Pemilu serentak 2019 hanya tinggal menghitung hari. Masa kampanye pun akan berakhir pada 13 April 2019 mendatang. 

Di penghujung masa kampanye ini, para kontestan pemilu kian masif dalam melakukan kampanye. Mereka memanfaatkan segala peluang yang ada untuk dapat mengambil hati rakyat. 

Bahkan apa pun cara akan mereka tempuh demi “sesuap suara”. Berkampanye ke sana-kemari, bahkan perguruan tinggi atau kampus pun tidak luput dari sasaran kampanye politik mereka.

Fenomena politisi masuk kampus memang lazim terjadi menjelang kontestasi Pemilu. Para politisi yang sebelumnya sangat sulit untuk diundang, tiba-tiba saja malah menawarkan diri untuk menjadi pembicara di kampus. 

Biasanya, mereka tampil dalam acara-acara seminar resmi dengan dalih ingin berbagi ilmu. Padahal, sebagian besar dari mereka justru memanfaatkan panggung di kampus sebagai lahan kampanye politik.

Di dalam Magna Charta Universitatum yang dideklarasikan di Universitas Bologna pada tahun 1988, menyatakan secara jelas bahwa universitas adalah suatu institusi otonom. Tidak boleh memihak. Bahkan tidak boleh memihak pemerintah resmi karena keberpihakan universitas adalah kepada nilai-nilai kebenaran ilmiah. 

Maka dari itu, sudah jelas bahwa perguruan tinggi haruslah netral, sebagai institusi pendidikan yang seharusnya bersih dari aktivitas berbau politik praktis. 

Kekhawatiran perguruan tinggi akan menjadi tidak netral ketika dimasukinya oleh para politisi adalah suatu hal yang wajar dan itu patut diantisipasi. Dan sejatinya pelarangan aktivitas politik di kampus sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 280 ayat (1) huruf h, yang menyatakan:

“Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.”

Maka dari itu, sudah jelas bahwa kampus harus steril dari aktivitas politik praktis apa pun.

Rapuhnya Netralitas Kampus

Menurut pengamatan penulis, kampus pada menjelang pemilu ini telah mengkhianati jati dirinya. Kewajiban bagi kampus untuk terlepas dari praktik politik praktis telah begitu jelas dilanggar. Kenapa tidak? Beberapa kasus baru-baru ini telah menjadikan bukti bahwa kampus sudah diboncengi oleh kepentingan politik golongan tertentu.

Salah satu contoh kasus yang membuktikan pernyataan penulis di atas, penulis peroleh dari media sosial Instagram resminya Bem Seluruh Indonesia (@bem_si), di mana kasus tersebut terjadi di Universiras Brawijaya pada Rabu, 27 Maret 2019, di mana Mohamad Nasir selaku Menristekdikti menghadiri kuliah umum yang bertemakan “Kebijakan Kementerian Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0” sebagai narasumber.

Kegitan ini diwajibkan kepada mahasiswa bidikmisi angkatan 2016-2018 Universitas Brawijaya yang bertempat di gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya, Malang. Tidak kurang ada sekitar 4000 audiens yang menghadiri kegiatan tersebut. 

Menurut kesaksian, pada awal sesi, Menristekdikti menyampaikan materi terkait pentingnya berwirausaha dan bagaimana mahasiswa tidak hanya sekadar menjadi pekerja namun juga dapat pula menciptakan lapangan kerja.

Namun pada akhir sesi materi, Menristekdikti menampilkan QR Code dan meminta kepada audiens untuk dipindai. Situs yang terhubung dengan QR Code tersebut menampilkan beberapa gambar yang menunjukan kinerja Jokowi dalam masa jabatannya. Didapati pula akuisisi capaian-capaian dalam pelunasan utang, pembangunan infrastruktur, dll..

Dan yang menjadi perhatian besar para mahasiswa adalah adanya kalimat-kalimat yang menggiring opini dan tagar untuk memilih salah satu calon presiden. Tentunya hal tersebut telah termasuk ke dalam unsur kampanye.

Dari kronologis peristiwa di atas, menurut hemat penulis, Menristekdikti telah melanggar Pasal 299 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena Muhamad Nasir selaku Menristekdikti bukanlah termasuk anggota tim kampanye pada salah satu paslon, di mana pada pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai: a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden; b. Anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau c. Pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.”

Kemudian Menristekdikti juga ikut melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h, dikarenakan melakukan kampanye di kampus sebagai tempat pendidikan. 

Sejatinya ini bukanlah kali pertama penyampaian materi oleh Menristekdikti yang meresahkan mahasiswa dan melakukan kampanye terselubung seperti ini. Pada 20 Maret di Universitas Siliwangi, slide yang sama juga disampaikan dan ditampilkan ketika Pak Menristekdikti menyampaikan materinya.

Begitu telah rapuhnya kini netralitas kampus menjelang pemilu, sehingga begitu mudah disusupi oleh kepentingan politik salah satu golongan. 

Kasus di atas barangkali baru segelintir kasus yang telah terjadi di sepanjang masa kampanye ini. Karena jika ditelisik lebih luas lagi, maka kita akan semakin tahu di mana begitu banyak kampus yang digunakan oleh para peserta pemilu untuk berkampanye. 

Salah satu contohnya lagi di kampus penulis sendiri di Universitas Andalas, di mana beberapa waktu yang lalu juga didatangi oleh salah seorang caleg dari salah satu partai politik dengan dalih menjadi pembicara di seminar nasional.

Netralitas merupakan suatu hal yang wajib dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap kampus di negeri ini. Semua civitas akademika di setiap kampus semestinya harus berperan dan sama-sama menjaga “kesucian” kampus dari praktik politik praktis. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan tidak menunjukan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik. 

Kampus juga harus menjaga prinsip utama perguruan tinggi yakni sebagai tempat pencarian kebenaran ilmiah oleh civitas akademika dan pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi).