Kurang dari sebulan, masyarakat media sosial cukup dikejutkan dengan serentetan masalah dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. 

Kemarin, media sosial dibuat kaget dengan nasib seorang siswi SMP berinisial AY di Pontianak, Kalimantan Barat, yang menjadi korban penganiayaan 12 siswi SMA. Satu lagi adalah keramaian media sosial dengan tagar #UninstallFeminism, karena kata mereka ‘Indonesia tidak butuh feminisme’. 

Maka, dengan refleksi mendalam dan upaya berpikir serius, saya akan mengajak kamu menelusuri pemikiran terjal mengapa kita wajib membaca tanda-tanda zaman dan alam soal mahkluk yang disebut perempuan.

Ada beberapa pengamatan dan kegelisahan saya membaca pemberitaan di media massa tentang AY. Pertama yang paling menggelitik buat saya adalah mengapa si pelaku sangat arogan, tidak menyadari tindakan dia sangat melenceng dari nilai-nilai kemanusiaan? Para pelaku bahkan berani menunjukkan kebengisan mereka dan sikap cuek mereka di media sosial. 

Apa yang mereka lakukan mengingatkan saya pada aksi teror di Selandia Baru beberapa waktu yang menembak masjid saat salat Jumat. Semua aksi kekerasan itu dilakukan melalui media sosial, disiarkan secara live.

Saya berkeyakinan, kekerasan itu adalah penyakit menular. Bibit atau kuman penyakit dari kekerasan adalah kekuasaan, sulit untuk ditangkal. Sebab kekuasaan itu sangat candu. Apa hubungannya kasus AY dengan relasi kekuasaan?

Mengutip gagasan dari seorang filsuf pendidikan, N. Driyarkara, yang mengatakan, “Mendidik adalah memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia muda ke taraf insani, itulah yang menjelma dalam semua perbuatan mendidik.” 

Saya berasumsi, rasa tak bersalah si pelaku perempuan karena merasa punya kuasa atas korban. Inilah relasi kekuasaan yang diwariskan dalam sistem pendidikan kita, baik di rumah maupun di sekolah.

Relasi kekuasaan yang dibangun ini memang bisa menjebak pola berpikir anak-anak untuk bertindak semena-mena dan merasa paling benar. Apalagi dengan kemunculan media sosial yang mengafirmasi kekuasaan itu. Gawai dan akun media sosial membuktikan seseorang memiliki kuasa untuk mengintimidasi orang lain.

Rantai kekerasan dan persepsi kekuasaan umumnya berasal dari lingkungan terdekat, yakni keluarga. Maka keluarga juga yang wajib memutuskan rantai tersebut. Hal ini diafirmasi oleh Nel Noddings yang menyatakan, "Kebahagiaan peserta didik, dalam hal ini anak-anak, perlu menjadi landasan penyusunan kurikulum pendidikan."

Pasalnya, kebahagiaan mempunyai aspek normatif yang berfungsi untuk memandu kebiasaan manusia. Kebahagiaan juga jalan untuk menanamkan keyakinan dalam benak peserta didik bahwa kebahagiaan yang sama akan menantinya di masa depan. Dia akan cenderung tumbuh menjadi pribadi yang lebih damai. 

Pertanyaannya, apakah sistem pendidikan dalam rumah dan dalam sekolah sudah beradaptasi dengan revolusi digital saat ini menghadirkan damai dan bahagia? Apakah mereka cukup bahagia atau tidak hingga akhirnya mencari kepuasan batiniah ketika bisa memarjinalkan posisi orang lain?

Salah satu fungsi pendidikan, menurut Alfred North Whitehead, adalah terbentuknya manusia yang berbudaya maupun berkeahlian dalam salah satu cabang pengetahuan. Alfred menjelaskan maksud dari orang yang berbudaya adalah orang yang memiliki kepekaan manusiawi dan keterbukaan terhadap keindahan dan memiliki cita rasa nilai-nilai manusiawi. 

Tentu ini menjawab perilaku anak-anak SMA pelaku penganiyaan tidak memiliki nilai-nilai manusiawi. Artinya, ada yang salah dengan sistem pendidikan kita.

Ada lagi yang menarik bagi saya, yakni mencoba mengerucutkan soal pendidikan dengan perempuan. Sekali lagi, dua kasus yang menyangkut perempuan baru-baru ini adalah tanda-tanda sosial dan alam yang tidak bisa diabaikan.

Saya terlempar pada memori kuliah bersama Karlina Supelli setahun lalu di STF Driyarkara tentang etika menurut perspektif feminis. Dalam kuliah itu, saya ingat soal upaya pembuktian moral perempuan untuk memutuskan baik atau buruk yang diteliti oleh Kohlberg. 

Dari penelitian Kohlberg, dia menyebut perempuan tataran moralnya berada pada posisi satu bagan di bawah laki-laki. Sayangnya, penelitian Kohlberg terbantahkan karena semua subjek penelitian soal moral perempuan diberikan kepada responden laki-laki, bukan perempuan.

Alhasil, Gilligan mencoba membedah ulang penelitian Kohlberg dengan melibatkan perempuan. Dalam melakukan penelitian kepada remaja putri, Gillingan mengambil kisah: seorang suami harus membeli obat yang mahal untuk istrinya, tetapi dia tak punya uang. Terjebaklah dia dalam beberapa pilihan; kalau dia mencuri, maka dia punya uang dan istrinya bisa mendapat obat. Jika tidak, istrinya meninggal.

Rata-rata para remaja lelaki memilih mencuri agar istrinya tidak meninggal. Sebaliknya, remaja perempuan sulit untuk menjawab. Selalu ada keraguan. Akhirnya remaja perempuan menjawab agar suami tidak mencuri dengan risiko si istri akan meninggal. 

Beberapa argumen remaja putri adalah kalau dia mencuri nanti, maka suami masuk penjara, sekalipun istrinya sembuh. Remaja perempuan juga mengusulkan pendekatan lain, yakni si suami berdiskusi dengan apotek soal kondisi keuangan, komunikasikan, dialog agar ada jalan keluar lain. 

Hasil ini menandakan landasan moral perempuan memang berbeda dari laki-laki. Di sini laki-laki memiliki etika keadilan. Sebaliknya, perempuan memiliki etika kepedulian. Perbedaan ini jelas memberi kacamata bahwa perempuan dan laki-laki berbeda.

Gilligan menyimpulkan dalam etika, pengalaman perempuan, pusat permasalahan moralnya terbentuk dari konflik dengan orang lain. Dan dalam konflik itu, pokok pertimbangannya adalah siapakah yang akan lebih tersakiti dan terluka oleh tindakan? Nantinya perempuan akan membuat keputusan berdasarkan apa yang dia pahami sebagai langkah kepedulian.

Kasus AY dan 12 remaja perempuan yang menyiksa AY seolah mematahkan penelitian Gilligan bahwa remaja putri menganut etika kepedulian. Kasus ini malah seolah membenarkan penelitian lampau Kohlberg bahwa perempuan memiliki kapasitas moral di bawah laki-laki.

Persepsi lampau milik Kohlberg memang masih terpelihara dengan baik sampai saat ini dan masih bisa kita temukan dalam kasus AY. Kita bisa lihat dari kasus ini, media massa tiada henti memberikan pemberitaan soal si pelaku yang adalah perempuan, dan AY yang sebagai korban juga perempuan. 

Padahal, ihwal permasalahan ini juga berangkat dari masalah ‘laki-laki’. Apa masalah sebenarnya antara ‘laki-laki’ yang adalah keluarga AY dengan si pelaku tidak diceritakan secara detail. Hanya selalu soal pertengkaran awal di media sosial yang berakhir penganiayaan dan dilanjutkan dengan deskripsi pelaku yang tak merasa bersalah. 

Pemberitaan makin mengukuhkan moral perempuan di bawah laki-laki karena bertindak tidak rasional dan emosional. Dalam kacamata saya, pihak laki-laki yang menjadi pemicu awal permasalahan ini perlu diberikan ruang untuk berkomentar agar menjadi pembelajaran dalam menata sistem pendidikan kita ke depan.

Beberapa pertanyaan menarik lainnya, jika berkaca dari kasus AY yang bertolak dari urusan ‘laki-laki’, apa yang membuat perempuan begitu ingin dimiliki dan bahkan bertindak rasional untuk memenuhi hasrat dirinya?

Dalam pemahaman saya, iklim masyarakat penganut patriarki yang kental, di mana perempuan menjadi subordinat laki-laki, atau masyarakat kelas dua, akan membuat perempuan selalu memberi daya lebih untuk terlihat dan dianggap dalam lingkungan. Kondisi ini yang menjawab beberapa kegelisahan teman sesama perempuan, bergaul dengan sesama perempuan tidak menyenangkan karena persaingan ketat dan suka ‘nusuk’ dari belakang. Dorongan untuk kesetaraan gender adalah agenda utama feminisme.

Perebutan perhatian laki-laki di kalangan para perempuan masih sangat subur saat ini. Dan mungkin, kacamata yang feminis memandang permasalahan ini kerap luput diterapkan dalam sistem pendidikan remaja kita. 

Asumsi saya, pendekatan pendidikan kita saat ini menyamakan posisi perempuan dan laki-laki, dengan padahal pemberian akses, perilaku, dan stigma yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan masih subur terjadi.

Begitulah biang permasalahan ini dalam analisis saya. Alhasil, saya jadi teringat kampanye #UninstallFeminism, yang katanya Indonesia tidak butuh feminisme. 

Jika Indonesia tidak membutuhkan feminisme, apa solusi dari kacamata teologis bahwa perempuan dimuliakan cukup ampuh untuk memberi perempuan ruang eksplorasi untuk memanusiakan dirinya secara sempurna sebagai perempuan? Ataukah pisau analisis perempuan dimuliakan hanya akan mengukuhkan perempuan sebagai pesaing satu dengan yang lainnya semata untuk ingin dimuliakan oleh laki-laki? 

Mengapa Harus #UninstallFeminism?

Saya sungguh tak habis pikir dengan gerakan Indonesia Tanpa Feminisme ini beredar masif. Kesulitan saya awalnya juga karena pisau analisis yang dipakai adalah dalih agama, yang mana agama adalah ruang-ruang keyakinan yang bagi si penganutnya—bukan bagi semua orang—adalah mutlak. 

Oleh sebab itu, saya sudah pesimis terlebih dahulu untuk melakukan dialog, sebab yang mutlak artinya tak terbantahkan.

Namun yang menarik bagi saya dalam menyisir argumentasi para penolak feminisme ini, ternyata sebenarnya mereka tidak menolak gagasan feminisme. Mereka hanya mencoba menggunakan keyakinan sebagai tolok ukur memanusiakan perempuan. 

Salah satu gagasan yang tidak berbenturan dengan feminisme adalah gagasan tentang perempuan sebagai ibu, perempuan yang secara moral alamiah penganut etika kepedulian, bertanggung jawab untuk membentuk anak-anak sebagai manusia.

Artinya, kesadaran perempuan sebagai tulang punggung memanusiakan manusia, yakni anak-anaknya. Jika berkaca dari kasus AY, saya sungguh jadi penasaran, argumentasi apa yang akan dikeluarkan oleh para penganut gagasan anti feminisme ini?

Saya sampai hari ini tidak memberi label diri sebagai seorang feminis. Alasannya sederhana, feminis juga banyak ragamnya. Akan lebih baik saya menjadi diri saya sendiri dengan mendalami seluk-beluk feminisme. 

Saya tersadarkan bahwa gagasan feminisme adalah kunci menyelesaikan masalah kemanusiaan, termasuk masalah AY. Inspirasi itu saya tanam baik-baik dari Karlina Supelli yang mengatakan bahwa feminisme bukan gagasan soal menglorifikasi posisi perempuan, dan bukan berarti perempuan hidup dalam arena perzinahan.

Feminisme sering kali disalahkaprahkan sebagai gerakan perempuan dan semata untuk memperjuangkan perempuan tanpa melibatkan laki-laki. Padahal, feminisme adalah komitmen intelektual sekaligus gerakan politik untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan penghentian diskriminasi terhadap gender. Tujuannya jelas, transformasi gender. 

Tentunya etika dengan perspektif feminis bertujuan membahas perkara ketidakadilan yang dialami perempuan karena etika klasik, termasuk penelitian Kohlberg, mengabaikan pengalaman moral perempuan. Kasus AY jelas menjadi penanda pentingnya transformasi gender berdasarkan pengalaman moral perempuan dan transformasi bagi sistem pendidikan, para pendidik, dan peserta didik.

Feminisme sangat luas, dan sangat membutuhkan kesadaran kolektif. Jadi, pencapaian feminisme bukan sekadar perempuan yang sukses belajar, bekerja, dan punya anak. Perjuangan feminisme bukan sekadar penurunan angka kekerasan yang tak kunjung terjadi sampai sekarang. 

Feminisme juga bukan soal keterwakilan perempuan 30% dalam parlemen yang tak kunjung terjadi juga. Feminisme lebih dari itu.

Jadi, pisau analisis yang diperkenalkan Karlina jelas mematahkan anggapan bahwa "Gerakan Perempuan di Indonesia sudah selesai". Selama masih ada relasi kekuasaan yang tidak imbang, komitmen intelektual ini belum selesai. Ini sudah tercermin dari kasus AY dan 12 remaja perempuan dan komitmen memangkas relasi kekuasaan.

Akhir kata, bagi yang mau anti terhadap feminisme, silakan. Namun berikanlah solusi terbaik dan berefleksilah, berkacalah dari nasib AY. Kalian semua para perempuan harus merasa tertampar atas nasib AY dan kondisi mental si pelaku perempuan. Artinya, ada yang salah dan sakit dalam kondisi perempuan saat ini secara khusus dan manusia Indonesia secara umum. 

Tidak ada keberhasilan pembangunan manusia tanpa perempuan. Kofi Annan (alm) saja mengakui itu.

Terima kasih, Ibu Karlina. Tulisan ini paling banyak adalah bahan refleksi saya usai mengikuti kelas ibu. 

Dalam suasana kritis, saya tidak lupa pernyataan Ibu Karlina di Pidato Kebudayaan (2013). Kita, saya, kamu, perlu membangkitkan kembali kebiasaan berpikir serius, bukan sekadar melempar komentar.

Daftar Pustaka

  • Sudarminta, J. Pandangan Alfred N. Whitehead Tentang Pendidikan dan Relevansinya Dewasa Ini. STF Driyarkara, Jakarta. 2015
  • Supelli, Karlina. Pendidikan Menuju Kebahagiaan: Etika Kepedulian dan Teori Pendidikan Noddings, STF Driyarkara, Jakarta. 2015
  • Supelli, Karlina. Suara Yang Berbeda: Etika Menurut Perspektif Feminis, STF Driyarkara, Jakarta 2018
  • Widyarsono, Antonius. Gagasan Driyarkara Tentang Pendidikan Memanusiakan Manusia-Muda, STF Driyarkata, Jakarta 2015