Penyebaran virus corona yang begitu masif, cepat dan mengglobal patut menjadi perhatian bersama, tak terkecuali masyarakat tanah air. Minimal, publik mematuhi langkah-langkah antisipatif yang telah ditentukan pemangku kewenangan setempat.

Langkah-langkah tesebut perlu didukung masyarakat dalam rangka meminimalisir dan memutus rantai penyebaran virus yang telah menelan banyak korban. Tercatat, hingga Senin, 23 Maret 2020, Pemerintah telah mengumumkan, menemukan 579 kasus pasien positif terinfeksi Corona dan 49 orang meninggal dunia.

Akselerasi peningkatan grafik pasien terinfeksi sangat dimungkinkan terus meningkat seiring upaya pemerintah melakukan berbagai langkah penanganan di pusat-pusat penyebaran virus asal Wuhan, China.

Berhenti "Berjabariyah" di Tengah Wabah Corona

Upaya pemerintah menekan penyebaran wabah corona dengan langkah preventif-antisipatif perlu mendapat dukungan semua pihak. Siapa pun dia, apa pun dia dirasa perlu memahami dan menyadari serta bersama mematuhi petunjuk yang diarahkan guna meminimalisir dampak penyebaran Covid-19. 

Misalnya, menghindari keramaian, menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker hingga imbauan tidak menggelar salat berjemaah di masjid.

Dalam konteks keagamaan, penulis mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan imbauan dan fatwa untuk meniadakan salat berjemaah di masjid untuk sementara waktu. Tentu saja hal itu seharusnya juga diikuti oleh kelompok atau ormas keagamaan lainnya, yaitu meniadakan keramaian di dalam maupun di luar rumah ibadah.

Di sini, peran tokoh agama menjadi sangat sentral dalam hal memberikan pemahaman kepada jemaah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi antara pengurus rumah ibadah dengan para jamaah terkait imbauan peniadaan kegiatan ibadah juga sangat penting. Maklum, ibadah jumat dan salat tarawih menjadi momen sakral bagi umat islam dunia.

Jangan sampai mandeknya komunikasi antara tokoh agama, pengurus rumah ibadah dan jemaah menjadikan penyebaran virus makin melebar hingga mengakibatkan wabah ini sulit dikendalikan. Di wilayah dan titik tertentu, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) juga harus bersikap tegas mengambil keputusan untuk meniadakan kegiatan keagamaan.

Di lain pihak, jemaah diharapkan mampu memahami dan memaklumi kondisi darurat ini. Tak penting menjadi penganut "Jabariyah" hingga nekat mengabaikan aturan atau imbauan aparat berwenang. 

Jabariyah (determinisme) yang penulis maksud adalah menganggap manusia tak memiliki kuasa atas hal-hal atau perbuatannya sendiri. Manusia hanya bisa pasrah atas kondisi dan keadaan tanpa bisa berikhtiar. Semuanya atas nama takdir Tuhan.

Di awal-awal perkembangannya, aliran teologi jabariyah menjadi ideologi Kekhalifahan Bani Umayyah (kekhalifahan islam pertama setelah kepemimpinan khalifah rashidiin) yang berkepentingan melestarikan dinastinya. Hal itu tercermin dari beberapa statement khalifahnya yang menyatakan bahwa Khalifah Muawiyyah bin Abi Sufyan merupakan perwakilan Allah di muka bumi. 

Pun, ketika mendaulat sang anak Yazid bin Muawiyyah sebagai pengganti, dikatakan hal itu adalah takdir Allah dan tak ada seorang pun yang mampu mengubahnya.

Dalam konteks ini, penulis menemukan adanya kesamaan sikap masyarakat yang berperilaku seperti paham aliran jabariyah, mudah mengklaim takdir Tuhan. Bedanya, Umayyah mengklaim takdir untuk melanggengkan kekuasaannya, sementara segelintir masyarakat mengklaim takdir untuk melegitimasi kelemahannya dan ketidaktahuannya. 

Apa yang terjadi? Murahnya harga takdir.

Lalu, kaitannya dengan wabah Corona? Tentu saja ada. Masyarakat yang berjabariyah terkesan mengabaikan upaya penanganan dan pencegahan virus Corona dan berharap Tuhan akan menurunkan kaajaiban.

Berdalih bahwa Tuhanlah yang telah menakdirkan seseorang terjangkit virus berbahaya dan tidak ada yang bisa menolaknya. Sikap semacam ini membuat kalangan masyarakat hilang nalar, yang mengakibatkan kenekatan berkedok takdir ilahi.

Tentu saja ini sangat berbahaya dalam kondisi darurat. Masyarakat terkesan abai karena merasa apa yang terjadi telah ditakdirkan. Apa pun, upaya yang dilakukan untuk menghambat penyebaran virus tidak akan ampuh jika Tuhan sudah menakdirkan. Kira-kira seperti itulah anggapan "jabariyah".

Dalam hal ini, bukan berarti kepasrahan tidak dibolehkan, tetapi kondisi seperti saat ini perlu ditanamkan pemahaman terbalik guna menyelesaikan sebuah persoalan. Masyarakat perlu diajarkan berpikir dan bernalar ilmiah karena kasus corona berkaitan dengan saintifik dan harus diselesaikan secara medis.

Jika tidak begitu, apa bedanya kita dengan perdukunan yang mengandalkan mantra-mantra dalam proses penyembuhan tanpa mengetahui penyakit dan penawar yang sesungguhnya? Setelah berbagai usaha dan upaya dilakukan baru kita berpasrah diri, karena pasrah solid bersama usaha dan doa. Itulah hakikat dalam beragama.

Pemerintah Harus Tanggap Atasi Penyebaran Corona

Kebijakan pemerintah menghambat laju penyebaran wabah corona harusnya didukung dengan prasarana yang memadai. Sebagai contoh, tanggap pemerintah menyediakan alat deteksi dini di berbagai ruang publik, tak terkecuali masjid dan rumah ibadah lainnya.

Seiring adanya imbauan untuk meniadakan salat berjemaah di masjid, maka sudah seharusnya pemerintah melalui berbagai instansinya menyediakan alat deteksi dini di lokasi tersebut. Hal ini sangat memungkinkan untuk mendeteksi gejala penyebaran virus bagi jemaah yang ngotot ingin menggelar salat berjamaah. Dengan alat ini juga masyarakat diharapkan makin waspada terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

Di samping itu, dalam rangka mempercepat proses penanganan, pemerintah juga diharuskan menggandeng organisasi kemasyarakatan di tingkat terendah seperti RT/RW, kepemudaan (karang taruna) hingga ormas keagamaan untuk bahu-membahu memberikan pemahaman kepada masyarakat soal Covid-19.

Sebab, masih banyak masyarakat bawah belum mengetahui pasti terkait virus Corona. Publik masih meraba-raba soal ini, sehingga yang terjadi masih banyak masyarakat yang abai dan menggunakan masa isolasi dengan bepergian ke berbagai tempat dan lokasi.