Kebebasan dan hak warga negara mengemukakan pendapat di muka publik merupakan suatu hak yang melekat dalam tiap individu dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi marwah kebebasan warga negara di ruang publik. Kehadiran Demokrasi minitikberatkan suatu representasi jaminan keberlangsungan hidup warga negara . Namun untuk melihat maju dan mundurnya ranah demokrasi kita dewasa ini yaitu bagaimana ruang publik ini tetap terjaga dan kebebasan sipil tidak dicederai oleh pelbagai bentuk tindakan represif.

            Menelisik ke suatu peristiwa masa lalu yaitu ketika kita mengalami berbagai bentuk pengekangan kebebasan sipil yang ditandai dengan suatu rezim orde baru yang begitu masif memperlakukan kritik dan kebebasan sipil diberangus begitu saja. Namun, situasi ini sudah benar-benar begitu berubah tak kala kita hari ini memasuki suatu sistem yang ditandai dengan demokrasi yang menjamin publik untuk menyuarakan pendapat di muka umum.

            Publik menaruh semangat tinggi ketika kebebasan itu benar-benar nyata dan terjamin manakala khalayak publik berani mengutarakan opini untuk sekadar memberikan suatu catatan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Situasi ini tidak benar-benar seutuhnya terjamin ketika kebangkitan kaum populisme hari ini yang menjadi ancaman bagi keutuhan demokrasi kita saat ini. Kehadiran tokoh populisme ini rentan menampilkan watak otoriter. Lalu ke mana situasi demokrasi Indonesia hari ini?

            Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2019 sebesar 74,92 poin atau mengalami kenaikan sebesar 2,53 dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pada aspek kebebasan sipil terdapat empat variabel yang dinilai BPS. Pertama kebebasan berkumpul dan berserikat mendapat 78,03 poin, turun 4,32 poin dari 2018. Kemudian kebebasan berpendapat mencapai 84,29 poin, turun 1,88 poin. Selanjutnya kebebasan berkeyakinan mendapat 83,03 poin, naik 0,17 poin dari 2018. Terakhir kebebasan dari diskriminasi mendapat 92,35 poin, naik 0,58 poin. Jika dirinci lebih dalam, terjadi kemunduran pada indikator yang meliputi ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat, serta ancaman atau penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama.

Konsolidasi Elite

            Pemilihan presiden 2019 kemarin memberikan sedikit bekas dan coretan hitam dalam laju politik indonesia hari ini. Kampanye hitam dan saling menyebar beragam informasi hoax begitu masif kita saksikan; istilah kampret, cebong, kandrun, dllnya menggema. Stigma pemanggalan tersebut membentuk opini publik hari ini bahwa keidentitasan kita akan keragaman politik menjadi ancaman dengan dibenturkannya oleh elite kepentingan hingga hari ini duduk dengan tenang di tampuk kekuasaan.

             Benak publik akan dingatakan dengan suatu kondisi pasca pemilihan tersebut, yaitu konsolidasi para oligarki dengan tujuan naifnya; Pertama untuk memperbaiki citra parpol dan melepaskan semua kepentingan demi mewujudkan tujuan kesatuan nasional. Kedua melakukan tindakan preventif demi mencegah tindakan radikalisme, dan Ketiga wacana amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Terlepas apapun wacana yang diusung, nampak wacana tersebut hanya berupa wujud konsolidasi para oligarki untuk tetap mempertahankan kepentingannya.

            Robison dan Hadiz (2004) mendefiniskan oligarki sebagai suatu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terjadinya pengumpulan kekayaan dan kewenangan di tangan segelintir elite, beserta seperangkat mekanisme untuk mempertahankannya. Sedangkan menurut Winters (2011) mendefinisikan sebagai politik pertahanan kekayaan di antara para aktor yang menguasainya. Dari ketiga pemahaman sarjana tersebut secara inhen ada  mekanisme persekutuan para oligarki untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan politiknya. Kehadiran oligarki menjadi masalah besar bagi wajah demokrasi. Bersamaan dengan hal itu terjadi suatu kemunduran arah demokrasi dan pelemahan peran masyarakat sipil. 

Krisis dan Ancaman Publik

            Pertama Normalisasi Kampus, dalam hal ini kebabasan akademik dibumihanguskan oleh para kepentingan ditandai dengan adanya wujud intervensi penguasa terhadap para akademisi maupun aktivis kampus yang lantang menyuarakan pelbagai aspirasinya yang tidak lain mengenai pelbagai kebijakan yang tidak memiliki relevansi dengan keadaan, selain itu adanya kriminalisasi para akademisi dan para aktivisi kampus yang terlihat lantang mengkritisi pemerintah. Mengapa hal ini terjadi karena para oligarki ini ikut membaur dalam keputusan pemerintah dan takut kepentingannya tergangangu.

            Kedua Kooptasi masyarakat sipil ke dalam lingkaran kekuasaan dan pada saat yang sama mendeskreditkan mereka yang berada di luar kekuasaan. Pelbagai kasus dan kriminaliasi terjadi terhadap masyarakat sipil mereka yang terkadang lantang menyuarakan aspirasinya dihadapkan pada situasi kriminaliasinya, terkadang hal ini dilakukan dengan dalil di mana menyebarkan berita hoax maupun pencemaran nama baik terhadap institusi, apa yang menampilkan situasi tersebut pada dasarnya menampilkan bahwa demokrasi kita hari ini mengalami kemunduran.

            Ketiga kooptasi media sosial dan media mainstream oleh kekuataan oligarki. Kebebasan dan mengkritisi di media sosial maupun media mainstream hari ini cukup rentan. di monopolinya akses media mainstream yang di mana para pemiliknya yaitu oligarki yang memiliki mayoritas perusahaan media. Sehingga terkadang berita yang ditampilkan publik benar-benar tidak murni karena adanya campur tangan kepentingan. Mengenai media sosial kooptasi ini melibatkan para masyarakayat sipil atau pejuang hak-hak demokrasi mendapatkan berupa ancaman intimidasi maupun pembajakan media sosial. Yang lebih para lagi adanya penggerakan buzzer di mana narasi yang dibangunpun tidak rasional yang lebih berotientasi terhadap pemecahan dan penggiringan opini publik.

            Wajah demokrasi kita tidak benar-benar utuh menjamin khalayak publik untuk berani mengutarakan oponi dan lantang memberikan kritik pada penguasa. Situasi ini cukup memprihatikan ditambah dengan masifnya para buzzer yang sangat lantang membela dan menggiring opini demi memecah belah kondisi bangsa hari ini. Lalu, kita tidak benar-benar merasa nyaman ketika kita lantang menyuarakan bentuk opini publik di media massa. Kerentanan ini dilihat adanya police siber yang hendak bersiap mengeksekusi jika hal demikian tidak pantas diunggah oleh pemilik akun dan rentan terjerat UU ITE. Jelas kemunduran demokrasi kita benar-benar menuju arah yang bukan berkembang.

            Hari ini demokrasi di Indonesia telah memasuki situasi regresi, stganansi dan menuju ke arah otoririanisme. Kritik dimaknai sebagai pemecah dan pemejaraan masyarakat sipil begitu rentan di situasi demokrasi hari ini. Selain itu banyaknya pelemahan-pelemahan lembaga publik yang dilakukan demi kepentingan para penguasa yang terjadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Alih-alih demokrasi kita semakin berkembang menuju demokrasi yang matang, nampaknya kita memasuki jurang regresi, demokrasi kita menuju rezim yang anti kritik dan otoritarianisme.