Apakah masalah uang selalu menjadi hulu kerusakan kehidupan sosial? pertanyaan ini butuh jawaban yang tepat. Akan tetapi, sejak kehidupan berkelompok telah menjadi pilihan manusia. Sejak itu, uang dan kekuasaan bagaikan tidak terlepaskan. Seperti dua sisi mata uang. Antara satu sisi dengan sisi lainnya merupakan satu-kesatuan.

Bahkan, dalam perhatian Tuhan Yang Maha Esa, sebuah nasehat kepemimpinan selalu menghantui proses. Baik bagaimana cara untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Harta, tahta dan wanita. Tiga masalah yang sulit dilepaskan dari persoalan politik. Salah satu contoh memhamai hubungan politik dan uang adalah film Game of Throne yang terkenal dengan kutipan Winter is Coming.

Upaya perebutan kursi kekuasaan dengan cara peperangan. Semua membutuhkan emas-emas dari Iron Bank. Pemodal bagi setiap kerajaan dan klan yang ingin membiayai peperangan. Atau para perebut tahta dengan cara apapun. Para petugas Iron Bank memberikan pinjaman dana. Semua demi menjamin suatu kepentingan politik berjalan dengan baik.

Bagaimana dengan kondisi politik di Indonesia? Tidak jauh berbeda. Cerita Negarakertagama karya Mpu Prapanca. Salah satu catatan yang menjadi referensi penulisan novel sejarah Gajah Mada. Perebutan kekuasaan Majapahit berasal dari perebutan tahta. Kemudian, persoalan pajak (uang) untuk mempertahankan pendanaan kerajaan dan perang.

Kemudian, telah banyak persoalan harta yang menjadi masalah politik. Pembuktian Gold, Glory and Gospel adalah kalimat yang membenarkan upaya kolonialisme. Kehancuran beberapa kerajaan, akibat munculnya kepentingan politik dan uang melengkapi sejarah perjuangan melawan penjajah. Bagi kai tangan kolonial, pajak dan upeti adalah bagian dari politik menjaga kekuasaan dan dukungan militer.

Selanjutnya, saat Soekarno dan Mohammad Hatta memakai ‘atas nama bangsa Indonesia’ saat proklamasi. Meskipun diawal perjuangan merupakan niatan baik kemerdekaan. Tetapi, setelah kekuasaan dan politik menyatu. Persoalan dana politik kembali terulang. Bagaimana caranya menjaga pemerintahan tanpa modal? Tidak mungkin.

Demi kepentingan politik, uang dan kekerasan dibutuhkan. Itu adalah cara lama yang cukup ampuh. Pelajaran yang telah diberitahu oleh The Prince Machievelli. Apapun, uang, perang dan aksi apapun boleh demi merebut dan mempertahankan kekuasaan. Salah satu buku panduan bagi para diktator di dunia. Bahkan, pemerintahan Indonesia dibawah rejim Orde Baru adalah bukti nyata.

Tesis sederhana yang telah tertanam dalam kehidupan sosial Indonesia. Sejak zaman kerajaan, pejajahan dan kemerdekaan sampai sekarang. Kebiasaan bahwa uang menjadi alat untuk merebut, mempertahankan dan menjaga kekausaan. Uang juga berguna dalam hal politik. Uang yang diberikan dari pemberi kepada penerima. Agar urusan menjadi lebih cepat dan lancar.

Kebiasaan memberi ini menjadi hukum. Karena kebiasaan yang ada di masyarakat. Sehingga, rakyat pun mengenal uang untuk memamfaatkan momentum politik. Saat para pencari kursi wakil rakyat berdatangan. Kampanye, sosialisasi, pertemuan dan ngobrol di warung-warung. Semua membutuhkan uang dari pencari amanah. Sekedar membayar kopi, atau mengganti uang minyak kendaraan. Harus dan wajib, karena dalam politik, tidak ada makan siang yang gratis.

Uang dan Pemilu

Setelah Orba mendidik rakyat untuk mengenal uang, kekuasaan dan perjuangan politik. Sejak itu, rakyat sulit menerima situasi demokrasi tanpa dana politik. Akibatnya, pembenarkan politik uang pun masuk dalam regulasi kepemiluan. Dari upaya meramaikan acara pertemuan terbuka. Uang pengganti transportasi pun halal atas nama Undang-Undang.

Begitu juga catatan KIPP Indonesia, sejak pemilu 1997 sampai sekarang. Dari buku “Uang dan Kekuasaan” yang diterbitkan KIPP bekerjasama dengan LIPI pada tahun 2000. Adalah bukti bahwa pengaruh uang tidak bisa dilepaskan. Uang atau bentuk lain, menjadi perantara untuk mendapatkan suara. Bahkan, sejak pemilu 1999, cara-cara yang digunakan sungguh membuat kita menggelengkan kepala.

Politik dengan perantara uang terus berlanjut sampai sekarang. Kalau kita tidak percaya. Cobalah untuk mengunjungi semua warung-warung di desa. Bawa beberapa poster, kalender, atau atribut politik lainnya. Lalu, ajak orang-orang yang sedang santai membicarakan pemilu. Pada akhir pembicaraan, anda harus membayar semua transaksi ngopi dan makanan yang telah habis.

Masalah dana politik ini lumayan mengakar. Seperti mahar politik dalam upaya mendapatkan rekomendasi partai politik. Dari bakal calon kepala daerah kepada elit partai. Atau, biaya kongres, musyawarah nasional organisasi politik. Juga dana pengadaan dan pendistribusian bahan kampanye. Termasuk biaya konsultasi politik, survei, dan operasional tim sukses/kampanye/pemenangan.

Tidak sedikit biaya yang habis demi merebut suara rakyat. sehingga, ada saja calon-calon yang sampai mendapati diri dalam kondisi disabilitas mental atau bahasa umumnya orang gila. Pada pembeli suara yang memenangkan kompetisi politik. Apakah dia akan mengemban amanah dengan baik? Belum tentu. Kebanyakan, para pemberi uang demi memenangkan situasi pemilihan. Prediksi kita, setiap tersangka korupsi adalah para pemain politik dengan bantuan uang.

Dari pembicaraan penulis dengan beberapa calon legislatif. Penggunaan uang dalam pemilu adalah keharusan. Bahkan, menghindari menggunakan uang pun sangat sulit. Ungkapan kalau engga ada uang, jangan mencaleg adalah bukti keresahan politisi di Indonesia. Kebanyakan yang mencurahkan pengalaman politiknya selalu membicarakan biaya ngopi, makan-makan, jalan-jalan, operasional tim, dan kalau perlu serangan fajar.

Dengan demikian, aktifis yang men-caleg membutuhkan kreatifitas demi menghindari biaya-biaya politik. Kalau tidak mampu mencari dana politik. Kebanyakan dari mereka menggunakan strategi door to door. Agar pembiacaraan dari hati ke hati mengurangi uang amplop untuk meyakinkan pemilih. Sebagian orang mengatakan bahwa merebut hati emak-emak adalah cara ampuh mengamputasi dana politik.

Bunga Hutang Politik

Setelah menduduki kursi kekuasaan, para pengguna uang dalam politik mengembalikan kerugiannya. Apakah dengan cara menyelenggarakan kegiatan, membangun infrastruktur daerah, atau mengupayakan izin-izin dalam bentuk usaha apapun. Dengan membayar kopi beberapa jam, mengganti biaya kendaraan untuk kampanye terbuka, atau amplop-amplop peraih suara. Wakil rakyat mencari ganti yang setimpal, kalau bisa berlebih.

Dalam upaya penggantian kerugian politik. Para tersangka korupsi terbukti mengambil lebih banyak. Dan inilah bunga dari hutang politik. Pemberi uang mengeluarkan sedikit dana politik. Lalu, bagaikan rentenir politik, mereka mengambil uang rakyat beserta bunga. Bahkan, kitab suci dan dana ibadah tidak luput dari pengembalian hutang politik rakyat.

Dari persidangan tindak pidana korupsi atau pembuktian persidangan sengketa hasil pemilu. Sudah banyak bukti bahwa politik uang masih berlaku. Setelah memimpin, rentenir politik mendapatkan lebih banyak dari yang dikeluarkan saat pilkada atau pemilu. rentenir politik telah membodohi pemilih. Sedangkan pemberi suara hanya bisa mengumpat saat berita-berita politik uang memenuhi koran, radio dan televisi juga media daring (online).

Berapa harga kedaluatan rakyat saat pemilihan? Harga pemenuhan hak konstitusional untuk memilih (right to vote). Termasuk harga yang sangat rendah. Seperti 50.000, ratusan ribu, atau berapapun. Apakah itu harga yang pantas atas kedaulatan berada di tangan rakyat dan terpenuhi saat pemungutan suara?

Apakah korupsi itu? Dari uraian diatas, penulis mengatakan bahwa korupsi adalah bencana politik uang dalam pemilihan. Seperti awal kata –bencana – adalah kengerian bagi rakyat. Apakah ada bencana yang menggembiarakan? Tidak ada selain tangis dan pengalaman pahit. Begitu juga dengan bencana politik uang. Dia memang berawal dari uang puluhan ribu. Tapi berakhir tanpa terasa dengan kegagalan program pemerintah.

Kembali pada film Game of Throne, kedaulatan negara akan sirna akibat hutang kepada Iron Bank. Bagi kita, jual beli suara memang tidak terasa akibat buruk saat transaksi. Namun, kegagalan program pemerintah berakibat penambahan hutang negara. Baik hutang politik personal oknum koruptor. Hutang kepada pemberi hutang atau hutang terhadap pihak swasta (pengusaha).

Akibat buruk bencana politik uang adalah mahalnya biaya pendidikan. Berkurangnya lapangan pekerjaan. Timbul masalah sosial dengan pelbagai bentuk tindakan kejahatan. Juga semakin banyak tambang-tambang yang merusak lingkungan. Sedangkan pemilih (rakyat), masih saja menjadi pemegang kedaulatan melalui satu coblosan di surat suara.

Diatas Kaki Sendiri

Salah satu kata penyejuk hati adalah pesan dari bapak pendiri bangsa. Bahwa rakyat Indonesia harus beridiri dengan kaki sendiri diatas bumi nusantara. Bagaimana caranya berpolitik diatas kaki sendiri? Dan bagaimana pula pemilih lebih mandiri?

Dua pertanyaan ini membutuhkan jawaban. Tapi, setiap jawaban kita selalu berbeda. Sepanjang politisi mengupayakan perbaikan dengan jalan kemandirian. Selama itu, cobaan akan terus berdatangan. Akan tetapi, jalan perjuangan kemandirian politik harus berlangsung dalam tempo secepat-cepatnya.

Negara telah banyak membantu untuk mengikis politik uang. Sekaligus membangun kemandirian politisi. Sebagai contoh, pembiayaan alat peraga kampanye, pelatihan saksi dan pendidikan politik oleh penyelenggara pemilu. Tidak sedikit uang negara untuk kepentingan para politisi selama pemilu.

Sehingga, politisi hanya butuh ‘cara meyakinkan pemilih’ dengan berbicara dari hati ke hati. Sedangkan kemandirian pemilih adalah beban berat bagi kita semua. Pemilih yang mandiri adalah pemilih yang menolak amplop dan bentuk lain dari jenis politik uang. Mereka bukan hanya menolak, tetapi melaporkan para pemberi uang ke Badan Pengawas Pemilu.

Kemandirian pemilih adalah kondisi dimana acara kampanye merupakan kegiatan yang mendidik. Bukan hiburan, transaksi atau mengolah untuk membayar segelas kopi. Kemandirian para pemilih lahir dari berkurangnya pemberian dana kegiatan pertandingan bola dan lain-lain. Atau pembiayaan kegiatan kemasyarakatan dari personal caleg.

Pilihan untuk mandiri membutuhkan waktu yang cukup panjang. Programnya berkelanjutan dan sistematis. Butuh bantuan partai politik tingkat cabang yang aktis selama lima tahun. Dan pemilih pemula yang pro aktif. Karena dari pemudalah kita bisa memotong generasi dan menghadapi bencana pemilu.