Sebuah kata yang kerap menghiasi baliho-baliho calon legislatif di jalanan, “Pro-rakyat”, sebuah kalimat yang tidak asing diucapkan dalam pidato-pidato politisi, “Demi rakyat”, “Untuk wong cilik”, “Anti elite global”, dan lain sebagainya yang selalu menempatkan rakyat sebagai protagonis dalam berbagai ranah perpolitikan.

Begitulah narasi populisme selalu menjadi jualan yang laku, khususnya di negara berkembang. Selain di Indonesia, kebangkitan populisme juga marak di negara-negara Amerika Latin. 

Dengan kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil, menggunakan strategi komunikasi politik yang menyentuh perasaan rakyat dengan merasa ‘dibela’ tidak akan gagal menyentuh hati calon pemilih. 

Masyarakat populis selalu mengatasnamakan diri sebagai ‘rakyat’, walaupun sebenarnya mereka bukanlah rakyat secara keseluruhan. Menurut mereka, ‘rakyat’ adalah kesatuan homogen, entah kesamaan agama, ras, kelas, atau apapun itu. Populis sayap kanan akan memisahkan mereka dengan perbedaan ras, etnis, atau asal. 

Populis sayap kiri akan mengelompokkan berdasarkan kelas, ‘anti borjuis’. Belakangan ini, populis sayap-kiri identik dengan gerakan sosial seperti LGBT, Feminisme, pecinta lingkungan, dan lain sebagainya yang tidak segan-segan memberi menyingkirkan siapapun yang dianggap berbeda kelompok. 

Meskipun menyatakan dirinya sebagai rakyat, populis yang sejak awal anti-elitis sebenarnya memiliki musuh lain, yaitu kelompok masyarakat diluar ke-homogen-an mereka. 

Pada awalnya, populisme identik dengan narasi-narasi pro-rakyat dan kerap mengkritik pemerintah incumbent, meski mereka sebenarnya memiliki figur politik atau pejabat elite yang didukung.

Pemimpin masyarakat populis juga akan memisahkan namanya dari elitis lain untuk dijadikan antagonis dalam narasinya, untuk menegaskan siapa yang menjadi musuh rakyat. Serangan untuk elitis yang biasanya digunakan selalu berbasis moral, “pemerintah tidak punya hati”, “makan uang rakyat”, “berkonspirasi dengan asing”. 

Jadi, sekarang ini, populisme bukan lagi soal anti-elitis, tetapi oposisi masyarakat lain yang tidak dianggap masuk ke golongan mereka. 

Tanpa menyebut secara gamblang, salah satu dari kedua pasangan calon presiden 2019 bergabung di partai dengan ideologi ‘populisme sayap-kanan’, sehingga untuk pemilihannya kali ini, ia menggunakan strategi berbasis agama. 

Strateginya menjual dan terlihat adanya perkembangan signifikan terhadap pendukungnya dibandingkan pemilu 5 tahun yang lalu. Sedangkan lawannya yang juga memakai strategi populisme untuk komunikasi politiknya, tetapi tidak begitu menggaris-bawahi perbedaan rakyat dan musuh, mulai mengikuti permainan lawan politiknya. Sehingga narasi yang kita dengar di Pilpres 2019 terdengar mirip.   

Populisme selalu membangun kamar-kamar untuk musuhnya sendiri dengan menyesuaikan situasi. Dengan masyarakat yang mayoritasnya religius, sentimen dibangun berbasis agama, dengan masyarakat yang mayoritasnya memiliki kesadaran ras yang tinggi, sentimen dibangun dengan basis ras. 

Populisme selalu mengikuti perkembangan isu yang dianggap akan menyenangkan mayoritas dan mendapatkan suara mereka. Formatnya adalah ‘kita’ yang default, dan konsep ‘mereka’ yang dinamis. 

Perbedaan antar kelompok oposisi dianggap fundamental oleh para populis. Jadi, entah apapun pernyataan yang dilontarkan dari mulut lawan akan dianggap salah. 

Komunikasi politik bernada populis lebih cepat dipahami masyarakat, seseorang tidak perlu mengetahui cara kerja keuangan negara, alokasi pajak, suku bunga bank sentral negara-negara di dunia, atau sistem ekonomi pasar bebas untuk dapat memahami substansi dari pidato kandidat yang akan dipilihnya. 

Saat teori dan fakta tidak dapat membuka pikiran seseorang, permainan perasaan adalah jawabannya. Tidak heran sering kali terdengar kata-kata overused nan-puitis dari pidato petinggi negara seperti, “Rakyat akan bergabung memajukan negara ini”, “Hari ini juga hari kemenangan untuk rakyat!”, “Kita akan membangun negara ini dengan tangan kita semua, tangan rakyat”, “Demi rakyat Indonesia!”.

Sounds familiar? Yeah. Because almost all politicians using this tactic so I have a problem in distinguishing them. Politisi hanya jual nama dan sensasi, tidak ada ide-ide pembeda, semua hanya ingin terdengar merakyat. 

Kontestasi holier-than-thou dalam perkara masyarakat yang lebih memilih keadaan sosial homogen memandang perbedaan status horizontal maupun vertikal sebagai sesuatu yang inheren. 

Atas demand mayoritas tersebut, identitas politik, ad hominem, apropriasi kultur dan lain-lain adalah makanan sehari-hari. Jika seseorang memiliki rasa kolektivisme yang kuat, sebuah pandangan berbeda tentang aliran filsafat, politik, tidak akan mempengaruhi pelatuk mereka, melainkan status dari protective characteristic seseorang. 

Membuat pidato berhaluan populis tidak sesusah menaikkan rank di permainan daring, Mobile Legend. Naskah pidato OSIS SMP dapat digunakan kembali untuk pidato klise, “Ini semua demi kemaslahatan kita bersama”. 

Aurelia biasanya juga mengkritik kebijakan pemerintah di Twitter? Malah hampir di setiap kultwit? Iya. Adversary dalam politik memang penting untuk menjaga transparansi, kinerja politis, dan sebagai penyeimbang kekuatan politik. 

Yang perlu digarisbawahi, dalam ide populisme, hal tersebut malah bertendensi ke arah mobokrasi, dimana pemerintah populis hanya menerjemahkan preferensi mayoritas dalam bahasa-bahasa politik fancy. Walaupun di kamar kebijakan ‘terkadang’ ide populis tidak akan dibawa oleh para penggunanya dan hanya akan dipakai sebagai bumbu penyedap dalam menarik minat calon pemilih, populisme akan memperkeruh diskursus publik, kondisi sosial, dan angka toleransi suatu negara. 

Masyarakat populis akan menganggap kelompoknya superior. Karena terlalu banyak memakai dalih moralitas, mereka akan bertindak seperti polisi moral, dimana standar moral hanya akan dilegitimasi oleh kelompoknya.

Populisme, adalah ideologi ‘tipis’ yang tidak akan bekerja tanpa bantuan dari ide lain yang akan menstimulasi imajinasi kolektif mayarakat, bahwa mereka bersatu, memiliki rasa kolektivisme yang kuat dan dengan bangga mereka tunjukan, entah ras, etnis, agama, ekspresi gender, orientasi seksual, apapun itu untuk menentang musuh dinamisnya untuk teman yang sama. 

Populism is never just a matter of disagreements about policy, which is of course perfectly normal in democracy. No, the populist immediately claims that the issue at stake is entirely normal.” —Jan-Werner Müller