Hari Nelayan Nasional biasanya diperingati setiap tanggal 6 April—mestinya tanggal yang sangat penting bagi profesi nelayan, namun tidak semua nelayan mengetahui. Sehingga gaung, gegap gempita, dan kemeriahan perayaan Hari Nelayan Nasional nyaris tidak didengar di komunitas nelayan. 

Bagi masyarakat nelayan, diperingati atau tidak diperingati merupakan hal yang wajar dan biasa saja, karena nasib masyarakat nelayan dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih sejahtera. 

Secara umum, masyarakat nelayan masih bergulat dengan banyak masalah, seperti kemiskinan, perkampungan kumuh, eksploitasi politik setiap lima tahun, K3 Nelayan (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dan nelayan juga dikonotasikan memiliki sifat konsumerisme.

Musim Barat dan Solusinya

Musim barat sebagai dampak letak geografis Indonesia di antara dua benua Asia dan Australia yang menimbulkan angin Muson Barat dan angin Muson Timur, maka terjadi dua musim penghujan dan musim kemarau yang bergantian setiap enam bulan sekali. Di musim penghujan, terjadi “Musim Barat”, sebutan bagi masyarakat yang berprofesi nelayan. 

Musim barat dihadapi nelayan setiap tahun antara Desember sampai Februari. Di musim ini, nelayan libur melaut karena cuaca kurang bersahabat karena hujan disertai dengan angin kencang dan ombak besar di perairan utara pulau Jawa.

Musim barat tahun ini (2019) terbilang ekstrem karena waktunya relatif lebih panjang sampai Maret, sehingga waktu libur melaut pun lebih panjang. Hal ini berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat nelayan karena kebutuhan hidup sehari-hari mesti terpenuhi sementara penghasilan nihil. 

Dari mana nelayan memperoleh sumber energi agar dapurnya tetap bisa menyala dan dapat memenuhi kebutuhan hidup lainnya? Kemiskinan temporal nelayan sebagai satu problem tahunan yang sampai saat ini belum terjawab dengan tindakan yang konkret. Meskipun pemerintah daerah setiap musim barat telah memberikan bantuan berupa beras, tetapi itu bukan solusi yang permanen karena minim nilai-nilai pemberdayaan.

Program nelayan sejahtera yang berdimensi pembedayaan dalam jangka panjang sudah harus dimulai untuk menjawab dan mengatasi kemiskinan temporal karena wilayah laut juga terdapat berbagai sumber daya yang memiliki potensi ekonomi tinggi, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya. 

Alternatif program nelayan sejahtera menjadi pilihan untuk meminimalisasi kemiskinan temporal. Program yang berbasis pemberdayaan masyarakat tentu membutuhkan pemikiran yang mendalam dan perencanaan yang baik karena membutuhkan pendanaan, fasilitas-fasilitas penunjang, dan pendampingan yang berkelanjutan.

Paling tidak ada tiga program yang bisa ditawarkan, di antaranya: pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (nelayan) menjadi sangat urgen, terutama untuk mengurangi kebiasaan pola hidup yang konsumerisme dengan mengenalkan peran lembaga keuangan atau koperasi nelayan. 

Kedua, kepelikan modal bagi nelayan juga perlu dipikirkan karena terkait dengan pengembangan teknologi penangkapan yang digunakan. 

Ketiga, pekerjaan alternatif yang berbasis pemberdayaan rumah tangga nelayan untuk menambah penghasilan tambahan keluarga.

Musim Politik dan Nasib Nelayan

Ketika musim pemilihan umum tiba, nasib nelayan kembali menjadi diskursus yang hangat. Bukan soal cara meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan dan bagaimana strategi memberdayakan masyarakat nelayan.

Justru masyarakat nelayan dimobilisasi oleh kelompok atau organisasi tertentu untuk mendengarkan segudang janji-janji dari calon presiden dan calon wakil presiden, serta calon wakil rakyat. Nelayan kembali menjadi objek dan sasaran “eksploitasi” politik di ajang pesta demokrasi lima tahunan. 

Citra miskin yang melekat pada komunitas nelayan membuat bargaining nelayan dianggap lemah dalam politik dan kebijakan. Walaupun banyak definisi tentang kemiskinan, namun secara umum dapat dikatakan bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi yang serba-kekurangan. 

Dalam kaitan itu, kondisi serba-kekurangan itu bisa saja diukur secara objektif, dirasakan secara subjektif, atau secara relatif didasarkan pada perbandingan dengan orang lain, sehingga melahirkan pandangan objektif, subjektif, dan relatif tentang kemiskinan. Selain itu, kondisi serba-kekurangan juga bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi, melainkan juga dari segi sosial, budaya,dan politik (Heru Nugroho, 1995).

Dalam dimensi sosial politik, kemiskinan muncul dalam bentuk terpinggirnya kelompok miskin dalam struktur sosial yang di bawah, dan tidak dilibatkannya masyarakat nelayan dalam proses pengambilan keputusan. 

Begitu pula dalam program-program untuk perbaikan kelompok, masyarakat nelayan tidak punya akses untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depannya, karena penentuan program biasanya dilakukan oleh pihak luar yang merasa tahu atas permasalahan nelayan. 

Maka muncul sikap apatis terhadap program-program pemerintah juga melanda kehidupan nelayan, karena terlalu sering dieksploitasi dalam berbagai program nelayan. Eksploitasi itu misalnya dalam bentuk mark up harga alat tangkap bantuan dan kebijakan bantuan bersifat top down. Artinya, kebutuhan alat tangkap yang tidak diinginkan oleh masyarakat nelayan.

Partisipasi politik masyarakat nelayan menjadi salah satu kunci untuk menjawab ketimpangan kebijakan yang berpihak pada masyarakat nelayan dan mampu membawa perubahan. Keterlibatan masyarakat nelayan merupakan salah satu yang menarik untuk diketahui, sebab partisipasi politik masyarakat nelayan menuai jumlah yang signifikan dapat menekan perolehan suara dalam politik. 

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson membuat batasan pemahaman partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi atau terorganisasi, yang dimaksud untuk memegaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Maka perlu ada perwakilan dari unsur masyarakat nelayan yang terjun dalam politik praktis.

Selamat Hari Nalayan Nasional 2019. Semoga nelayan Indonesia bertambah baik kualitas hidupnya.