Saya ingin memulai tulisan ini dengan mengucapkan kemuakan yang tak mungkin ditahan-tahan lagi; kalian semua sama saja. Yang berdemo dan yang di demo, PA 212, PDIP dan pemerintah—eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Biarkanlah kemuakan ini menjadi pembuka bagi sesuatu yang saya niatkan sebagai risalah. Sebagai pencerah di tengah kekusutan wacana kebangsaan kita, yang belakangan juga adalah wacana jalanan.

Sejak Covid-19 mewabahi kita, dan pemerintah pelan-pelan percaya, kemudian mengeluarkan sejumlah kebijakan—mungkin dengan rencana matang, tapi juga bernuansa kepanikan—saya dan beberapa teman yang sempat keluar Jakarta akhirnya urung untuk kembali. Kami tahu bahwa di tengah ketidakpastian kebijakan politik dan keragu-raguan saintifik, sebaiknya kami tinggal bersama keluarga atau berdiam di tempat yang kami senangi.

Di tengah situasi yang semacam itu (Lockdown, PSBB, Bansos yang semarak), di mana kesendirian telah meningkatkan intensitas terhadap buku dan gadget, saya mulai belajar mengapresiasi Indonesia. Di sini, bermunculan para filsuf yang kemudian membicarakan wabah dengan pembicaraan yang sungguh serius, menegangkan tapi juga ramah terhadap perbedaan.

Tadinya saya pikir pembicaraan yang dipantik Goenawan Mohamad itu cuma keisengan belaka yang tak mungkin punya daya tawar. Ternyata saya salah. Pembicaraan itu—setidak-tidaknya bagi saya—membuktikan pada kita, bahwa Indonesia masih punya banyak pemikir-pemikir tangguh dan tak arogan (jika pun ada arogansi, itu hanya arogansi dunia pikiran).

Di lain sisi, saya juga mengamati Indonesia yang punya banyak filantropi. Saya tidak sedang membahas Bansos pemerintah yang ruwet dengan seperangkat aturan-aturannya. Para filantropi itu adalah para pengusaha, para organisatoris juga para aktivis. Kelompok-kelompok yang tadinya hampir-hampir tak punya nilai guna bagi warga akar rumput, mendadak mendapatkan fungsinya kembali. Paling tidak sebagai penyalur bantuan.

Saya pikir Indonesia akan cepat berubah. Secara mendadak kita berubah menjadi begitu peduli, begitu baik. Pemerintah yang diwakili figur-figur politik yang rajin bicara di stasiun TV maupun yang kerap bicara di media online pernah demikian sibuk bicara soal keselamatan warga. Mereka mengorbankan hasrat untuk mengejar sesuatu yang mereka anggap suci. Semacam berhala nasionalisme jenis baru; “Pertumbuhan ekonomi”.

Saat itu, tim gugus tugas dibentuk di mana-mana. Tiap institusi berkejar-kejaran dengan waktu untuk menjadi institusi yang paling baik menangani Covid-19.

Saya baru tahu belakangan; ternyata tiap kebaikan di dalam peristiwa politik pasti memiliki motif—mungkin motif lain, mungkin motif baik. Apakah sejumlah kebijakan yang mereka keluarkan saat pandemi merupakan kebijakan yang perlu bagi warga atau semata-mata tentang pertandingan angka-angka di atas ring elektoral, bukan itu yang ingin saya bahaskan di sini.

***

Segera setelah Presiden Jokowi berkhotbah tentang berdamai dengan Corona, kita semua mulai normal kembali. Sebenarnya kita tak pernah kembali ke sana. Kita kembali ke rutinitas dengan cerita baru, dengan suasana yang baru pula. Kita telah menyebut situasi kini dengan sebutan “New Normal”. Beberapa menyebutnya dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Intisari dari kebiasaan baru ini sebenarnya adalah kebiasaan lama. Yang baru hanya bunga-bunganya yang kita sebut dengan protokol kesehatan. Menjaga jarak, menggunakan masker, hand sanitizer, hingga menikah akad only. Jadi seperti yang saya jelaskan dan ingin saya tegaskan, tak ada yang benar-benar baru juga tak mungkin kembali ke kebiasaan lama.

Seperti new normal ini, wacana polutif tentang Pancasila harga mati kembali mengemuka. Dari Senayan terdengar suatu rancangan undang-undang yang bernama RUU HIP. Rancangan undang-undang ini diakui sebagai undang-undang yang akan memayungi segala aktivitas pembinaan ideologi negara melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Ketika tersebar ke publik, yang didapati publik bukan sekedar soal-soal teknis bagaimana negara membina warga negara, tapi juga sejumlah pemaknaan kembali terhadap Pancasila yang mereka sebut “Final” dan “Harga mati”.

Pembicaraan mengenai Pancasila ini kembali lagi ke tengah-tengah kita. Hasilnya adalah perseteruan demi perseteruan yang sebenarnya tak mengherankan. Menjelang pemilu tahun-tahun yang lalu, saat Perppu Ormas dikeluarkan, perseteruan ini juga telah ada. Pembubaran Ormas HTI kemudian menjadi konkretisasi dari gagasan yang dimuat di dalam Perppu itu.

Perppu Ormas yang pernah diributkan pada waktu-waktu lalu ternyata bukan hanya menyasar HTI. Ada sejumlah ormas yang menggunakan Islam sebagai asas konstitusi organisasinya. Mereka adalah buronan dalam kacamata Perppu. Ini terbukti ketika FPI (ormas ini mengaku pancasilais) juga mengalami kesulitan memperpanjang izin.

Memang, apa yang terjadi pada FPI tak seperti HTI yang langsung dibubarkan, tapi saya ingin menyebut mereka sebagai korban Perppu yang sama.

Adagium yang paling terkenal dan berdengung di mana-mana kala itu adalah "saya pancasila, saya Indonesia". Jargon ini kemudian menyasar sejumlah golongan yang dicurigai anti Pancasila.

Jika Anda berpikir bahwa anti-Pancasila itu dapat diukur dengan perbandingan teks per teks, Anda salah besar. Ukurannya adalah tentang seberapa tajam dan seberapa bisa serikat-serikat dan individu-individu ditenangkan oleh penguasa. Pasalnya, ada banyak ormas Islam (yang berasas Islam di dalam konstitusinya) tak tersentuh Perppu ormas. Pancasila sudah final, begitu kata mereka.

Kita bisa segera mengajukan pertanyaan kritis tentang seberapa final sebenarnya Pancasila ini? Pancasila yang mana yang final? Pada sisi mana ia disebut final? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya tak begitu dapat dijawab oleh pemerintah--si perumus Perppu atau si perumus RUU HIP. Paling-paling yang Anda dapatkan adalah setumpuk argumen apologetik khas juru bicara istana tempo lalu.

Belum terjawab sekumpulan pertanyaan itu, HIP kemudian menjadi senjata makan tuan bagi pemerintah. Mereka merumuskan tafsir Pancasila di dalam RUU itu. Setidak-tidaknya penafsiran itu adalah penafsiran khas partai--yang tercantum di dalam konstitusi partai PDIP.

Saya heran, kenapa partai penguasa bisa seobsesif itu dengan rumusan ini? Bukankah harusnya mereka mendambakan stabilitas politik? Atau ini semacam gimmick politik, agar perhatian kita tertuju pada penyelamatan ideologi dan bukan penyelamatan warga negara yang mengalami kelaparan, PHK juga sejumlah persoalan dan persialan ekonomi pasca pandemi.

Saya melihat mereka yang berperang dan saling kritik di dalam soal ideologi ini sama banalnya. Tentu saja yang paling banal adalah mereka yang berkuasa; mereka lupa, bahwa orde baru tumbang dengan pabrikan sejumlah problem ekonomi. Opini otoriter dapat dengan segera diredam jika rakyat nyaman dengan hidup. Mereka akan mudah menjadi sangat apatis.

Saya ingin memanggil sejumlah pikiran untuk sekali lagi melakukan revolusi sosial yang tak serupa 98; adalah dengan tak memedulikan mereka yang meributkan HIP maupun yang kukuh mengusung HIP.

Mereka semua sama saja. Ludah mereka akan segera kering, karena kuasa ada sudah-nya. Kita, harusnya lebih peduli pada sejumlah perdebatan serius tentang Sains dan Saintisme, tentang Papua, tentang UKT mahasiswa, tentang pikiran-pikiran yang lebih mulia ketimbang gimmick politik yang polutif.

Barangkali seperti Sains yang fungsinya adalah demi mengeliminasi kesalahan--bukan mencari kebenaran (kata popper)--Pancasila juga demikian; ia hendak mengeliminasi sejumlah kedangkalan yang memantik perpecahan agar persatuan itu tak menjadi sekadar jargon.