Barusan saya baca Pernyataan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia soal seks di luar nikah. Dari 5 poin yang tertera di sana, hanya 1 yang bisa saya sepakati, yakni imbauannya kepada umat islam untuk tidak mengikuti pendapat Abdul Aziz dalam Konsep Milk Al Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital.

Sebagai organisasi ulama, MUI memang berkewajiban mengimbau itu. Tetapi ya, sebatas mengimbau; tidak lebih, apalagi sampai memaksakan.

Nah, di luar itu, di 4 poin lainnya, saya punya penilaian tersendiri bahwa semuanya mengandung nalar cacat. Klaim-klaim yang dibangun MUI sungguh kelewatan alias keterlaluan sekali.

Ketika MUI menyebut bahwa hasil penelitian Abdul Aziz terhadap konsep milk al yamin Muhammad Syahrur yang membolehkan hubungan seks di luar nikah (nonmarital) bertentangan dengan Alquran, Sunah, dan kesepakatan ulama, saya tidak bisa membantah memang. Sebab saya bukan pengkaji wilayah abstrak seperti ini.

Tetapi untuk soal “harus ditolak karena dapat menimbulkan kerusakan moral/akhlak umat dan bangsa”, tunggu dulu. MUI tidak bisa seenaknya klaim seperti itu. Tidak pernah ada bukti valid yang memperlihatkan bahwa seks bebas atau seks di luar nikah itu melahirkan kerusakan moral. Bentuk dan ukurannya tidak jelas.

Pada poin 2, dan ini yang lebih bernalar cacat, konsep hubungan seks di luar nikah disebut tidak bisa diterapkan di Indonesia karena mengarah pada praktik seks bebas. Pertanyaannya, memang kenapa kalau arahnya ke sana? Kata anak Jakarte, masalah buat loe?

Lebih mengenaskan lagi ketika praktik seks di luar nikah dinilai MUI bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974. Geleng-geleng kepala saya. Meski saya bukan mahasiswa atau ahli hukum, saya tetap paham kalau UU yang dimaksud itu adalah UU tentang perkawinan, bukan aktivitas (seks) di luar perkawinan.

Maksud saya begini. Seks di luar nikah itu, kan, soal aktivitas di luar pernikahan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan aturan-aturan konstruktif macam begitu. Atau MUI ini jangan-jangan… Hmm…

Di poin selanjutnya, lagi-lagi MUI mencampuradukkan antara praktik seks di luar nikah dengan konsep-konsep pernikahan. Kita tahulah kalau tujuan pernikahan itu memang mulia dan luhur, yakni membangun kehidupan keluarga, melahirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Beda dengan tujuan seks di luar nikah secara umum, yakni bersimpul pada kepentingan nafsu.

Meskipun sepasang suami-istri tak dimungkiri juga untuk memenuhi kepentingan terakhir itu selain yang pertama, tetap saja tidak ada hubungannya. Ini perkara seks di luar nikah lho, bukan seks di dalam nikah. Kalau di dalam nikah, ya bolehlah dikait-kaitkan dengan hukum pernikahan. Ah, MUI.

Pada poin terakhir, memangnya apa wewenang MUI mencampuri urusan dunia akademik? Kalau promotor dan penguji disertasi meloloskan dan meluluskan Abdul Aziz, maka yang MUI bisa lakukan hanyalah gigit jari saja. Bukan urusannya, maksud saya.

Lagi pula, promotor dan penguji disertasinya tidak jadi meloloskan dan meluluskan Abdul Aziz kok. Ada beberapa syarat lagi yang harus dipenuhi. Di titik inilah MUI lagi-lagi gegabah memberi nilai. Nalarnya, ya nalar cacat, kan?