitas pendukung itu tidak mampu terpenuhi oleh sebagian besar pegawai yang terkena PHK.

Belum selesai hiruk pikuk kontroversi kartu prakerja yang masih terus bergulir, bulan Mei lalu pemerintah kembali membuat kejutan. Anggaran BPJS Kesehatan yang sempat turun, kembali dinaikkan secara bertahap mulai bulan Juli mendatang.

Presiden Joko Widodo telah resmi menyetujui kenaikan anggaran tersebut untuk peserta BPJS kelas I dan kelas II. Alasan kenaikan itu tak lain adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan fasilitas kesehatan, terutama di saat wabah seperti saat ini.

Pertanyaannya, apakah menaikkan iuran jaminan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dapat secara efektif memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan?