Setelah hak dasar politik dilembagakan dan orang-orang diberi kebebasan untuk mengekspresikan kepentingan, nilai-nilai dan pendapat mereka, di dalam masyarakat akan muncul berbagai kelompok kepentingan. Proses demokrasi mengakomodasi keberagaman semacam ini menawarkan peraturan (aturan main) dan norma.

Peraturan dan norma tersebut menjadi landasan bagi konsesus mayoritas dari berbagai kepentingan dan nilai yang ada. Inilah inti dari proses politik dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Kemajemukan kepentingan dan nilai bukan saja tidak terhindarkan, tetapi juga sah selama semua pihak masih menghormati legitimasi dari lembaga demokrasi dan hukum yang ada.

Fungsi dasar dari sebuah parpol adalah untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengarahkannya pada kepentingan bersama, dan merancangnya dalam bentuk legislasi dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah agenda yang bisa mendapatkan dukungan rakyat di saat pemilihan umum. Parpol merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi modern. Tantangannya adalah bagaimana cara mengatur parpol dan membuat mereka berfungsi secara demokratis.

Fenomena partai politik di Indonesia saat ini bisa dikatakan memprihatinkan dan tidak sesuai dari sistem ideal demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat. Dunia politik saat ini terjebak dengan pragmatisme politik. Partisipasi politik hanya manifestasi dari keinginan untuk berkuasa dan kekuasaan adalah tujuan akhir dari berpolitik.

Padahal, dalam pengertian ideal, berkuasa hanyalah media antara yang menjadi sarana untuk dapat menciptakan tatanan masyarakat ideal, sesuai dengan nilai dan paham yang dianut oleh suatu partai politik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat (Firmansyah:2001). Partai politik tidak lagi menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat, akan tetapi partai politik menjadi kendaraan politik bagi sebagian pengurus yang mempunyai hasrat berkuasa.

Di negara demokrasi manapun, peran partai politik amatlah penting, selain di legislatif pusat dan daerah, jabatan eksekutif presiden-wakil presiden, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota, harus melalui nominasi partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran partai politik sangat diperlukan dalam negara demokrasi, akan tetapi kredibilitas partai politik kian merosot.

Negeri ini sedang mengalami era deparpolisasi. Era deparpolisasi ini pernah juga dialami di negara ini pada era sebelumnya, di mana aktor utama penggerak deparpolisasi adalah Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang didukung oleh kekuatan ABRI dan segelintir partai politik. Dedangkan era sekarang, gerakan ini justru dimotori oleh kalangan cendekiawan dan masyarakat sipil yang didukung oleh kalangan politisi non-partai.

Penyelenggaraan pilkada secara langsung dimulai sejak 2005, yakni semenjak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 sampai sekarang, yakni berlakunya UU No. 12 Tahun 2008. Bila dicermati dari kedua undang-undang tersebut, maka tercermin adanya perubahan dalam UU No. 12 Tahun 2008 di mana sumber calonnya tidak hanya berasal dari parpol, akan tetapi juga dapat berasal dari calon perseorangan.

Calon Perseorangan

Partisipasi politik pada masa sebelum reformasi merupakan barang langka. Puncak pemberangusan partisipasi politik adalah pada fase Orde Baru yang memandang politik identik dengan instabilitas, sehingga peran parpol terminimalisasi, salah satunya dengan melakukan fusi parpol hanya menjadi dua parpol dan satu golongan, serta upaya menerapkan politik massa mengambang sehingga parpol tidak dapat mengembangkan strukturnya ke struktur terkecil di masyarakat.

Pasca reformasi, ruang individu untuk menjadi kepala daerah tetap tidak tersedia karena UU No. 22 Tahun 1999 membatasi calon kepala daerah harus berasal dari parpol. Parpol yang mengalami euforia mendominasi pilkada dengan mencalonkan kepala daerah melalui fraksi di DPRD untuk kemudian dipilih oleh DPRD secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

UU No. 32 Tahun 2004 pun tidak memberikan ruang bagi calon perseorangan untuk ikut bersaing dalam pilkada. Karena masih menganut sistem pencalonan terbatas yang berpegang pada paradigma hanya parpol yang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam memimpin pemerintahan.

UU No. 12 Tahun 2008 menjadi antitesis dari dominasi parpol dalam pilkada dengan membuka pintu bagi calon perseorangan ikut serta dalam pilkada. Keberadaan calon perseorangan dalam pilkada secara langsung memberikan peluang bagi kemunculan pimpinan yang berasal dari politik arus bawah. 

Masyarakat tidak sekadar menjadi penonton atau pemilih calon-calon yang diusulkan oleh parpol, namun dapat bertindak sebagai aktor politik yang secara aktif mengusung calon dan memilihnya di pilkada atau bahkan menjadi calon kepala daerah. Calon perseorangan dapat dimaknai sebagai bentuk konkret demokrasi partisipatoris yang dibangun oleh dan dalam masyarakat, kemudian menjadi contoh bagaimana demokrasi memberikan banyak pilihan calon pemimpin bagi masyarakat sekaligus menjawab kegelisahan masyarakat terhadap kredibilitas parpol.

Menurut Miriam Budiarjo (2010: 408), keran demokrasi yang dibuka luas memang berimplikasi pada berdirinya banyak parpol. Namun kuantitas parpol ini tidak diiringi dengan kualitas kader parpol.

Secara empiris, parpol dapat dikatakan gagal dalam menjalankan salah satu fungsinya, yaitu kaderisasi yang seharusnya menjadi calon pemimpin dalam skala lokal dan nasional dalam mengisi jabatan-jabatan publik. Kepercayaan masyarakat mengalami degradasi akibat proses pilkada sarat dengan transaksi politik. Penilaian terhadap calon yang diusung oleh parpol bukan berdasarkan kemampuan dan kualitas, tetapi atas dasar keuntungan/janji yang ditawarkan oleh calon kepada parpol sehingga merusak keobjektivitasan parpol dalam mengusulkan calonnya.

Transaksi semacam ini meninbulkan politic cost. Misalnya, saat seseorang ingin dicalonkan sebagai kepala daerah oleh parpol tertentu, calon tersebut harus menyetorkan dana kepada parpol pengusung, selain dari janji politik yang diberikan ketika terpilih menjadi kepala daerah, sehingga menimbulkan keterikatan dengan parpol pengusung ketika membuat kebijakan.

Uang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil kompetisi politik. Banyak politisi bahkan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan dana kampanye, seperti korupsi. Pada akhirnya, praktik demikian memunculkan kehidupan parpol yang bersifat oligarkis, elitis, dan personalitis.

UU No. 22 Tahun 2014 memberikan perubahan signifikan terhadap sistem pilkada, namun tetap menyediakan ruang bagi calon perseorangan dalam pilkada. Persyaratan dukungan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah pun tidak ada perubahan sama sekali.

Namun, keberadaan calon perseorangan ini menjadi sangat kontras dengan sistem pilkada keterwakilan. Pada pilkada secara langsung, calon kepala daerah melalui perseorangan harus melengkapi persyaratan jumlah dukungan minimal yang dibuktikan dengan fotokopi KTP pendukung agar dapat masuk dalam daftar calon kepala daerah.

Pada pilkada secara langsung, masyarakat daerah bersangkutan memilih calon kepala daerah tersebut secara langsung (one man one vote). Melalui mekanisme pemilihan tersebut, masyarakat pendukung calon kepala daerah dari perseorangan memiliki peluang untuk memilih kembali calon dukungannya.

Keberadaan calon perseorangan menjadi timpang jika dilakukan melalui pilkada keterawakilan. Calon kepala daerah dari parpol memiliki dukungan parpol dalam bentuk fraksi di DPRD, namun calon kepala daerah perseorangan tidak memiliki dukungan di DPRD karena kekuatan dukungan mereka terletak pada masyarakat langsung.

DPRD memang merupakan lembaga perwakilan yang sudah menjadi tugasnya mewakili rakyat, khususnya konstituennya. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kesempatan bagi DPRD untuk tidak memenuhi aspirasi rakyat pun cukup besar, terutama dalam pilkada.

Calon Partai Politik

Pentingnya Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah Negara tersebut demokratis atau tidak. Karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah Negara.

Pada Pemilu, masyarakat dapat memilih para wakilnya dan menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara pada nantinya. Untuk itu, momentum Pemilu juga membutuhkan sebuah pemkasimalan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya pemaksimalan pelibatan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasi saja tanpa adanya substansi. 

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaran Pemilu harus terus ditingkatkan. Namun, kondisi yang terjadi tidaklah demikian. Hasil evaluasi Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu selalu menurun. Hal ini dapat diketahui dengan semakin meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya/menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu.

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan mengapa partai politik belum optimal dalam meningkatkan partisipasipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu dilaksanakan:

  • Egosentris dan arogansi parpol

Partai politik selalu mengatakan bahwa partainya merupakan partai yang memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi di masyarakat. Indikatornya selalu mengandalkan hasil survei lembaga-lembaga penelitian yang ada tentang elektalibilitas partai. Disadari atau tidak, arogansi dan keegoan partai muncul.

Seharusnya seluruh partai yang ada kembali kepada peran dan tujuan partai itu sendiri sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Bukan merasa dirinya besar karena hasil survei yang diwakili oleh sebagian kecil masyarakat dan mampu menempatkan jumlah relatif banyak dikursi lembaga perwakilan rakyat. 

Data-data yang ada menunjukkan persentase pemilih lebih kecil dibanding dengan yang tidak memilih. Artinya, masih banyak masyarakat yang tidak perduli dengan keberadaan partai dan kehadiran partai dan itu menandakan lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh orang-orang partai tidak mencerminkan seutuhnya lembaga perwakilan rakyat itu sendiri

  • Pendidikan politik yang tidak memadai

Kesadaran sebagian besar masyarakat untuk tidak menggunakan haknya dalam pemilu membuktikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol sama sekali tidak optimal. Hampir tidak pernah ada parpol yang secara sistematis dan terstruktur memberikan pendidikan dan pencerahan politik bagi masyarakat. Masyarakat hanya disuguhkan pada pertikaian-pertikaian antar parpol yang akhirnya tidak membawa kemajuan melainkan menimbulkan apatisme dan pesimisme yang berakhir pada ketidakpedulian masyarakat itu sendiri terhadap parpol.

  • Rekrutmen politik yang tidak tepat

Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk menyejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, bila dikaji secara sekilas sampai dengan saat ini, pun proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak objektif. Proses penyiapan kader juga terkesan tidak sistematik dan tidak berkesinambungan. Partai politik dalam melakukan pembinaan terhadap kadernya lebih intens hanya pada saat menjelang adanya agenda-agenda politik.

  • Kepentingan sesaat parpol

Selama ini, parpol hanya mengejar kekuasaan bukannya kepercayaan pada masyarakat. Aktivitas parpol baru terlihat ketika menjelang pemilu di mana selebaran-selebaran, pamflet dan baliho-baliho muncul di sana-sini.

Anehnya, dari seluruh alat peraga tersebut, tidak ada satupun yang memberikan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Semuanya selalu mengatakan, “pilihlah saya.”

Peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan partai atau kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sebagai akibat daripadanya adalah terjadinya ketidakstabilan sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet.

Partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan panglima. Aspirasi rakyat tidak tersalurkan. Rasa keadilan terusik dan ketidakpuasan semakin mengental. Demokrasi hanya dijadikan jargon politik. Tapi, semua itu tidak disertai dengan upaya memberdayakan pendidikan politik rakyat. Partai politik yang diharapkan dapat mewadahi aspirasi politik rakyat yang terkristal menjadi kebijakan publik yang populis tidak terwujud.

Negara ini telah menetapkan diri untuk menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan kehidupan politik bernegaranya. Sistem demokrasi yang dianut diaplikasikan melalui prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. Sistem demokrasi ini yang kemudian memberikan konsekuensi kepada partai politik untuk berperan menjadi pilar demokrasi dalam bernegara di Indonesia.

Dengan segala kewenangan dan hak yang dimiliki oleh parpol di mana telah diatur dalam undang-undang, kelembagaan parpol di Indonesia saat ini terlihat masih memiliki banyak kendala dan belum memenuhi kapasitas untuk menjalankan perannya sesuai yang diharapkan. Permasalahan paling menonjol yang dialami oleh parpol saat ini dapat dilihat dari maraknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi di antara para kader partai. Kondisi ini juga berdampak pada terus menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol.

Terkait peran-serta parpol dalam pemilu diatur mulai dari kepemilikan kantor tetap, jumlah minimum dari anggota partai, jumlah minimum keanggotaan perempuan, jumlah minimum dukungan, hingga memenuhi jumlah kepengurusan tertentu di wilayah kabupaten/kota dan provinsi.

Semakin ketatnya persyaratan dalam pembentukan dan keikutsertaan parpol dalam pemilu dimaksudkan untuk melakukan penguatan lembaga kepartaian melalui pembentukan sistem multi partai sederhana. Dengan dinamika politik yang lebih stabil dan demokratisasi yang tetap terpelihara, diharapkan akan memperkuat sistem presidensial yang berjalan.