Sebagai salah satu oraganisasi mahasiswa terbesar di Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memiliki kegiatan-kegiatan penting bagi keberlangsungan organisasi. Salah satu momen penting bagi PMII ialah forum Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) yang akan dihadiri oleh perwakilan Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Korrdinator Cabang (PKC) se-Indonesia.

Muspimnas menjadi penting bagi kader-kader PMII khususnya mengingat acara ini salah satu forum tertinggi setelah kongres yang akan membahas format kaderisasi dan administrasi untuk institusi PMII itu sendiri. Ada dua hal penting yang akan menjadi topik hangat, setidaknya bagi pembicaraan beberapa kader khususnya regional Yogyakarta, yaitu administrasi institusi dan format kaderisasi. 

Sebelum membahas itu, perlu kiranya mengetahui hal penting yang menjadi persoalan yang dihadapi khususnya oleh pengurus cabang. Sebab penulis sendiri aktif sebagai kader PMII Yogyakarta yang tidak memiliki PKC. Jadi penulis dan kader di sini (Yogya) tidak memiliki pengalaman mengurus PKC. Maka, mari kita fokus bahas cabang dan institusi di bawahnya.

Inventaris Persoalan

Sejak berdiri pada 17 April 1960 oleh kader-kader muda NU dan atas restu kiai-kiai seperti KH. Idham Cholid selaku pengurus PBNU saat itu di Surabaya, PMII resmi menjadi bagian penting dari sejarah gerakan bangsa. Mengacu pada buku Citra Diri PMII", bahwa PMII lahir sebagai organisasi muda nahdliyin di wilayah mahasiswa sekaligus menjadi underbow partai NU.

PMII menghadapi banyak persoalan ruang gerak yang terbatasi oleh induk (NU) yang sedang menghadapi gejolak politik nasional. Sehingga berpuncak pada keinginan untuk independen pada tahun 1971 sampai saat ini.

Memang PMII adalah anak kandung dari NU. Itu jelas terlihat dari sejarah berdirinya PMII. Dan pasca mengumumkan untuk kembali ke khittah 1926 sebagai organisasi akar rumput dan bukan sebagai organisasi partai politik. 

Beriringan dengan kembalinya NU kepada cita-cita awal berdiri, beberapa kalangan di internal kader mulai mencuat isu PMII kembali ke pangkuan NU dan sampai hari ini masih hangat diperbincangkan oleh beberapa kader di setiap angkatan dan institusi di bawah Pengurus Besar. Isu kembali ke NU menjadi pro dan kontra di kalangan kader mengingat hal ini tentu akan membawa perubahan besar bagi organisasi. Baik kembali maupun tidak secara organisasi jelas akan berdampak pada ruang gerak dan cara pandang PMII.

Hal ini jelas harus segera dituntaskan agar tidak terkesan mengambang. Pertimbangan serta masukan dari berbagai kalangan menjadi penting sebelum memutuskan segala kebijakan oleh pengurus besar. Atau mungkin tidak perlu dibahas sebab PMII tidak pernah merasa ‘pergi’ dari NU dengan dalih bahwa kita masih menggunakan cara pandang Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah dan segala tradisinya seperti yasinan, tahlilan maupun ziara kubur. Hal ini bahkan tercantum dalam draf pembahasan Muspimnas yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019 di Boyolali.

Selain santernya isu kembali ke NU, saat ini PMII setidaknya di beberapa cabang yang pernah bersentuhan langsung dengan penulis, baik di forum resmi maupun forum kultur (ngopi), mengalami banyak persoalan. Ambil contoh di cabang Yogyakarta yang hari ini masih menyimpan persoalan. Sebagai salah satu cabang pendiri PMII dan yang tertua, harusnya cabang DIY sudah cukup matang dalam melaksanakan kewajiban organisasi (administrasi maupun pengkaderan), bahkan sebaliknya cukup kekanak-kanakan.

Sifat kekanak-kanakan ini selalu beriringan dengan kepentingan politik di tingkat elite (senior). Maka, jenjang waktu pengurus cabang molor sampai akan diadakannya Kongres Nasional yang didalamnya terdapat unsur politis. Demi mendapat rekomendasi dari cabang untuk keinginan senior maju dalam perebutan Ketua Umum PB PMII, Konfercab akan diadakan setelah pelaksanakan kongres usai. 

Bisa dilihat beberapa tahun terakhir PMII DIY selalu memiliki calon dalam merebut kursi ketua umum dan beberapa tahun terakhir pun selalu gagal. Efek ditimbulkan oleh selalu molornya konfercab maka beberapa angkatan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pengurus cabang DIY. Dari ini muncul persoalan angkatan ganjil dan genap sebab pengkaderan di DIY selalu memakai angkatan.

Maka, siapa yang akan memenangkan ketua cabang dan sekretaris cabang sudah bisa dipastikan senior yang bermain di belakangnya memiliki niatan untuk dapat rekomendasi sebagai bakal calon di kongres selanjutnya. Hal ini pula menyebabkan tidak berjalannya roda organisasi pasca konfercab dan pasca kongres dan ini selalu terjadi beberapa tahun terakhir. 

Disebabkan dengan tingginya hasrat politik kader hari ini untuk merebut struktur penting di cabang DIY, maka pemenang dalam konfercab berhak mendapat struktur penting seperti sekretaris, ketua 1, ketua II, ketua III sampai kepada biro-biro penting seperti biro kaderisasi dan yang kalah dalam pertarungan di konfercab hanya mengisi struktur-struktur yang dianggap ‘tidak penting’ (dalam pengertian politis).

Dalam setiap perebutan struktur macam komisariat dan cabang selalu mengedepankan pertimbangan kekuatan politik dan bukan pada kapasitas kader yang akan menjadi pengurus. Sebab tidak ada aturan jelas kader yang akan mengisi struktur penting harus memiliki apa, punya pengalaman apa dan telah menguasai materi penting apa di organisasi. 

Tidak ada itu, yang ada hanya pertimbangan politis yang menciptakan konflik sehingga muncul tidak jalannya roda organisasi dengan dalih pada mutung pengurus. Jelas yang akan tidak aktif adalah mereka yang kalah, kadang dalam berjalannya organisasi yang awal mendukung malah tidak aktif juga disebabkan oleh banyak unsur seperti pembagian proyek yang tidak merata, komunikasi yang terpatah dan banyak lagi.

Selain itu dengan dalih cabang istimewa DIY selalu menjadi cabang yang tidak pernah mengadakan MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru) beberapa tahun dimulai sejak tahun 80.an sampai sebelum berdirinya komisariat baru, yang hari ini mulai melaksanakan MAPABA kecuali komisariat UIN SuKa. Di cabang DIY seakan-akan administrasi (AD/ART, PO) tidak terlalu penting, akan ‘ditabrak’ oleh pengurus sendiri.

Rekomendasi

Maka dari itu, perlu kiranya PB PMII memperjelas aturan kepada seluruh cabang dan PKC di seluruh Indonesia dan tegas memberi sanksi administrasi kepada cabang yang jelas-jelas tidak mengikuti aturan organisasi. Perlu ada format dalam menyelesaikan atau setidaknya membendung konflik politik di tingkat struktur. 

Seperti membuat aturan ketat untuk mengetes calon pengurus cabang dan PKC bahwa ia layak atau tidak menjadi pengurus, contoh taktis dengan membuat aturan untuk membuat tim independen untuk mengetes calon pengurus yang terdiri dari alumni seperti akademisi, tokoh NU setempat, pengamat, penggiat LSM yang memiliki kapasitas untuk melihat kelayakan calon pengurus dan jelas tidak memiliki kepentingan politik tertentu.

Agar lebih mudah ambil contoh tim Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) NU. Semacam itu yang harus diatur oleh forum tertinggi dan layak kiranya untuk segera dibahas bagaimana format yang tepat untuk membendung konflik politik disetiap perebutan struktur macam PC dan PKC. 

Ini menjadi penting sebab konflik politik ini menjadi dasar dari tidak berjalannya roda organisasi. Selain itu, agar menjadi pengurus cabang dan PKC ber-gaining sebab memiliki kapasitas yang dianggap layak oleh tim independen yang bertugas mengetes kemampuan calon pengurus.

Sebagai akhir saya mengimbau sebagai sesama kader khususnya untuk cabang Yogyakarta segera bertobatlah. Dan kembali lah menjadi cabang yang menjadi ruh intelektual PMII di tingkat nasional.